PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK danPESTISIDA pada SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASANA dan SARANA PERTANIAN KEMENTERIANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012, 2. MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, BERKEDUDUKAN DI KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN tersebut

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORATPUPUK dan PESTISIDA pada SATUAN KERJALINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASANA danSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIANTAHUN ANGGARAN 2012, DK VS MAMAN RUKMANA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORATPUPUK dan PESTISIDA pada SATUAN KERJALINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASANA danSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN' PERTANIANTAHUN ANGGARAN 2012, berkedudukan di Kantor PusatKementerian Pertanian, Gedung D, Lantai 9 Jalan HarsonoRM Nomor 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Suharyanto, S.H., (Kepala Biro Hukum danInformasi Publik, dan kawankawan, memilih domisili tetappada kantor Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanianKementerian Pertanian

hal ini terbukti dari hasil rekomendasi InspektoratJenderal/Dirjen Prasarana & Sarana Pertanian melakukan klarifikasi kepadaLKPP dan penjelasan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP)tanggapan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sengketa (KPP) tanggal3 Agustus 2012 dinyatakan masa lelang dinilai menjalani prosedur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEUABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK

Nomor 1849 K/Pdt/2017 Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK danPESTISIDA pada SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASANA dan SARANA PERTANIAN KEMENTERIANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012, 2.

PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957);MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;PERKUMPULAN KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (KOSGORO 1957);

EDWARD LIENARDOlawan1.MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA2.DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK CQ PEJABAT PEMBUAT OMITMENT PPK3.DIREKTUR PT. WIDHA

PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduTahap Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahui berdomisili/oeralamatdi Jalan Achmad Yani Pontianak 78124, Kalimantan Barat selanjutnyaakan diS@DUt ........... cece cee ee cece eee eeeeeeeeeees TERGUGAT Il;Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberi kuasa kepada BAMBANGTULUS WAHYONO,SH, Advokat /Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dikantor Advokat /Legal Consultant BAMBANG T.W & Partners, beralamat dijalan Tabrani

bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribuseratus tiga puluh rupiah)..Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGAT mengajukanAddendum Perpanjangan waktu kepada TERGUGAT Il, atas dasarPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yangdibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunanggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK

BRI (persero)Tok dan TERGUGAT Il (PPK Politeknik Negeri Pontianak) senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribuseratus tiga puluh rupiah) dicairkan oleh TURUT TERGUGAT dandisetorkan kepada Kas Negara, sehingga PENGGUGAT mengalamikerugian materiil.Bahwa dengan di tolaknya addendum perpanjangan waktu sebagaimanadimaksud Pasal 93 juncto Pasal 120, Perpres No. 54 Tahun 2010 yangterakhir di ubah melalui Perpres No. 70 Tahun 2012 dan sejak berakhirnyakontrak sampai

Merujuk pada ketentuanPerpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2 yang terakhir diubah denganPerpres No. 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa JAMINANPELAKSANAAN DARI PENYEDIA JASA DI CAIRKAN' APABILADILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakanbahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah di berikankesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalendersejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang atau jasatidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.Hal 5

:::ceceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tandabukti P6;Foto copy Surat Bertanggal 18 Desember 2013 Nomor:099/DIPPTK/X1/2013,Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan WaktuPelaksanaan yang ditujukan kepada TERGUGAT Il Selaku PejabatPembuat Komitmen(PPK) beserta lampiran........... diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bertangggal 27 Desember2013, Nomor: 2397/PL16/2018, .......... cc ccc eeeeee cena ee diberi tanda bukti P8 ;Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaaan

Penggugat:
PT MACCAFERRI INDONESIA
Tergugat:
PT BUMI DUTA PERSADA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PUPR RI C.Q PPK PADA PROYEK PEKERJAAN REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI

Pembanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT JANTUNG TERPADU(PJT) RSUPDR. M.DJAMIL PADANG
Terbanding/Penggugat : PT. SPECTRATAMA PERKASA diwakili oleh MURDA ASBAI

Formul02/PROKSI01/KIMP U T U S A NNomor: 296/B/2019/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yangbersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun KomplekMedan EstateMedan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam sengketa antara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTANPEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH PUSAT JANTUNG

Djamil Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan Padang, ProvinsiSumatera Barat ;Sehubungan dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu(PJT) Tahun 2018 Nomor: BN.01.02/I.PPK/1258/2019 tanggal 12 Juni2019 perihal Permohonan Bantuan Hukum ditujukan kepada DirekturUtama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, makadalam hal ini bertindak dalam Jabatan dan atas nama PEMBERIKUASA, dengan ini member!

Djamil Padang ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan Padang berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : HK.05.03/XVI.I/1016/2019 tanggal 12 Juni 2019 ;Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan LanjutanPembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) Tahun 2018dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:05.03/N.3/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 memberikan kuasa substitusikepada :Nama : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Baratselaku Jaksa Pengacara Negara.Kewarganegaraan

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PekerjaanLanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUPDR. M. DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, bertanggal 18Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 296/B/2019/PT. TUNMDNFormul02/PROKSI01/KIM3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat JantungTerpadu (PJT) RSUP DR. M.

M Djamil Padang (vide bukti P1 = T1); Bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan padatanggal pada tanggal 22 Mei 2019 atas diterbitkannya surat keputusanNomor : BN.01.02/1.PPK/307/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang SuratHalaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 296/B/2019/PT.

Lestari Cipta Anugerah;Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk Dan Pestisida Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012

Gatot Subroto, Kav. 3536, Jakarta Selatan12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 September 2012,Hal dari 65 hal, Putusan No.168G/201 2/PTUNJKTuntuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;=2 22 nn nnnMELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDAPADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DANSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARANBerkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D, Lantai9, Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan,

(Kepala Sub Bagian Tata Usaha, DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di KantorDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianKementerianPertanian, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/PPK/PSP/X/2012,tanggal 8 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagaiSRG ceePengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah membaca :9 2222222 22a o nnn nnn nnnPenetapan Ketua Pengadilan

tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/PENHS/2012/PTUNJKT., tertanggal 3 Oktober 2012, tentang Penetapan HariPenetapan Penundaan Nomor : 168/G/2012/PTUNJKT, tanggal 17 Oktober 2012,tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012,Hal 3 dari 65 hal, Putusan No.168G/201 2/PTUNJKTNomor : 07/PPK

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, bertanggal 16Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan PenyaluranBLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli2.

Paket Pekerjaan belumdilaksanakan, Tergugat dengan Surat Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama, secara sepihak memutuskanKontrak, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak wajar dan mengalamikerugian materiil dan immateriil;Bahwa Penggugat melalui Surat No.59/LCASS/IX/2012, tanggal 3 September 2012telah menolak Pemutusan Kontrak dan meminta Tergugat melanjutkan PaketPekerjaan ;Bahwa ternyata Tergugat, berdasarkan kekuasaan dan arogansinya

M E N G A D I L I
1.Menyatakan Terdakwa I GUSTI IRHAMNI alias IIR bin GUSTI KAZUAINI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN alias UDIN bin ARBAIN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan anggota PPK karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat

HAIRUL FALAH, S.E Bin SUPIANOOR
-1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan
Dikembalikan kepada sdr. MUHAIMIN, S.Ag Bin SALAHUDDIN PENCAK
-1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
-1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
-2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.

.;> Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara DA.1 yang telah dibuatoleh PPK Karang Intan baik DA.1 yang PERTAMA ataupun yang KEDUA, danSurat pernyataan yang dibuat oleh PPK karang Intan atas kesalahan melakukanpenginputan data ke dalam DA.1 yang KEDUA;> Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi kKeanggotaan PPK karangIntan berjumlah 5 (lima ) orang namun saksi tidak mengenal dengan semuaanggota PPK karang intan tersebut;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan

adalah pengakuan salah dari PPK Karang Intan yangmereka ditandatangani.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keanggotan PPK Karang Intannamun setelah adanya rapat sidang pleno bawaslu di hotel ratan Inn barulahsaksi mengetahui bahwa keanggotaan PPK Karang Intan adalah Gusti Irhamni,Amd,Kep (Ketua PPK), Heri Kunadi, S.pd (Anggota), Riswan Ihwani (Anggota),Muhammad Marzuki (Anggota) dan Salapudin (Anggota);Bahwa namanama tersebut diatas diangkat dan ditetapkan menjadi PPKKarang Intan Berdasarkan

dihadiri oleh semua anggota panwascam karang intandan para saksi pihak Parpol, dan pihak PPK;Bahwa ketika proses rekapitulasi tinggat PPK pihak PPK membuatkan beritaacara hasil rekapitulasi berupa DA1 dan ditandatangani oleh para saksi pihakParpol dan anggota PPK;Bahwa setelah rekapitulasi di Kecamatan pada waktu itu sepengetahuan saksikemudian ditanyakan kepada para yang pada saat itu hadir, apakah ada yangmerasa keberatan dan ternyata para saksi yang hadir menerangkan tidak yangkeberatan dan kemudian

berpesan kepada saksi untuk tidak meninggalkantempat untuk menunggu print out hasil rekapitulasi oleh PPK;Bahwa terkait dengan siapa yang membuat berita acara DA1 tersebut saksitidak mengetahuinya yang jelas adalah anggota PPK yang terdiri dari 5Anggota yaitu sdr GUSTI IRHAMNI (selaku Ketua PPK), sdr HERI KUSNADI(Anggota), sdr RISWAN.!

yang lain masih mengerjakan yanglain;Bahwa saksi dalan keanggota PPK Karang Intan sebagai anggota;Bahwa saksi dan para terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK KarangIntan Berdasarkan surat keputusan Nomor: 56 / PP.O5 1 PU / 6303 / KPU Kab / Ill / 2018 tentang Daftar Nama Calon Anggota PPK terpilin danpengumuman Nomor: 438/PP.051Pu/6303/KPUKab/XII/2018 TentangPerubahan Penetapan Calon Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) se Kabupaten Banjar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2019

- PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. DARIUS, 2. SYAHRUL SALEH, 3. NITA SARI, 4. SYAFAWI AR, 5. H. KAILANI, 6. YAHYA (PARA TERMOHON)

., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum MUZAKIR ISMAIL, SH., MH dan Hj.ANDI SRI MULYATI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat di JalanHM. Dhani Efendi Blok 53 LT.II No.

- PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. SYAFAWI AR DKK, 2. A. RACHMAN AS, 3. HERMAN, 4. ZAINAL ARIFIN, 5. ACHMAD KORI (PARA TERMOHON)

., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum MUZAKIR ISMAIL, SH., MH dan Hj.ANDI SRI MULYATI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat di JalanHM. Dhani Efendi Blok 53 LT.II No.

Ppk

Penggugat:
CV.BINTANG SEJATI
Tergugat:
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(sekretaris/PPK)

pengeluaran) dan Silvano Hangewa (sekretaris/PPK)

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Yona Noveanna Huragana PUMK Kecamatan

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin dan PUMK Kecamatan Dorkas Tjanu.

05 November 2015. yang ditandatangani oleh PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Aswita Abd.

Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI

Mukomuko
3.Pejabat Penanda Tangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Mukomuko

DINAS PEKERJAAN UMUM PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM

FAFA TEKNINDO PRATAMA
Tergugat:
1.POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK BOPN-RM/PNBP UNIVERSITAS BENGKULU

PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas

Pemutusankontrak oleh PPK,Point 40.1 huruf f. yang berbunyi sebagai berikut:Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) haridan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpapersetujuan Tergugat Il.2.

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekerjaan.

Konsultan pengawas wajib melaporkan hasilpekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporanprogres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan darikonsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsideranmenimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)Peningkatan Jalan Tapobaran Balulebong Atanila, Multy Years. Nomor :PU. 620. 02.01/SPBM/MY/VIII/2014 dengan PT.

Nele Baru untukbekerja pada proyek tersebut, kKemudian Saksi menemui PPK DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lembata dan saat itu disampaikan olehPPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata bahwa PT.

KeterlambatanPelaksanaaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 4. 1 ApabilaPenyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harusmemberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis; Bahwa, Konsultan pengawas (Tergugat Il) tidak terikat perjanjian denganPenggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkanhasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya P.T.