KAHARUDIN NGAJA.e Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;e Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran BagianKeuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;16Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untuk diajukanke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan, membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

perubahan APBDtahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti ;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDA perubahan disahkan ;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyard empat ratussepuluh juta rupiah) telah dicairkan ;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudia diteruskan keSekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi pada tahun2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya sama denganpencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yang diketahui17Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudianditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggarasebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antar waktu di tambah2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkan karenasaksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuaidengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat pemintaan yangmana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudian diteruskankembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala subanggarang untuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;18Bahwa pencairan dana

Minta otorisasi dan meminta tanda tangan pejabat Bank;11. Menginput nomor rekening;12. Meminta otorisasi lagi;13. Melakukan croselling (menawarkan produk yang lain pada PT.Bank Muamalat Tbk);14. Menyerahkan buku rekening tabungan dan ATM, serta untukmelakukan transaksi awal dilakukan di teller.b. Pada Pembukaan Deposito:1. Nasabah datang sendiri ke CS dengan menunjukan KTP Asli danNPWP Asii;2. Memverifikasi kebenaran data:3. Screening (memastikan apakah masuk dalam jaringan Terorisme);4.

Apabila melebihi limit, Teller akan memintakan persetujuan kepadaSupervesior untuk dilakukan approval/otorisasi;e.

Meminta otorisasi dan nomor bilyet;Hal. 24 dari 99 hal. Put. No.2029 K/Pid.Sus/201711. Mengelingkan antara nomor rekening deposito dengan nomorbilyet deposito dan mencetak bilyet;12.

Apabila melebihi limit Teller akan memintakanpersetujuan kepada Supervisior untuk dilakukanapproval/otorisasi;e.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) Jlalu~ dicairkan keuangannya denganHal. 20 dari 71 hal. Put.

pengeluaran tersebut.Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa "Perkiraan Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal padaAPBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahanAPBD".Pasal 11 menyebutkan bahwa "Semua transaksi Keuangan Daerahbaik Penerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

No. 612 K/Pid.Sus/2009Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atasbeban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau SuratKeputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yangberwenang";Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang diberiwewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buktiyang menjadi

ditetapkan, KepalaDaerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerahyang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengeluaran Kas yangmengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelumRancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan danditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 49 ayat (8) menyebutkan bahwa "Untuk pengeluaran kasdaerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi

Mengajukan PAK berkaitan denganpemberian bantuan hukum kepada DPRD Kabupaten Jembertersebut dan diajukan ke Bupati Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) lalu dicairkan keuangannya denganmenggunakan Kas Daerah berasal dari dana alokasi umumdengan

rekayasa oleh terdakwa, lalu Form pembukaan rekening baru atasnama para debitur tersebut terdakwa serahkan secara bertahap kepadaSupervisor Bank Sinar Mas yaitu saksi Nerry untuk dilakukan pengecekankelengkapan dokumen para debitur atau nasabah, diantaranya fotocopyKTP, fotocopy NPWP dan surat referensi tempat bekerja calon nasabahlaludiproses selanjutnya diserahkan ke bagian Customer Service untukdilakukan pembukaan rekening Bank Sinar Mas dengan masingmasingcalon nasabah tersebut kemudian melakukan otorisasi

Dikarenakan Form pembukaan rekening besertakelengkapan dokumen tersebut diserahkan oleh terdakwasebagai AccountOfficer Bank Sinar Mas sehingga pihak Bank Sinar Mas percaya untukmemproses pengajuan pembukaan rekening baru tersebut selanjutnyakelengkapan dokumen diserahkan kebagian Customer Service untukdilakukan pembukaan rekening Bank Sinar Mas dengan masingmasingcalon nasabah tersebut kemudian melakukan otorisasi (pengesahan)rekening nasabah.

rekening baru atas nama para debitur tersebut terdakwaserahkan secara bertahap kepada Supervisor Bank Sinar Mas yaitu saksiNerry sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 untukdilakukan pengecekan kelengkapan dokumen para debitur atau nasabah,diantaranya fotocopy KTP, fotocopy NPWP dan surat referensi tempatbekerja calon nasabah lalu diproses selanjutnya dibagian Customer Serviceuntuk dilakukan pembukaan rekening Bank Sinar Mas dengan masingmasing calon nasabah tersebut kemudian melakukan otorisasi

Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN yang mengatur, belanja atas beban anggaran belanja Negaradidasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi(SKO).b.

,selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR LS, SH meskipun mengetahui belumada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tetap menyetujui diterbitkannya ceknomor 21487827 di Bank Riau Pasir Pangaraian tanggal 21 Februari 2006kepada BUMD senilai Rp. 8.086.345.000, oleh Bendahara EDI JUSRO yangditandatangani oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dan mengetahui/menyetujul MUZAWIR LS, SH., selaku atasan langsung Bendahara PIt.Sekda Rokan Hulu dengan Materai stempel Setda Rokan Hulu, kemudiansetelah cek terbit maka cek tersebut

Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN yang mengatur, belanja atas beban anggaran belanja Negaradidasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi(SKO);b. Pasal 192 ayat 3 dan 4 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengeluaran tidakdapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaranHal. 17 dari 100 hal. Put.

RAMLAN ZAS, SH.MH.selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR LS, SH meskipun mengetahui belumada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tetap menyetujui diterbitkannya ceknomor Z1487827 di Bank Riau Pasir Pangaraian tanggal 21 Februari 2006kepada BUMD senilai Rp. 8.086.345.000, oleh Bendahara EDI JUSRO yangditandatangani oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dan mengetahui/menyetujul MUZAWIR LS, SH., selaku atasan langsung Bendahara PIt.Sekda Rokan Hulu dengan Materai stempel Setda Rokan Hulu, kemudiansetelah cek terbit

Pasal 11 Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBNyang mengatur belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkanpada surat keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnyayang diberlakukan sebagai surat Keputusan Otorosasi (SKO)2.

Perjanjian PerubahanTerhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000095/PPPK/02733/0211 tertanggal17 Febuari 2011, adalah tindakan yang tidak benar dan melawan hukum.Vide dalam (bukti P 2) sesuai dengan aslinya;Bahwa bukti Penggugat/Pembanding yang ditandai dengan P2 adalahBuku Kartu Mutasi Tabungan Si Pinter Rekening atas nama MisroniMaffudin yang ada aslinya ditunjukan dalam persidangan, dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah di Pengadilan sedangkan bukti Tergugat yang ditandai dengan TI15 adalah foto copy otorisasi

Jpahalaman 42 oleh Majelis Hakim yang berbunyi* Menimbang bahwa bukti TI15 adalah berupa Otorisasi Pembukuan ver1.320110124 atas nama MisroniMaffudin (Penggugat), dalam bukti ini terlihat Penggugat telah menerimapinjaman pokok dari Tergugat sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus jutarupiah) dengan perubahan platfon (Top Up) sebesar Rp290.627.146,42 (duaratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus empatpuluh enam rupiah empat puluh dua sen) bandingkan antara bukti P2dengan TI15

., menyetujuinya, kKemudiansaksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat SuratPermintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 /PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani olehsaksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku PejabatPembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atasnama saksi Ir.

Harmes Joni, M.Si., menyetujuinya, kemudiansaksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat SuratPermintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 /PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani olehsaksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku PejabatPembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atasnama saksi Ir.

., untuk keperluan pekerjaan penyusunanMaster Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000, (dua milyarlima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)yang selanjutnya diajukan ke bagian Keuangan Pemko Medan, dan kemudianbagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor :Hal. 80 dari 120 hal. Put.

Anggaran Belanja Daerah TA 2006 ;Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi(SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006;Hal. 87 dari 120 hal.

Anggaran Belanja Daerah TA 2006;Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi(SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006;Satu lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap AnggaranNomor: 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertaisurat pengantar Surat Permintaan Pembayaran ;Satu lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT.

Suriyati Suaib, SE. untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) yang kemudian diikuti proses pencairan dana tak tersangka berikutnyapenerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh RidwanAhmad, SE dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dibuat oleh ImranPuha, SE, adapun jumlah dana yang diajukan Sukemi Shahab, SH.

jawaban dana bantuan para pengungsiKorban Pasca Kerusuhan pada 15 Kecamatan Kabupaten Maluku Utaratanggal 1 Mei 2001 Asli Laporan Pertanggung jawaban Biaya Bongkar Muat / angkut bantuanPemerintah Denmark tanggal 17 Maret 2001 Fotocopy daftar Penerimaan barang digudang Satlak PB II Maluku Utara,Bantuan Paket Sembako asal Kuwait dan bantuan Wapres (beras) ke 14Kecamatan Kerusuhan Kabupaten Maluku Utara tanggal 3 Januari 2001 Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun2001 tentang Otorisasi

Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.8.

Atas permohonan tersebut saksi Ir.Harmes Joni, M.Si. menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAMHARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuksurat keputusan otorisasi (SKO) Nomor: 312 / PK / Bappeda / 2006 tertanggal21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap,saksi Susi Anggraini, S.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bapeda Kota Medan atas nama saksi Ir.

Atas permohonan tersebut saksi Ir.Harmes Joni, M.Si. menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAMHARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuksurat keputusan otorisasi (SGKO) Nomor: 312 / PK / Bappeda / 2006 tertanggal21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap,saksi Susi Anggraini, S.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bapeda Kota Medan atas nama saksi Ir.

No. 221 PK/Pid.Sus/201519)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 4488 / BCK /2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006;Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi(SKO) No. 312 / PK / Bappeda / 2006 tanggal 21 Desember 2006;Satu lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap anggaranNomor: 324 / PK / Bappeda / 2006 tanggal 26 Desember 2006 disertaisurat pengantar surat permintaan pembayaran;Satu lembar surat permohonan

Anggaran Belanja Daerah TA 2006;Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi(SKO) No. 312 / PK / Bappeda / 2006 tanggal 21 Desember 2006;Satu lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap anggaranNomor: 324 / PK / Bappeda / 2006 tanggal 26 Desember 2006 disertaisurat pengantar surat permintaan pembayaran;Satu lembar surat permohonan pembayaran dari PT.

No. 221 PK/Pid.Sus/201519).20).21).22),23).24).25).26).27).28).29).30).31).Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 4488 / BCK /2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006;Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi(SKO) No. 312 / PK / Bappeda / 2006 tanggal 21 Desember 2006;Satu lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap anggaranNomor: 324 / PK / Bappeda / 2006 tanggal 26 Desember 2006 disertaisurat pengantar surat permintaan pembayaran;Satu lembar surat

Arifuddin Yassak menerbitkansurat permohonan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) triwulan III(Juli s/d September 2004) dengan jumlah Rp. 2.691.338.704, (dua milyarenam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuhratus empat rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Jambi dan berdasarkansurat tersebut Drs.

Istana Sarana Raya;Keputusan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Jambi Nomor: 02Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penunjukkan pejabatpelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatanganan buktipemungutan pendapatan daerah, pejabat penandatanganan buktipenerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya pembantupembantu bendahara di lingkungan instansi pemadam kebakaranKota Jambi TA 2007 beserta 1 (satu) lembar lampiran;Keputusan Walikota Jambi Nomor: 921/141/2004 tanggal 30082004 tentang Otorisasi Anggaran

Direktur, Terdakwamenggunakan dana yang di cairkanya untuk kepentingan pribadinya,dengan cara melakukan penarikan tunai, lalu mentranfer kerekeningsuaminya bernama WAYAN WARDANA, dan juga melakukanpenarikan tunai terhadap cekcek yang telah saksi berikan yang manasesuai dengan audit yang saksi lakukan ditemukantransaksipengeluaran dari rekening perusahaan dengan nomor rekening1450009838075 yang tidak ditujukan untuk operasional perusahaanHalaman 15 dari 70 Putusan Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Gindan tanpa otorisasi

Kantor Akuntan Publik "BUDHANANDA MUNIDEWIditemukan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolan keuangan kasHalaman 18 dari 70 Putusan Nomor: 58/Pid.B/2021/PN GinPT AGUNG NUSA MAS yang mengakibatkan kerugian sejumlahRp8.157.723.514,00 (delapan milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuhratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah); Bahwa terdapat transaksi pengeluaran dari rekening perusahaandengan nomor rekening 1450009838075 yang tidak ditujukan untukoperasional perusahaan dan tanpa otorisasi

Ini dijelaskan dalam laporanprosedur yang disepakati (agreedupon procedures): Bahwa saski memeriksa rekening koran bank yang digunakanuntuk operasional perusahaan yaitu Bank Mandiri No. 1450009838075atas nama Agung Nusa Mas, Saksi memeriksa apakah terdapattransaksi pengeluaran yang tidak ditujukan untuk operasionalperusahaan, tanpa otorisasi dari direktur, dan belum jelaspenggunaannya kemudian Saksi juga memeriksa data pembayaranpajak perusahaan, apakah ada tunggakan pajak yang belumdibayarkan, selain

Terdapat transaksi pengeluaran dari rekening perusahaandengan nomor rekening 1450009838075 yang tidak ditujukanuntuk operasional perusahaan dan tanpa otorisasi dari direkturHalaman 25 dari 70 Putusan Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Ginsejumlah Rp17.152.509.070,00 (tujuh berlas milyar enam ratuslima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratusempat berlas rupiah) yang ditransfer ke rekening atas namaTerdakwa dan WAYAN WARDANA secara berulang;2.

Terdapat transaksi pengeluaran dari rekening perusahaan dengannomor rekening 1450009838075 yang tidak ditujukan untuk operasionalperusahaan dan tanpa = otorisasi dari direktur sejumlahRp17.152.509.070,00 (tujuh berlas milyar serratus lima puluh dua juta,lima ratus sembilan ribu, tujuh puluh rupiah) yang ditransfer ke rekeningatas nama Terdakwa dan WAYAN WARDANA secara berulang;2.

Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas,Bendahara Pengeluaran bertugas untuk :a. Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telahdi siapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)b. Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari BendaharaPenerimaan.Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh terdakwaMUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAKselaku bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas ataukewenangannya tersebut adalah :1.

.a/H.30/KU/2010tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor UniversitasBegkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentangPedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu16(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkatBPP adalah bendahara yang bertugas membantu BendaharaPengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayarankepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatantertentu :(2) Dalam proses otorisasi

.a/H.30/KU/2010tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor UniversitasBegkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang26Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkatBPP adalah bendahara yang bertugas membantu BendaharaPengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayarankepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatantertentu :(2) Dalam proses otorisasi

Nomor :3424.a/H.30/KU/2010tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor UniversitasBegkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentangPedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran PendapatanBadan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :(1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Badan35Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran padaBadan Layanan Umum Universitas Bengkulu.(2) Dalam rangka proses. otorisasi

a/H.30/KU/2010tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor UniversitasBegkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentangPedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPPadalah bendahara yang bertugas membantu BendaharaPengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepadayang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :36(2) Dalam proses otorisasi

Nunukan tahun Anggaran 2004;7 Keputusan Bupati Nunukan Nomor 922/0103.07.05/SKO/2004tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004tanggal 01 Juli 2004 ;8 Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun2004 tentangPenunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas namaBupati Nunukan menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO)dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Tahun anggaran2004 ;9 Keputusan Bupati Nunukan No. 901 Tahun 2003 tentangPengangkatan Pejabat Sebagai Atasan langsung BendaharawanUmum

Nunukan TahunAnggaran 2004;Keputusan Bupati Nunukan Nomor 922/0103.07.05/SKO/2004 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 01 Juli2004 ;Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun2004 tentang Penunjukanpejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Bupati Nunukanmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) Tahun anggaran 2004 ;Keputusan Bupati Nunukan No. 901 Tahun 2003 tentang PengangkatanPejabat Sebagai Atasan langsung Bendaharawan

Budiman Arifin, Sekda Pemkab Nunukan (KepalaSKPD) Pemegang Otorisasi Pengelola dan PenggunaAnggaran Pemkab Nunukan tahun 2004 (dalam perkara aquo, tidak pernah didengar keterangannya dan bahkan tidakpernah dihadirkan di muka sidang, walaupun baik secaralisan maupun tertulis secara berulang ulang telah dimintaoleh Kuasa Hukum Terdakwa untuk dihadirkan di mukasidang (bukti SPH 2, terlampir).

Budiman Arifin dalam perkara a quo adalah sebagai WakilPemerintah/Pemkab Nunukan yang memerlukan tanah untuk keperluanruang terbuka Pemkab Nunukan, dan juga sebagai Pejabat OtorisasiPengelola. dan Pengguna Keuangan/Anggaran Pemkab Nunukanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan : (1) SK Bupati NunukanNo. 901 Tahun 2003 (vide, Perat 1, terlampir), (2) SK Bupati NunukanNo. 1 Tahun 2004 (vide, Perat 2, terlampir), dan (3) SK Bupati NunukanNo. 922/0103.07.05/SKO/2004., tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah

Pengadilan Tinggi TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;9 Bahwa berikutnya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan TinggiTIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (hal.36, alinea 2 akhir) pada pokoknya mengemukakan : Tentang tanah yangdibebaskan tersebut telah dimasukkan dalam daftar Buku Induk Inventaris(BII) Pemerintah Kabupaten Nunukan No. 391 tanggal 31 Desember 2010dan adanya ketentuan hukum otorisasi

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, ada penggunaandana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT Niagatama Retailindo PusatJakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADY TAMPEMAWA AnakDari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)melalui Terdakwa selaku Kasir PT Niagatama Retailindo Cabang Kota Metrosebesar Rp62.007.937,00 (enam puluh dua juta tujuh ribu sembilan ratus tigapuluh tujuh Rupiah), yang setelah dicrosscheck kembali oleh saksi korbanSUTAMSIN Anak Dari CAHYADI

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, ada penggunaandana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT. Niagatama Retailindo PusatJakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADY TAMPEMAWA AnakDari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1613 K/Pid/2012melalui Terdakwa selaku Kasir PT.

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, adapenggunaan dana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT. NiagatamaRetailindo Pusat Jakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADYTAMPEMAWA Anak Dari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutansecara terpisah) melalui Terdakwa selaku Kasir PT.

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, ada penggunaandana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT. Niagatama Retailindo PusatJakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADY TAMPEMAWA AnakDari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)melalui Terdakwa selaku Kasir PT.

BPR Sumedang, kecuali untuk kredit pensiun,dan kredit dengan agunan deposito;e Bahwa batas otorisasi Putusan Kredit bagi Kepala Cabang PD. BPRSumedang.masingmasing ditetapkan sebagai berikut :Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) bagi Kepala Cabang Cikeruh dan Rancakalong PD. BPRSumedang ;.

Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)bagi Kepala Cabang Tanjungsari, Cimalaka, Buahdua, Tomo, Darmarajadan Wado PD. BPR Sumedang;Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;2. Budi Kamsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur Operasional PD.

BPRSumedang.masingmasing ditetapkan sebagai berikut :Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) bagi Kepala Cabang Cikeruh dan Rancakalong PD. BPRSumedang ;. Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)bagi Kepala Cabang Tanjungsari, Cimalaka, Buahdua, Tomo, Darmarajadan Wado PD.

BPRSumedang Cabang Darmaraja diataurdidalam Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumedang Nomor : 27/KepDir/BPRSmd/2012 tanggal 3 September2012 tentang Batas Otorasi PutusanKredit Pada Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR)Sumedang, yaitu :Batas otorisasi Putusan Kredit bagi Kepala Cabang PD. BPRSumedangmasingmasing ditetapkan sebagai berikut :a.

Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) bagi Kepala Cabang Cikeruh dan Rancakalong PD. BPRSumedang ;b. Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)bagi Kepala Cabang Tanjungsari, Cimalaka, Buahdua, Tomo, Darmarajadan Wado PD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) lalu~ dicairkan keuangannya denganHal. 20 dari 71 hal. Put.

pengeluaran tersebut.Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa "Perkiraan Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal padaAPBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahanAPBD".Pasal 11 menyebutkan bahwa "Semua transaksi Keuangan Daerahbaik Penerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

No. 612 K/Pid.Sus/2009Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atasbeban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau SuratKeputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yangberwenang";Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang diberiwewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buktiyang menjadi

ditetapkan, KepalaDaerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerahyang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengeluaran Kas yangmengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelumRancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan danditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa "Untuk pengeluaran kasdaerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi

Mengajukan PAK berkaitan denganpemberian bantuan hukum kepada DPRD Kabupaten Jembertersebut dan diajukan ke Bupati Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) lalu dicairkan keuangannya denganmenggunakan Kas Daerah berasal dari dana alokasi umumdengan

000.00010.000.00010.000.00010.000.00015.000.00010.000.00010.000.00015.000.000802.000802.000802.00010.000.00010.000.00010.000.00010.000.000677.000677.000677.000677.000677.000000.000250.0004.275.000275.000000.000275.000275.000.000000750.000750.000750.000750.000750.000125.000750.000750.000080.000500.000500.000500.000750.000750.000750.000750.000500.000500.000500.000500.000500.000150.000150.000100.000100.000100.000100.000100.000150.000100.000100.000150.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000599.900599.900535.000535.000920.000.000.000.000.000925.000535.000535.0005.000535.000535.000535.0005.000535.000586.600586.600586.600535.0005.000535.000535.000900.000900.000900.000900.000900.000900.00014.850.000900.000900.00014.850.000702.000702.000702.000900.000900.000900.000900.000577.000577.000577.000577.000577.000 re" penKP.CIGAROGALCIKARANGi0.000.000"9.677.0004.250.000100.0009.577.000 JUMLAH1304 257 = (1243 14 148 17 26 193 219 3.018.000.000 1.880.404.000 1.193.774.400 '45.400.000 1.835.004.000 Dari 306 (tiga ratus enam) buah berkas surat perjanjian kredit (SPK) tersebut di atas,ditemukan 302 (tiga ratus dua) berkas otorisasi

ENDANGLILIPD BPR BUNGBULANG (DL) OTORISASI PLAFOND SALDO TUNGGAKAN SIMPAN JUMLAHKREDIT KREDIT BUNGA ANSDR. ENDANG WAJIBLILINo.

pensiun yang BUNGBULANG adalah sebagai berikut:ARMTTAATIYADIDAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN YANG DIOTORISASIDIREKSIPD BPR BUNGBULANGPANYEREDANTANJUNGJAYACICADASDS.CIKARANGRANCABUAYAPURBAYANICIRAABSUKATANI CILAWUPASIRWANGIAKENJENGPANGAUBANPAMULIHAN CSPSELONG:WANGUNJAYAsMEKARSAWARGISUKAJAYAAWETANUTKOTAAYAGINAYAMEKARMUKTICIPENTAAYAAMBEDSKARANGWAMGIBANYURESMIUR SUKAMAJUALEGONGASIRLANGUPAKENJENGCABUAYAYANICABUAYAYANIA SUKARAMEOSEWUSANDING SKRASAPAKUWONKOTAANGUNJAYAGUNUNG SATRIA GRTPD BPR BUNGBULANG (DL)OTORISASI

Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013 re" penKP.CIGAROGALCIKARANGi0.000.000"9.677.0004.250.000100.0009.577.000 JUMLAH1304 257 = (1243 14 14817 26 193 219 3.018.000.000 1.880.404.000 1.193.774.400 '45.400.000 1.835.004.000 Dari 306 (tiga ratus enam) buah berkas surat perjanjian kredit (SPK) tersebut di atas,ditemukan 302 (tiga ratus dua) berkas otorisasi berupa tanda tangan/paraf TerdakwaENDANG LILI pada berkas formulir permohonan kredit debitur sebagai pihak yangmenandatangani persetujuan suami/ isteri debitur

.,;43.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 0499/SKO BOPBM/II/2006, tanggal 1 Mei 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;44.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 1374/SKO BOPBM/IV/2006, tanggal 2 Oktober2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;45.5 (lima) SK. Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang penunjukan pejabat yang berwenang untukmenandatangani SPM. TA. 2006;46.SK.

MOTORINDO sebesarRp.2.886.400.000,;5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 0499/SKO BOPBM/II/2006, tanggal 1 Mei 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 1374/SKO BOPBM/IV/2006, tanggal 2 Oktober2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;45.5 (lima) SK. Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang penunjukan pejabat yang berwenang untukmenandatangani SPM.

MOTORINDO sebesarRp.2.886.400.000,;43.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 0499/SKO BOPBM/II/2006, tanggal 1 Mei 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;44.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 1374/SKO BOPBM/IV/2006, tanggal 2 Oktober2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;45.5 (lima) SK. Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang penunjukan pejabat yang berwenang untukmenandatangani SPM.

MULTINDOAUTO FINANCE sebanyak 4 (empat) kali angsuran mulai dari tanggal 10Desember 2014 s/d 10 maret 2015.Bahwa Mekansimenya yaitu nasabah datang ke kantor dengan membawa Mobildan BPKB, kemudian melakukan pengajuan Kredit setelah itu dilakukan surveikelayakan oleh surveyor kemudian surveyor membuat laporan hasil survei untukdi ajukan ke otorisasi kredit setelah di setujui dari otorisasi kredit kemudian dilakukan proses booking/pembukuan dengan persyaratan yang sudah lengkap.Bahwa persyaratan yang

UCI SETIAWAN tidak membayar angsuran ke PT.MULTINDO AUTO FINANCE sebanyak 4 (empat) kali angsuranmulai dari tanggal 10 Desember 2014 s/d 10 maret 2015.Bahwa Mekansimenya yaitu nasabah datang ke kantor denganmembawa Mobil dan BPKB, kemudian melakukan pengajuanKredit setelah itu dilakukan survei kelayakan oleh saksi sendiriselaku Surveyor ke Rumah atau tempat tinggal dan tempat usahadari nasabah yang akan meminjam uang kemudian saksi membuatlaporan hasil survei untuk di ajukan ke otorisasi kredit setelah

disetujui dari otorisasi kredit kemudian di lakukan proses booking/pembukuan dengan persyaratan yang sudah lengkap.Bahwa persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah untukpeminjaman uang ke perusahaan PT.

Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan, dikeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran 2004 yang ditandatangani Bupati Purworejo H. MARSAID,SH.Msi.

2004tanggal 26 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Purworejo pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Unit KerjaDinas Pendidikan ditetapbkan adanya pengadaan barang berupa BelanjaModal Buku/Perpustakaan dengan jumlah anggaran Rp.8.975.000.000,(delapan milyar sembilan ratus tujun puluh lima juta rupiah).Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan, dikeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi

2004tanggal 26 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Purworejo pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Unit KerjaDinas Pendidikan ditetapbkan adanya pengadaan barang berupa BelanjaModal Buku/Perpustakaan dengan jumlah anggaran Rp.8.975.000.000,(delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan, dikeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi

Barang bukti dari Drs.ROIS berupa 1 (satu) bendel DASKKabupaten Purworejo Unit Kerja Dinas Pendidikan KabupatenPurworejo Tahun 2004, Program Peningkatan Mutu PendidikanDasar, Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (Asli)dan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun 2004 (Asli).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain, sedangkan yang berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000, (satu