Yusuf Anggota ;Sedangkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenPandeglang yaitu Drs. H. ENDJANG SYAIDINA (Sekretaris Daerah), Drs. H.AAH MAULANI, Msi, Ir. PURWADI W, MM, Drs. ABDUL MANAF, UTUYSETIADI, SH,MH, SUKENDAR S, GIRGIANTORO, HIDAYAT, ENAN TOSIN,IRAWAN, AGUS H, KURNIA dan juga ada Anggota DPRD KabupatenPandeglang meskipun tidak diundang tapi turut hadir yakni A. BAIHAKI,Hal. 7 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010JAFAR SIDIK, H. SUHERMAN APANDI, H.

Yusuf Anggota ;Sedangkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenPandeglang yaitu Drs. H. ENDJANG SYAIDINA (Sekretaris Daerah), Drs. H.AAH MAULANI, Msi, Ir. PURWADI W, MM, Drs. ABDUL MANAF, UTUYSETIADI, SH,MH, SUKENDAR S, GIRGIANTORO, HIDAYAT, ENAN TOSIN,IRAWAN, AGUS H, KURNIA dan juga ada Anggota DPRD KabupatenPandeglang meskipun tidak diundang tapi turut hadir yakni A. BAIHAKI,JAFAR SIDIK, H. SUHERMAN APANDI, H.

Yusuf Anggota ;Sedangkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenPandeglang yaitu Drs. H. ENDJANG SYAIDINA (Sekretaris Daerah), Drs. H.AAH MAULANI, Msi, Ir. PURWADI W, MM, Drs. ABDUL MANAF, UTUYSETIADI, SH,MH, SUKENDAR S, GIRGIANTORO, HIDAYAT, ENAN TOSIN,IRAWAN, AGUS, H. KURNIA dan juga ada Anggota DPRD KabupatenPandeglang meskipun tidak diundang tapi turut hadir yakni A. BAIHAKI,JAFAR SIDIK, H. SUHERMAN APANDI, H.

Daftar Hadir Anggota Pantia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglangtanggal 27 Nopember 2006, asili ;29.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 802DP / 2006tanggal 28 Nopember 2006 perihal Ekspose / Penjelasan mengenaiperuntukan /pengguna pinjaman daerah, asli ;30.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 803 / 12DP / 2006tanggal 28 Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah(TAPD) Kabupaten Pandeglang, asli ;31.Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal

No.4 K/Pid.Sus/201029.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 802DP / 2006tanggal 28 Nopember 2006 perihal Ekspose / Penjelasan mengenaiperuntukan /pengguna pinjaman daerah, asli ;30.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 803 /12DP / 2006tanggal 28 Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah(TAPD) Kabupaten Pandeglang, asli ;31.Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asli ;32.

) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, untuk nama-nama yang masuk dalam SK terlampir dalam SK tersebut.7) Foto copy legalisir Nota Dinas kepada YTH Bapak Bupati Natuna dari Tim Verifikasi belanja Hibah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 050/03/distamben-Set/2012, tgl 6 Maret 2012 Perihal Permohonan Bantuan.8) Foto copy legalisir Nomor: 050/78/Distamben-Set/2012, tgl 13 Desember 2012 Perihal Penyampaian Rekomenddasi Usulan Bantuan Sosial kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

Namun meskipundemikian tim TAPD tetap memberikan pertimbangan proposal BadanPerjuangan Migas Natuna sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah)dikarenakan proposal tersebut merupakan usulan dari terdakwa, yang manapertimbangan tim TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasianggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danProgram Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPAPPKD) tertanggal 21 Januari 2013

TPG Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Administrasi Sekretaris DaerahKabupaten Natuna sekaligus menjabat sebagai wakil ketua TAPD padatahun 2012 sampai dengan 2013; Bahwa adapun mekanisme selaku wakil ketua TAPD Kabupaten Natunaadalah mempersiapkan rancangan anggaran satuan kerja perangkatDaerah dengan menerima segala usulan dari setiap SKPD yang sudah dibuat dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran; Bahwa kemudian di TAPD Kabupaten Natuna melakukan pembahasanterhadap usulan Rencana Kerja Anggaran dari

Kadarisman, SPi, MM, dibawah sumpah memberikan keterangandipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa keterangan saksi pada intinya sama dengan BAP pada berkasperkara;Bahwa saksi sebagai Sekretaris Bappeda dipemerintahan KabupatenNatuna;Bahwa pada Tahun 2011 ketika saksi menjadi sekretaris ll TAPD tidakpernah dibahas mengenai bantuan hibah kepada organisasi BP MigasNatuna.Bahwa pada Tahun 2012 ketika saksi sudah menjadi anggota TAPD tidakpernah dibahas mengenai bantuan hibah kepada organisasi

Makapada saat USULAN APBD 2012 dan USULAN APBD 2013 sebelumdiserahkan ke BPKAD dan TAPD maka terlebih dahulu di cek olehterdakwa IMALKO dan setelah sesuai dengan apa yang menjadikehendak dan arahan terdakwa IMALKO, selanjutnya USULAN APBD2012 dan USULAN APBD 2013 diserahkan ke BPKAD dan TAPD.

oleh pemerinntah propinsi ,dan pemerintahpropinsi melakukan evaluasi dengan catatan , koreksi dibahas lagiantara TAPD dan Banggar DPRD setelah diperbaiki , turun SKHal 38 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps23Gubernur tentang evaluasi barulah ditetapkan sebagai Perda APBD.Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya memang ada aspirasi dariAnggota DPRD yang disampaikan ke bagian keuangan / Pemdakarangasem terkait dengan kegiatan hibah itu tetapi karena ini terkaitdengan kegiatan hibah

AlokasiHal 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dpsanggaran untuk kegiatan hibah diberikan oleh Bagian Keuanganyang diterima oleh Bagian Sunprog Dinas Pertanian selanjutnyaoleh bagian Sunprog berkoordinasi dengan PPTK mencantumkankegiatan hibah tersebut dalam RKA yang selanjutnya disampaikanke TAPD, selanjutnya TAPD setelah melalui verifikasimengesahkan DPA sebagai bagian dari APBD.Bahwa besarnya dana yang dianggarkan dalam APBD induk yaitusebesar RP.297.000.000, dan dalam APBD

Kabupaten Karangasem karena sudah dilakukankualifikasi dan evaluasi oleh pejabat pengadaan yaitu Ir KOMANG CENIK yang telah memiliki sertifikat keahlian tentangpengadaan barang dan jasa sehingga saya percaya bahwaperusahaan /CV itu tidak masalah dan sudah pantas ditetapkansebagai rekanan untuk mengerjakan pengadaaan pupuk organikTA. 2013.Bahwa Proposal dari masyarakat masuk terlebih dahulu ke Bupatikemudian Dinas diminta untuk mengkaji dan membuatrekomendasi kemudian rekomendasi disampaikan ke TAPD

untukHal 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dpsdiverifikasi dan dipakai dasar pertimbangan dalam penganggarankegiatan, jika anggaran disetujui maka anggaran akan diberikankepada SKPD terkait.Bahwa Prosesnya pengangarannya terbalik seharusnya dinasyang mengajukan kegiatan namun ini terbalik karena dalampengadaan pupuk yang kita lakukan merupakan kegiatantambahan yang disampaikan oleh TAPD kepada Dinas Pertaniankemudian Dinas mencantumkan kegiatan itu dalam RKA (rencanakegiatan

anggaran) dan DPA (dokumen pelaksana anggaran) dantelah diverifikasi dan disetujui oleh TAPD , mekanisme pada tahun2013 terjadi pada beberapa SKPD yang mendapatkan titipankegiatan dari TAPD.Bahwa saat saksi memproses kelompok penerima bantuanpupuk organik untuk dimasukkan dalam RKA (rencanakegiatananggaran) dan DPA (dokumen pelaksana anggaran) memangtidak disertai dengan proposal dari kelompok tani saya hanyamenerima nama dan alamat kelompok tani saja (by name byaddress) saja dari bahawan saya yaitu

, mempunyaitugas sebagai TAPD menyiapkan dokumen yang berkaitan denganAPBD, baik APBD murni, perubahan dan pertanggungjawaban APBDmurni dan PAPBD.

Sebagai TAPD dibantu unsur yang lain, ada unsurSekretaris Kepala Biro Keuangan, unsur Wakil Ketua, Kepala BAPPEDA,Kepala DISPENDA, dan seterusnya;Bahwa pada saat Saksi sebagai Ketua TAPD, BAHARUDDIN SIAGIANsebagai Kepala Biro Keuangan dalam TAPD sebagai Sekretaris TAPD;Bahwa secara ex Officio juga pimpinan DPRD juga menjadi PimpinanBanggar dan Saksi sering berkomunikasi dengan pimpinan DPRDkarena pimpinan DPRD itu juga secara ex officio menjadi pimpinanBanggar;Bahwa mekanisme LPJP seperti diatur

Saya sendiri pada saat berjalannya pembahasan LPJP2012 tersebut pernah dilapori oleh TAPD dengan bahasa sudah sekianorang yang sudah .... namun untuk siapa yang sudah atau siapa yangbelum saya tidak pernah dilapori;Bahwa menurut saksi tidak ada TAPD yang melapor kepada saksi.

Saksi kemudian mengajak TAPD untuk ikutbersama dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebutperwakilan pimpinan dewan meminta uang yang menurut saksi adalahdana aspirasi.

Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada TimAnggaran Pemerintan Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Tahun Ha Perhitungan DataUtamaMeningkatnya Luas area 2011 15 Penambahan Daftar Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR kebersihan lingkungan TPA 2012 15 areaTPA Inventariskota 5013 5 Barang2014 22015 22016 2 Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 DKPP Kota Balikpapan mengajukandaftar usulan program dan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) di Pemerintahan Kota Balikpapan tahun 2014 yang dihadirioleh Walikota, Unsur DPRD Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah KotaBalikpapan dan TAPD

juta tujuh ratus lima puluhtujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan dalam lampiranPPAS TA. 2014 tidak terdapat kegiatan pengadaan lahan TPA SampangHalaman 7 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMRManggar sebesar Rp. 22.000.000.000, (Dua puluh dua milyar rupiah)namun yang ada sesuai sesuai dengan lampiran PPAS TA. 2014 adalahpengadaan lahan untuk lokasi depo sampah sebesar Rp. 11.402.972.736, Bahwa kemudian dilakukan pembahasan bersama Badan AnggaranDPRD Kota Balikpapan, SKPD dan TAPD

Melaksanakan tugas tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat penggunaanggaranBahwa pada sekitar bulan Mei 2013 DKPP Kota Balikpapanmengajukan daftar usulan program dan kegiatan Musyawarah RencanaHalaman 29 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMRPembangunan (Musrenbang) di Pemerintahan Kota Balikpapan tahun2014 yang dihadiri oleh Walikota, Unsur DPRD Kota Balikpapan,Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Kepala OPD

untuk Dinas Kebersihan,Pemakaman mendapat pagu dana indikatif sebesartujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)dan dalam lampiran PPAS TA. 2014 tidak terdapat kegiatan pengadaanlahan TPA Sampang Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000, (Duapuluh dua milyar rupiah) namun yang ada sesuai Sesuai dengan lampiranPPAS TA. 2014 adalah pengadaan lahan untuk lokasi depo sampahsebesar Rp. 11.402.972.736,dilakukan Bahwa kemudian bersama BadanAnggaran DPRD Kota Balikpapan, SKPD dan TAPD

(Seratus lima miliyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluhtujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan dalam lampiranPPAS TA. 2014 tidak terdapat kegiatan pengadaan lahan TPA SampangManggar sebesar Rp. 22.000.000.000, (Dua puluh dua milyar rupiah)namun yang ada sesuai sesuai dengan lampiran PPAS TA. 2014 adalahpengadaan lahan untuk lokasi depo sampah sebesar Rp. 11.402.972.736, Bahwa kemudian dilakukan pembahasan bersama Badan AnggaranDPRD Kota Balikpapan, SKPD dan TAPD

Bahwa pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenMorowali Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan SK Bupati Morowali Nomor:900/SK.283Keu/2006 tanggal 12 September 2006, susunannya adalahsebagai berikut: NO. NAMA JABATAN ORGANIK YABATANDALAMTPAD(1) (2) (3) (4)Is DRS. Datlin Tamalagi Bupati Morowali Penanggung Jawab2. DRS. Haeruddin Zen, MM Sekda Morowali Ketua3. DRS. Said Uno, MM (Alm) Pemb. Khusus Bupati Wakil Ketuabidang Keuangan4. Cristian Rompo, SH Kepala Bappeda Wakil Ketua5s DRS.

Sainuddin Supu SDA Anggota Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowalidalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD KabupatenMorowali sejak tanggal 25 Januari sampai 20 Februari 2007, pernahmengajukan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),untuk Pinjaman Perusahaan Daerah namun ditolak atau tidak disetujuiDPRD dan dialihnkan untuk Pinjaman ke Perusahaan Daerah dan LembagaKeuangan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), oleh karenaPerusahaan Daerah

dipandang belum memenuhi persyaratan untukmenerima dan mengelola Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalamAPBD 2007 karena belum memiliki Peraturan Daerah.Kemudian Terdakwamelakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untukdiusulkan kembali pada pembahasan APBDPerubahan namunkenyataannya sebelum pembahasan,Terdakwa telah memerintahkankepada Kabag.

Bahwa pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenMorowali Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan SK Bupati Morowali Nomor:900/SK.283Keu/2006 tanggal 12 September 2006, susunannya adalahsebagai berikut: NO. NAMA JABATAN ORGANIK YABATANDALAMTPAD(1) (2) (3) (4)1. DRS. Datlin Tamalagi Bupati Morowali Penanggung Jawab2. DRS. Haeruddin Zen, MM Sekda Morowali Ketua3. DRS. Said Uno, MM (Alm) Pemb. Khusus Bupati Wakil Ketuabidang Keuangan4. Cristian Rompo, SH Kepala Bappeda Wakil Ketua5. DRS.

Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowalidalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD KabupatenMorowali sejak tanggal 25 Januari sampai 20 Februari 2007, pernahmengajukan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),untuk Pinjaman Perusahaan Daerah namun ditolak atau tidak disetujuiHal. 33 dari 74 hal. Put.

yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek sebagai Tergugat I dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai Tergugat II, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Trenggalek sebagai Turut Tergugat I dan Bupati Trenggalek sebagai Turut Tergugat II

Trenggalek selaku Pengguna Anggaran
Turut Tergugat:
4.Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Trenggalek
5.BUPATI TRENGGALEK

Pemeliharaan Taman 28.300.000,5, Bahanbahan kebersihan 25.500.000,lingkungan dan gedungIMACOJumlah 444.000.000, = Bahwa atas Proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola ObyekDaya Tarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatanganiterdakwa tersebut selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisatamelakukan evaluasi /verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakan= Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Bahanbahan kebersihan) 25.500.000,lingkungan dan gedungIMACOJumlah 444.000.000, = Bahwa atas Proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola ObyekDaya Tarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatanganiterdakwa tersebut selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisatamelakukan evaluasi /verifikasi terhadap proposal tersebut dankemudian dinyatakan= Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap

KUAPPAS tidakmencantumkan namanama penerima hibah termasuk hibah padaotorita eks pelabuhan Buleleng.Bahwa TAPD pernah melakukan pembahasan untuk pemberianhibah kepada otorita eks pelabuhan Buleleng tahun anggaran 2012.Bahwa mekanisme pembahasan pemberian hibah kepada otoritaeks pelabuhan Buleleng dilaksanakan melalui rapat pembahasanatas rekomendasi usulan hibah dan bansos SKPD TA 2012 oleh timanggaran pemerintah daerah.

Bahwa benar dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut kemudiandialokasikan anggaran untuk Otorita Pengelola Obyek Daya TarikWisata Eks Pelabuhan Buleleng sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dalam APBD tahun anggran 2012 dari usulanproposal sebesar Rp. 444.000.000, (empat ratus empat puluhempat juta rupiah) ; 202 2n none nn nn ne nn nnn7.

Bahanbahan kebersihan) 25.500.000,lingkungan dan gedungIMACOJumlah 444.000.000, Menimbang, bahwa benar dari hasil verifikasi yang dilakukan olehDinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut kemudiandialokasikan anggaran untuk Otorita Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata EksPelabuhan Buleleng sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dalamAPBD tahun anggran 2012 dari usulan proposal sebesar Rp. 444.000.000,(empat ratus empat

Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikan kepadaBupati melalui TAPD ;7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah ;8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah(DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah danrekomendasi belanja ;9. TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;10.

Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikan kepadaBupati melalui TAPD ;7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah(DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah danrekomendasi belanja ;9. TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;10.

(Disita dari OMAN SUPRATMAN) ;1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 902/KEP.199DPPKAD/2014 tentang Pembentukan TimHalaman 68 dari 104 halaman Perkara No.23/Tipikor/2016/PT.Bdg227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.TAPD Kab. Subang. tanggal 26 Juni 2014. (Disita dari saksiUJANG SUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan BupatiSubang Nomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret2011.

Selanjutnyarancangan DPASKPD disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi bersamakepala SKPD dan TAPD. Rancangan DPASKPD yang telah diverifikasi untukselanjutnya di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD menjadiDPASKPD.Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPASKPD seharusnya dilakukanperbaikan, tetapi oleh Saksi ABDUL AZIS, SH Bin H.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/8364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan AgendaEvaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/864DPRD/2011 tanggal11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD' pembahasan materi RKUPA dan RPPASPTahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD denganAgenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pandeglang An.

Menyatakan barang bukti berupa:1)2)Buku Kas Umum Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2008 BadanPengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan DaerahAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.Surat Keputusan

, kedudukan, harkatserta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa:1) Buku Kas Umum Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2008 BadanPengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah KeuanganDaerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2008.3) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Menetapkan barang bukti berupa :1).2).10).11).Buku Kas Umum Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2008 BadanPengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.Surat

Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2016/PT.BDG.e Calon Penerima Hibah mengajukan Proposal kepada Walikotae Walikota Disposisi kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ;e SKPD melakukan Verifikasi ;e Hasil verifikasi disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) ;e TAPD memberi pertimbangan kepada Walikota ;e Walikota membuat daftar penerima sebagai lampiran pada APBD ;e Calon penerima hibah mengajukan proposal pencairan yang dilampiriantara lain surat pernyataan ;e Di proses oleh SKPD terkait untuk

Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2016/PT.BDG.Rp. 4.741.200.000,., sehingga Total dana hibah Pemkot Banjar untuktahun 2013 adalah sebesar Rp. 12.528.600.000,.Bahwa mekanisme penganggaran dan pencairan dana hibah PemerintahKota Banjar pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :e Calon Penerima Hibah mengajukan Proposal kepada Walikotae Walikota Disposisi kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ;e SKPD melakukan Verifikasi ;e Hasil verifikasi disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) ;e TAPD memberi

Banjar Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah dana sebesarRp. 4.741.200.000,., sehingga Total dana hibah Pemkot Banjar untuktahun 2013 adalah sebesar Rp. 12.528.600.000,.Bahwa mekanisme penganggaran dan pencairan dana hibah PemerintahKota Banjar pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :e Calon Penerima Hibah mengajukan Proposal kepada Walikotae Walikota Disposisi kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ;e SKPD melakukan Verifikasi ;e Hasil verifikasi disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

) ;e TAPD memberi pertimbangan kepada Walikota ;e Walikota membuat daftar penerima sebagai lampiran pada APBD ;Halaman 24 dari 84 halaman .

) ;e TAPD memberi pertimbangan kepada Walikota ;e Walikota membuat daftar penerima sebagai lampiran pada APBD ;e Calon penerima hibah mengajukan proposal pencairan yang dilampiriantara lain surat pernyataan ;e Di proses oleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian HibahDaerah (NPHD) ;e Disampaikan kepada Asisten Bidang Sosial,Ekonomi, Pembangunandan Administrasi selaku Penandatangan NPHD ;e Setelah di tanda tangani diserahkan kepada Bagian Kesos ;e Bagian Kesos menyerahkan kepada DPPKA untuk

hibah pemerintah Kota Banjarpada Tahun 2014 dimulai pada tahap pengajuan proposal permohonan oleh calonPenerima Hibah kepada Walikota Banjar, kKemudian Walikota akan mendisposisiproposal permohonan tersebut kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkaitdiamana SKPD terkait akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakan proposalPutusan Tipikor Nomor 172/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 9permohonan hibah tersebut yang hasil verifikasinya akan disampaikan ke TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bahwa mekanisme penganggaran dan pencairan dana hibah pemerintah Kota Banjarpada Tahun 2014 dimulai pada tahap pengajuan proposal permohonan oleh calonPenerima Hibah kepada Walikota Banjar, kKemudian Walikota akan mendisposisiproposal permohonan tersebut kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkaitdiamana SKPD terkait akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakan proposalpermohonan hibah tersebut yang hasil verifikasinya akan disampaikan ke TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga

TAPD dapat memberi pertimbangankepada Walikota tentang calon penerima hibah, kemudian dari pertimbangan TAPDtersebut Walikota membuat dan menetapkan daftar penerima hibah sebagai lampiranpada APBD kota Banjar.Kemudian calon penerima hibah mengajukan proposalpencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di proses oleh SKPDterkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan disampaikanPutusan Tipikor Nomor 172/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman tkepada Asisten Bidang Sosial

TAPD dapat memberi pertimbangankepada Walikota tentang calon penerima hibah, kemudian dari pertimbangan TAPDtersebut Walikota membuat dan menetapkan daftar penerima hibah sebagai lampiranpada APBD kota Banjar.Kemudian calon penerima hibah mengajukan proposalPutusan Tipikor Nomor 172/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 2pencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk di proses oleh SKPDterkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan disampaikankepada Asisten Bidang Sosial

) sehingga TAPD dapat memberipertimbangan kepada Walikota tentang calon penerima hibah, kemudian daripertimbangan TAPD tersebut Walikota membuat dan menetapkan daftar penerimahibah sebagai lampiran pada APBD kota Banjar.Kemudian calon penerima hibahmengajukan proposal pencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk diproses oleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)dan disampaikan kepada Asisten Bidang Sosial,Ekonomi,Pembangunan danAdministrasi selaku Penandatangan

Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq BidangPendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) cq Seksi SMK mengusulkan kegiatanPengadaan Buku Aksara Sunda untuk dimasukan dalam Rencana KerjaAnggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2010, yang padawaktu itu. saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan DinasPendidikan Provinsi Jawa Barat menampung usulan bersama dengan programkegiatan lain untuk diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

2010 menjabatsebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Pendidikan MenengahTinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui anggarankegiatan pengadaan buku Aksara Sunda tercantum dalam DPA tersebut, padakenyataannya diajukan perubahan anggaran yang untuk itu. saksi DEDISUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baratketika itu menampung usulan bersama dengan program kegiatan lain untukdiajukan perubahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Jabar adalah semua TIM TAPD (Team Anggaran PemerintahDaerah) :e Ketua : SEKDAe = Sekertaris : BAPEDAe Anggota : Biro Keuangan,Biro Administrasi Pembangunan;Bahwa setelah ada surat dari TAPD mengenai penyusunananggaran, selanjutnya rencana kegiatan dikompilasi Subbag Anggaran;Bahwa saksi mengajukan semua program yang sesuai dengan RJP(Rencana Jangka Panjang) yang disusun oleh Bapeda, setelah itu semuausulan program diserahkan ke TAPD untuk dievaluasi;Bahwa Subbag Anggaran dan Sekdis menverifikasi

ASEP HILMAN;Bahwa sebagai Tim TAPD dalam membahas anggaran Disdik utkTA 2010 diketahui SEKDA dengan Sekertaris Ketua BAPEDA;Bahwa yang hadir dalam pembahasan anggaran yang dilaksanakanoleh Ting Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lengkap TIM TAPD dansemua Anggota Komisi E;Bahwa sebagian besar ajuan semua dikritisi oleh Anggota Dewan;Bahwa Ketua Badan Anggaran DPRD Prov.

Setelahjadi satu usulan Disdik kemudian diusukan ke Gubernur melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);= Bahwa sekitar bulan Juni 2009 disampaikan dari TAPD ke DPRDdan dilakukan pembahasan melalui Banggar sampai final menjadi APBDProvinsi Jabar; Bahwa SOP dalam pengajuan program khusus tidak ada karenamenunggu instruksi dari TAPD. Aplikasi yang digunakan diberikan oleh BiroKeuangan Provinsi Jabar.

Nurdin Lubis selakuSekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara selaku Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sdr.

Safii selaku KepalaBiro Keuangan/Sekretaris TAPD serta Pimpinan/Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengesahkan proposaluntuk ditampung di APBD Sumut;Bahwa untuk meminta pertanggungjawaban dari para penerimadana bantuan hibah dan sosial dalam perkara a quo merupakankewenangan Penyidik;Bahwa perbuatan Terpidana yang tidak melaksanakan tugas,kewajiban serta tanggung jawabnya sehingga terjadi pencairandana bantuan yang tidak sesuai ketentuan telah menguntungkanHal. 22 dari 25 hal.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi danauntuk Dinas Kelautan dan Perikanatas namae. Kepala Dinas Kelautan dan perikanan dan seluruh bidang masingmasing mengadakan rapat untuk membahas pengalokasiananggaran untuk masing masing Bidang yang ada pada DinasKelautan dan Perikanan dalam hal ini mengutamakan skalaperioritas.f.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untukDinas Kelautan dan Perikanatas namaKepala Dinas Kelautan dan perikanan dan seluruh bidang masingmasing mengadakan rapat untuk membahas pengalokasiananggaran untuk masing masing Bidang yang ada pada DinasKelautan dan Perikanan dan selanjutnya mengajukan dalambentuk Dokumen Pelaksanaan anggran (DPA)..

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengesahkanDokumen Pelaksanaan anggran (DPA).Halaman 72 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrh. Kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2012, sebelumditandatangani kontrak kegiatan tersebut barulah muncul adanyapengajuan melalui permohonan proposal oleh kelompok nelayandalam hal ini adalah Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera yangberada di Desa Panglima Raja Kec. Concong Kab.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danHalaman 139 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbratau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi danauntuk Dinas Kelautan dan Perikanatas namae.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untukDinas Kelautan dan Perikanatas namae.

Pembahasan dilakukan oleh TAPD dan PanitiaAnggaran DPRD Kab.

ISMUNANDAR ~ kemudianmenyampaikan ke Tim TAPD (Sdr. PANJI) terkait permintaanrekanan melalui saksi.

Bahwa saksi memastikan adanyapenyampaian dari Bupati ke Tim TAPD karena setiapusulan/permintaan dari saksi biasanya disetujui oleh Tim TAPD.o Bahwa selain menyampaikan kepada Bupati Kutai Timur Sadr.ISMUNANDAR, saksi juga sampaikan adanya permintaan darirekanan ke Tim TAPD dengan maksud agar untuk rekanantersebut dialokasikan anggaran sesuai permintaan tiaptiaprekanan.O Bahwa biasanya untuk jumlah anggaran yang telah disetujuioleh TAPD, ada beberapa jumlah anggaran untuk rekanan yangtidak sesuai

Bahwa yangmelakukan pembagian list pekerjaan beserta nominalpekerjaannya adalah pihak TAPD (dalam hal ini Bappeda).TAPD (Tim Anggaran Pemerintan Daerah) Kab Kutai Timurterdiri dari Sekretaris Daerah, BPKAD, Bappeda, dan Bapenda. Saksi kemudian mengalokasikan 10% dari masingmasing paguanggaran sebagai anggaran BOP (Biaya Operasional) dananggaran pekerjaan konsultan pengawas.

Kutai Timur karena sudah tahu peruntukannya dansaksi selaku Kepala Dinas PU diberikan kewenangan untukmelakukan plotting program pekerjaan dan besaran nilaiHalaman 151 dari 354 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPkK/2020/PN Smrpekerjaannya bersama dengan TAPD. Kemudian proses plottingprogram pekerjaan berubah dimasa Sdr. ISMUNANDAR, dimana Sadr.MUSYAFFA dan Bupati melalui TAPD tidak memberikan saksikewenangan membagi anggaran dan pekerjaannya.

Jkt.Pst.Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utarasejak tanggal 31 September 2011 sampai dengan 1 November 2014.SebagaiSekretaris Daerah tugas pokok saksi adalah membantu Gubernur dalampenyelenggaraan pemerintahan, tata laksana organisasi dan seterusnya,sebagai Sekretaris Daerah saksi juga menjabat selaku KetuaTim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara;Bahwa Tupoksi TAPD adalah membantu Gubernur dalam rangkapenyusunan anggaran dari anggaran murni maupun

Biasanya permintaanpermintaan tersebut disampaikan dalamrapat antara tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD (yangberanggotakan Sekda/ExOfficio, Dinas Pendapatan, Kepala Biro Keuangan,Bappeda, dan Asisten atau Kepala Dinas lainnya yang bisa membantu Sekdasebagai TAPD) dengan Banggar DPRD. Sehingga dalam rapat anggaranantara Tim TAPD dan Bangar menghasilkan kesepakatan antara lain adalah:.

Saya tidak memberikan kuasa secara khusus kepadaSekda selaku Ketua TAPD Pmprov Sumut, karena hal tersebut menurut sayasudah termasuk kedalam tupoksi dari TAPD, saya pun tidak pernahdilaporkan baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan adanyaHalaman 108 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Saat itu dilakukanrapat setengah kamar, dihadiri pimpinan fraksi, Pemprov diwakili Sekdaselaku Ketua TAPD dan Karo Keuangan selaku Sekretaris TAPD, saat itusaksi mengetahui bahwa harus adanya uanguang semacam itu untukpengesahan LPJP;Halaman 119 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Dipenogoro Nomor 30 Medan, NomorPerihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatangani oleh Phih.Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

No. 33 PK/Pid.Sus/201953.54.Do:56.Oi:58.DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di LingkunganPemprov Jambi Nomor UND.005/1844/DPRD tanggal 1November 2017, Hal: Undangan;4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Provinsi Jambi kepadaPimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota BanggarDPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di LingkunganPemprov Jambi Nomor UND.005/1892/DPRD tanggal 13November

RancanganKUA PPAS Tahun 2016 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 s.d 30 Oktober2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama TimBadan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kabupaten Tanggamus.

RAPBD yang diajukan olehTerdakwa tersebut kemudian disepakati akan dibahas oleh Banggar DPRDdan TAPD serta para SKPD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 s.d 20Nopember 2015 ;Bahwa setelah pengesahan KUA PPAS tersebut, Terdakwa pada tanggal 05Pebruari 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50AKelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota BandarHal. 4 dari 88 hal. Puts.

Usulan TAPD untuk meminjam kepada pihak ketigaHal. 5 dari 88 hal. Puts.

No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT TJKselanjutnya pada tanggal 27 November 2015 saat dilakukan RapatPenyelarasan RAPBD tidak menyatakan keberatannya terhadap TAPD yangtidak menyampaikan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,5% (tiga setengahpersen) dalam APBD, padahal efisiensi anggaran tersebut pentingdirealisasikan guna menutup defisit anggaran.