Ditemukan 3405 data
89 — 39
bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut UndangUndang, sehinggaakibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteridan anakanaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkanMenimbangMenimbang2Ddimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yang diperjanjikanantara para pihak dan bersifat mengikat dengan sangsi
85 — 34
Somasi adalah teguran keras secara tertulisdari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atauditerapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Tergugat Il telan memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebutberkaitan dengan posita gugatan Penggugat angka 1
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR
151 — 113
Bahwa sebelum Saksi masuk sekolah di SMKN 1 Luwu Timur, Saksi pernahmendengar isuisu mengenai Terdakwa yang suka memegang kemaluan muridmuridnya dari kakak kelas Saksi yang telah tamat dari SMKN 1 Luwu Timur; Bahwa atas kejadian pelecahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksikemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi lalu reaksitemanteman Saksi mengajak untuk memukul Terdakwa; Bahwa Terdakwa sering menghukum Saksi karena sering kedapatan membolos,dan biasanya Saksi diberi sangsi
sebagai anak didik dariterdakwa dimana terdakwa sebagai kepala sekolah, sehingga secara psikologisadanya ketakutan dari para anak korban jika tidak mau menuruti Kemauan terdakwa; Bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim menilai terdakwa telah memanfaatkankeadaan/menyalahgunakan keadaan yang ada pada para anak korban, karenaberdasarkan fakta hukum, mayoritas anak korban ada bermasalah denganpendidikanya sehinga jika tidak menuruti kehendak terdakwa maka ada ketakutanpada diri anak korban akan mendapatkan sangsi
241 — 148
Menyatakan AKAD MURABAHAH yang digunakan oleh TERGUGAT(Idinyatakan Tidak sesuai aturan dalam FATWA DEWAN SYARIAHNASIONAL NO: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH atauBATAL DEMI HUKUM.Be Memerintahkan Kepada TERGUGAT.II untuk memeriksa kembalimengenai perbuatan TERGUGAT.I dalam mencari CALON ANGGOTAbukan berdasarkan Permohonan PINJAMAN dan memberi sangsi kepadaTERGUGAT I sesuai Jenis Pelanggaranya.6.
,M.H. maka atas kenyataan tersebut APHTtersebut dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM selain ituNOOTARIS dapat dikenakan sangsi Pidana.Atas Kenyataan yang terjadi maka menurut hemat Kami selakuPENGGUGAT perlu kami smpaikan kepada TERGUGAT.Iuntuk berpikir ulang dan dipertimbangkan baik buruknyaperkara aquo bila dilanjut terlepas dari siapa yang menang dansiapa yang salah maka kami selaku Pengawas barang dan jasaberhak melanjutkan tindakan tersebut melalui jalur hukumsesuai pasal 45 ayat (3) Penyelesaian
126 — 16
ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) Pasal 55Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Anak maupun PenasihatHukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakanLaporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya diakhir laporannya menyarankan agar klien diberi sangsi
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
237 — 148
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b). Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;21.
179 — 89
Danatas pertanyaan majlis hakim bahwa pemohon pekerjaan wiraswasta sebagaibengkel dengan penghasilan ratarata Rp. 20.000.000, (dua puluh juta ) setiapbulannya;Bahwa oleh karena termohon seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) ,telah membuat surat pernyataan pada tanggal 24 Nopember 2021, bahwasebagai pihak termohon siap menerima sangsi dari atasannya, sehubunganadanya surat permohonan cerai dari pemohon ( suaminya).
162 — 43
berbahaya, yang dalamkonsentrasi kecilpun dapat bersifat racun, pemakaian merkuri (Hg) dapatmenimbulkan berbagai hal mulai dari pperubahan warna kulit yangakhirnya dapat menyebabkan bintikbintik hitam pada kulit, alergi, iritasikulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dangangguan perkembangan janin, bahkan paparan jangka pendek dalamdosis tinggi dapat menyebabkan muntahmuntah, diare, dan kerusakanginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) padamanusia ;Bahwa ada sangsi
138 — 59
pengumpulan fee tidak diperbolehkan dan hal tersebuttercantum dalam aturan internal PT Bank Syariah Mandiri;Bahwa kantor pusat tidak akan mengetahui proses pembukaanrekening karena dijalankan oleh cabang, sedangkan untuk namanasabah tersebut, pasti tercatat dalam system, namun tidak mungkinkantor pusat meneliti satu persatu nama nasabah dari ribuan nasabah;Bahwa terkait dengan pelanggaran seperti halnya yang dilakukanTerdakwa, apabila pelanggaran oleh pegawai, maka secara internalakan diberikan sangsi
55 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
, M.Kes memberikan sanksi dendaapabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyediadikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahunanggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturanpresiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untukpekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukanmembayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasaberita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
, M.Kes memberikan sanksi dendaapabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyediadikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahunanggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturanpresiden Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untukpekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukanmembayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasaberita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
53 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam prakteknya pengelola sertifikat pada KantorPertanahan Kabupaten/Kota menyerahkan blanko sertifikat dimaksudkepada petugas berdasarkan permintaan dengan dilampirkan berkaspermohonan sertifikat oleh masyarakat yang siap untuk dicetak, dankemudian dalam serah terimanya dicatat dalam buku registermengenai nomor berkas permohonan sertifikat, nama namapemohon, jenis pekerjaan, jumlah blanko, nomor seri blanko, nomorseri blanko sertifikat serta nama dan tandatangan petugas yangmenerima blanko;e Sangsi
77 — 43
Oleh karena ita dalil paraPenggugat butin 16 haruslah ditolak.16.Bahwa uang ganti rugi yang diterima Tergugat dan para Penggugat adalahbentuk sangsi yang diberikan kepada LA NANJ TOMBI (Penggugat IV) ataspengrusakan 90 (Sembilan puluh) pohon Jambu Mente milik Tergugat diatastanah sengketa milik Tergugat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, jika tidakdibayar Tergugat tidak akan mencabut Laporannya di Polres Wakatobi.
YUNAIDA KISWANDARI MUSLIKAH, SH
Terdakwa:
SUTRIYADI Alias ADI Bin SUJIMAN SUJITO
76 — 19
Serengan, Kota Surakarta sejak tahun 1992 sampai dengansekarang sebagai HRD atau Personalia, adapun tugas dantanggung jawab saksi sebagai HRD atau Personalia adalahmenerima karyawan baru, membuat rincian gaji, memberikanpengarahan kepada karyawan dan memberikan sangsi kepadakaryawan yang bermasalah dan jika karyawan tidak melakukanperbaikan kemudian mengeluarkan karyawan ; Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebutyang saksi ketahui adalah setelah jatuh tempo pembayaranternyata pihak
151 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mendapatkan sangsi sosial selama 3 tahun 6 bulan.16. Bahwa secara moral orang yang paling bertanggung jawab karena jabatannya(sebagai Komandan Satuan adalah Pemohon Kasasi) telah mengganti rugiterhadap senjata yang hilang tersebut sebesar Rp1.170.000,00 sesuaibesaran harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Paldam VI/MlwNomor Skep/35/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (bukti penyetoran uang tunaiterlampir).
115 — 65
Bahwa bahkan dari segi Hukum Pidana, tindakan Penggugat menjualmobil Toyota Rush dan motor Shogun sudah merupakan Tindak PidanaPenggelapan yang ada sangsi pidananya.
169 — 41
Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atauwanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi,yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendakipembayaran seketika, atau dalam jangka waktu yang pendek, somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepadadebitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai;Menimbang
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1956 K/Pid.Sus/2015Hal inilah yang seharusnya dijadikan dasar penjatuhan sangsi pidanapenjara dan denda terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa ANDI JOKOPRASETYO harus dinyatakan "Terbukti Secarah Sah dan MeyakinkanMelakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dakwaan Primeir Penuntut Umum"Dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sesuai yang dituntut oleh PenuntutUmum atau serendahrendahnya 1/3 (sepertiga) dari tuntutan Penuntut Umum,agar dapat memberikan efek jera bukan saja kepada Terdakwa tetapi
35 — 7
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMII/ 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMI// 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMIII/ 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
199 — 145
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;21. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;22.
83 — 52
menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telahterbukti bersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdapat sangsi