Kaliurang Km 19Kelurahan Sarihaijo Kecamatan Ngagik Kabupaten Sleman, dengan tanpamencantumkan Nomor rumah, sehingga tempat tinggal Penggugat menjaditidak jelas, karenanya menimbukan ketidak jelasan dan kekaburan domisili Penggugat,yang membuat ketidak absahan identitas Penggugat, sebagaiman Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959menentukan 3 (tiga) syarat komulatif surat kuasa khusus yang dianggapmemenuhi ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR, antara lain syaratmenyebutkan

identitas para pihak Penggugat dan Tergugat);Menimbang, bahwa karena tidak absahan identitas Penggugat, makaSurat Kuasa Khusus Tanggal 7 November 2013 dari Penggugat kepada kuasahukumanya untuk mengajukan Gugatan Perceraian aquo tidak memenuhi SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari1959,yang mengakibatkan Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formil;Menmbang, atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikanjawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, karena

P6 berupa Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 18 September 1968;5 Bahwa terhadap bukti bukti surat P6 berupa surat perjanjian yang meminta Jallountuk mengelolah tanah rawa menjadi sawah tertanggal 16 September 1968ternyata terdapat kejanggalan dimana didalam gugatan Penggugat disebutkanbahwa Jallo telah membuka tanah rawa untuk dijadikan sawah pada tahun 1963,sedangkan surat perjanjian membuka tanah antara Andi Pawellangi dengan Jallotertanggal 16 September 1968, adapun kejanggalan dan ketidak absahan

Bahwa pertimbangan judexfacti tersebut diatas sematamata suatu pertimbangan yang keliru,disebabkan karena tidak mempertimbangkan secara cermat buktibukti yang diaju&kan Pemohon Kasasi/Tergugat, berkaitan denganketidak absahan bukti P.1 a quo yaitu T.1 dan T.11.

tersebut penggugat buka dibersihkan dengat niat bercocok tanam dan akan di tanami tanaman bibit kelapasawit.Akan tetapi setelah beberapa hari lahan tersebut di buka dan dibersihkan, Saudara tergugat (Margono) datang membawa bibit kelapa sawitdan menanami di atas lahan tersebut, ketika penggugat melarangnya, dengantegas saudara tergugat membantah dan rnengatakan bahwa tanah tersebutmiliknya, menurutnya tanah tersebut is dapatkan dari membeli, namun ketika ditanyakan tentang legalitas suratsurat ke absahan

tersebut penggugat buka di bersihkan dengat niat bercocoktanam dan akan di tanami tanaman bibit kelapa sawit, akan tetapi setelahbeberapa hari lahan tersebut di buka dan di bersihkan, Saudara tergugat(Margono) datang membawa bibit kelapa sawit dan menanami di atas lahantersebut, ketika penggugat melarangnya, dengan tegas saudara tergugatmembantah dan rnengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, menurutnyatanah tersebut is dapatkan dari membeli, namun ketika di tanyakan tentanglegalitas suratsurat ke absahan

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020 olehJurusita Pengadilan Negeri Malili;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya pada pokoknya menyatakan :Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati pertimbangan Putusansebagai dasar mengambil keputusan yakni bahwa majelis hakim telahmenyatakan "Menyatakan demi hukum Dakwaan Penuntut Umum tidakdapat diterima" oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum adalah suratdakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan yang mengandungketidak absahan

proses hukum maka Kuasa Pemohon kepada Penasehathukum segera didaftarkan sebelum adanya pemberitahuan putusan;Bahwa berdasarkan fakta persidangan nyatanya Termohon dahulu Terlawansama sekall tidak pernah mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap SuratKuasa yang didaftarkan terlebih dahulu sebelum pemberitahuan putusan dariPengadilan kepada Judex Facti agar gugatan Penggugat tidak terima (NO);Hal. 11 dari 15 hal.Put.Nomor 599 K/Pdt.SusPHI/201310111213Bahwa faktanya Eksepsi Pemohon mengenai ketidak absahan

obyek sengketa menjadi penguasaan dan sekaligus berhakmengelola obyek Goa Kilayak adalah DIAN RUS PANDI/ Pemohon Eksekusi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mengenaikeberatan dari Kuasa Para Pembanding Kuasa Para Penggugat pada poin ke 2, 3, 4 yangmaterinya mengenai Eksepsi yang berkaitan dengan NE BIS IN IDEM tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, oleh karenanya harus ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Kuasa Para Pembanding yang berkaitandengan ke absahan

sebagai berikut:1 Bahwa dalam putusan tersebut alat bukti materil, berupa penerimaan danpengiriman transferan Bank Mandiri sebagai penjelasan Susanto telahmentransfer uang pada saai dilihat dalam rekening Terdakwa H.Siwi EkoMuharam tidak ada uang atau dana yang masuk ke dalam rekening tersebut.Permasalahan tersebut di 4 (empat) lokasi wilayah hukum (locus delictie) yangberbeda serta kwitansikwitansi palsu pada tuduhan Jaksa Penuntut Umum point10 dapat dan harus dipertanyakan pada Susanto tentang ke absahan

Pid.B/ 1998 PN.SLK, yang oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Solok dalam putusannya tanggal 25 Pebruari 1999, telah MembebaskanTerdakwa Terdakwa Khaidir Sampono Marajo dari segala tuduhan, denganpertimbangan perbuatan yang dituduhkan bukan perbuatan Pidana tetapi perdatadan dalam pemeriksaan untuk Tingkat Kasasi, ternyata Mahkamah Agung dalamputusannya No. 472 K/Pid/1999 tanggal 7 juli 1999 telah menambahpertimbangannya guna menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebutdengan Pertimbangan "Ke absahan

AktaJual Beli (P1) sebagai Akta Authentiek, sama sekali tidak mempertimbangkankeabsahan Akta Jual Beli tersebut secara mendalam (nietvoldoendegemotiveerd) ditinjau dari : Status Pemohon Kasasi yang adalah bukan pihak Penjual dalam AktaJual Beli tersebut, karena itu :> Menurut hukum Akte Jual Beli tersebut tidak mengikat secara mutlakterhadap Pemohon kasasi ;> Akita Jual Beli tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktianbebas terhadap Pemohon kasasi dan Pemohon kasasi berhak untukmembuktikan ketidak absahan

dalil yangpada pokoknya sebagaimana tertera pada surat gugatannya hal tersebutdibenarkan oleh hukum oleh karena ada hubungan erat antaraperkawinan dengan perceraianm dan adanya hubungan hukum dimanaHalaman 13 dari 22 putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Plg.adanya permohjonan itsbat nikah dalam rangka perceraian sebagaimanayang diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum IslamIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan ke absahan

., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PenuntutUmum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini(non error in persona);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga ) memiliki,menyimpan,menguasai narkotika golongan

berlibur di Bali;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat tentang kebenaran Surat Kuasa tersebutdibuat saat Penggugat di luar negeri dibantah oleh Penggugat, maka Penggugat wajib bukti;Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Tergugat tidak membuktikan dalilnyabahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil yang menyatakan bahwa Surat KuasaTergugat dibuat saat Penggugat diluar negeri tidak terbukti, sehingga alas an eksepsi tentangketidak absahan

Sedang Akta dibawah tangan adalah Akta yang sengaja dibuatuntuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1 10/Pdt.G/2016/PN.PigMenimbang, bahwa secara Hukum baik sertifikat maupun akta notarisadalah masuk dalam pengertian Akta Autentik, namun untuk melihat kedekatandari aktaakta autentik tersebut juga dilihat dari berbagai aspek lain dari aktatersebut, misalnya absahan pihakpihak yang membuat, tahun pembuatan,kejelasan asal usul

Ny Takasiaeng (orang tua para terbandingmenyangkut hak penggarap atas objek tanah terpekara ini),sehingga olehkarena itu Negara mengakui ke absahan Register Nomor 357 Folio 093tanggal 11 Maret 1987 dimana yang berhak sebagai penggarap adalah AnieTangkabiringan yang adalah orangtua Penggugat/Pembanding (Vide bukti P1/terlampir );Bahwa tanah di Indonesia pada prinsipnya semua berasal dari tanah Negaradan kemudian barulah ada proses untuk peningkatan status tanah,akan tetapidalam perkara ini sejak Tahun

adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitassebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yangdimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka Persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan

Nomor 3038/K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri,selainharus memenuhi persyaratan formil,juga harus dilegalisir lebihdahulu oleh Kedutaan BesarRepublik Indonesia setempat,bukanlah dalam konteks hukum acara pidana,melainkan dalamkonteks hukum acara perdata,sehingga kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I.dimaksud tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan ketidak absahan daripadaLetter of Authorisation in Casu ; Menimbang,bahwa akan tetapi

secara phisik (de facto) telahdikuasai oleh Tergugat I , karenanya dengan kenyataan tersebut Tergugat IIs/d V setelah meneliti seluruh bukti kepemilikan Tergugat I, barulahmelanjutkan proses jual beli dan balik namanya kepada Tergugat VI dan VIIdengan demikian Tergugat II s/d V haruslah dianggap sebagai pembeli yangberitikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum, karenanya tidakcukup alasan pula dan harus ditolak, posita ke 7 sampai dengan ke 14gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidak absahan

antara jual beliPPAT yang telah dikeluarkan Tergugat VI berikut ketidak absahan prosesperalihan hak yang dilakukan Tergugat VII, oleh sebab itu Tergugat II dan V,mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan dalil dalil tuduhannyatersebut .

. & TT.I.1 tersebuttelah ternyata bahwa obyek sengketa adalah atas nama tergugat kKonpensi atau penggugat rekonpensi ; Menimbang, bahwa sebaliknya para tergugat rekonpensi atau para penggugatkonpensi sebagai pihak yang mengkontrak obyek sengketa tidak punya kapasitas lebih,selain kedudukannya sebagai pengontrak untuk membuktikan ketidak absahan kepemilikanpenggugat rekonpensi / tergugat konpensi atas obyek sengketa, dengan demikian paratergugat rekonpensi / para penggugat konpensi ternyata tidak

berkompeten untukmembuktikan ketidak absahan bukti kepemilikan pengugat rekonpensi / tergugat konpensi atas obyek sengketa ;Dengan demikian, bukti sertipikat obyek sengketa bertanda T.I & TT.I.1 adalah hakmilik sah penggugat rekonpensi / tergugat konpensi, oleh karena itu petitum gugatanrekonpensi nomor 2 patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang diakui oleh para tergugat rekonpensi ataupara penggugat konpensi dalam posita gugatan konpensi pada nomor 3 bahwa paratergugat rekonpensi / para

Keabsahan dokumen persyaratan lelang; (c).Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.KIn halaman 4 dari 20penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan (d).dokumen kepemilikan kepada Pembeli;2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang.3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang