• IMEI I : 869711036428599;

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

IMEI : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKTISATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021.5.

IMEI 1 : 869711036428599;bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatandan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapimasih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangkaALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana LaporanPolisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDAKALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKANNomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021,

IMEI 1 : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/X1/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/81/II/2022/Reskrim tanggal 21 Februari 2022 (bukti T-15) tentang perintah Penyidikan, oleh Kepala Kepolisian Sektor Medan Baru terhadap perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 dan atau 378 KUHP, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/25/I/2022/SU/Polrestabes Medan/SPKT/Sek Medan Baru

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : SP.Sidik/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
  3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik dan atau Pemalsuan Surat diduga

• ReskrimPerihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)dengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal 02 April 2018.

  Dan SPDP tersebut TIDAKPERNAH DITERIMA oleh Pemohon sampai dengan saat ini.Selain SPDP tersebut diatas Termohon juga mengeluarkan SPDPyang lain dengan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrimdengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrimtanggal 02 April 2018, SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05April 2018.

  Reskrim tanggal 2 April 2018 dan Surat perintahPeyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

  Reskrim, tanggal 2 April2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.

  Reskrim, tanggal 2 April 2018 sebagaimana yangdidalilkan oleh Pemohon, tetapi Hakim Praperadilan justru menemukan SuratPerintah Peyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 AprilHalaman 68 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj2018 (vide T.2) dan Surat Perintah Peyidikan Nomor:Sp.Sidik/16.a/VIII/2018/Sat.

• Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Termohon telahmelakukan penyidikan dengan menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/12/II/2015/Reskrim, tanggal 24Pebruari 2015;2 Bahwa selanjutnya dalam proses penyidakan terhadaplaporan polisi yang disampaikan Pemohon tersebut, pada tahun2018 Termohon kembali menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/12.a/IV/2018, tanggal 01 April 2018;Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN KisA.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/12.b/I/2019,tanggal 01 Januari 2019;6. Bahwa merupakan suatu keanehan dan kejanggalanbagi Pemohon mengapa Termohon sampai menerbitkan suratperintah penyidikan sebayak 3 (tiga) kali dalam memprosesperkara ini;7.

  Bahwa benar, Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan tentang kasus pencurian buah kelapa sawit yangdilaporkan Pemohon PARNINGOTAN SAMOSIR yaitu Nomor Sp.Sidik /12/II/2015/ Reskrim, tanggal 24 Pebruari 2015, nomorSp.Sidik /12a/IV/2018/ Reskrim, tanggal 18 April 2018 danNomor:Sp.Sidik/12b/l/2019/ Reskrim, Tanggal 01 Januari 2019.

  T4 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 12.b / 2019 tanggal 01 Januari 2019;5. T5 tentang Surat Perintah Tugas Nomor : SPT /28 / VI / 2019 / Reskrim. tanggal 01 Juni 2018;6. T6 tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik / 44 / VI / 2018 /SU / Res / Sek. Mandoge.tanggal 01 Juni 2018;7. T7 tentang Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP / 27.A/ VII/2019 Tanggal 18Juli 2019;8.

  Mandoge tanggal 24 Februari2015 (T1);Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon dalam jawabannyayang pada pokoknya telah diterbitkannya Surat perintah penyidikan Nomor:SPSidik/12/II/2015/Reskrim tanggal 26 Februari 2015 (T2), Nomor:SP.Sidik/12.a/II/2018 tanggal 1 April 2018 (T3), Nomor : SP.Sidik / 12.b /2019 tanggal 01 Januari 2019 (T4), Nomor : SPT / 28 / VI / 2019 / Reskrim.tanggal 01 Juni 2018 (T5) dan Nomor : SP.Lidik / 44 / VI / 2018 /SU / Res /Sek.

• . : SP.Sidik/03/II/2014/Res Narkoba kepada AipdaAidil Putra Tanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRAtertanggal 27 Maret 2014 ;e Bahwa saksi RION SAPUTRA adalah orang yang aktif melakukanteknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) saat itupangkatnya adalah Briptu (Brigadir Satu Polisi) ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang untuk memilikdan menguasai Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta sebagaimana yang telahditerangkan diatas, maka selanjutnya

  diajukanoleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Muaro, Majelis Hakim menemukan adanyaSurat Perintah Tugas Nomor : Springas/05/III/2014/Res Narkoba yang dikeluarkan olehAjun Komisaris Besar Polisi Bondan Witjaksono, SH, SIK, MM, Kepala KepolisianResor Dharmasraya selaku Penyidik, pada tanggal 24 Maret 2014 kepada Hendri, dkk.untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaannarkoba;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara aqguo juga terdapat Surat PerintahPenyidikan No.Pol: SP.Sidik

  Pol. : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba kepada Aipda Aidil PutraTanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRA tertanggal 27 Maret 2014.Berdasarkan tanggal kedua surat perintah tersebut, undercover buy yang dilakukan saksiRION SAPUTRA sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada didukung dengan keduasurat perintah tugas tersebut.

• Bahwa selanjutnya Termohon Menindaklanjuti Laporan Polisi tersebutdengan menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/432.a/VIII/Res 1.24/2019/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2019, yangdidahului dengan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan KepadaKepala Kejaksaan Kota Gorontalo bedasarkan surat NomorB/69.a/VIII/Res 1.24/2009/ ResGtlo Kota tanggal 19 Agustus 2019.Dalam hal ini terdapat beberapa kejanggalan administratif sebagaiberkut;a) Antara Laporan Polisi dan Penerbitan Surat Perintah Penyidikanbaru

  menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilanyang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2019/PN.Gto.Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik

  pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalamperkara Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 23 April 2015 yang menyatakanbahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, merupakanObjek dari Pra Peradilan, dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontaloberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum 2 (dua)permohonannya, Pemohon memohon agar menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik

  gunamenemukan tersangkanya, sedangkan penetapan sebagai tersangka biasanyaditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain yaitu melalui Surat penetapansebagai tersangka;Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan tidak termasuk sebagaiobjek praperadilan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga cukup beralasanhukum untuk menolak petitum 2 (dua) permohonan pemohon praperadilan;Menimbang, bahwa dalam petitum 3 (tiga) permohonannya, Pemohonmemohon agar menyatakan Surat Perintan Penyidikan dengan Nomor :SP.Sidik

  Mokoginta, S.H tertanggal 12Maret 2018 (bukti T11);Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dengan memperhatikanketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana yang kemudian telah disempurnakandengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telahmemiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

• Yang artinya sampai dengan lewat masa 7(tujuh) hari dari terbitnya Sp.Sidik/41/V1/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26Juni 2019, pihak Kejaksaan tidak menerima pemberitahuan mengenaipenanganan pelaporan atas PEMOHON.

  Oleh karena itu maka penyidikanLaporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu,tertanggal 30 April 2019, tidak sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015;Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015 penyidikWAJIB paiing lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019,menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Negeri Kampar, TERMOHON dan Saksi Korban/Pelapor.

  Sp.Sidik/41/V1I/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 sebelum TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai tersangka seharusnya TERMOHON melakukan gelarperkara dan demi kepastian hukum dan transparannya suatu penyidikanlazimnya TERMOHON mengundang PEMOHON dalam gelar perkaratersebut, namun TERMOHON tidak pernah mengundang PEMOHONdalam proses gelar perkara tersebut dan tibatiba saja ditetapkannyaPEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sehingga PEMOHONsangat dirugikan karena hakhak PEMOHON sebagai Tersangka

  Sp.Sidik/41/VI/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 atas nama PEMOHON yangditerbitkan TERMOHON adalah tidak sah, cacat hukum dan tidakberdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangkaterhadap diri PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

  Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkndimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undangundang HukumPidana yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/RES KAMPAR/SEK TAPUNG HULU, tanggal 30 April 2019 adalah sahsecara hukum;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik/41/V1/2019/Sektapung hulu, tanggal 26 juni 2019 oleh penyidik reskrim Polsek TapungHulu adalah Sah secara Hukum;Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

• SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrim Um tanggal 19 Februari2018, oleh karena itu Termohon telah keliru menempatkan surat gugatan sebagaisurat palsu yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP, sedangkan pengertian dantinjauan hukumnya surat gugatan adalah:1) Bahwa surat gugatan adalah syarat formal yang ditentukan dalam hukumacara, yang berisi dalildalil (oosita) dan permohonan putusan (petitum)kepada Hakim, dan itu merupakan hak azasi setiap orang untuk mencarikeadilan melalui Pengadilan yang dilindungi oleh

  perundangundangan yang berlaku;Yang mana proses penyelidikan tersebut telah Termohon tuangkan dalamLaporan Hasil Penyelidikan tertanggal 5 Februari 2018 dan berdasarkanHasil Gelar Perkara tanggal 7 Februari 2018 perkara Laporan Polisi No.LPB / 1177 / XII / 2017 / JABAR tanggal 21 Desember 2017, Termohontelah menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan;Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tertanggal 7 Februari 2018tersebut, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

  T9 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 75 / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;10. T10 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 75a / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;11. T11 : Foto copy Surat Nomor : B / 54 / Il / 2018 / Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018;12. T12 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor Sdr. Sulaeman Subanditanggal 5 Maret 2018;13. T13 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdr.

  SP.Tugas/19a/I/2018/Dit Res Krim Um tanggal 8 Januari 2018(vide bukti T5 dan bukti T6) Termohon telah melakukan penyelidikan, kemudianmembuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 5 Pebruari 2018 dan melakukangelar perkara tanggal 7 Februari 2018 dan menaikan status penyelidikan menjadipenyidikan (vide bukti T7 dan buikti T8);Bahwa selanjutnya Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas

• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) menyatakan:Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN Mig4.Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpapersetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusanatau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim,

  Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/120/V/2020/Satreskrim tanggal 4 Mei 2020sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/19/VIII/Satreskrim tanggal 22Agustus 2020 sah dan mengikat;4.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/33/II/2020/Satreskrim, tanggal 4Februari 2020, diberi tanda T21;24. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T22a;25. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020. KepadaKejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 7 Februari 2020, diberi tanda T22b;26.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tanggal4 Mei 2020. (pergantian kasat reskrim) , diberi tanda T24;29. Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/78/II/2020/Satreskrim, tanggal 4 Februari2020 kepada RIZKI ARDIANSYAH P.. , diberi tanda T25;30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi NUNUNG BUDI ELLYWATI, tanggal 8Februari 2020, diberi tanda T26;31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi RIZKI ARDIANSYAH P, tanggal 10Februari 2020, diberi tanda T27;32.

  Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tgl. 4 Mei 2020, sedangkan saudara RizkyArdiansyah P sudah tidak mempunyai kapasitas/kewenangan sebagai Pelapor makapenerbitan Surat Perintah Penyidikan dimaksud tidak sah menurut Hukum,mengingat:7. Bahwa selanjutnya PT.

• Adapun SPDP baru diterimaoleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaan tambahantersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulah Pemohon barumengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDPdiberitahukandandiserahkan oleh Termohon kepada Pemohonmelebihi batas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangkadan/ataupenyidikan terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah.Bahwa berdasarkan

  Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang diterbitkan berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal19 Agustus 2019.6.

  Reysen Mahadi Sipayung (anggota TNIYonarhanud 2/Kostrad) dan 1 (satu) orang lainnya yangidentitasnya belum diketahui, dari hasil penyelidikan tersebutkemudian Termohon meningkatkan status perkara daripenyelidikan ke penyidikan karena terdapat 2 (dua) orangtersangka maka terhadap Pemohon dilakukan penyidikan olehTermohon dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim, sedangkan terhadap sdr.

  Adapun SPDP baruditerima oleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaantambahan tersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulan Pemohonbaru. mengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDP diberitahukan dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon melebihibatas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangka dan/atau penyidikanterhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah, sebagai berikut

• Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 117 / X / 2017 / Reskrimtanggal 25 oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.g. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/ 59 / XI /2017/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.

  (satu) berkas asli Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak PidanaPerzinahan tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PolresBulukumba dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dandiketahui oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba, (diberi tanda T5);1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/117/X/2017/Reskrimtanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan ReskrimPolres Buljukumba; (diberi tanda T6);.1 (satu) Jembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

• ./2019/Reskrim, Tanggal 22Januari 2019;Bahwa terhadap Laporan Polisi PEMOHON tersebut,TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikansebagai berikut:=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2415/X/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 31 Oktober2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1124/V/RES.1.11./2020/Reskrim, Tanggal 19 Maret2020;Bahwa kemudian TERMOHON telah mengeluarkan SURATPANGGILAN

  AHMAD SOFYAN BATUBARA, SE, jugatelah diperiksa berikut saksisaksi dan dalam perkembanganpenyidikan, ternyata TERMOHON telah menemukan unsur deliktindak pidana Penggelapan hak atas barang yang tidakbergerak, di mana TERMOHON telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;Bahwa atas tugas penyidikan yang telah dilakukan olehTERMOHON, maka PEMOHON telah diberikan sebanyak 1(lembar) SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan

  Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar perkaratetanggal 25 Maret 2019, kemudian Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik /865 / IV / RES.1.11./ 2019 / Reskrim, tanggal 4 April 2019dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X / RES.1.11. / 2019 /Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 /XIl / 2018 / SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember2020 yang dilaporkan oleh saksi pelapor H.

  / 865 / IV / RES.1.11./ 2019 /Reskrim, tanggal 4 April 2019 dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X /RES.1.11. / 2019 / Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 / XII / 2018 /SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember 2020 yang dilaporkan olehsaksi pelapor H.

  KUHPidana , Polrestabes KotaMedan langsung dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal1 Maret 2019 dan kemudian dilakukanlahn Gelar Perkara Pertamatertanggal 25 Maret 2019 yang hasilnya menyatakan bahwa terhadapLaporan Poalisi Nomor : LP/2853/XII/2018/SPKT Resta Medan,Tanggal 28 Desember 2020 ditingkatkan ke Penyidikan ;Menimbang, bahwa kemudian Termohon berdasarkan HasilGelar Perkara tanggal 25 Maret 2019 , Termohon menindak lanjutinyadengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

• persyaratan;Termohon membuat Gelar perkara berdasarkan rekomendasi hasilpenyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik satReskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukantiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapatditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkaradibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat diRuang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuatsurat perintah penyidikan nomor SP.Sidik

  rekomendasihasilpenyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik satReskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Pra/2017/PNTte Halaman 23 dari30 halamantiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapatditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkaradibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat diRuang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuatsurat perintah penyidikan nomor SP.Sidik

  pencarian dan pengumpulan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan apabiladiperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwaPenyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yangdiatur dalam UndangUndang untuk mencari serta mengumpulkan buktibukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi gunamenemukan tersangkanya, maka jika dikaitkan dengan sebelum diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik

  Toni, Joas Tehe, Hans Simange (Vide T.7,T.8, T.9, dan T.10), kemudian melakukan penyitaan sebagaimana dalam SuratPerintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/05/VIIV2017/Reskrim tanggal 08 Agustus 2017(Vide 1.15), kKemudian Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Agustus 2017 (Vide1.16);Menimbang, bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Cun Hans(Pemohon praperadilan), maka dasar Termohon menyatakan Cun Hans telahditetapbkan sebagai Tersangka adalah pada saat diterbitkan Surat PerintahPenyidikan No.Pol : SP.Sidik

• Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

• Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan pemalsuan dokumen/surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
• Menyatakan SPRINDIK Nomor : SP.Sidik

• tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  /1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari2017, mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingisaksi RUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka dan untukbertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor :SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidana pengrusakandan penghasutan yang terjadi di PT.

• Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHONe. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/ 124 /X12019/Ditreskrimum yang diterbitkan oleh TERMOHON ;7. Bahwa PEMOHON tidak mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaananak PEMOHON (Dimas Ilham Santoso) , walaupun lewat kuasahukumnya pernah meminta salinan BAP kepada TERMOHON .SehinggaPEMOHON tidak mengerti isi pemeriksaan atas perkara yang menimpaanaknya tersebut.ll. ANALISA YURIDIS1.

  Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertangggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON makaHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Skh.Vi.harus menerapkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Pasal 7 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnakmenyebutkan: Pada tingkat Penyidikan , penuntutan , dan pemeriksaan perkara anak dipengaadilan negeri wajib diupayakan Diversi Kalau tidak ada diversi , belum bisa ditingkatkan ke Penyidikan.

• dengan jelas, telah terjadi tindakan kesewenangwenangan atau maladministrasi yang dilakukan;Bahwa sangat jelas Laporan Pidana atau Perkara Pidana Tersebut sangatdipaksakanolehTERMOHON, Sehingga Penetapan Tersangkatersebutmerupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan oleh Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo:Bahwa dengan dasar hukum dan Fakta Hukum yang telah diuraikan diatasmaka jelas bahwa TERMOHON Praperadilan menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik

  TERMOHON TIDAK MEMILIKI ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI YANGCUKUP UNTUK MEMENUHI UNSURUNSUR TINDAK PIDANA YANGMENJADI DASAR PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.1.2.4.Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/3O/III/2021/ReskrimTanggal 29 Maret 2021, Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: B/10/11/2021/ReskrimTanggal 30 Maret 2021, dan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/10.a/V/2021/ReskrimTanggal 25 Mei 2021 sekaligus menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan

  Menyatakan bahwa segala tindakan TERMOHON berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/30/III/2021/Reskrim Tanggal 29 Maret 2021,Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/10/111/2021/ReskrimTanggal 30 Maret 2021, dan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/10.a/V/2021/Reskrim Tanggal25 Mei 2021 sekaligus menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atasHalaman 22 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prndugaan Tindak Pidana Menghalanghalangi atauMengganggu KegiatanUsaha

  Penyelidikan (FOTOCOFY DARI ASLI);T 5.2 Surat Kapolres Balangan Nomor : B/29.bA1.2/VIII/2020/Reskrim, tanggal 01Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(FOTO COFY DARI ASLI);T 6 Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 01 Desember 2020 (FOTO COFYDARI ASLI);T 7 Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 Maret 2021 (FOTO COFY DARI ASLI);T8 Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/30/III/2021/Reskrim, tanggal 29 Maret2021 (FOTO COFY DARI ASLI);T9 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  tersebut dibuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)dilanjutkan dengan gelar perkara untuk dapat tidaknya ditingkatkan ke tahappenyidikan, dalam perkara ini berdasarkan hasil penyelidikan terhadap pemohonpenanganan perkara ditingkatkan ke penyidikan;e bahwa dari hasil gelar sepakat untuk ditingkatkan ke Penyidikan kemudianTermohon melakukan penyidikan dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah TugasNomor : Sp.Gas/30/III/2021/Reskrim, tanggal 29 Maret 2021 (Bukti T 8) danSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

• Bahwa sebagaimana yang dikatehui Pemohon dalam Perkara Pidanayang dipersangkakan Kepadanya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/150/X/2018/Sultra/ResBauBau, Tanggal 10 Oktober 2018 dankemudian telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan bernomor :SP.Sidik / 101/XI/2018/Reskrim yang dikeluarkan pada Tanggal 8November 2018 yang mana kemudian penyidik melayangkan SuratPanggilan Ke1 kepada Pemohon dengan NomorS.Pgl/186/XII/2018/Reskrim tertanggal 5 Desember 2018, untuk Hadirpada Hari Sabtu Tanggal 8

  laporan atau pengaduan tentangtejadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wayibsegera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan senyatanyasetelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRA di atas,Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikanyang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohon meyakini telahterjadi Suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November 2018diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: = Sp.Sidik

  Fotokopi surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/101/X1/2018/Reskrimtanggal 8 November 2018 diberi tanda surat bukti T3 ;4.

  Suratlaporan Polisi Nomor : LP/150/X/2018/SULTRA/RES.Baubau tanggal 10Oktober 2018 (bukti T1), berdasarkan laporan tersebut Termohon pada hari dantanggal itu. juga telah menerbitkan Surat Perintan PenyelidikanNomor:SP.Lidik/54/X/2018/Reskrim tanggal 10 Oktober 2018 (vide bukti T.2);Menimbang, bahwa setelah pihak Termohon menemukan ada peristiwapidana pada perkara tersebut, maka termohon telah meningkatkan statustersebut menjadi penyidikan yaitu dengan dikeluarkannya surat perintahpenyidikan No : SP.Sidik

  laporan ataupengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakantindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,dan senyatanya setelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRAdi atas, Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukanpenyelidikan yang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohonmeyakini telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November382018 diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sp.Sidik

• 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Para Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Masten Damanik dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Alinson Damanik, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/26/II/2023/Reskrim, tanggal 04 Februari 2023, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/28/II