Ditemukan 306 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-08-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 3943/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
253
  • susunan masyarakat(vide Pasal 30 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu, Suamiisteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide Pasal 33 UndangundangNomor 1 Tahun 1974);Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugatsebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya danpenjelasannya serta repliknya dan jawaban Tergugat serta dupliknya,merupakan cermin rumah tangga yang tidak dilandasi oleh penghayatan
Putus : 28-04-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 56/PID.Sus/2014/PN.Tsm
Tanggal 28 April 2014 — H. NANA SUJANA Alias NANA Bin OJON (alm)
40024
  • hukum untukmemelihara keseimbangan dalam hukum progresif untuk tujuan hukum mencukupikeadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas secaraproporsional atas perkara aquo.Menimbang bahwa dalam kerangka hukum atas kasus posisi atas adanyakelalaian atau tidak mendaftar ulang IUP, pihak Dinas terkait yang tidak jelas alurdalam prosedur pengurusan IUP operasi produksi, dari BPPT, Bina Marga,Dispenda, hingga dinas Bapeda (membawa kekaburan pemohon IUP) atau sebagaifakta melemahnya penghayatan
Register : 08-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 66/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
123177
  • Fauzi Idris ME .NIP :196105111991031003, selaku Kepala Kantor; BALAI BESAR WILAYAHSUNGAI BRANTAS Jalan Menganti Nomor : 312 Wiyung SurabayaBALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS Jalan MengantiNomor : 312 Wiyung Surabaya , telah melampoi BATASANNYA .TERGUGAT sebenarnya dia tidak mengerti dan memahami HukumAgraria , serta UUD 1945 dan Penghayatan Panca Sila.
Register : 02-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 35-K/PM.III-18/AD/VI/2021
Tanggal 24 Juni 2021 — Oditur:
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
PRATU BAMBANG BAHAR
6626
  • Kurangnya penghayatan Terdakwa pada nilainilaiyang terkandung dalam Sapta Marga, SumpahPrajurit dan Delapan Wajib TNI.Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukantindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan Matisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal351 ayat (3) KUHP. Oleh karena itu Oditur Militermenuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
Putus : 13-08-2012 — Upload : 09-11-2012
Putusan PN LAMONGAN Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.LMG
Tanggal 13 Agustus 2012 —
233
  • Menunjang program pemerintah dalam rangka penghayatan mutu danpembaharuan sitem pendidikan nasional. ; Maka makin jelaslah gugatan Penggugat sangat bertentangan dengankewajiban hukum Penggugat sebagai anggota PGRI, pengurusYayasan / Perkumpulan ; Bahwa lebih tegas lagi kewajiban hukum Penggugat diatur dalam UU RINo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III,pasal 4, ayat 6; disebutkan : Pendidikan diselenggarakan denganmemberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran sertadalam
Putus : 26-11-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pid/2010
Tanggal 26 Nopember 2010 — Mamat Rahmat alias Kubil bin Darno VS JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelancaran para Terdakwa beraksi memperagakanrekonstruksi tersebut merupakan penghayatan dari bawah sadarpengalaman pribadi mereka sendiri. Bagaimanapun berbakatnya paraTerdakwa sebagai pemain drama, tidak mungkin berhasil denganlancar dan spontan beraksi memperagakan suatu kejadian sepertidalam rekonstruksi tersebut, jika bukan mereka sendiri pelakunya ;c.
Register : 14-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2018 — Pemohon:
1.ZURIAH
2.TIMIN SANJAYA
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDASU
338
  • ::cc:ecceeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeaeeeaaeenseeeeeeseeneeeeees P9;Halaman 34 dari 43 Putusan No. 88/Pid.Pra/2018/PNMdn10.Fotocopy sesuai asli Piagam Nomor : 21.792/OM/KM/1990 tanggal 14Nopember 1990 yang didiberikan kepada Zuriah dalam aktifitasnyamengikuti penataran P4, Piagam diberikan oleh Kepala Badan PembinaanPendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan PengamalanPancasila Kotamadya Daerah Tingkat II Medan yang ditandatangani olehSyamsi Harahap selaku atas nama Walikotamadya Kepala Daerah TingkatI
Register : 16-05-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trt
Tanggal 31 Mei 2017 — Dony Manalu Als Doni
9717
  • 5/Pid.SusAnak/2017/PN TrtMenimbang, bahwa setelah menelaah dan meneliti kesimpulan dan jugarekomendasi BAPAS diatas dan juga setelah menelaah uraian fakta diatasbahwa yang pada pokoknya perbuatan anak Dony Manalu benar dilakukannyahal didasarkan atas faktafakta diatas dipersidangan sebagaimana dalamdakawaan Penuntut Umum anak dan hal tersebut dibenarkan oleh Anak DonyManalu, tetapi jika menganalisa pada kesimpulan BAPAS diatas pada poinketiga yaitu pola pikir Anak Dony Manalu masih labil serta penghayatan
Putus : 21-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1233 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 September 2013 — TIMOTIUS PAKIDING DAN KAWAN-KAWAN
8052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rendahnyakepedulian terhadap kehidupan masyarakat, lemah penghayatan danpengamalan agama;e Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No.22 tahun 1999 tentangPemerintah daerah, khususnya tentang hal yang mengatur tentang KeuanganDaerah diatur dalam Bab VIII. Bahwa dalam pasal 78 ayat (1) menyatakansebagai berikut : Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRDdibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sehingga Pos Anggaran DPRD Kab.
Register : 03-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor PUT/12-K/PM III-16/AD/ I /2017
Tanggal 28 Februari 2017 —
10642
  • Hal tersebut menandakankurangnya penghayatan Terdakwa terhadap nilainilai agamayang diyakininya sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikanhawa nafsu dan dengan mudahnya Terdakwa melakukanperbuatanperbuatan yang sangat dilarang oleh agama yaitubersetubuh dengan Saksi1 ditempattempat yang menurutpenilaian orang adalah tidak pantas dan tidak layak dilakukanoleh siapapun sebelum resmi terikat tali pernikahan.Hal semacam itu. menunjukkan pada diri Terdakwa kurangmenghayati nilainiali agama, tidak ada
Putus : 13-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PN KLATEN Nomor 03/PID.B/2012/PN.KLT
Tanggal 13 Maret 2012 — Andreas Guntur Wisnu Sarsono
18637
  • keterangannya;11 Muhammad Syamsoe Harun, tidak hadir di persidangan, keterangan dalamdalam BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan yang padapokoknya adalah sebagai berikut;e Bahwa saksi adalah sesepuh Amanat Keagungan Illahi untuk wilayah JakartaTimur;e Bahwa terdakwa menjadi murid saksi sejak tahun 1996 sampai dengan tahun1997 ketika dia minta dibantu penyembuhan penyakit maag akut yangdideritanya, dan setelah sembuh dia berguru kepada saksi;e Bahwa sistem pembelajaran AKI berupa penghayatan
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 April 2014 — YOHANIS TATO KAMBA, BA, Dkk
7449 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rendahnya kepedulian terhadapkehidupan masyarakat, Lemah penghayatan dan pengamalan agama.Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, khususnya tentang hal yang mengatur tentangKeuangan Daerah diatur dalam BAB VIII.
Putus : 13-01-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1415 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — ADOLF CHRISTIAN PAKKE, SE, Dkk
5845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rendahnya kepedulian terhadapkehidupan masyarakat Lemah penghayatan dan pengamalan agama. Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang no. 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah, khususnya tentang hal yang mengaturtentang Keuangan Daerah diatur dalam BAB VIII.
Register : 24-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
1.HAMRAN
2.JAMANSYAH
3.SYAHRANI
4.DARWIN
5.M. JEMANI. A
6.SAFI'I
7.SARKAWI
8.RAMAM
9.BUSTAMI
10.YUSUF
11.PANDI Als OPON
12.ARDIN
13.KAMARUDDIN
14.AMIR
15.FADLI
16.KILEK
17.JARKASI Als ACO
18.MASRAN
19.IZHAR
20.JAMHAR
21.ALI HUSNI
22.MASPAH
23.IZAH
24.RODI
Tergugat:
PT. PUTRA BONGAN JAYA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT
99204
  • Untuk bisamemahami hal itu dibutuhkan pendalaman dan penghayatan yangtajam dan mendalam tentang arti hidup dan kehidupan itu sendiri.Harapannya hal itu didadapatkan oleh Para Penggugat dari MajelisHakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo;Bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskanhukum tidak boleh dibiarkan seseorang atau sekelompok orang dan/atau badan hukum yang dapat melakukan tindakan sewenangwenang atas hak hukum orang lain dalam konteks ini terhadappondok
Putus : 02-09-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 27/PDT.G/2015/PN TNG
Tanggal 2 September 2015 — LAILI ANITA, S.Pd Lawan PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI, YPLP PGRI BANTEN, YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, SMP PGRI 35 SERPONG dan DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
8817
  • AD/ART YPLP/PPLP PGRI pasal 4 yang berbunyi; YPLP/PPLP PGRIberazaskan Pancasila dan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945.Sedangkan pasal 5 nomor 3 yang berbunyi YPLP/PPLP PGRI bertujuan: Membina dan atau menyelenggarakan Lembaga pendidikan milikPersatuan Guru Republik Indonesia, sebagai wadah kegiatanpendidikan yang mengemban dan indentitas persatuan Guru RepublikIndonesia dalam usaha pendalaman penghayatan, pengamalan danpelestarian jiwa, semangat dan nilainilai 1945. kepada generasipenerus
Register : 10-06-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 466/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AKBAR, SH
2.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
Terdakwa:
EDI JUNAEDI ALS EDI
304
  • (selaku kuasa dari Edi Junaedi), diberi tanda bukti T-17a;
  • Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Kepolisian dengan Nomor LP / 1020 / II / YAN.2.5 / 2020 / SPKT PMJ atas Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Isam Abdul Azis yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, diberi tanda bukti T-17b;
  • Fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Tanggal 5 Desember 1994, diberi tanda bukti T-18;
  • Terlampir dalam berkas

Putus : 30-06-2014 — Upload : 27-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pid/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — JONI MOOY Als. JONI
3416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KelancaranTerdakwa beraksi memperagakan rekonstruksi tersebutmerupakan penghayatan dari bawah sadar pengalaman pribadiTerdakwa sendiri.
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2003/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6049
  • Undangundang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu, suamiisteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide Pasal 33 UndangundangNomor 1 Tahun 1974);Hal 58 dari 76 Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2019/PA.SbyMenimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohonsebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan danrepliknya serta jawaban Termohon dan dupliknya, merupakan cermin rumahtangga yang tidak dilandasi oleh penghayatan
Register : 03-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 06-12-2018
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 12-K/PM III-16/AD/ I /2017
Tanggal 28 Februari 2017 —
17365
  • Hal tersebut menandakankurangnya penghayatan Terdakwa terhadap nilainilai agamayang diyakininya sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikanhawa nafsu dan dengan mudahnya Terdakwa melakukanperbuatanperbuatan yang sangat dilarang oleh agama yaitubersetubuh dengan Saksi1 ditempattempat yang menurutpenilaian orang adalah tidak pantas dan tidak layak dilakukanoleh siapapun sebelum resmi terikat tali pernikahan.Hal semacam itu menunjukkan pada diri Terdakwa kurangmenghayati nilainiali agama, tidak ada
Register : 03-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
ALBERT HANY KALOH
Termohon:
1.Jaksa Agung Republik Indonesia
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
8269
  • pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidanghukum acara pidana adalah masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap parapelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangmasingmasing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastianhukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan UUD1945.Dipertegas dalam Penjelasan Umum KUHAP, pada angka 2 paragrafke 2 dan ke6, menyatakan:....bahwa penghayatan