Ditemukan 4013165 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/TUN/2019 Tanggal 28 Februari 2019 — ENANG SODIKIN VS YUYUNG INDRA CAHYA DAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG;
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENANG SODIKIN VS YUYUNG INDRA CAHYA DAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG;
Menyatakan batal atau tidak sah: objek sengketa berupa SuratKeputusan Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung NomorHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2019141.1/Kep.34/X1/2017, tentang Pengangkatan Kepala Desa RancaekekKulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun20172023, tertanggal 17 November. 2017 yang ditandatangani olehCamat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung atas nama BupatiBandung;3.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada CamatKecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung untuk mencabut objeksengketa berupa Surat Keputusan Camat Rancaekek KabupatenBandung, Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara baru yang memerintahkan kepada Panitia PemilihanCalon Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek,Kabupaten Bandung untuk melakukan pemungutan suara ulang bagiseluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 1 danmenetapkan kembali hasil Pemilihan Kepala Desa Rancaekek KulonKecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;5.
Menyatakan sah Keputusan Camat Rancaekek Kulon, KabupatenBandung Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,masa Bakti Tahun 20172023 tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.
Putus : 12-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2022 Tanggal 12 Juli 2022 — I MADE SIDIA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BULELENG, Dk
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
I MADE SIDIA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBULELENG, Dk
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA VS PT. BANK MEGA, TBK;
158 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA VS PT. BANK MEGA, TBK;
PUTUSANNomor 22 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA,tempat kedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 14, Sungailiat,Kabupaten Bangka;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Habibi Amrullah Zamzami,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 153/Sku19.01
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/DesaParit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei1994 dengan luas 271 m? (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi)dengan Gambar Situasi Nomor 333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atasnama Polana Wibowo;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor1490/Desa Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,tanggal 31 Mei 1994 dengan luas 271 m?
Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang,Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei 1994 dengan luas271 m? (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan Gambar SituasiNomor 333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atas nama Polana Wibowo;3.
Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untukmewajibkan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencabutSertipikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang, KecamatanSungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei 1994 dengan luas 271 m?(dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan Gambar Situasi Nomor333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atas nama Polana Wibowo;4.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 142/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 30 Juli 2019, yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 01/G/2018/PTUN.PGP, tanggal 10 April 2019;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2022 Tanggal 29 September 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN
115 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/TUN/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
82 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 177 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ALI SAFIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Ruwit, RT 03 RW 02, Kecamatan Wedung, Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LBH AnakNegeri, beralamat di Kabupaten Demak, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01 Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/11Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, namun langsung dengan PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos FISIPUI berada di bawahUniversitas Indonesia, sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektivitassebagaimana
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI., II. LUGITO;
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI., II. LUGITO;
PUTUSANNomor 217 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:S O KI P, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Bagol Gang II, Desa Ngablak, RT.01 RW.01,Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: Rudolf FerdinandPurba Siboro, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Rudolf FerdinandPurba
LU GITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Dusun Ngablak, RT.03 RW.02, Desa Ngablak,Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, pekerjaanSwasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Karisma AdiNugraha, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanHalaman 1 dari 6 halaman.
Antara kedua belah pihak terdapatperbedaan dalam menyebutkan batasbatas tanah sawah atau objeksengketa dan luasnya, dimana luas dan batas tanah sawah dengan objeksengketa dalam gugatan Lugito tidak sesuai dengan hasil pemeriksaansetempat, sehingga belum dapat ditentukan siapa sesungguhnya yangberhak atas tanah lokasi objek sengketa, sedangkan Putusan PengadilanNegeri Kabupaten Kediri Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr., yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dalam amar putusannya menyatakangugatan tidak
Register : 17-07-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — RATNA BONDAHARA VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT;;
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
RATNA BONDAHARA VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT;;
Register : 02-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2019 Tanggal 11 Februari 2019 — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG TANJUNG KARANG VS NOORCE MOKODOMPIT, DKK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG TANJUNG KARANG VS NOORCE MOKODOMPIT, DKK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
LENA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diRT/RW 016/006 Desa Rejomulyo, Kecamatan JatiAgung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaanMengurus Rumah Tangga;5. WILIAM SIPASI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Pal Putih Il RT/RW 001/001 Desa KarangAnyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten LampungSelatan, pekerjaan Wiraswasta;6.
JONI SIPASI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di RT/RW 001/001 Desa Brondong Rejo,Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo JawaTengah, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Ngadimin, S.H., M.H.
Erlanwaty, peralinan tanggal 20 Januari1990, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa KarangAnyar, Dusun Pal Putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6111/KD.
Erlanwaty, peralinan tanggal 20 Januari 1990,terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa KarangAnyar, Dusun Pal putih Il dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6113/KD.,tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia CabangTanjungkarang, dengan Sertipikat Crediet Verband Nomor46/1990;dan mencoretnya dari Buku Tanah/Register yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat):4.
Register : 05-07-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/TUN/KI/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 — YAYASAN BENING NUSANTARA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU;;
152 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN BENING NUSANTARA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU;;
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — IMMAMUL MUTTAQIN VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
190 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
IMMAMUL MUTTAQIN VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
PUTUSANNomor 1 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:IMMAMUL MUTTAQIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Ruwit, RT 002 RW 005, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LembagaBantuan Hukum Anak Negeri, beralamat di KabupatenDemak, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 09 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmanunul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam jabatan Modin Desa Ruwit, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negaraobjek sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/12Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam jabatan Modin Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018:4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena sejak dari awal tidak dipermasalahkanoleh para peserta.
Putus : 12-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2022 Tanggal 12 Juli 2022 — CHANDRA SENTOSA, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Dk
68 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHANDRA SENTOSA, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Dk
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2020 Tanggal 27 April 2020 — MUHAMMAD USULUDIN VS KEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK;
225 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
225 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD USULUDIN VS KEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK;
PUTUSANNomor 28 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:MUHAMMAD USULUDIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Temuroso RT O06 RW O03,Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, pekerjaan KaryawanSwasta;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTURKABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di DesaTemuroso RT 001 RW 001, Kecamatan Guntur, KabupatenDemak;Termohon
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Kepala DesaTemuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Nomor 141/15/PD/Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018, tentang Pengangkatan SaudaraAkhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin DesaTemuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DesaTemuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Nomor141/15/PD/Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018, tentang PengangkatanSaudara Akhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan ModinHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2020Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;4.
perundangundangan yangberlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenangmengeluarkan keputusan objek sengketa a quo berdasarkan sumberkewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) hurufb UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, yangmenyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat Desa, oleh karena itu Kepala Desa Temuroso, KecamatanGuntur, Kabupaten
Putusan Nomor 28 PK/TUN/2020UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa serta Asasasas Umum PemerintahYang Baik.
Putus : 20-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/TUN/2022 Tanggal 20 Juni 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN vs BONASRIL, S.T., Dk
73 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN vs BONASRIL, S.T., Dk
Register : 18-08-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN., II. ELISAH;;
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN., II. ELISAH;;
Register : 17-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/TUN/2022 Tanggal 12 April 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
Register : 01-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/TUN/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — SUKARMAN VS SANUSI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
72 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUKARMAN VS SANUSI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
PUTUSANNomor 123 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SUKARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Dusun Ill Desa RawaSelatan, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten LampungSelatan Propinsi Lampung;Dalam hal ini diwakili oleh Januri Dr. M Nasir, S.Pd., S.H.
,M.H.. berwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dariKantor Hukum JANURI M NASIR & REKAN beralamat diKalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 01/JMN/2019, tanggal 22 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanSANUSI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Dusun 04 RT/RW 027/004,Kelurahan Sinar Pasmah Kecamatan Candi Puro,Kabupaten Lampung Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meriantony, S.H., M.H. dankawankawan, ketiganya berkewarganegaraan
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Pencatatan Peralinan (Balik Nama)Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa Beringin Kencana,Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Tertanggal 19September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991, Tanggal 19September 1991 dengan luas: 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman Bin Musa beralihkepada pemegang hak atas nama Sukarman, tanggal peralihan 28Maret 2016:3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pencatatan Peralihan (BalikNama) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa BeringinKencana, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,Tertanggal 19 September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991,Tanggal 19 September 1991 dengan luas: 10.000 M2 (sepuluh ribumeter persegi) yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman BinMusa beralin kepada pemegang hak atas nama Sukarman,tanggalperalinan 28 Maret 2016;4.
Putus : 05-12-2012 — Upload : 12-12-2012
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 401/Pid.B/2012/PN.Bwi Tanggal 5 Desember 2012 — AGUS WAHYUDIN
424 — 128
424 — 128
Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGUPAHAN TERHADAP BURUHNYA DIBAWAH UMK KABUPATEN BANYUWANGI ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu )) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;3.
Maya MuncarKecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dilarang membayarupah lebih rendah dan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yangdilakukan dengan cara : waktu dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dari pihak DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi telah didapatkan databahwa jumlah Karyawan PT Maya Muncar Banyuwangi sebanyak 661 (enam ratus enampuluh satu)
ribu rupiah) perbulan, padahal sesuai Lampiran Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di JawaTimur Tahun 2010 khusus untuk di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 824.000, (delapanratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebihmendalam ratarata Karyawan Lepas tersebut sudah bekerja di PT Maya Muncar diatas (satu) tahun dan dan pihak PT Maya Muncar tidak pemah mengajukan penangguhanpengupahan kepada Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi,atas temuan tersebut maka oleh Petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuwangi melaporkannya ke Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal90 ayat( 1) jo Psi 185 ayat (1) UURI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan joPeraturan Gubernur Jawa Timur No. 69 Tahun 2009 tentang Upah Minimum
Kabupaten /Kota di Jawa Timur Tahun 2010.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan PenuntutUmum mengajukan saksisaksi yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :1.
Upah minimum berdasarkan Wilayah Propensi atau Kabupaten/ Kota ;b. Upah minimum berdasarkan sektor pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ;302. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diarahkan kepada pencapaiankebutuhan hidup layak ;3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Gubernurdengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atauBupati/ Wali Kota ;4.
Register : 16-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2020 Tanggal 27 April 2020 — CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH VS MUNTASRIPAH;
181 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH VS MUNTASRIPAH;
PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:CAMAT KECAMATAN PURING, KABUPATEN KEBUMEN,PROVINSI JAWA TENGAH, tempat kedudukan di JalanPuringPetanahan Nomor 19 Puring, Kabupaten Kebumen,Provinsi Jawa Tengah 54383;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supriyandono, S.H.
,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DaerahKabupaten Kebumen, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 030/828, tanggal 30 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanMUNTASRIPAH, kewarganegaraan' Indonesia, tempattinggal di Pekiringan, RT O01 RW O09, Desa Kaleng,Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi JawaTengah, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wakhid Hasyim Subekti,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum Wakhid
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tatausaha negara berupa rekomendasi kepada Penggugat sebagaiSekretaris Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen,Provinsi Jawa Tengah;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari dan/atau sanksiadministratif apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusanini:6.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: CAMAT KECAMATAN PURING, KABUPATEN KEBUMEN,PROVINSI JAWA TENGAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H.
Register : 15-02-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/TUN/KI/2024 Tanggal 18 Maret 2024 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN);;
148 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN);;
Register : 18-03-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2024 Tanggal 12 Juni 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG., II. FU IN JAUW;;
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG., II. FU IN JAUW;;