Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 754/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 5
24 — 5
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA MAROS Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mrs Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
No. 39/Pdt.P/2019 /PA Mrs.bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual
Register : 03-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Bji Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 09-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA METRO Nomor 0739/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
20 — 2
Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Duda dan Termohon berstatus janda;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Metro, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;5.
Register : 28-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.P/2015/MS-LSK Tanggal 16 Februari 2015 — Penggugat-Tergugat
24 — 7
24 — 7
Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 10-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PA MAROS Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 25 Oktober 2016 — perdata
- pemohon
61 — 15
61 — 15
Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 664/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
38 — 5
38 — 5
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 181/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 2 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 10
21 — 10
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 24-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 631/Pdt.P/2016/PA.Skg Tanggal 6 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 13
15 — 13
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 755/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 5
21 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
17 — 8
Januari2000 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 April 2019 — PT SUPRA MATRA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 33
54 — 33
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akanhakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalammenggalakan fungsi penerimaan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
10 — 2
April2016 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 28-08-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 146/ Pid.B/ 2014/ PN Sag Tanggal 4 Nopember 2014 — APRIANTO NIKO Alias TONO
84 — 8
84 — 8
Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakWa, = == 222 nnn nnn nnn nnn nn on nnn nn an nen nnn en nnn nce necesMenimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakvaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatifbagi setiap
subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yangsangat penting lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yangbersifat imperatif dimana dari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (seg/positif dan segi negatif) maka kerangka pembuktian dimaksud hanya dalambatasan yang telah diuraikan dalam mater surat dakvaan dan tidak dibenarkanmenjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelasadanya dimana
Register : 16-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 352/Pdt.G/2017/PA.Tnk Tanggal 27 April 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 1
12 — 1
IkanMas Rt 024 Lk Ill Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras KotaBandar Lampung.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun beluk dikaruniahi anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugatyang beralamat di Kecamatan
Putus : 20-02-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 996/Pid.B/2013/PN.Sda Tanggal 20 Februari 2014 — ABD.CHODIR Bin KHOIRUMAN
26 — 2
26 — 2
unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang : Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 346/Pdt.P/2018/MS.Sgi Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
60 — 19
60 — 19
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 330/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 4
18 — 4
perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganMs.Sperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 84/Pdt.P/2018/MS.BIR Tanggal 5 Juni 2018 — PEMOHON I,II.
30 — 10
30 — 10
tanggal tanggal 23 September 1975 di Kantor Urusan AgamaKecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Putus : 17-06-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 230/PID/B/2014/PN.SMG Tanggal 17 Juni 2014 — TOTOK APRIYANTO Bin SUHARDI
58 — 2
58 — 2
menyarankan pulangkerumahnya masingmasing;Terdakwa menjelaskan bahawa perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukumdan perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan terdakwa sendiri tanpa ada perintahdari orang lain;Terdakwa sangat menyesali perbuatanya dan ber anji tidak akan mengulangi lagibaik kepada saksi korban atau kepada orang lain;Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut dibuangterdakwa didekat rumah terdakwa; Terdakwa selama memberikan keterangan tidakmerasa ada. penekanan