. ; Bahwa yang menyelesaikan temuan dan laporan sengketapenyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana. ;Bahwa yang menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kab/kota untuk ditindaklanjuti.

;Bahwa yang meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadikewenangannya kepada instansi yangberwenang. ; Bahwa yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasaruntuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkatKabupaten/kota.

Nias Selatan sesuai nomor temuan 008/TM/PILEG/IV/2014. ; Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Matius KuharapkanDuha sebagai petugas PPL di TPSII Hilialitosaua melaporkandugaan pelanggaran Pemilutersebut. ; = Bahwa petugas KPPS TPSII Hilialitosaua tidak memberikansalinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta hasilpenghitungan suara (formulir model C1) kepada Pengawas PemiluLapangan (PPL) yang bertugas di TPSIIHilialitosaua. ; Bahwa dasar saksi meneruskan laporan temuan tersebutadalah

;Bahwa saksi meneruskan temuan tersebut kepada Polres NiasSelatan pada tangal 14 April 2014 sekira pukul 15.50Wib. ; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja petugas KPPS di TPSIHilialitosaua dimana yang lebih mengathuinya adalah petugasPengawas Pemilu Lapangan (PPL) an.

;Bahwa saksi melaporkan seluruh temuan yang sebutkan sebelumnyakepada Panwaslu Kab. Nias Selatan pada tanggal 11 AprilBahwa sesuai keterangan saya sebelumnya bahwa Daftar PemilihTetap (DPT) tidak ditempelkan di TPS dimana jumlah pemilih diDPT sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang diantara 238(dua ratus tiga puluh delapan) ada yang sudah meninggal dunia danada yang sudah keluar daerah, dan jumlah pemilih pada saat ituadalah 115 (seratus lima belas) orang.

PalListrik, Pabelan, Kartasura, Kota Surakarta, setelah terdakwamengambil posisi sabu yang berada di dalam bungkus sususachetan plastik, Kemudian dibuka oleh terdakwa dan berisi 2 (dua)paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil diikat menjadi satudengan lakban warna hitam, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebutdimasukan dalam tas kulit warna hitam milik terdakwa danselanjutnya Terdakwa bersama Tim pulang ke KantorDitresnarkoba Polda Jateng, namun sampai dengan tanggal 01Desember 2017 barang bukti temuan

berupa 2 (dua) paket sabudalam bungkus plastik klip kecil diikat menjadi satu dengan lakbanHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PT SMGwarna hitam belum diserahkan kepada atasan terdakwa maupunkepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti, padahalterdakwa sudah diperintahkan oleh atasan terdakwa yaitu KompolSULISTYO untuk menyerahkan barang bukti temuan tersebut danbarang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristalsabu dengan berat bersih keseluruhan adalah

Ayat (1) : Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saatmelakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukanmasyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannyadengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkantersangka karena melarikan diri atau tersangka belumtertangkap. Ayat (2) : Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaanoleh penyidik karena diduga:a).

Pasal 8 ayat (1) : Barang bukti temuan yang telah disitapenyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) palinglama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkankepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti.Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PT SMGBahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana.Pasal 13 :(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikian,wajib dilengkapi

yangditentukan Undangundang, sehingga oleh karenanya permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti berupa keterangan 2 saksi intiyaitu Kompol Suulistyo dan Aiptu Surowo dan alat bukti tertulis berupaSurat perintah Tugas Nomor SPT/334/X1/201 7/Ditresnarkoba, terbuktisecara sah dan meyakinkan barang bukti sabu seberat 0.509 gramadalah hasil temuan

Azrul Harun (Sertifikat No. 347) milik ParaPenggugat) diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),karena dari temuan fakta persidangan, terbukti 2 Sertifikat yaitu SertifikatNo. 346 dan Sertifikat No. 347 milik Para Penggugat adalah sertifikatbodong atau fiktif seperti teroukti dari 6 (enam) temuan fakta persidangansebagai berikut:1.1.Temuan Pertama (I) Fakta Persidangan Adalah Ternyata CacatHukum Akta Hibah dan Akta Hibah yang cacat

Temuan Ketiga (Ill) fakta hukum persidangan adalah penerbitanSertifikat No. 7029 sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertifikat No.7030 sekarang atas nama Umar jelasjelas sesuai dengan peraturanperundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB), seperti terbukti temuan fakta persidangan sebagai berikut:a.

AzrulHarun (ayah dari Para Penggugat/Termohon Kasasi dan II) SHMNo. 346 dan SHM No. 347 tidak cacat hukum dan tidak cacatadministrasi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dantidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan dan sangattidak masuk logika hukum apapun, yaitu sebagai berikut:a.

Bahwa buktibukti lain atas Sertifikat No. 346 dan Sertifikat No.347 adalah adanya temuan cacat hukum dan cacatadministrasi sebagai berikut: Akta Hibah sebagai alas hak/dasar penerbitan Sertifikattidak sah sebagai bukti atau cacat hukum; Tidak ada Surat Ukur; Tidak ada buku tanah dan warkah tanah di KantorPertanahan Kabupaten Kampar; Tidak ada arsip atau catatan apapun di Kantor PertanahanKabupaten Kampar; Di daerah obyek sertifikat tersebut masih berupa hutan ditahun 1980an.

Temuan Kelima (V) Fakta Persidangan;Dari temuan fakta hukum persidangan terbukti penerbitan SertifikatNo. 7029 dan Sertifikat No. 7030 tidak cacat hukum dan cacatadministrasi sebab temuan fakta hukum persidangan adalah didalam buku tanah resmi yang tersimpan resmi di kantor pertanahankabupaten kampar jelas tercatat adanya Sertifikat No. 7029 atasnama Yap Ling Li dan Sertifikat No. 7030 atas nama Umar danselama kurun bulan Juli 2015 s/d November 2015 telah dilakukanpengecekan resmi (Surat Keterangan

Putusan Nomor 2938/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT094689.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 08 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan temuan Terbanding atas koreksi Penyerahan Ekspor sebesarRp6.860.326.214,00;Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan

temuan Terbanding atas koreksi positif Penyerahan yangPPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp39.912.309.969,00;Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan temuan Terbanding atas koreksi negatif Penyerahan yangTidak Terutang PPN sebesar Rp19.096.370.250,00;Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan temuan Terbanding atas koreksi positif Pajak Masukan yangDapat Diperhitungkan sebesar Rp54.536.442,00:Bahwa berdasarkan keteranganketerangan

Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Broto Ujianto,S.Pd, bahwa terdakwa telah mengirim surat laporan temuan terdakwa terhadappenyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut kepada Kejaksaan NegeriBanyuwangi. Atas perkataan terdakwa tersebut, karena saksi korban BrotoUjianto, S.Pd tidak merasa bersalah, maka saksi korban bersikeras tidak merasabersalah.

Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Broto Ujianto,S.Pd bahwa jika saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebagaisebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan 1 (satu) set computer, maka suratlaporan temuan tentang penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudahdikirim ke Kejaksaan tersebut akan dicabut kembali, sedangkan jika saksi korbantidak memberikan kompensasi seperti permintaan terdakwa, maka laporandugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus akan dilanjutkan dan diproses

Bahwa saks itidak kenal dengan saksi Broto Ujianto, tetapi saksi pernahditeloon oleh orang yang mengaku bernama Broto Ujianto dan membahasmengenai laporan yang disampaikan ke kejaksaan dan minta laporannyajangan diteruskan dan dia berjanji akan memperbaiki temuan LP3KB mengenaipembangunan gedung sekolah SDN 2 Kebunrejo terkait dengan kayu yangdipakai. Bahwa benar LSM LP3KB membuat laporan yang ditujukan ke KejaksaanNegeri Banyuwangi masalah pembangunan gedung SDN 2 Kebunrejo.

Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penagihberdasarkan risalah lelang dan Berita Acara Pemeriksaan HasilPemeriksaan Fisik Hasil Hutan, dokumen SKSHH dapat diterbitkan ataudiberikan setelah kewajiban PSDH dan/atau DR dilunasi juncto KeputusanKehutanan Nomor 319/KPTSI/1997, beserta lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor 319/KPTSI/1997, tanggal 20 Juni 1997, PetunjukPelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa AgungRepublik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentangLelang Kayu Temuan

Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Barito Selatan tentanglangkahlangkah/tindakan yang perlu diambil di bidang kehutanan.Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2002 di AulaKantor Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan lelangkayu temuan sebanyak 4 (empat) paket dengan jumlah kayu 12.151 (dua belasribu seratus lima puluh satu) potong = 15.424,82 m& (lima belas ribu empat ratusdua puluh empat koma delapan puluh dua meter kubik) dengan pemeganglelang adalah

Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Barito Selatan tentanglangkahlangkah/tindakan yang perlu diambil di bidang kehutanan.Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2002 di AulaKantor Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan lelangkayu temuan sebanyak 4 (empat) paket dengan jumlah kayu 12.151 (dua belasribu seratus lima puluh satu) potong = 15.424,82 mS (lima belas ribu empat ratusdua puluh empat koma delapan puluh dua meter kubik) dengan pemeganglelang adalah

Golkast Benyamin Sangalang, MM., binSangalang adalah bukanlah Bank Penerima dan Dinas KehutananKabupaten Barito Selatan sejak pelelangan atas kayu temuan yangdimenangkan Husnizin pada tanggal 11 Januari 2002 sampai dengansekarang belum pernah menyetor uang baik tunai, kliring atau transfer kerekening Departemen Kehutanan cq Menteri Kehutanan atas kewajibanpembayaran PSDH dan DR dari kayu temuan yang dilelang yang telahdimenangkan oleh Husnizin tersebut;.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten BaritoSelatan Nomor 522/V/BS/IV01/X1V2001, tanggal 10 Desember2002 tentang pembentukan Panitia Lelang Kayu Temuan HasilOperasi Tim Terpadu Kabupaten Barito Selatan (ditandai B4);e. Kwitansi Bersih Hasil Lelang tanggal 21 Januari 2002 (ditandaiBS);f. Aplikasi kiriman uang Rp 380.191.500, dari BNI Capem Buntokoleh Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan dikirim kepadaNomor Rekening Bupati. (ditandai B6);g.

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan Berdasarkan temuan temuan yang didapatdari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korban adalahseorang laki laki umur 28 dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibatkekerasan tumpul berupa luka lecet pada pinggang dan anggota gerak akibathal tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaanatau mata pencarian.nonn Perbuatan ia terdakwa DEDY HAMID Alm SYAHRUDIN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa

Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas namaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEl) pada BankNegara Indonesia cabang Rawamangun yang tidak jelaspenggunaanya antara lain :e Tanggal 7 Januari2008 sebesarRp.74.750.000,e Tanggal 16 Januari2008 sebesarRp.42.600.000.e Tanggal 12 Februari2008 sebesarRp.45.000.000.e Tanggal 2 Juni 2008sebesarRp.121.687.500.Dengan adanya temuan temuan hasil audit dan beberapa temuan lain adanyapenarikan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannyayang

Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesiacabang Rawamangun yang tidak jelas penggunaanya antara lain :e Tanggal 7 Januari2008 sebesarRp.74.750.000,e Tanggal 16 Januari2008 sebesarRp.42.600.000.e Tanggal 12 Februari2008 sebesarRp.45.000.000.e Tanggal 2 Juni 2008sebesarRp.121.687.500.Dengan adanya temuan temuan hasil audit dan beberapa temuan lainadanya penarikan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan danperuntukannya

yang tidak memenuhi salahsatu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suratkeberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SuratKeputusan Keberatan;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat pemeriksaan telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) huruf c PMKNo. 17/PMK.03/2013, dengan melihat faktafakta:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftar temuan

beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013) diatur antara lain:Pasal 41(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHPyang dilampiri dengan daftar temuan

hasil Pemeriksaan.(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melaluifaksimili.(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolakmenandatangani surat penolakan menerima

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 karena Penggugat tidak melunasipajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalampembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;bahwa sesuai dengan Bukti Pendukung dan keterangan para pihak dalampersidangan, diketahui bahwa:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftar temuan

Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013);bahwa sesuai dengan dokumen pendukung, keterangan para pihak dan faktafaktadalam persidangan, karena penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dandaftar temuan

PEGADAIAN Lima Puluh yangmelakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disitadari atas nama APANDI NASUTION Alias PANDI berupa 1 (Satu) paketkecil Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik transparan denganHasil Temuan berat brutto : 0,18 gram, berat netto : 0,06 gram dan 1(satu) buah kaca pirek dengan Hasil Temuan berat brutto : 0,88 gram;Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika Nomor LAB.: 6671/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yangdibuat dan ditandatangani

PEGADAIAN Lima Puluh yangmelakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disitadari atas nama APANDI NASUTION Alias PANDI berupa 1 (Satu) paketkecil Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik transparan denganHasil Temuan berat brutto : 0,18 gram, berat netto : 0,06 gram dan 1 (Satu)buah kaca pirek dengan Hasil Temuan berat brutto : 0,88 gram;Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika Nomor LAB.: 6671/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuatdan ditandatangani

PEGADAIAN Lima Puluh yangmelakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disitadari atas nama APANDI NASUTION Alias PANDI berupa 1 (Satu) paketkecil Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik transparan denganHasil Temuan berat brutto : 0,18 gram, berat netto : 0,06 gram dan 1(satu) buah kaca pirek dengan Hasil Temuan berat brutto : 0,88 gram;Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika Nomor LAB.: 6671/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yangHalaman 9 dari 19

studybanding disana);11 Mei 2015 Setelah saya sampai di Hotel Sutan Raja Palu, ternyatapada hari itu juga datang tim audit dari DL Sitorus ke Hotel Sapadia, tanpahalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdgkonfirmasi dan pemberitahuan ke saya selaku pimpinan di Hotel Sapadia,beberapa hari kemudian saya mendapat laporanlaporan dari staf saya diHotel tentang hasil audit yang tidak jelas, kemudian tanggal 24 Mei 2015 dariPalu saya pulang ke Cirebon, untuk mengkonfirmasi hasil temuan

tim audit,namun sesampainya saya di Hotel Sapadia saya sudah tidak bertemu dengantim audit dan hasilnya pun saya tidak pernah diberitahu apa kesalahannya,padahal saya datang untuk mempertanggungjawabkan apabila ada kesalahandari temuan tim audit;e 20 Mei 2015 saya mendapat surat PHK, terhitung tanggal 01 Juni2015 saya sudah diberhentikan dengan tidak hormat, saya tidak mengerti apakesalahan saya;e 04 Juni 2015 Saya membuat surat permohonan uang pesangon danlainlain kepada DL Sitorus selaku pemilik

usaha Hotel;e 23 Juni 2015 Saya mengirimkan Undangan Bipartit melalui kuasahukum;e 29 Juni 2015 Saya mendapat undangan dari Hotel Sapadia untukmenerima pesangon, namun saya tolak karena pesangon akan dipotongdengan kesalahankesalahan temuan tim audit yang saya tidak mengerti.Halhal yang sudah saya lakukan sehubungan dengan pemutusan hubungankerja adalah sebagai berikut :e 04 Juni 2015 Saya telah mengirimkan surat secara pribadi kepadaDL Sitorus dengan tembusan Kepala Disnakertrans Kota Cirebon,dengan

Rincian Masa Kerja Jumlah Gaji Total1 Pesangon 8 tahun/ 9x2 7.800.000 140.400.000lebih2 Penghargaan 21tahun/ /8 7.800.000 62.400.000lebih3 Penggantian hak 15% 202.800.000 30.420.0004 THR 125% 7.800.000 9.750.000Total 242.979.000 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang tercantumdalam anjuran dari Tenaga Kerja Cirebon yang menyatakan bahwa Penggugattelah melakukan pelanggaran berdasarkan temuan audit internal yaitumenggunakan jabatan dan atau pengaruhnya untuk kepentingan pribadi ataupihak

perundangundangan; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dilengkapidengan Surat Keputusan (SK) hanya berupa draf; Adanya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidakmelaksanakan Pemungutan Suara; Tidak adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak adanya gambar pasion, tidakada C6, C7 di lokasi TPS; Beberapa lokasi TPS tidak sesuai lay out; Terjadinya pengusiran dan intimidasi yang melarang Pengawas TPS, saksiPaslon 2 dan 3; Adanya kotak suara yang dibawa lari;bahwa berdasarkan atas laporan atau temuan

dari Panwas Distrik selanjutnyasaksi YULIPER YORDAN PENNA YIKWA,S.Th, selaku Ketua PanwasKabupaten Tolikara melakukan Kajian Temuan yang dituangkan dalam suratKajian Temuan Nomor : 02/TM/PWSLKABTLK/II/2017 tanggal 17 Februari2017.Setelah melakukan kajian temuan kemudian saksi YULIPER YORDAN PENNAYIKWA,S.Th, saksi ABIN KOGOYA,SE, dan saksi MELIANUS MABOYA,SEselaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tolikara membuat SuratRekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan SuaraUlang (PSU)

dibawah sumpah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenTolikara kepada saudara YUSTINUS PADANG,S.E tanggal 16 Februari 2017;3 (tiga) lembar foto copy rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suaradan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 oleh Panitai PengawasPemilihan Umum Kabupaten Tolikara, tanggal 17 Februari 2017;26 (dua puluh enam) lembar foto copy Kajian Temuan Nomor : 02/TM/PWSLKAB.TLK/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;Halaman 9Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAPf. 1 (satu) bundel

Distrik Gundagi,Distrik Kanggime, Distrik Telenggeme, Distrik Umagi, Distrik Lianogoma,Distrik Nunggawi, Distrik Kembu, Distrik Bogonuk;0. 2 (dua) lembar foto copy Risalah sidang Mahkamah Agung Konstitusi terkaitdengan keterangan saksi atas nama IDA BUDIATI (KPU Pusat);p. 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran : Peraturan Badan pengawas PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemiluyang terdiri dari format laporan Hasil Pengawasan Pemilu, format penerimaanlaporan, formulir temuan

Wilayah DJP Wajib Pajak Besarmeneruskan temuan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak(KPP) tempat dimana Penggugat terdaftar yaitu KPP Wajib PajakBesar Satu (Tergugat) melalui Surat Kepala Kantor Wilayah DJPWajib Pajak Besar Nomor S778/WPJ.19/2011 tanggal 19 April2011, hal: Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan; e Selanjutnya terhadap Risalah Temuan Pemeriksaan BuktiPermulaan dimaksud, KPP Wajib Pajak Besar Satu (Tergugat)melakukan Penelitian yang hasilnya dituangkan dalam UraianPenelitian

Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan NomorUP07/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 4 Juli 2011 atas nama WajibPajak PT.

selama pemeriksaan, dan hasilbahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujuidituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani olehPemeriksa Pajak dan Wajib Pajak; 2.

Penerbitan obyek gugatan mendasarkan pada Risalah Temuan Pemeriksaan BuktiPermulaan yang ditindak lanjuti dengan Penelitian, yakni diawali dengan SuratPerintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN002/WPJ.19/BD.03/2007tanggal 12 Juli 2007 dan diakhiri dengan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yangdituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP002/WPJ.19/2010 tanggal 18 April 2011 hal: Risalah Temuan Pemeriksaan BuktiPermulaan dengan dasar hukum nya Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan

; Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Risalah Temuan Pemeriksaan BuktiPermulaan yang mendasari terbitnya obyek sengketa, diawali dengan Surat PerintahPemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN002/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli2007 dan diakhiri dengan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalamLaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP002/WPJ.19/2010 tanggal 18 April2011 dan menjadi bahan terbitnya Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomorpenelitian UP07/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal

., sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.114.056,00 (enamjuta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ;Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS)tanggal 31 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada BankSulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

., sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.457.098,00(sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilanpuluh delapan rupiah) ;Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS)tanggal 27 Agustus 2013 dari FARHAM RAHMAN, padaBank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

AJLAN, S.Si., sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 4.400.000,00 (enamjuta empat ratus ribu rupiah) ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;10.Membebankan biaya perkara kepada mereka Terdakwa I. ABDUL GAFURLIKU dan Terdakwa Il.

AJLAN,S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan DanHal. 48 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS)tanggal 11 April 2013 dari ABD. GAFUR LIKU pada BankSulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

ABDUL GAFUR LIKU, sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.114.056,00 (enamjuta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ;. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal31 Mei 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank SulawesiTengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi TengahCq.

WIRIA INDO NIAGA,yang beralamat di Jalan Raya Suci No. 25 Desa Suci, Kecamatan Mundu,Kabupaten Cirebon karena adanya informasi masyarakat dan setelahdilakukan pemeriksaan didapati temuan PT. WIRIA INDO NIAGA tidakmelakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 1 (satu) unit instalasilistrik yang dipakai oleh perusahaan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangansaksi; 2. Saksi II CHRISTINA ASTRI NUGRAHANI, Umur 34 tahun Alamat JI.

WIRIA INDO NIAGA, yang beralamat di Jalan Raya Suci No.25 Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon karena adanyainformasi masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati temuan PT.WIRIA INDO NIAGA tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 1(satu) unit instalasi listrik yang dipakai oleh perusahaan;Bahwa benar PT WIRIA INDO NIAGA tidak melakukan pemeriksaan danpengujian terhadap 1 (satu) unit instalasi listrik yang dipakai oleh perusahaan karena kekurang pahaman dan ketidak tahuanOleh

WIRIAINDO NIAGA, yang beralamat di Jalan Raya Suci No. 25 Desa Suci, KecamatanMundu, Kabupaten Cirebon karena adanya informasi masyarakat dan setelahdilakukan pemeriksaan didapati temuan PT.

Medan Maimun Kota Medan yangpada saat saksi SAKBAN NAZRI ditangkap ditemukan 9 (Sembilan) butir pilEkstasi warna merah merk Pinguin, berdasarkan temuan barang bukti tersebutpetugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mengintrogasi saksiSAKBAN NAZRI sehingga saksi SAKBAN NAZRI mengaku bahwa barang buktiyang ditemukan tersebut adalah bener milik saksi SAKBAN NAZRI yang baru sajadi dibeli dari terdakwa SOFYAN FAUZAN dengan harga Rp. 170.000, (seratustujuh puluh ribu rupiah) perbutir, atas pengakuan

ketanah namun dilihat oleh petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan sehingga petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadapterdakwa dan menyita 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnyaterdakwa 5 (lima) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguin kemudian petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengeledahanterhadap terdakwa yang pada saat itu diketemukan 1 (Satu) unit handphone modellipat merk Samsung , berdasarkan temuan

bukti tersebut petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mengintrogasi terdakwa sehinggaterdakwa mengaku bahwa 5 (lima) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguinyang ditemukan tersebut adalah bener milik terdakwa yang sebelumnya terdakwaterima dari seorang bernama KRISTIN (belum tertangkap / DPO) di Jalan STMKota Medan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguinkemudian pil Ekstasi tersebut dijual kepada saksi SAKBAN NAZRI sebanyak 9(sembilan) butir, berdasarkan temuan

Narkoba Polrestabes Medan sehingga petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadapHalaman 5Putusan Nomor 3409/Pid.Sus/2018/PN Mdnterdakwa dan menyita 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnyaterdakwa 5 (lima) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguin kemudian petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengeledahanterhadap terdakwa yang pada saat itu diketemukan 1 (Satu) unit handphone modellipat merk Samsung , berdasarkan temuan

LK. 05/Polhut/DK/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018

tentang kesalahan pengetikan jumlah volume olahan kayu merbau dari 120,8545 m3 menjadi 270,8545 m3 di Risalah Lelang No. 6/80/2019 Tanggal No.6/80/2019 Tanggal 23 Januari 2019

Provinsi Maluku Tanggal 28 Desember 2018

HAMDANI, saksi EKO MARWAN, saksi HADI SISMANTO duduk bermainkartu domino, berdasarkan temuan barang bukti tersebut kKemudian petugasKepolisian Polsekta Medan Kota menangai terdakwa I. MUHAMMADSAFITRA, terdakwa II.

HAMDANI, saksi EKO MARWAN, saksi HADI SISMANTO duduk bermainkartu domino, berdasarkan temuan barang bukti tersebut kemudian petugasKepolisian Polsekta Medan Kota menangai terdakwa I. MUHAMMADSAFITRA, terdakwa II.

HAMDANI, saksi EKO MARWAN, saksi HADI SISMANTO duduk bermainkartu domino, berdasarkan temuan barang bukti tersebut kKemudian petugasKepolisian Polsekta Medan Kota menangai terdakwa . MUHAMMADSAFITRA, terdakwa II.

EKO MARWAN (berkas terpisah), saksi HADI SISMANTO(berkas terpisah) ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil transparanberisi Narkotika jensi shabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluhempat) gram, 5 (lima) amplop ganja kering dengan berat bersih 5,2 (limakoma dua) gram dan 2 (dua) bong alat hisap Narkotika jenis shabu yangjarak 1 (Satu) meter dari Terdakwa MUHAMMAD SAFITRA, TerdakwaHAMDANI, saksi EKO MARWAN, saksi HADI SISMANTO yang sedangduduk bermain kartu domino; Bahwa berdasarkan temuan

;Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan dengan temuantersebut,seharusnya Penggugat langsung mengajukan gugatan pada saat dimintaPemerintah Kota Pasuruan untuk menyelesaikan indikasi kelebihanpembayaran, dan tidak mengembalikan nilai temuan indikasi kelebihan pembayaran.;halaman 45 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.Bahwa selain itu. sifat sukarela Penggugat dalam menyelesaikanrekomendasi temuan tersebut dapat dibuktikan dari jaminan SKTJM yangdibuat Drs.

Mochamad Amien, M.M. atas temuan a quo. Dalam SKTJMtersebut, secara jelas disebutkan bahwa terdapat jaminan berupa sebanyak3 (tiga) sertipikat HGB yang seluruhnya atas nama PT Pranata BumiPermai, yang dalam hal ini Penggugat sebagai Direktur Utama.

;Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.O1/III/2014, tanggal 25 Maret 2014,perihal : Permohonan Fatwa Hukum Terkait Penilaian /Pengujian terhadap Temuan/Rekomendasi Hasil PemeriksaanBPK.

;Fotocopy sesuai asli, Foto Kondisi Tanah Objek Temuan Pemeriksaan Pengadaan Tanah dalam Buku IIl LHP LKPD Kota Pasuruan TA 2017.

;Bahwa, saksi mengumpulkan Dokumen perencanaan, penerbitan SKPanitia,penetapan lokasi, pencabutan sk KJPP Asnawi dan Penilaian KJPPAsmawi ternyata terdapat indicator yang digunakan tidak sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan.

mendalilkan, bahwa tentang materi sengketa pada saat pemeriksaan sampaidengan keputusan keberatan sesuai yang tertuang pada produk hukum Surat Keputusan Nomor:KEP1746/WPJ.07/2012 tanggal 24 September 2012 terdapat perubahan koreksi yang menjadi sengketabaru atau keputusan keberatan mengandung sengketa pajak yang baru yang mengandung perbedaanargumentasi yuridis;bahwa menurut Pemohon Banding, dalam pemeriksaan Terbanding telah melakukan pengujian kewajaranmark up sesuai yang tertuang dalam daftar temuan

sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,kemudian sebelum penerbitan Surat Ketetapan Pajak terdapat pembahasan atas temuan tersebut yangkemudian tertuang dalam Risalah Pembahasan dengan kesimpulan bahwa Terbanding menyetujui sesuaikutipan dalam Surat Risalah Pembahasan tanggal 30 Agustus 2010, Perhitungan Mark Up untukWeatherford Canada Partnership (PES Ltd.) dan Smart Stabilizer persentasenya lebih tinggi karenaperbedaan jenis equipment dan tingkat resiko yang ditanggung sehingga tanggapan

Atasdasar koreksi pembuktian tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan, dengan demikianseharusnya Terbanding menguji temuan dan alasan koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan dengandidasarkan pada permohonan keberatan Pemohon Banding.

Namun dalam hal ini, Terbanding justrumerubah koreksi dan menimbulkan koreksi yang menjadi sengketa baru yaitu dengan menguji kembalidengan datadata pembanding dan cara baru yang tidak pernah ada pada saat pemeriksaan;bahwa dengan alasan koreksi baru tersebut Pemohon Banding diperlakukan tidak adil karena PemohonBanding telah kehilangan haknya untuk menyanggah temuan/koreksi proses Pemeriksaan dan proseskeberatan yang telah diatur dalam UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,kemudian