memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 80 ayat (3) UU PTPenetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang

persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mevajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Penjelasan Pasal 80 ayat (8) UU PTYang dimaksud dengan penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS adalah khusus beraku untuk RUPS ketiga,sedangkan untuk RUPS perlama dan RUPS kedua ketentuan kuorumkehadiran

Pradiksi Gunatama mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk RUPS yang ke tiga,supaya para pemegang saham hadir dalam RUPS ketiga tersebut ;Bahwa bahwa saat akan mengadakan RUPS yang pertama danyang kedua, pihakpihak pemegang saham sudah diundang olehPT.

LtdTanggal Agustus 2016 ( Copy dariFoto Copy ) ;Foto Copy Pengumuman RUPS kepadaPT.

Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Kedua dengan agenda yang sama denganRUPS Pertama namun RUPS Kedua tidak memenuhi kuorum kehadirankarena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda Nusa Pte.

Bentuk Rapat (RUPS) : Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;2.2. Mata Acara RUPS : 1. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;2. Perubahan (Penyesuaian) Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3.

Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan dilakukan dengan surat tercatat (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;2.4. Tempat Penyelenggaraan RUPS.Tempat kedudukan di kantor PT.SARI KEBON JERUK MAS, Jakarta Barat ;2.5.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamHal. 8 dari 30 Hal.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ataub.

Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS Kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggarandasar dan/atauPerintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;28.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No.40Tahun 2007 Pemohon mengajukan permohonan Penetapan

Pemberian Izinuntuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Yth. lou KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut :28.1.28.2.Bentuk RUPS Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS Luar Biasa) ;Mata Acara RUPS :1.

(RUPS ) Luar Biasa ;Hal. 22 dari 30 Hal.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pernilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.2.

Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangandalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. SriwijayaTelemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalamRisalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti adayang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tandatangan Penggugat.b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalamRisalah RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;2.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. S riwijayaTelemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan KeputusanRapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikatsecara hukum.f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

Putusan No. 54/PDT/2015/PT.PLKmenyerahkan semua hal terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS) atas perseroan tersebut kepada Tergugat Ill.

Saya Tergugat II, perlu dipertegaskan kembali bahwa ketidakhadiran HernalisEncu Dehen pada Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. AnugerahAlam Katingan, hari Kamis 31 Desember 2009, karena sudah meninggaldunia. Maka dengan kehadiran Penggugat II ( Isteri dari Alm. Hernalis EncuDehen), hadir sebagai ahliwaris.4. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa Akta Berita Acara RUPS,Nomor : 109 tanggal 23 Nopember 2010yang menjadi dasar gugatan pada penggugat sebenarnya merupakan AktaPenegasan kembali terhadap Akta Berita Acara Rapat RUPS Nomor : 101tanggal 31 Desember 2009 yang telah diadakan dan dibuat akta beritaacaranya sebagaimana diuraikan diatas, dengan penjelasan sebagai berikut :1. Bahwa PT.

ANUGERAH ALAM KATINGAN melakukan perubahan anggarandasar dan perubahan selurun anggaran dasar, maka perseroanmelakukan RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar dan merubah seluruhAnggaran Dasar menurut/menyesuaikan dengan UndangUndang Nomor :40 Tahun 2007.Jadi atas permintaan perseroan dibuatlah akta Berita Acara RUPS aktano. 101 tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana dijelaskan diatas.Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No. 54/PDT/2015/PT.PLK4.

akta baru, yaitu Akta Berita Acara RUPS tanggal 23 Nopember2010, Nomor 109 dengan isi yang sama tidak ada perubahan apapun.

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan telah diatur dalam Pasal 82 :Ayat (1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS ,Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2020/PN.

hasil keputusan RUPS tersebut kepadaPenggugat selaku Direktur PT BAN.

Menangguhkan berlakunya hasil RUPS PT BAN tanggal24 Oktober 2020 sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;. Menyatakan tindakan Para Tergugat yangmengadakan RUPS PT BAN pada tanggal 24 Oktober2020 tanpa didahului pemanggilan secara sah kepadaPenggugat selaku Pemegang Saham dan Direktur PTBAN sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikanpembelaan diri di dalam RUPS adalah perbuatanmelawan hukum 5.

Menyatakan Penggugat adalah Direktur PT BAN yangSah sesuai dengan hasil RUPS tanggal 3 Januari5. Menyatakan tindakan Direksi PT BAN yang diangkatberdasarkan hasil keputusan RUPS PT BAN tanggal 24Oktober 2020 adalah tidak sah dan tidak mengikatbagi PT6.

KdiKemudian mengenai keabsahan keputusan RUPS, Pasal 82ayat (1) UU PT menyatakan : panggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS ' diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober 2020 danSsejak saat itu juga surat panggilan tersebut disampaikan dikantor Penggugat namun Penggugat tidak berada dikantornya.

Namun ternyata meskipun RUPS merupakan RUPS yangcacat hukum Ir.

Djadjang Tanuwidjaja tetap menyelenggarakan RUPS Ilpada tanggal 11 Mei 2009 ;Bahwa, ternyata RUPS II adalah RUPS yang juga diselenggarakan denganmelanggar hukum, karena jangka waktu penyelenggaraan RUPS II telahlewat waktu, dimana RUPS II seharusnya diselenggarakan antara tanggal 24April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009, sesuai dengan Pasal 86 ayat(9) Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 ayat (1) huruf dAnggaran Dasar Tergugat, yang menyatakan RUPS II diselenggarakansekurangkurangnya

10 hari dan selambatlambatnya 21 hari sejak RUPS diselenggarakan.

Selain jangka waktu penyelenggaraan RUPS II yang telahlewat waktu, ternyata secara formal RUPS II telah diselenggarakan secaramelawan hukum. Karena dalam RUPS II telah terjadi perubahan agendaRUPS dari agenda semula dalam RUPS . Selain perubahan agenda yangtercantum dalam surat undangan RUPS II tersebut, ternyata dalam suratundangan RUPS II tersebut tidak mencantumkan mengenai pemberitahuantersedianya baha/materi yang akan dibicarakan dalam RUPS II di KantorTergugat.

Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama" ;Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas :"(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan" ;Bahwa, selain adanya kecacatan dalam penyelenggaraan RUPS II

No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat atasakan dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (selanjutnyadisebut Rapat) yang akan dilaksanakan di kantor perseroan, Jalan MampangPrapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan. Adapun gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham di PT.

Bahwa terhadap RUPS pada tahun 2013 PT. GOLDEN BIRD METRO,PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan RUPS secara resmimelainkan undangan dari TERGUGAT tersebut yang diberikan olehTERGUGAT melalui orang di rumah (tukang masak) PENGGUGAT dansama sekali tidak disampaikan kepada PENGGUGAT. Hal ini merupakanunsur sengaja dari TERGUGAT supaya penggugat tidak mengetahui dantidak menghadiri RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada tahun2013 tersebut.

Demikian juga untuk RUPS Tahunan maupun RUPS LuarBiasa untuk tanggal 12 Mei 2015, undangan disampaikan hanya melaluisekretaris PENGGUGAT dan tidak kepada PENGGUGAT secara langsung.Surat Undangan RUPS Tahunan PT. GOLDEN BIRD METRO No.200/Dir/GBM/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, Perihal UNDANGAN RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. GOLDEN BIRD METRO, TataTertio RUPS Tahunan, Format Surat Kuasa. Dan Surat Undangan RUPSLuar Biasa PT.

GOLDEN BIRD METRO, Tata Tertib RUPS LuarBiasa, Format Surat Kuasa, Permohonan Peningkatan Modal, SuratPenawaran Saham. 2 222 22 cne nn nee con nee con noe nen nee cen neceshal 2 dari 43 hal put. No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa TERGUGAT belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunanataupun RUPS Luar Biasa PT. GOLDEN BIRD METRO, dengan alasanSEDAGEI DENKUTL, t nn nr ner mere mnrmeneanm menminrminmnina)b)Para Pengurus dan Pemegang Saham PT.

Dan oleh karena itu,TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepadaPENGGUGAT berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.000, (seratusmiliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT manakala TERGUGAT dengan sengaja atau lalai dantetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 12Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dansekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanHUKUM 'Yarg Tetap Gar PAST.

, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;8.

Tato, Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tahunan PT.

Tatodan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa dengan tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Tato, serta menolak untuk memberikan salinan resmi LaporanKeuangan Tahunan, Dokumen Keuangan PT. Tato dan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Tato dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Nomor 47 K/Pdt/201415.Bahwa dasar keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan RUPS PTRAS Tgl 30 November 2011 karena masih ada perkara menyangkuttentang RUPS PT RAS tersebut dan juga ada surat dari KementerianHukum dan HAM RI cq Dirjen AHU Tgl 2 Desember 2009 NomorAHU.AH.03.04.150 yang tidak mendaftarkan RUPS PT RAS sebelumnya.Dengan demikian undangan RUPS PT RAS untuk Tgl 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notaris yang tidakdidaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;16.Bahwa

menerima keterangandalam RUPS.

RUPS PT RAS.

keberatan terhadappelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011, maka Tergugat III(Kementerian Hukum dan HAM RI) adalah yang bertugas untukmendaftarkan Hasil RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 sesuaimenurut Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas.

Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkatbanding tidak menganalisa dan mempertimbangkan Berita Acarapelaksanaan RUPS PT RAS mulai dari fakta surat undangan RUPS PTRAS, fakta pengusiran Pemohon Kasasi untuk ikut RUPS PT RAS, faktaBerita Acara Absensi pelaksanaan RUPS PT RAS dan Notulen RUPS.Tentu dari fakta tersebut telah terbukti ketidakhadiran Pemohon Kasasikarena adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengusir PemohonKasasi.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenail:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesual dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.9) Bahwa

ARGA KAELASEberkaitan dengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat

, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Dpsa. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau

Jadi, penyelenggaraan RUPS LuarBiasa jelas berbeda dengan RUPS Tahunan dalam segi waktu, di mana RUPSTahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kalidalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan ;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalampraktek sering disingkat RUPS LB yang dalam praktek diadakan setiap waktu dandigantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimanapenjelasan pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UU RI Nomor 40 Tahun

ARGAKAELASE ;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/ 2013/ PNBTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jikadiminta.(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

)Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

MAS BALI TOUR AND TRAVEL;Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Hal 12 dari 31 Penetapan

Nomor 496/Pat.P/2016/PN DpsAyat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (8) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitanHal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdengan

KERT MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebin dahulu melakukanpemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Para Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Semen29Kupang (Persero) didasarkan kepada Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).

PT SemenKupang No 22 Tanggal 6 Maret 2008, Pasal 11 ayat (1) : Perseroandiurus dan di Pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu Direksiatau lebih ( lihat juga Pasal 10 ayat 1 RUPS No 5 Tahun 2010), Direksidiangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 3 = Pasal10 ayat 10 RUPS No 5 tahun 2010), bila jabatan Direksi Lowong, untuksementara Perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris (pasal 10ayat 5) atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan danwewenang yang sama

RUPS No 5 tahun 2010).Menimbang, bahwa Komisaris diangkat dan diberhentikan olehRUPS untuk masa waktu 5 tahun (pasal 14 ayat 4 Berita acara RUPS No22 tahun 2008 = pasal 14 ayat 3, 8 berita acara RUPS No 5 tahun 2010),dan bila Komisaris lowong, maka diadakan RUPS untuk mengisi jabatanyang lowong itu (pasal 14 ayat 4 berita acara RUPS No 22 tahun 2008)dan bila lowong karena berahirnya masa jabatan RUPS menunjuk pihaklain untuk sementara melaksanakan tugas dewan komisaris sampaidengan ditetapkan anggota

6Maret 2008 maupun No 5 tangal 2 November, tugas Direksi adalahmengurus Perusahaan (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010),4849sedangkan tugas Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehatkepada Direksi dalam menjalankan perusahaan serta mengetahui semuayang dijalankan Direksi (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008,lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010),sehingga perbuatan Direksi yang tidak

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

Bahwa setiap proses RUPS Luar Biasa PT.

PENYELENGGARAAN RUPS LB PT.

BdgUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk saling memastikan kinerja Direksi danDewan Komisaris sehingga saling ada kontrol dalam menjalankan roda perusahaan;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam praktiknya sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun bukuberakhir

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorom kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No. 40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:1)Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam anggaran dasar perseroan.Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam perturan perundangundangan yang berlaku.Kegiatankegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknyajuga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan olehanggaran

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainHalaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1961 K/Pdt/2017(untuk selanjutnya disebut RUPSLB") adalah Direksi.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;18. Atas permintaan kembali pemegang saham kepada DewanKomisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan panggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal 79 Ayat (7) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham yang mengajukanpermohonan secara sumir/sederhana mampu membuktikan bahwapersyaratan telah dipenuhi dan alasan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007). RUPS hanya boleh membicarakan mata acararapat sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (videPasal 80 Ayat (5));24.

untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;2/7.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran,dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/atau,b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;28.

Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk sebagian;
• Menetapkan permohonan PEMOHON kurang pihak serta agar PEMOHON mengundang PENGAMPU TERMOHON I apabila dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL maupun agenda-agenda lainnya;
• Menolak eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
• Menghukum

Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

(RUPS) PT.

ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1)..

Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) dimaksudkanuntuk melakukan agenda sebagai berikut :7.1... Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran5,69% dan atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesualUndang undang perseroan terbatas;7.2. Mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;7.3.

Menetapkan keadaan kourum 5,69% dapat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS )3.

Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut :Suds3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Subsidair :Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% danketentuan tentang persyaratan pengambilan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai Undang undang perseroanterbatas;Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasantanggung jawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatanberakhir pada tanggal 22 Januari 2017 dan akan berakhir masajabatan

) serta Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut : Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% dan ketentuantentang persyaratan pengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapatsesuai Undang undang perseroan terbatas;Halaman 9 dari 13Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS; Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatan berakhir padatanggal 22 Januari

Sani MitraLestari yang dikatakan di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9 Surabaya, telah demikian sajamengabulkan permohonan tersebut, dengan Penetapan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 307/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 April 2004, dengan amar : Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 2, tanggal 2 Desember 2002 ;e Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 3 Nopember 2003 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 4, tanggal 3 Nopember 2003 ;Maka penetapan

I 17, TT.S) ;RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 2tanggal 2 Desember 2002 ;RUPS dilaksanakan di 31.

I 19, TT 10) ;d RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT.

Sani Mitra Lestari Nomor 4etanggal 3 Nopember 2003 ;RUPS dilaksanakan di Surabaya sebagaimana RUPS pada huruf b dan c ;Perubahan anggaran dasar dengan menambah modal setor tidaktercantum dalam agenda rapat ;RUPS tidak memenuhi korum untuk perubahan anggaran dasar yaitu 2/3sebab kehadiran hanya mencapai kurang dan 2/3 ;Saham yang dikeluarkan langsung diambil bagian oleh Tergugat I Asal/Termohon I Peninjauan Kembali tanpa ditawarkan kepada pemegangsaham yang lain ;Pengangkatan pengurus baru dalam RUPS

I 29, TT. 20) ;f RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 1tanggal Juli 2008 merujuk pada RUPSRUPS sebagaimana huruf b, c,d, yang merupakan RUPS yang cacat hukum, sehingga RUPS a quomenjadi cacat hukum pula ;(melanggar Anggaran Dasar dan UndangUndang Perseroan Terbatas, videbukti P. I. I/7, T. I. I.