persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagaisebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Penolakan Pernikahanyang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTapin Selatan, Kabupaten Tapin, tanggal 8 Desember 2015, yang dibubuhitanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkanbahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Padlanmendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinyabernama Arbayah;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Ijazah SekolahMenengah Kejuruan, yang diterbitkan Kepala Sekolah SMKN 1 Tapin Selatan,Kabupaten Tapin, tanggal 15 Mei 2015, yang dibubuhi tanda tangan dan capjabatan oleh pejabat yang berwenang, dapat dijadikan sebagai bukti permulaanbahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Padlan lahirpada tanggal 12 Oktober 1997 ;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Keluarga, yangditerbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTapin

perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai denganketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi darikeluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak beperkara;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama Saksi 1 danSaksi 2 dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikanketerangan yang pada pokoknya menguatkan dalildalil gugatan Penggugat;Menimbag

SptMenimbag, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan, selamamenikah Penggugat dan Tergugat bertempat di Jendral Sudirman, Gang BinaKarya Permai, Nomor 34, RT.006, RW.002, Kelurahan Pasir Putih, KecamatanMentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempattinggal terakhir;Menimbag, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadipertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lainbahkan

melangsungkan perkawinan pada tanggal 11September 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TelukAmbon, bukti tersebut telan memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;Menimbag

Pengggat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapatditerima sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;Menimbag

ingin menyelesaikan pendidikannyasekaligus minta kerelaan dan ridonya dari kedua orangtua;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 271 dan 272 Rv, sehingga harus dinyatakan permohonan pencabutanperkara Nomor :006/Pdt.P/2019/PA.Rks, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan patutmengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan perkara iniselesai karena dicabut;Menimbag

tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehinggadapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi PenolakanPernikahan yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 15 Agustus 2017,yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yangberwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon dan Pemohon IIbernama Melisa Qotrunnada mendapat penolakan untukmelangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernamaAhmad Riady;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan AktaKelahiran atas nama Melisa Qotrunnada, tanggal 24 Maret 2003,yang diterbitkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil Kota Banjarmasin, dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan olehpejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon danPemohon II bernama Melisa Qotrunnada lahir pada tanggal 04Februari 2003;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Keluarga,tanggal 03062014, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil

formal, sehingga dapat dipergunakan sebagaisebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Penolakan Pernikahanyang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCandi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tanggal 25 Januari 2016, yang dibubuhitanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkanbahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Halimatus Sadiah mendapatpenolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernamaFathur Rahman ;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin,tanggal 14 Januari 2010, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan olehpejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan PemohonII bernama Halimatus Sadiah lahir pada tanggal 26 Juni 2000 ;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Keluarga, yangditerbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTapin, yang dibubuhi tanda tangan dan

tersebuttelah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagaisebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Penolakan Pernikahanyang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan,Kabupaten Tapin, tanggal 04 April 2017, yang dibubuhi tanda tangan dan capjabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon Idan Pemohon II bernama Nurul Husna mendapat penolakan untukmelangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Isa;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiranatas nama Nurul Husna, tanggal 14 April 2008, yang diterbitkan KepalaPejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin, dibubuhi tanda tangan dancap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anak PemohonI dan Pemohon II bernama Nurul Husna lahir pada tanggal 4 Februari 2002 ;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Keluarga, tanggal11012012, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Tapin,

Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon baguala Kota Ambon, buktitersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat ;Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2)dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;Menimbag

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhisyarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2)dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;Menimbag

memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagaisebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Penolakan Pernikahanyang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi LarasSelatan, Kabupaten Candi Laras, tanggal 28 Nopember 2017, yang dibubuhitanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkanbahwa anak Pemohon dan Pemohon II bernama Saleha mendapat penolakanuntuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama HairulReza;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 29Oktober 2013, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Candi Laras, dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan olehHal 10 dari 15 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0158/Pdt.P/2017/PA.Rtupejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Pemohon , Pemohon II dananak bernama Saleha tinggal dalam satu keluarga ;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Saleha, Nomor 6305LT110220140020

Bhakti dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalildalil gugatanPenggugat;Menimbag, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkanPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1orang anak, yang yang diasuh bersama oleh Penggugat;Menimbag, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan semularumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejakbukan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Penetapan Nomor 0159/Pat.P/2019/PA.BL.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat buktilagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada mohonannyadan memohon segera dijatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,sebagaimana tersebe Menimbag@ bahwa Pemohonhendak mela

dan Kabul;Menimbang, bahwa Para Pemohon saat dilangsungkan pernikahan beragamaIslam serta tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang menyebabkanterlarangnya untuk menikah;Menimbang, bahwa syarat sebagai seorang wali dijelaskan pada Pasal 20 KHI,seorang wali selain harus balig juga disyaratkan harus seorang muslim, maka oleh karenaorang tua Pemohon II bukanlah seorang muslim, hak perwaliannya beralih kepada walihakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;Menimbag

.2 dan P.3, tersebut telah memenuhipersyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alatbukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi PenolakanPernikahan yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanLokpaikat, Kabupaten Tapin, tanggal 30 Juni 2016, yang dibubuhi tandatangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkanbahwa anak Pemohon dan Pemohon Il bernama Maulina mendapatpenolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminyabernama Askar;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan AktaKelahiran atas nama Maulina, tanggal 18 Oktober 2001, yangditerbikan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten HuluHal 10 dari 15 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.RtuSungai Selatan, dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabatyang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon dan PemohonIl bernama Maulina lahir pada tanggal 2 Juni 2001 ;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Keluarga,tanggal 14112014, yang diterbitkan

denganketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi darikeluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak beperkara;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama DiahRahmawati binti Darmansyah Djapri dan Eli Saidah binti Kurdi dibawahsumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang padapokoknya menguatkan dalildalil gugatan Penggugat;Menimbag

, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkanPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulanOktober 2014, namun belum dikaruniai keturunan;Menimbag, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan selamamenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Muchran Ali,Nomor 60, RT.006, RW.002, Kelurahan Bamang Tengah, Kecamatan Baamang,Kabupaten Kotawaringin Timur;Him. 8 dari 15 Hlm.

olehkepala Desa llath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru tentang Daftar HartaGonogini atas nama La Samu dan Wa Use ternyata tidak mencantumkantempat dan tanggal pembuatan bukti surat tersebut, oleh karena itu MajelisHakim menilai bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak memenuhi syarat formildan oleh karena itu harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 145 dan 147 HIR/ Pasal 172 dan 175 R.Bg ;Menimbag

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Pengggat, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalamPasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebutmempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 145 dan 147 HIR/ Pasal 172 dan 175 R.Bg ;Menimbag

Nomor 234/Pat.G/2015/PA.AbMenimbang, bahwa saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 145 dan 147 HIR/ Pasal 172 dan 175 R.Bg ;Menimbag, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat adalah mengenaifakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalamPasal 171 HIR/

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebutmempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalamPasal 145 dan 147 HIR/ Pasal 172 dan 175 R.Bg ;Menimbag, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat adalah mengenaifakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan

.2dan P.3, tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehinggadapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi PenolakanPernikahan yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, tanggal 25 Juli 2017, yangdibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yangberwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon dan Pemohon IIbernama Kurniati mendapat penolakan untuk melangsungkanpernikahan dengan calon suaminya bernama Yudhianoor;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan AktaKelahiran atas nama Kurniati, tanggal 21 Agustus 2008, yangditerbitkan Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa KabupatenTapin, dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yangHal 11 dari 16 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Rtuberwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon dan Pemohon IIbernama Kurniati lahir pada tanggal 28 Februari 2002 ;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Keluarga,tanggal 06012017, yang diterbitkan

Pasal 19 huruf f Pareturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;5 Menimbang, bahwa kerena permohonan Pemohon telah terbukti dan cukupberalasan, maka walaupun Termohon tidak hadir di muka sidang padahal iatelah dipanggiul dengan patut maka berdasarkan pasal 125126 HIRpermohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek ;6 Menimbang, bahwa Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga emohondan termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;7 Menimbag

Menimbag bahwa berdasarkan buktibukti yang telah diajukanoleh Pemohon yakni bukti surat P.1 sampai bukti surat P.4 sertadihubungkan dengan permohonan Pemohon maka telahterungkap fakta Hukum adalah: bahwa Pemohon yang bernamaELISABET OPAT, Perempuan yang Lahir di Oeolo 16 Oktober1988, adalah anak kandung yang sah dari pasangan suamiIsteri yaitu, SIMON SAJAN OKI (Ayah) dan THERESIA BAITOPAT (Ibu) yang mana sampai dengan saat ini Pemohonbelum memiliki Akte kelahiran karena kelalaian dari pemohon;Menimbang

memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagaisebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Penolakan Pernikahanyang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBinuang, Kabupaten Tapin, tanggal 23 Mei 2016, yang dibubuhi tanda tangandan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anakPemohon I dan Pemohon IT bernama Lisa Asyifa mendapat penolakan untukmelangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Agustian Candra ;Menimbag

, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTapin, tanggal 14 Maret 2011, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatanoleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon I danPemohon II bernama Lisa Asyifa lahir pada tanggal 26 Juni 2001 ;Menimbag, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kutipan Kartu Keluarga,yang diterbitkan Camat Binuang Kabupaten Tapin, tanggal 02072010, yangdibubuhi tanda tangan dan cap jabatan

pada Pasal 20 Kumpilasi Hukum Islamanka 2 huruf a. dan b, terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sedangkan pada pasal 21dijelaskan yang masuk wali nasab dan pasal 23 menjelaskan wali hakim, maka olehkarena ayah kandung Pemohon II saat para pemohon menikah telah meninggal dunia danPemohon II tidak memiliki saudara kandung lakilaki dan saudara kandung dari sebelahayah Pemohon II, hak perwaliannya beralih kepada wali hakim yakni Kepala KantorUrusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;Menimbag