tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Bahwa atas tidak harmonisnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ceraipada Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) telah mendapat ijin atas sebagaimana Keputusan Menter!

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1287 / PDT. P/2019/ PN.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa Izindan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!

Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa IzinHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2019/PN Tjkdan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!

Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan LEO TERISNO BINAHMAD SUKIMAN Positif Metamfetamina Kesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Laboratorium Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan Windri lrawan Bin Kodri Positif MetamfetaminaKesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Pemohon dan Pemohon II berkaitandengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali denganNomor : 221/7/22/X/80 tanggal 02111980 (bukti P.3), maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan penetapan ini kepada pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali untuk dilakukanperubahan pada register nikahnya ( Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menter

Tahun 2008,tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan (Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dan telahditandatangai oleh pejabat yang berwenang, dan pernyataanKeputusan Rapat Luar Biasa para Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT. COLUMBINDO PERDANA No.160 di hadapan NotarisHarus Kamil ,SH.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istnataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan)

Olehkarena Penggugat merupakan seorang tenaga kesehatan yang saat ini bekerjadi Puskesmas, maka untuk mengetahui siapa yang secara hukum bertanggungHalaman 6 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sdkjawab dan berwenang dalam mengeluarkan izin bercerai bagi Penggugat, makaperlu untuk memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 Peraturan Menter!

Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 294/KUA.17.024/PW.01/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.4.Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon jugamengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut:1.

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menindaklanjuti suratpernyataan kesanggupan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi danmemerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan harga yangpantas terhadap rumah yang terletak di Jalan Lamandau IV Nomor 8,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Instruksi Menter' BUMN Nomor 02/M.MBU/2002tertanggal 04 September 2002 tentang Pedoman PelaksanaanPemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas BUMN atauberdasarkan peraturan

Negeri Sipil (foto copy dari fotoCOPy) p= sss sens eemie case same same eee oSPemerintahRepublik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1975tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan,Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipi(foto copy dari fotoCOPY) ; 77 rrr rr rrr rrr r terre etersBukti T13 : Surat Keputusan Menteri38Pertanian Republik Indonesia Nomor560/KPTS/OT.210/8/1990 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Pertanian (fotocopy dari fotoCOPY) ; rrr rrr rrr rrr ret rece e etreeBukti T14 : Surat Keputusan Menter

Ijin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr. RICOH ALS ALIM AnakDari CEN MIN LIONG membawa motor Viar No Pol.

RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;Hal10 PUTUSAN Nomor 885/Pid.Sus/2018/PN PtkU Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.

hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsisepertie Pajak kendaraan bermotor;e Dan lain lain; Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunanAngaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)dan APBDP tahun angaran 2008 adalah> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuangan111antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraanbermotor;> Dan lain lain; Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan = AngaranPendapatan Belanja Daerah (APBD)dan APBDPtahun anggaran 2008 adalah;> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentang125pengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

saksi untuk mencairkan dana di BankBNI sebanyak Rp.1.250.000.000, (satu) milyar duaratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahunanggaran 2008 untuk diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, saksi mengetahui dari Sekretaris Daerah(sekda)(MaRuf Kari )Kabupaten Kerinci bahwakalau dana pinjaman Pemda Keinci ke bank BNIsudah cair sebanyak Rp.1.250.000.000, (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dantelah diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah:> Peraturan Menter

25;Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraan bermotor;> Dan lain lain;Bahwa, yang menjadiAnggaranAPBDPPendapatantahun angaran> Undang undangdasarhukum dalam penyusunanBelanja Daerah (APBD) dan2008 adalah32tentangnomor2004pemerintah Daerah ;tahunUndang nomor33peinbanganundangtahun 2004 tentangKeuanganPusatantara Pemerintahdan Pemerintah Daerah;180> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

September 2008S/d 10 September 2008 diadakan di Kantor DPRDKabupaten Keinci;Bahwa, saksi sering ikut untuk membahas anggaranAPBDP Kabupaten Kerinci;Bahwa, saksi sekarang bertugas di DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Sungai Penuh;Bahwa, yang diikut sertakan dari TAPD Eksekutif203pada waktu itu adalah:MAARUF KARI,SYUKUR KELABARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL ; Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah: Bahwa, sumber danaPerubahan APBD berasalPeraturan Menter

Adil binIdrus Tanjeng dengan istrinya Barliang binti Sennung.e Bahwa anak tersebut adalah kemanakan Pemohon I.e Bahwa saudarasaudara dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui anaktersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II agar teijaminkehidupannya.e Bahwa Pemohon I dan Pemoohon II telah siap dan mampu mengasuh,memelihara serta mendidik anak tersebut.e Bahwa saksi yakin Pemohon I dengan Pemohon IJ tidak akan menter antarkananak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!