MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sah sehinggaPENGGUGAT tidak dapat menggunakan haknya dalam rapatTES CDN = nnn nnn nn nnn arcanaBahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutpada tanggal 24 Juni 2014 ketika TERGUGAT 1 mengirimkan emailpemberitahuan tentang pelaksanaan RUPSLB PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 yang tidak sahtersebut oleh TERGUGAT 2 yang diamini oleh TERGUGAT 1 tersebuttelah membawa dampak negatif yang sangat merugikan PENGGUGATyang secara sengaja dan sistematis oleh TERGUGAT 1 tidakdiundang / diikutsertakan dalam RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 karena hal itu sama saja denganPENGGUGAT kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Bahwa keputusan dalam RUPSLB PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut TERGUGAT1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam pelaksanaanRUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei2014 sehingga pelaksanaan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Menyatakan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnyaj 2 non nnn nn nnn conn non nn en nee nee nae ene ene4.

Nomor 549 K/Pdt/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Vi.VI.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkanRisalah Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

(Tergugat IV)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan diRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalahperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);Ill. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

(Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7

., (Turut Tergugat 1) bukanlahmerupakan RUPSLB Pribadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugatdalam dalil gugatannya. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa mengenai kehadiran Anggia Murni Lubis, SH., sebagaiSekretaris dalam RUPSLB PT.

tersebut ; RUPSLB dibawah tangan tertanggal 20 Februari 2017 JO.

Berdasarkan BeritaAcara RUPSLB Pt.Selancar Property Servises dibawah tangan tanggal 20Februari 2017 seluruh Pemegang Saham sepakat dan setuju dengansuara bulat menunjuk Sekretaris Rapat dan agenda Rapat yang telahtertuang di dalam Berita Acara RUPSLB dibawah tangan tanggal 20 April2007 ; Bahwa didalam agenda RUPSLB PT.

Selancar Property Servicemenggantikan Penggugat , yang Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan BeritaAcara RUPSLB Pemegang Saham PT.

Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.

Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..

Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.

Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Arimbi Jaya Agung dengan

mata acara rapat: (1) Pertanggungjawaban Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris); (2) Perubahan Dan Pergantian Susunan Pengurus PT Arimbi Jaya Agung; dan (3) Permohonan Pembukaan Blokir Akses Perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

ANDRE PRIJANTO sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar;

Bahwa di dalam positanya poin 17 (yang sudah diperbaharuiatau direvisi) dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanbahwa tergugat II melalu' turut tergugat II dan turut tergugatIll mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dan hasil RUPSLB tersebut adalah keputusan rapat yangmemberhentikan penggugat dari jabatan Direktur Utama dan TurutTergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD. BPR.

FaridMaruf MM) yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun Para Pemegang Saham yang mengadakan RUPSLB yangdiadakan pada tanggal 20 Juli 2010 dan hasil keputusan RUPSLBnya dimuat dalam Akte Notaris Kurnia Armunianto SH No. 23 tanggal22 Juli 2010;Oleh karena keputusan RUPSLB tersebut salah satunya adalahmemberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PD.BPR.

dan Tergugat II, melainkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari parapemegang saham;. Bahwa oleh karena itu apabila perbuatan mengenai pembebanankewajiban kepada Penggugat tersebut diatas dianggap merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka yang melakukanperbuatan onrechtmatige daad tersebut adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari para pemegang saham;.

Bahwa oleh karena itu) sebagaimana di terangkan pada poin pointersebut di atas, sebetulnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) itulah yang seharusnya menjadi tergugat pokokdalam gugatan penggugat;. Bahwa dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, yang menghasilkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang isinya1. Menerima pengunduran diri Penggugat dari Direktur Utama;2.

Tergugat III bersamasamapihak lain yang berwenang dengan mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang memberhentikan Penggugat darijabatannya selaku Direktur Utama PD.

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

juga melakukanpanggilan RUPSLB, maka seharusnya RUPSLB baru dapat dilaksanakanpada tanggal 30 Juni 2009 dan bukan pada tanggal 19 Juni 2009.Bahwa M.A.

Bahwa RUPSLB PT Griyapesona Mentari (Penggugat ) yang diklaimdilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 merupakan RUPSLB yang tidak sahkarena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Saham yang memilikihak suara atas 95% saham sehingga kuorum kehadiran RUPSLBsebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT GriyapesonaMentari (Penggugat ) jo.

,Notaris di Jakarta ("RUPSLB 19 Juni 2009") adalah tidak sah;Maka berikut alasanalasan hukum yang Tergugat IV dan Tergugat Vberikan:11.1 TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V JTIDAK TERLIBAT PADAPENYELENGGARAAN RUPSLB 19 JUNI 2009; OLEH KARENABUKAN TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V BUKANLAH PIHAKYANG MENYELENGGARAKAN RUPSLB 19 JUNI 2009.1 Bahwa, sebelum penyelenggaraan dari RUPSLB 19 Juni2009, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menjabat selaku direktur maupun komisaris dariPT.

RUPSLB 19 Juni2009 tidak ada sangkutpautnya dengan Tergugat IV danTergugat V.Jl.

Sementara Tergugat VI, tidak ada sangkutpautnya dengan dibatalkan atautidaknya Akta RUPSLB 19 Juni 2009.Bahwa, Tergugat VI selaku Notaris dalam pembuatan Akta RUPSLB 19 Juni2009, apabila betul nantinya tuntutan pembatalan terhadap Akta RUPSLB 19 Juni2009 dikabulkan oleh majelis hakim, Tergugat VI tetap tidak mempunyaikewajiban hukum apa pun.

Ltd sebagai Direktur, harus mempertanggungHalaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.jawabkan segala perbuatan hukum dan kebohongongankebongohangyang dilakukan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat i, Il dan TurutTerguagt;PELAKSANAAN RUPSLB SUDAH SESUAI DILAKUKAN PEMANGGILANSECARA PATUT DAN ATURAN HUKUM9.Bahwa tidak mungkin pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Ildan Turut Tergugat tidak ada pemanggilan bukankah pemanggilan RUPSdidasarkan Pada Penetapan Pengadilan Negeri

Dusun Walahar No.1 RT.002/01Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal 19 Maret2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilan untukHalaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PD T/2020/PT.BDG.mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan Turut Tergugatsudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yang berlaku diIndonesia;Dengan demikian Para Tergugat I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;7.

para pemegangsaham bukankah salah satu pemegang saham 36% adalah Tergugat IIyang tidak pernah diundang untuk melakukan RUPSLB untuk penggantiannama SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO.

Dusun Walahar No.1RT.002/01 Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal19 Maret 2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilanuntuk mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan TurutTergugat sudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yangberlaku di Indonesia;Dengan demikian TERGUGAT III I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;13.

Terbanding yang disampaikan oleh Pembanding danPembanding II;Para Pemegang Saham Terbanding Telah Melepaskan Haknya UntukMenghadiri RUPSLB Terbanding;RUPLSB Tandingan terbukti telah dilakukan secara melawan hukum;RUPSLB Tandingan dihadiri olen para pihak yang telah dinyatakan tidaklagi sah untuk menjadi pemegang saham Terbanding;Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan denganmempertimbangkan buktibukti berupa putusanputusan pengadilan yangbelum berkekuatan hukum tetap ;Akta no. 11 tertanggal

yang memintakepada TERGUGAT IV selaku notaris untuk dibuatkan akta notarisatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 untuk TURUT TERGUGAT IV.Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan ketidakcermatan dan tidak teliti langsung menerbitkan aktaatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009, sehingga terbit adanyaAkta PKR Tahun 2009.

Veeras LimitedBahwa dengan hadirnya PENGGUGAT dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 15 September 2009 tersebutmenunjukkan bahwa PENGGUGAT mengetahui semua hal yangdibicarakan dalam RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskan mengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkahtidak masuk akalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakanbahwa mengenai perubahan kuorum tidak dijabarkan terlebih dahulu.Dalil PENGGUGAT ini merupakan dalil yang mengadaada, mengingatPENGGUGAT sendiri membubuhkan tanda tangannya dalam BeritaAcara RUPSLB tanggal 15 September 2009.

TERUGAT IV sebagai notaris hanya berkewajiban untukmencatat Berita Acara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dalambentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat agar hasil RUPSLB tersebutdapat didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham untuk dimintakanhal 59 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKIpersetujuan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.TERGUGAT IV justru tidak boleh sama sekali mengubah isi dari BeritaAcara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 karena merupakan hasilrapat.9.

PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September2009 dan menyetujul segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September 2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberiankuasa dari TERGUGAT kepada TERGUGAT II baik sebelum ataupada saat diadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

SEIKOU SEAT COVER, untuk melakukan pemanggilan (undangan) RUPSLB.

5' Menetapkan :

1. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan, dengan tidak mem-perhitungkan tanggal pemanggilan dan penyelenggaraannya;
2. RUPSLB sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (setengah) bagian dari jumlah saham yang sudah dikeluarkan;
3. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dengan perse-

tujuan sekurang-kurangnya (setengah) bagian dari jumlah saham yang sudah dikeluarkan;