Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, d.h.i oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta, tertanggal Yogyakarta, 17 Juli 2014, No.340/PNH/VII/2014/PN.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim kasasijuga terjadi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 pada pointdari Pemohon Kasasi III yang menyebutkan :Bahwa dari bukti T.l2 obyek dibeli Chairul Salam dari Soehandy Oenaratanggal 10 Oktober 1989 luas 2056 M2, d.h.i tidak menyebutkan tahunpembuatan sertifikat karena terbukti sertifikat baru terbit tahun 1997.Majelis Hakim membuat kekhilafan dengan tidak menyebutkan kapantanah diukur (faktanya diukur tahun 1994) ;Bahwa dari

Bahwa ketentuan Pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkanbagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian dilakukan, tidaksedikitpbun memuat tentang Rekomendasi dan verifikasi BOPI ;Dengan demikian telah ternyata bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat tidak mempunyai dasar untuk melakukan verifikasi terhadapklubklub sepakbola anggota PSSI dan tidak mempunyai landasanhukum mengeluarkan rekomendasi (d.h.i.

Bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tidak mempunyaidasar untuk melakukan verifikasi terhadap klubklub sepakbolaanggota PSSI dan tidak mempunyai landasan hukum mengeluarkanrekomendasi (d.h.i. Objek Sengketa) serta tidak mempunyaikewenangan dan hak untuk menjatuhkan sanksi dan pelaranganuntuk mengikuti kompetisi ISL 2015;4.

No. 640 K/PID.SUS/2017Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Protokoler dan Peranan Pimpinan danAnggota DPRD jo SE Mendagri Nomor 161/3211/SJ Tanggal, 29 Desember2003 dan di laksanakan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten BaritoSelatan, telah cukup mendapat tunjangan untuk melancarkan kegiatannyaselaku anggota DPRD, akan tetapi Terdakwa dengan kewenangan dankedudukannya melakukan pemerasan dan pemaksaan kehendak kepadamitra kerjanya d.h.i Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan c.q.

Pasal 75 ayat (4) UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang menegaskan dan mengatur bahwa Pengelolaadalah badan hukum tersendiri dan terpisah (Separate entity) dari Perhimpunan Pemilik DanPenghuni Sarusun/PPPSRS (d.h.i. Perhimpunan Penghuni Apartemen Atap Merah);Pasal 21 jo.

berdasarkan dalildalil di atas maka terkait pembukaanrekening deposito merupakan hubungan hubungan hukum antaraBank dengan nasabahnya dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat I.Selain itu terkait dengan pemberian sanksi terhadap suatu bank tidakdapat serta merta dapat dilakukan karena akan memberikan dampaksistemik bagi perkembangan dunia perbankan di Indonesia sehinggaperlu memperhatikan langkahlangkah yang diatur dalam ketentuanyang berlaku.Oleh sebab itu, terkait dengan pemberikan sanksi terhadap Bank(d.h.i

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.32.33.34.35.36.melakukan pemeriksaan terhadap industri jasa keuangan (d.h.iTergugat I).Bahwa sebelum mengenakan sanksi terhadap industri perbankan(d.h.i Tergugat I), Tergugat III perlu melakukan pemeriksaan terhadapkebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis danmengandung resiko guna memperoleh gambaran yang Jelas, lengkapdan akurat terhadap kondisi Bank.

(vide Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 5 POJK15/03/2017).Selain itu. terkait dengan pencabutan izin industri perbankan,Tergugat III tidak dapat serta merta melakukan hal tersebut karenaupaya penyelamatan terhadap industri Perbankan masih dapatdilakukan dengan cara melakukan koordinasi bersama LembagaPenjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 joPasal 26 POJK 15/03/2017.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemberian sanksiterhadap industri perbankan (d.h.i Tergugat I) tidak dapat serta

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam halpengawasan Tergugat III tidak terkait secara langsung dengan kegiatanoperasional pihak perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaanseharihari (day to day operation) atas setiap perjanjian polis asuransiyang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis(d.h.i Penggugat dan Tergugat I), maupun perjanjian pembiayaan yangHalaman 54 dari 71 Putusan Nomor 37/Pdt. G /2020/PN.

Btm.dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan debiturnya (d.h.i Penggugatdan Tergugat II).12. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatanPenggugat, jelas terlihat bahwa yang menjadi pokok permasalahandalam perkara a quo adalah terkait dengan adanya dugaan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penolakan klaimasuransi atas kecelakaan yang mengakibatkan 75% (tujuh puluh limapersen) kerusakan pada mobil Penggugat.13.

Pada tanggal 26 November 2019, Pemilik mobil yaitu Sdr.Feri Jhon Mani (d.h.i Penggugat) mengajukan klaim asuransikepada Tergugat dikarenakan kecelakaan mobil Merk HondaBrio/2017 dengan No. Polisi: BP 1913 JQ.b. Bahwa Tergugat I melakukan prosedur klaim dan memintadokumen kelengkapan pengajuan klaim kepada Penggugat sertamendapatkan harga penawaran perbaikan dari bengkel ataskerusakan mobil Penggugat.C.

dalam sistem kewarisanIslam) atau tidak melanggar /egitieme portie dari ahli waris (dalam sistemkewarisan perdata Barat), maka hibah tetap dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, terungkapfakta yang tidak terbantah bahwa para pihak adalah Warga Negera Indonesiapemeluk Agama Nasrani, sehingga berlaku bagi mereka Hukum Perdata Barat(BW/KUHPerdata) ;Menimbang, bahwa dari jawabjinawab para pihak diperoleh dalil yangtidak pernah dibantah oleh siapapun bahwa Penggugat (d.h.i

orang anak, sehingga berdasarkan pasal 814 ayat (3)KUHPerdata, bagian mutlak (/egitieme portie)dari ahli waris adalah 3/4 (tiga perempat) dari harta si penghibah, atau dengan kata lain yang boleh dihibahkantidak boleh melebihi 1/4 dari keseluruhan harta si penghibah ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dari keseluruhan dalil parapihak maupun dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh para pihak samasekali tidak menggambarkan tentang apa saja dan berapa nilai darikeseluruhan harta si Penghibah (d.h.i

No. 2549 K/Pdt/2008Keputusan dan Penetapan Pembubaran Badan Hukum Bank sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 wajib :a. didaftarkan dalam Daftar perusahaan dan di Pengadilan Negeriyang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan ;b. dst nya ;Bahwa berdasarkan bunyi pasal undangundang diatas, maka PengadilanNegeri Denpasar hanya berwenang untuk menerima pendaftaran Penetapanyang diterbitkan oleh pengadilan Negeri dimana Bank Indonesia berkedudukan(d.h.i Pengadilan Negeri Jakarta pusat)

Leonardus Ucoch)kepada pihak lain (d.h.i Bank Mandiri selaku Tergugat) untukmembebankan Hak Tanggungan atas objek sengketa dan denganditindaklanjuti pembuatan APHT dan SHT. Dengan demikian SKMHTNomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapanHerdiyan Ibnu, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda Jo. APHT Nomor024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan GaredRandhani, SH PPAT di Kabupaten Kutai Barat, objek sengketa telahdiserahkan oleh Penggugat dan Alm.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah lalai tidakmempertimbangkan bukti T.lIk8 berupa surat dari Direktur UtamaTermohon Kasasi/ semula Penggugat (d.h.i. Tony Purbowo) No.133/DIRUTPJ/S/V/VIIV2002 tanggal 15 Agustus 2002 yang diajukankepada Dewan Komisaris Termohon Kasasi/ semula Penggugat, perihalPembayaran Uang Muka tanah ex.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang diberikan tugas dan fungsi untukmelaksanakan PELAYANAN LELANG.3 Bahwa dalam Pasal 7 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 (UndangUndangLelang) disebutkan bahwa Juru Lelang d.h.i.

Reglement Staatsblad 1908:189 (UndangUndangLelang) j.o.Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, KPKNL Pareparein casu Turut Tergugat menerima permohonan lelang dari Tergugat danmenindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal dan waktu pelaksanaanlelang yang akan dilakukan pada tanggal 9 April 2015 sesuai suratNomor S43/WKN.15/KNL.03/2015 tanggal 6 Maret 2015.e Bahwa dengan ditetapkannnya hari dan tanggal pelaskanaan lelang,selanjutnya Pemohon Lelang d.h.i

Tergugat Rekonvensi II dan Dasrila W.B.Siregar (masih dibawah umur) yang telah dibalik nama menjadi atas namaTergugat Rekonvensi III:Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pencairan pemberian kreditkepada Tergugat Rekonvensi Ill tersebut dilakukan denganpemindahbukuan secara sekaligus sebesar Rp948.800.000,00 (sembilanratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekeningtabungan atas nama Tergugat Rekonvensi III dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekening tabungan pihak penjual (d.h.i

Pasal 105 dan Pasal156 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa oleh karena anakanak ditetapkan berada dalamasuhan Pembanding, maka sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 TentangPedoman Mengadilai Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dandijelaskan dalam Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Point 4,bagi pemegang hak hadhanah/perawat anakanak harus memberi akseskepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (d.h.i. ayah) untukbertemu dengan anakanaknya.

telahberkekuatan hukum tetap;Disamping itu, terhadap fakta mengenai sikap PENGGUGAT yangtidak transparan atau secara sengaja menyembunyikan datadata maupun dokumen mengenai status badan hukum termasukpara pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financialstandmap Perusahaan milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksuddalil dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di atas, makabagaimana mungkin klausula dan ketentuan dalam Perjanjianserta Peraturan dimaksud dapat dilaksanakan oleh PENGGUGATdan Para TURUT TERGUGAT (d.h.i

Dasar Hukum Tentang Perjanjian Yang Muncul Dari Adanya Perjanjian(d.h.i. Perjanjian Penanggungan); Dasar Hukum Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian SengketaDan Kewenangan Absolut Pengadilan;Menimbang, bahwa maka Terbanding semula Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara iniagar memberikan putusan sebagai berikut:1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding PEMBANDING semulaPENGGUGAT;2.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepanPengadilan Hubungan Industrial karena Para Penggugat d.h.i. atas nama sdr.Yuwono dan Agus Suharno bukan orang yang berhak oleh karenanya tidakmemiliki hubungan kerja sejak tanggal.......... karena telah mengundurkan diriatas keinginan sendiri sehingga Para Penggugattersebut tidak memiliki hak menuntut dalam perkara a quo ( Eksepsidiskulifikasi ). Tergugat akan buktikan dalam persidangan perkara a quo;DALAM POKOK PERKARA1.

Pakai Antara Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan59 Putusan Perkara Nomor: 29/G.TUN/2014/P.TUN.SMD22s23.24.25.26.21sSamudera dengan Pemerintah Kota Tarakan Kalimantan Timur Nomor 014/PPPS/DIR.A/XI/2011 Nomor 032/651.A/PPPKA, dibuat pada bulan Desember 2011;T H22 Fotocopy sesuai asli Surat Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesiakepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan Nomor S115/Dir.A/TII/2014 perihal Tindaklanjut Penyelesaian Pemanfaatan Tanah Milik Perum Prasarana Perikanan Samudera(d.h.i

Perum Perikanan Indonesia) di Pelabuhan Perikanan Tarakan, tertanggal 21 Maret2014;T H23 Fotocopy sesuai asli Surat Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesiakepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan Nomor S481/Dir.A/XT/2014 perihal TindakLanjut Penyelesaian Pemanfaatan Tanah milik Perum Prasarana Perikanan Samudera(d.h.i Perum Perikanan Indonesia) di Pelabuhan Perikanan Tarakan, tertanggal04Desember 2014;T H24 Foto Copy Surat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaTeuku Syahrul Ansari

Dan Pengairan Kabupaten Bengkalistertanggal 25 Januari 2012 sebagai lampiran yang disampaikankepada Bupati Bengkalis ;Bahwa berdasarkan fakta di atas, ketika Penggugat mengikutiPrakualifikasi paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar TimurDuri (Multi years) masih berada dalam status yang dikenakansanksi Blacklis ( pencantuman dalam daftar hitam ) dan selain ituBupati bengkalis juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 640/PV09/21/2012 tanggal 20 Februari 2012 adalah untukmengingatkan jajarannya ( d.h.i

Pendaftaran 8 (delapan) desain industri milikTergugat tersebut telah melalui semua prosedur yang ditentukandalam UU Desain Industri berikut peraturan pelaksanaannya,termasuk telah dilakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaansubstantif oleh Dirjen HAKI d.h.i.

BNI bahwa objeksengketa memiliki kekuatan hukum sehingga pengikatan jaminanatas Sertifikat Hak Milik Nomor 1209/Kebon Jeruk sah secara hukumsebagai bentuk pengembalian utang kredit yang telah dinikmati olehTermohon Peninjauan Kembali V1 d.h.i.