Kabupaten bantaeng;Bahwa tindakan para Tergugat , Il, Ill IM dan V Konvensi/PenggugatRekonvensi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) sengaja menggiringJudex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi makassar dan menguatkan PengadilanNegeri Jeneponto) untuk melakukan upaya dan tindakan kekeliruan yang nyataserta kekhilafan hukum sehingga akan bermuara untuk mencederai rasakepastian dan keadilan hukum itu sendiri, bagi para pencari keadilan di Negeriini yang Nota benenya Negara berdasarkan hukum (recht staat

) bukan Negarakekuasaan (macht staat);Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang MuliaHal. 16 dari 24 Hal.

REOAaKSI....... eee cece e cece cece cece teeter eee ee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Bs UR ree aces aca anes ana amas anaes staat ates ses ates starsat stare ats Rp. 6.000:UU ccc coiss case emose te wees cose see me wena wes in ae ee a wm ME Rp. 586.000,(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Him. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0627/Pdt.G/2017/PA.Mna

Obyek Gugatan sama:Bahwa Obyek Gugatan Penggugat Aquo, tertanggal 14 September 2017dengan Gugatan Penggugat tertanggal 5 Februari 1979 sebagaimana telahtertuang dalam Putusan PN Nomor : 29 /K/ 1979 Pdt.Klt..Tgl. 03 01 1981, pada dasarnya adalah sama, yaitu 1 staat Tanah sawah bekas hakHalaman 10 dari 38 halaman Nomor231/Pdt/2018/PT.SMG.UNTUK DINAShanggaduh dari Asmorejo, dengan persil no.464749 kohir No.

SUMIJADI RATWANTIARAsekitartahun 1998, telah membeli 1 staat tanah sawah dari WITO TIYOSOalias WAGIYO , yang terdiri dari Blok A dan Blok B, sawah manaterletak di Ds. Karanglo, kec. Kebonarum, Klaten ; sebagaimana telah dibaliknama menjadi sertifikat Hak Milik Nomor : 813 dan 814 DesaKaranglo atas nama: Drs. SUMIJADI RATWANTIARA, yang terdiriatas :4.1.

SUMIJADI RATWANTIARAadalah Pembeli yang beriitikad baik atas pembelian 1 staat tanahsawah dari WITO TIYOSO alias WAGIYO, yang terdiri dari :Halaman 23 dari 38 halaman Nomor231/Pdt/2018/PT.SMG.UNTUK DINAS2.1. Sawah Blok A : persil Nomor : S.454749 blok A.139, luas + 2.555M2. , terletak di sebelah timur Ds. Karanglo, Kec.

dengan almarhum Bapak Ali Sastro, sehinggaperbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa, tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat TanahSengketa pada Tanggal 10 Juli 1992, telah berubah/beralin namayang asal mulanya dari Petuk Pajak dari pada tanah tersebut atasnama orang yang namanya tercantum dalam buku Letter C Desa,atas nama : ALI SASTRO, menjadi atas nama : SUMARNI ALISASTRO, terbukti Tanah Sengketa sudah ber Sertifikat Hak MilikNomor : 1725/MT, sehingga perbuatan perubahan staat

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

saksikorban didepan persidangan serta terdakwa punya tanggung jawab untuk memberikannafkah kepada anak dari hasil perkawinan dengan saksi korban dan terdakwa masih inginmemelihara keutuhan rumah tangga dengan saksi korban.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut MajelisHakim memiliki pertimbangan yuridis yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umummenyangkut dengan lamanya pemidanaan penjara tersebut.Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negarahukum (recht staat

) bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan (macht staat).Konstitusi UndangUndang Dasar (UUD) Tahun 1945 telah mengimplementasikankonsepsi negara hukum tersebut pada Pasal 1 Ayat (3) (Perubahan /Amandemen ke 3(tiga) yakni Negara Indonesia adalah negara hukum, selanjutnya pada Pasal 24 Ayat (1)disebutkan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.aeMenimbang, bahwa mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu terhadap halhalyang

PDT/2015/PTMDN11dengan surat idzin (bes/uit) Contrelaur van Samosir bertgl 171908 No. 1772,Staat Orde 1851, Registrasi 11g I116..Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam guatan Penggugat terdiri darikampung (hula) bernama Sosor Sagala/Sagala Il (bukti P1 dan P2) yangdikelilingi oleh tembok (parik) dengan batasbatas sebagai berikut :" Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air dan Tanah milik Penggugat." Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya." Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah."

171908 No.1772, staat orde1851, Registrasi 11g I116. Dasar pemberian surat keterangn No.156/S.K/1967 dari idzin (besluit) Contrelaur van Samosir bertgl 1 71908 No.1772, staat orde 1851, Registrasi 11g 1116, secara hukumsurat keterangan No. 156/S.K/1967 tanggal 6 Februari 1967 tersebuttidak berlaku, karena bertentangan dengan UndangUndang No. : 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agaria yang telahdiundangkan pada tanggal 24 September 1960.

. : 156/S.K/1967, yang menyebutkan ditarik dari jiwa registerasi perkampungan lama buku bius, landschap Harianboho,dengan surat Idzin (besluid) Contrelaur van Samosir bertanggal 17 1908 Nomor 1772 Staat Orde1851, Registrasi 11g 116 adalah dalilyang tidak berdasar menurut hukum karena dengan dikeluarkannyaUU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokokpokok Agraria (UUPA) bagian Ke empat ayat (A) yang berbunyi Hakhak danwe wenangwe wenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swaperaja yang

bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat2 HIR dinyatakan bahwa akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluargasemenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan keduabelah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatuperjanjian pekerjaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan tentang kedudukan parapihak, keadaan menurut hukum perdata atau hukum sipil adalah tentangperkara mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, ibu bapa dankematian (de burgerlijke staat

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap' sejakCAN GOAL eww staat ae iw eM Ew Eee we Ee

yea as ok 1 r aff talat tnd gel T (Ph yy Calits 6 staat zhu Pos pled ax all celal,Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahanberdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orangyang memberitakan akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il tersebutadalah perkawianan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 permohonanpara Pemohon patut dikabulkan

:ap Visum et Repert terdakwa membenarkannya ; epertum tersebut saksi korban maupunMenimbang bahsling herkese ia berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwaaian a.yang staat i satu sama lain dihubungkan dengan bukti suratsurat danyank an persidangan, maka terungkaplah faktafakta hukum dipersidangan sebagai benkut :Bahwa, benar terdakwa dipenksa di persidangan menyangkut masalahal yang dilakukan terdakwa pada saksi Indah Nursanti Abdullah ;Bahwa , benar kejadian pemukulan tersebut terjadi

dijadikanpegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuniutUmum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun oleh Hakim yangkesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum,keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap HakHakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggiasas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) sebagai landasanhukum universal dalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat

145 ayat 2HIR dengan maksud yang sama dinyatakan bahwa akan tetapi kaum keluargasedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkaraperselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atautentang sesuatu perjanjian pekerjaan.Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisinan tentang kedudukan parapihak, keadaan menurut hukum perdata atau hukum sipil adalah tentangperkara mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, ibu bapa dankematian (de burgerlijke staat

Disamping itu, perbuatan yang demikian jelasbertentangan pula dengan asas hukum umum Negara hukum(rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yangpatut (good gouvernance), yaitu:. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan.. Asas tidak bertindak sewenangwenang.abc. Asas kepastian hukum.d. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan.e. Asas perlakuan yang jujur.f. Asas kecermatan.g.

angka 18 tersebut yaitu katakata terkait denganPara Turut Tergugat yang tidak melakukan tugas dan fungsisebagaimana mestinya untuk mengawasi, memantau dan ataumelakukan tindakan pencabutan/ pengalinan hak atas tanah milik ParaPenggugat yang sudah bersertifikat maka jelas hal itu merupakansuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sendiri menuruthukum (wettwlijk plicht) dan hak public, di samping itu perbuatan yangdemikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umum negarahukum (rechts staat

) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yangpatut (good gouvernance). dan dari katakata Para penggugat tersebutmenurut Majelis menunjukkan bahwa Para Penggugat jugamempermasalahkan mengenai perbuatan melanggar hukum yangdilakukan oleh Para Turut Tergugat yaitu berupa suatu perbuatan yangbertentangan dengan kewayjiban sendiri menurut hukum (wettwlijkplicht) dan perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good gouvernance

yang baik;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas telah nampak bahwa apabila Para Penggugat hendakmengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum atas perbuatanyang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang notabene Para TurutTergugat merupakan Pejabat Pemerintahan, atas dasar atau alasanPara Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan kewajiban sendiri menurut hukum (wettwlijk plicht) danperbuatan yang bertentangan dengan asas hukum umum negarahukum (rechts staat

hukum karenadaluwarsa ;Bahwa sejak proses Onteigeniing antara tahun 1939/1940sampai sekarang tahun 2017 Pengurus Masjid, Takmir/NadzirMasjid AlMuttaqiin Malangjiwan Colomadu, sudah menguasaitanah selama 77 (tujuh puluh tujuh tahun), sehinggaberdasarkan Pasal 529 dan pasal 531 KUHPerdata makapengurus') masjid/Takmir/nadzir Masjid AlMuttagiin adalahBesitter beritikad baik,telan memperoleh hak tanah dengan carayang diatur oleh Undangundang dan peraturan yang berlaku,yaitu: Onteigenning Ordonantie staat

wakafmasjid ;Bahwa Tergugat menyanggah dalil gugatan posita No.5, dan 6,yang menyatakan ahli waris Karto Semito telah menyerahkanhak kepemilikan tanah kepada penggugat, penyerahan hak olehahli waris Karto Semito telah melawan hukum, tanah yangsudah dicabut haknya dengan sendirinya hak tanah jatuh kepadanegara, tanah yang berada dalam penguasaan negara tidak bisadiwariskan, sehingga semua ahli waris Karto Semito telah nyatanyata melawan hukum, hukum yang dilawan antara lain:Onteigenning Ordonantie Staat

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Akibat yuridisnya, maka Akta Hibah yang dibuat olehNotaris adalah batal demi hukum dan Sertifikat Hak Milik tanah yang telahditulis atas nama penerima hibah secara yuridis tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa sistem hukum yang berpengaruh di Indonesiaadalah gabungan dari rechts staat yang berasal dari Eropa Kontinentaldan The Rule of Law yang berasal dari negara Anglo Saxon sebagaimanapenekanan dari Pasal 28 huruf D dan huruf H UUD Tahun 1945 hasilperubahan, yang menekankan pentingnya

Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungan darisegala tindakan wanprestasi yang berakibat kepada kerugian, oleh karenanyaPenggugat selaku pihak yang telah dirugikan haknya oleh Tergugat denganini) memohon perlindungan dan kepastian hukum dengan jalan satusatunyamengajukan gugatan ini kKehadapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai untukmendapatkan keadilan (Justicia Balance) ;8.

Biaya Panggilan 0.0... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp 150.000,00A, PRTG css cece sn were cous sors mse ce sn cts ee me es ws oe wes Rp 5.000,00Bs UR ree aces aca anes ana amas anaes staat ates ses ates starsat stare ats Rp 6.000,00SUMAN 0... cece e cece eee eeeeceee crete eee eeeeeceaaeeeeeeeeeeeteeed Rp 241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Him. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Mna

KerjaKota Surabaya juga tidak mencapai kesepakatan dan mengeluarkan suratanjuran No. 59/PHK/VII/2015 tertanggal 23 JuliBahwa,Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut karenaMediatortidakmenganjurkan terhadap Tergugat suapaya PHK Pensiunterhadap Penggugat juga menyertakan tanggungan piloting fee yangmenjadi hak Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat dari tahun 2000sampai 2005 sebesar Rp 2.025.000.000 (dua milyar dua puluh lima jutaBahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat