Objek PPh Pasal 26 tidak 4.188.544.530,00 0,00 4.188.544.530,00disengketakanJumlah 7.630.656.578,00 3.442.112.048,0 4.188.544.530,000Menurut bahwa Terbanding menggunakan tarif 20% atas objek PPh Pasal 26 berupa pembayaranTerbanding royalti sebesar Rp.4.188.544.530 karena Pemohon Banding tidak meunjukkan SuratKeterangan Domisili dari otoritas perpajakan dari negara di tempat perusahaan lawantransaksi berdiri;Menurut bahwa Pemohon Banding memiliki Surat Keterangan Domisili dari otoritas perpajakan

negara tempat penerima penghasilan berdomisilikarena Pemohon Banding dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari masingmasingnegara tempat penerima penghasilan berdomisili;bahwa rincian pembayaran penghasilan ke luar negeri yang dikenakan tarif umum PPh Pasal26 sesuai UU PPh sebesar 20% menurut Terbanding adalah sebagai berikut:e Pembayaran biaya manajemen kepada Fosroc International Ltd, United Kingdom;e Pembayaran jasa teknologi informasi kepada JMH Merlin, United Arab Emirate; e Pembayaran royalti

Pajak Berganda (P3B) aquo;bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak,dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan pengenaan tarif oleh Terbanding sebesar 20%tidak dapat dipertahankan; Tabel total nilai koreksi pajak (dalam rupiah) Macam/Jenis Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Pasal 26 PPh KoreksiObjek Versi Versi Majelis Versi Versi Versi Versi JumlahTerbanding Terbandin Majelis Terbandi Majelis Pajak olehg ng Majelis1 2 3 4 5 6 (2x4) 7 (3x5) 8 (67)Biaya Royalti

Menetapkan barang bukti berupa:- 180 (seratus delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merk 20 SOLID ;- 203 (dua ratus tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merk STILL ;- 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merk S3 ;- 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM merk ROYALTI ;- 42 (empat puluh dua) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM

Mayong di dalamwarung milik terdakwa tersebut dan menemukan sejumlah rokok berbagai merkyang tidak dilekati pita cukai, yaitu :a. 180 (seratus delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh)batang rokok SKM merk 20 SOLID ;b. 203 (dua ratus tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk STILL ;c. 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokokSKM merk S8 ;d. 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokokSKM merk ROYALTI

Royalti SKM 4 slop @ 10 bungkus @ 16 640batang5. CN SKM 142 slop @ 10 bungkus @ 16 22.720batang6. Grend SKM 440 slop @ 10 bungkus @ 20 88.000batang7. Grand SKM 100 slop @ 10 bungkus @ 20 20.000batang8.

pulun delapan ribu empatratus rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulankurungan;Menyatakan Barang Bukti berupa :e 180 (seratus delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh)batang rokok SKM merk 20 SOLID ;e 203 (dua ratus tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk STILL ;e 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk S38 ; 4 (empat) slop @ 10 (Sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokokSKM merk ROYALTI

Menetapkan barang bukti berupa: 180 (seratus delapan puluh) sloop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang rokok SKM merk 20 SOLID ; 203 (dua ratus tiga) sloop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk STILL ; 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batangrokok SKM merk S3 ; 4 (empat) sloop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokokSKM merk ROYALTI ; 42 (empat puluh dua) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas)batang rokok SKM merk CN; 440

tetapi apabila penerima royaltiadalah pemilik hak yang menikmati royalti itu maka pajak yang dikenakantidak akan melebihi 12,5 persen dari jumlah kotor royalti.

Dalam hal demikian, berlaku ketentuan Pasal 7;Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan, apabilapembayar royalti itu adalah Negara itu sendiri, bagian dari ketatanegaraan,pemerintah daerah atau penduduk dari Negara tersebut.

royaltidengan pemilik hak yang menikmati royalti itu atau antara keduanya denganorang atau badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, denganmemperhatikan pemakaian, hak atau keterangan untuk mana royalti itudibayar melebihi jumlah yang seharusnya telah disepakati oleh pembayardengan pemilik hak yang menikmati royal/ti seandainya hubungan istimewatersebut tidak ada, maka ketentuanketentuan dalam Pasal ini hanya berlakubagi jumlah yang disebut kemudian.

Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta;d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;e. Hadiah dan penghargaan;f.

2007;: bahwa koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.7.660.929.721,00diperoleh melalui penelitian oleh KPP Madya Denpasar yang merupakan koreksi atasobjek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biayabiaya yang dibebankan dalam laporankeuangan Tahun 2006 yaitu : Marketing and Promotional Fees, Management Fee toSol Maninvest B.V. 5% of Gross Operating Profit, Management Fee to Markserv B.V.5% of Gross Operating Profit an Licence Fee merupakan pembayaranpembayaranyang dikategorikan sebagai royalti

yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal26;: bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Tergugat adalah bahwa pembayaran jasatersebut didasarkan pada prosentase atas pendapatan hotel dan pendapatan kotoroperasi, sehingga penghitungan prosentase yang dimaksud dapat dimasukkandalam kategori Royalti;bahwa Tergugat juga mengemukakan bahwa Penggugat tidak mengajukankeberatan atau permohonan pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor :00004/204/05/904/07 Tahun Pajak 2005 yang diterbitkan oleh KPP PMA Enam

jika terdapat programprogram khusus promosi yang akan dilakukan;Memberikan advice dalam penyusunan rencana pemasaran tahunan hotel;bahwa menurut Penggugat pembayaran jasa dan service dimaksud di atasberdasarkan prosentase dari pendapatan dan GOP Hotel adalah merupakanmetode umum dan standar untuk industry perhotelan di seluruh dunia, yang tentunyamengacu kepada aktivitas pemberian jasa secara nyata, sehingga transaksi yangterjadi adalah transaksi pemberian dan pembayaran jasa dan bukan transaksi royalti

BV tertanggal 27 September 2006;Perjanjian Jasa Pemasaran dan Promosi International antara Marserv BV danPenggugat tertanggal 01 Januari 1991;Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia Belanda;SE03/PJ/1996;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Tergugatberdasarkan alasan karena pembayaran jasa tersebut didasarkan pada prosentaseatas pendapatan hotel dan pendapatan kotor operasi, sehingga penghitunganprosentase yang dimaksud dapat dimasukkan dalam kategori Royalti

Oleh karena itu PemohonBanding sangat yakin bahwa biaya Royalti yang telah Pemohon Bandingbebankan dapat dikurangkan/dikreditkan pada laporan keuangan PemohonBanding.

pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak keWajid Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekankeseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib PajakWajib Pajakyang mempunyai hubungan istimewa tersebut;Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada :(1) Harga penjualan;(2(3(4) Harga pembelian;) Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost);) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegangsaham (shareholder loan);(5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti

sebesar Rp 1.120.762.019,00 tidakmempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapatdipertahankan;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi positif Biaya Royalti sebesar Rp1.120.762.019,00yang dibayarkan kepada DSG (Uk) Ltd di mana terdapat hubunganistimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU PPh sehinggaberdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU PPh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melakukan

Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kewenangankepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk menentukan kembali besarnya penghasilan ataupengurangan atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubunganistimewa;Bahwa sesuai dengan hasil analisa, pembayaran managementfee yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah tidak wajar dan tidak lazim;Bahwa pembayaran royalti tersebut hanya merupakan suatuupaya untuk mengalihkan laba dari anak ke induk perusahaanatau

Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa uraian penjelasantersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankankoreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas Biaya Royalti sebesar Rp1.120.762.019,00 telah dibuat tanpapertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yangnyatanyata terungkap dalam persidangan serta aturan perpajakanyang berlaku, sehingga karenanya melanggar ketentuan dalam Pasal78 UU Pengadilan Pajak.

Dalam proses pemeriksaan dan keberatan, PemohonBanding bahkan telah menjelaskan bahwa biaya Royalti tersebut seharusnyasudah terutang sejak terdaftarnya nama Boart Longyear beserta logo. Akan tetapiLongyear TM, Inc. baru saja menagihnya di Tahun 2006.

In return for the its globalHeadquarters management services, Boart Longyear receives a payment from itsaffiliates equal to its totakost plus a profit mark up";Bahwa kemudian sehubungan dengan koreksi Terbanding atas biaya Royalti,dalam report tersebut PWC juga menyatakan bahwa nilai pembayaran biayaRoyalti yang dilakukan oleh PT. Boart Longyear sebesar 2% masih dalam kisarannilai wajar. Kewajaran dan keberadaan biaya Royalti ini juga telah diakui olehTerbanding dalam uraian PPh Badan.

Royalti dibayarkan kepada Longyear TM. Inc yangberdomisili di Amerika untuk mengurus trademark license atasnama Boart Longyear sesuai dengan Trademark LicenseAgreement;e.

Biaya royalti sebesar Rp 1.016.878.748,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya royalty karena pembayaranroyalty tersebut tanpa didukung dengan buktibukti pendukung mengenai hakkepemilikan secara legal atas produk tersebut.C.2.

Dengan kontraktersebut, dan fakta bahwa Pemohon Banding memang memproduksi barangberdasarkan lisensi tersebut seharusnya cukup untuk membuktikan adanya lisensiyang Pemohon Banding terima dari para pemberi lisensi sehingga sangat wajar jikaPemohon Banding melakukan pembayaran royalti kepada pihakpihak tersebut;Bahwa pembayaran royalti ini telah sesuai kontrak Pemohon Banding dengan pihakterkait sesuai dengan lisensi produk terkait yang memang jenisnya berbeda, yaknitiga buah kontrak royalti:1.

Biaya royalti 1.016.878.7483.b. Biaya komisi 910.508.659TOTAL 1.927.387.4073.a.

Biaya Royalti sebesar Rp 1.016.878.748Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 465 /B /PK/PJK/2012Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya royalti dengan alasan bahwa biayaroyalti tersebut tidak didukung dengan buktibukti yang berkaitan dengan hakkepemilikan secara legal atas produk tersebut;Kami tidak setuju dan keberatan dengan koreksi pemeriksa karena kamiberpendapat bahwa pembayaran royalti merupakan suatu kewajaran dalamusaha dimana pihak yang memanfaatkan kekayaan intelektual yangdikembangkan

Dengan demikian sangatjelas bahwa pembebanan biaya royalti yang kami lakukan memang nyatanyata berhubungan dengan kegiatan usaha kami untuk mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan kami;Pada proses pemeriksaan, pemeriksa meminta agar pembayaran royaltitersebut didukung dengan bukti kepemilikan paten atas produkproduk yangmanjadi dasar pengenaan royalti. Berdasarkan OECD commentary, definisiroyalty tidak tergantung dari apakah produk/obyek lisensi tersebut telahdipatenkan atau tidak.

Identifikasi didasarkan aspek pasar, produk bajakan dimaksud dalam pokok perkaraini dijual kepada konsumen dengan harga relatif jauh lebih murah ( Rp. 10.000,sampai Rp. 15.000, perkeping ) dibanding harga penjualan produk asli ( Rp. 15.000,sampai Rp. 25.000, perkeping ).e Bahwa benar, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebuttidak ada ijin dari Pihak Pemegang Royalti dan Pencipta lagu atau yangdikuasakan melalui ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman VideoIndonesia), ASIRI (Asosiasi Industri

tersebut seharga Rp. 2.200,(dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 5.000, (lima riburupiah) perkepingnya ;Bahwa saksi tahu ciriciri VCD yang asli yaitu : memiliki kode produksi, ada stikerPPn yang sesuai dengan data pemegang hak cipta (pihak yang memperbanyak produkkarya rekam), tercantum Hologram (logo pemegang hak cipta) yang asli, tedapatidentifikasi nomor, dan tanggal surat tanda lolos sensor (SLS) ;Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

kaset VCD hasilbajakan ;e Bahwa terdakwa menjual VCD tersebut karena harganya murah sehingga mudahdicari orang ;e Bahwaterdakwa menjual VCD bajakan tersebut sudah selama + 5 tahun ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut dari sales yang bernama Verry ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut perkepingnya sebesar Rp.2.200, (dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;e Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

11.30 Wib. bertempat di rumah / toko yang sekaligus tempat tinggal terdakwadi Desa Dander Rt. 24, Rw. 03, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, terdakwatelah ditangkap petugas kepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan,terdakwa ditangkap bersama barang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140( seribu seratus empat puluh ) keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milikterdakwa, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihakpemegang Royalti

jam 11.30 Wib.bertempat dirumah / toko yang sekaligus tempat tinggal pelaku di Desa Dander Rt. 24,Rw. 03 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap petugaskepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan, terdakwa ditangkap bersamabarang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140 ( seribu seratus empat puluh )keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milik terdakwa, terdakwa mengaku menjualkeping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemegang Royalti

Alasan Banding Secara Material;Pembayaran royalti kepada Pemerintah;bahwa Terbanding telah memperhitungkan pembayaran royalti kepadaPemerintah (Government royalty expense, akun nomor 420100) sebagai objekPPh Pasal 23. Menurut Pemohon Banding, pengenaan PPh Pasal 23 atas biayatersebut tidak tepat dikarenakan halhal sebagai berikut:Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2017a.

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 ("UndangUndang PPh");bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPPh secara utuh.

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, royalti yang dibayarkan kePemerintah tidak termasuk dalam kategori definisi royalti yang terutang PPhPasal 23;. Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah merupakan pungutan yangdiatur oleh Undangundang yaitu UndangUndang Nomor 20 tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("UndangUndang PNBP");bahwa Pemerintah memperoleh penerimaan melalui pajak dan penerimaanyang bukan bersumber dan pajak (penerimaan negara bukan pajak).

royalti di bidang pertambangan"bahwa oleh karena itu, pembayaran iuran produksi/ royalti ke pemerintahseharusnya bukan merupakan objek pajak karena merupakan penerimaanPemerintah;.

Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2017dapat menghargai ketentuanketentuan dalam perjanjian tersebut (salinanperjanjian telah diberikan kepada pemeriksa pada proses pemeriksaan);bahwa di dalam PK, telah dijelaskan bahwa Pemohon Banding mempunyaikewajiban untuk membayar royalti sehubungan dengan produksi batubaraABE/KRA kepada Pemerintah;bahwa fakta bahwa pembayaran ini dilakukan oleh Pemohon Banding (atasnama ABE/KRA) tidak seharusnya membuat pembayaran royalti kePemerintah menjadi pembayaran royalti yang

Berikut adalah rincian tagihan akibat penetapan kembali ke pos tarif 87.11CKD yang kami mohon untuk dibatalkan: Bea Masuk Rp 58.984.646.000,00PPN Rp 5.898.506.000,00PPh Pasal 22 Rp 1.167.132.000,00SubTotal Rp 66.050.284.000,00Bahwa penetapan kembali nilai pabean dengan menambahkan royalti pada nilaitransaksi:Bahwa latar belakang:Bahwa Terbanding melakukan penetapan kembali nilai pabean denganmenambahkan royalti pada nilai transaksi yang dilakukan oleh Terbandingmengakibatkan kekurangan pembayaran

Kawasaki Motor Indonesia denganKawasaki Heavy Industries tanggal 26 Juli 1994, mewajibkan PT.Kawasaki Motor Indonesia melakukan pembayaran Royalti danBiaya Lisensi kepada Kawasaki Heavy Industries dalam rangkahak produksi.d Pembayaran Biaya Lisensi dan Royalti sangat berkaitan denganbarang yang diimpor, karena importasi barang mayoritas berasaldari perusahaan dalam (satu) grup, yaitu Kawasaki HeavyIndustries (Japan), Kawasaki Motor Enterprises Co. (Thailand),Kawasaki Motors Sdn. Bhd.

yang dimanufaktur dan dijual di Indonesia,sehingga dengan demikian pembayaran royalti adalah dibayarkankemudian (terutang saat penjualan produk akhir).7 Bahwa berdasarkan Lampiran I KEP81/1999 dan Lampiran I PMK160/2010 bahwa royalti dan biaya lisensi dalam perkara a quo harusHalaman 19 dari 33 halaman.

terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual,antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (didalam barangterdapat proses kerja yang dipatenkan).Sehingga terhadap barang impor yang didalamnya terdapat hak ataskekayaan intelektual, sekalipun pembayaran royalti adalah dibayarkankemudian (terutang saat penjualan produk akhir) maka terhadap barangimpor yang didalamnya melekat hak sebagaimana dimaksud, royalti danbiaya lisensi wajib ditambahkan kedalam harga yang sebenarnya atauseharusnya dibayar

KawasakiMotor Indonesia adalah dalam rangka hak untuk produksi, sehinggaterhadap barang impor yang didalamnya melekat adanya hak ataskekayaan intelektual royalti wajib dihitung sebagai biaya yangditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.13 Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dan tegaskan, bahwapenghitungan nilai royalti dan biaya lisensi terkait penetapan kembalinilai pabean dalam Audit Kepabeanan ini adalah terhadap komponenimpor yang berasal dari Kawasaki Heavy Industries

Putusan Nomor 655/B/PK/PJK/2017License Agreement (ETL Agreement), pembayaran royalti dilakukan atasKnow How, Patents, Application Software dan Trademarks, dan sesuai denganPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Australia,pembayaran royalti tersebut termasuk ke dalam kelompok Article 12 (3a) (theuse of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secretformula or process, trademark or other like property or right) yang tidaktergolong dalam pengenaan tarif

10% sehingga dikenakan tarif 15%;bahwa dalam perhitungan atas royalti, tidak ada pemisahan yang dilakukanPemohon Banding atas Know How, Patents, Aplication Software danTrademarks sehingga menurut pemeriksa seharusnya dikenakan tarif 15%;Dasar Uraian Peneliti Keberatan1.

Berdasarkan Explosives Technology License Agreement antara OricaExplosives Technology Pty Ltd, Orica Australia Pty Ltd dan PemohonBanding dapat diketahui bahwa Pemohon Banding membayar royalti atasKnow How, Patents, aplikasi software dan trademark sebagaimana tercantumpada clausa 9, 3 dan 5 pada agreement,3.

Dalam ETL Agreement tidak terdapat pemisahan pembayaran royalti antaraKnow How, Patents, aplikasi software dan trademark, dimana disebutkanbahwa pembayaran royalti Orica adalah sebesar AUD24 untuk setiap unitproduksi bulk oxidizer,4. Penggunaan istilah petents dan trademark secara jelas tercantum pada P3BIndonesia dan Australia tersebut, sedangkan Know How dan ApplicationSoftware termasuk lingkup secret formula or process.

Dasar Argumentasi Pengajuan BandingKnowHowbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pihakpemeriksa, bahwa jelas royalti yang Pemohon Banding bayarkan sehubungandengan perjanjian ETL Agreement merupakan royalti yang Pemohon Bandingbayarkan sehubungan dengan knowhow technology sehubungan denganproses mixing dalam menghasilkan bahan peledak.

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPUT. 43035/PP/M.XII/15/2013Pajak Penghasilan Badan2002bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Penghasilan Netto sebesarRp2.048.349.877,00 yang terdiri atas : Koreksi Royalti Fly Ash sebesar Rp95.000.000,00, Koreksi Penjualan limbah PLN Rp1.953.349.877,00;bahwa koreksi positif Objek Pajak Penghasilan sebesar Rp2.048.349.877,00 dengan rinciansebagai berikut: Royalty

PLN berupa: Royalti fly ash senilai Rp 95.000.000,00 (penerimaan hibah limbah/buangan PLNSuralaya) Hibah limbah PT. PLN Rp1.953.349.877,00 (penerimaan hibah limbah PT.

apapun, termasuk:d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecualiyang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, danbadan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha keciltermasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak adahubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihakyang bersangkutan;h. royalti

PLN (Persero)sebagai pendiri yang terbukti dengan besarnya otoritas pendiri untuk menentukan anggotadewan pembina, pengawas dan pengurus Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penjualan limbah yangdilakukan oleh Pemohon Banding merupakan Objek Pajak Pajak Penghasilan;bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2000, bahwa royalti termasuk sebagaiobjek pajak penghasilan

sehingga Majelis berkesimpulan koreksi terkait royalti sebesar95.000.000,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Terbanding dapatmembuktikan alasan koreksinya, maka Majelis berketetapan

Data Pendukung Dokumen Legal Perusahaan. 2) (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Jaminan Kesungguhan periode tahun 2008; 3) 1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Iuran Tetap periode tahun 2008; 4) 11 (sebelas) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Royalti periode tahun 2008;5) 2 (dua) buku tabungan Rupiah Bank BPD Kalsel Pelaihari, No.

Sugico Group tahun 2009.14. 1 (satu) bundel bukti Surat Pertanggung Jawaban Piutang tahun 2010 yang dibayar tahun 2011.15. 1 (satu) bundel bukti pembayaran hasil audit BPK dan BPKP untuk pembayaran iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, sumbangan pihak ketiga dan piutang retribusi periode tahun 2009 sampai dengan 2010.16. 1 (satu) bundel bukti setoran PT.

Sumber Daya Energi (3KP) untuk tahun 2010.17. 1 (satu) bundel bukti sumbangan pihak ketiga pelabuhan tahun 2009 sampai dengan 2011.18. 1 (satu) bundel bukti setor royalti, SP.3, SP.3 Pelabuhan untuk tahun 2009 an. PT.

Indoasia Cemerlang.19. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.20. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011. 21. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.22. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.23. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.24. 1 (satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 2010.25. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.26. 1 (satu) bundel bukti

Wahyu Taruna Bakti. 32) Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SP3 Pelabuhan sebesar Rp.39.955.900,- Nomor : 900/274-TBP/Dishub/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 an.CV.Wahyu Taruna Bakti.33) Fotocopy RTGS untuk pembayaran royalty sebesar Rp.111.901.478 an.CV.Wahyu Taruna Bakti.34) Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SP3 Pelabuhan sebesar Rp.37.542.300,-Nomor : 900/146-TBP/Dishub/IV-2009 tanggal 21 April 2009 an.CV.Wahyu Taruna Bakti. 35) Fotocopy RTGS pembayaran Royalti sebesar Rp.105.143.454 an.CV.Wahyu

PT.Indoasia Cemerlang.32. 1 (Satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.33. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011.34. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.35. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.36. 1 (Satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.37. 1 (Satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 2010.38. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.39. 1 (satu) bundel bukti copy deposito

Grup RahmatBersama ; Bahwa uang tersebut dititip>kan kepada saksi untuk pembayaran royalti dansetahu saksi tidak diperbelohkan Pegawai Negeri Sipil menerima uang titipanpembayaran royalti dari perusahaan tambang ; Bahwa sekarang saksi tidak menerima penitipan pembayaran royalti dariperusahaan lagi karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan ; Bahwa saksi pernah membuat SKAB tetapi belum ada Barita Acara Pengawasanlapangan akan tetapi sudah di koordinasikan sebelumnya dengan petugaslapangan dan Berita

Para Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) diseluruh Indonesia :1.11.1.1 PNBP dalam mata uang rupiah untuk pembayaran luranTetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetormenggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melaluiBank/Pos persepsi dengan kode Akun sebagai berikut :a. Pendapatan luran Tetap : 421311 ;b. Pendapatan Royalti : 421312;c.

bukti setor royalti, SP.3, SP.3 Pelabuhan untuk tahun 2009 an.PT .

Indoasia Cemerlang.19. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.20. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011.21. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.22. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.23. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.24. 1 (satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 20 10.25. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.26. 1 (satu) bundel bukti copy deposito

Putusan Nomor. 115 /B/PK/PJK/201 4dan sesuai dengan pengertian konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yangberlaku di Indonesia dan yang berlaku secara umu di negara negara lain,maka menurut Pemohon Banding Bank Lippo cabang Cayman Islandsadalah merupakan BUT dari PT Bank Lippo, Tbk di Cayman Island;Bahwa Pasal 24 ayat (3) huruf b Undangundang Pajak Penghasilan Nomor17 Tahun 2000 mengatur bahwa penghasilan berupa bunga, royalti dansewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negaratempat pihak

yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewatersebut bertempat kedudukan, dengan demikian prinsip negara sumberpenghasilan yang dianut dalam Undangundang Pajak Penghasilan, adalahnegara dimana si pembayar bunga, royalti atau sewa berdomisili, sebagaipelaksanaan dari ketentuan ini, apabila terdapat cabang dari bank asing diIndonesia yang melakukan pebayaran bunga kepada para nasabahnya diluar negeri, maka atas pembayaran tersebut akan dikenakan PajakPenghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan

kepada Masterdan Visa sebesar Rp 993.771.738,00Menurut Terbandingbahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26berupa biaya atas pembayaran Royalti kepada Master dan Visa sebesar Rp1.707.902.226,00 berdasarkan yurisdiksi sumber yang merujuk pada Pasal2 ayat (4) dan Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yangmemberikan hak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilanberada;Halaman 8 dari 31 halaman.

Putusan Nomor. 115/B/PK/PJK/201 4Bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat atas pembayaran ke Masterdan Visa, berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapatdiyakini bahwa jumlah pembayaran ke Master sebesar Rp 992.474.334 danke Visa sebesar Rp 1.297.404 merupakan pembayaran jasa (bukanmerupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;a.Pembayaran Royalti ke Master sebesar Rp 992.474.334,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objekPajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran

In the event USER desires to usethe mark in connection wth the program in countries other than thoselisted on schedule A, such schedule may be amended wth OWNER'switten consent to include such other countries"Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa Visa tidak mengenakan royalti kepada Pemohon Banding;Bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2(dua) kategori, yaitu :a.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43033/PP/M.XII/15/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Pajak Penghasilan Badan: 2000: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Terbanding atas PenghasilanNetto sebesar Rp7.309.679.203,00 yang terdiri atas: Koreksi Royalti Fly Ash sebesar Rp127.349.553,00, Koreksi Penjualan limbah PLN Rp7.182.329.650,00;: bahwa koreksi positif Objek Pajak Penghasilan sebesar Rp7.309.679.203,00 denganrincian sebagai berikut: Royalty Fly Ash Rp127.349.553,00bahwa

apapun, termasuk:d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satuderajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial ataupengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan ataupenguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan;h. royalti

Majelis,Tanggapan Terbanding:bahwa dalam Surat Nomor: 313/KEU/BPYPK/2010 tanggal 14 Oktober 2010,Pemohon Banding mengajukan keberatan hanya atas koreksi positif objek PajakPenghasilan sebesar Rp7.309.679.203,00;bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi Harga PokokPenjualan dan Koreksi Biaya Usaha;bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Kebayoran Baru Satu Nomor: LAP231/WPJ.04/KP.0405/2010 tanggal 10Juni 2010 koreksi tersebut terdiri dari: Royalti

PLNberupa: Royalti fly ash senilai Rp 127.349.553,00 (penerimaan hibah limbah/buangan PLN Suralaya) Hibah limbah PT. PLN Rp7.182.329.650,00 (penerimaan hibah limbah PT.

besarnya otoritas pendiri untukmenentukan anggota dewan pembina, pengawas dan pengurus Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penjualanlimbah yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan Objek Pajak PajakPenghasilan;bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2000, bahwaroyalti termasuk sebagai objek pajak penghasilan sehingga Majelis berkesimpulankoreksi terkait royalti

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingPut43695/PP/M.1/16/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi KreditPajak atas PPN JLN berupa biaya Royalti dan Technical Assistance Fee Masa Pajak Aprils.d. Desember 2008 sebesar Rp.3.951.552.599,00;Tabel nilai sengketa atas Kredit Pajak sampai dengan Surat Banding: No Jenis Sengketa Nilai Sengketa (Rp) 1.

Koreksi PPN JLN berupa Royalti dan Technical Assistance Fee 3.951.552.599,003.951.552.599,00 Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding bahwa pembayaran royalty tidak didukung dengan dokumen transfer pricing dan penjelasanyang memadai beserta buktibukti kepemilikan atas hak yang sah oleh Honda Motor Co. Ltd,Jepang.

Jepang;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas koreksipositif SSP PPN JLN royalti tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) P3B Indonesia Jepang disebutkan bahwa "The term "royalties"as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or theright to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films andfilms or tapes for radio or television

Jepang sebesarRp3.951.552.599,00 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara oleh PemohonBanding tidak dapat diperhitungkan;bahwa Pemohon Banding menyatakan, buktibukti pendukung pembayaran Royalti danTechnical Assistance fee kepada Honda Motor Co. Ltd. Jepang telah disampaikan pada saatpemeriksaan, antara lain berupa Licence Agreement antara Pemohon Banding dengan HondaMotor Co. Ltd.

Jepang Tahun 2003, Technical Assistance Agreement, Support ServiceAgreement, buktibukti pelaksanaan pelaksanaan technical assistance, laporan KeuanganAudited, buktibukti pemungutan dan penyetoran PPN serta buktibukti lainnya yang terkaitdengan SPT PPN Masa April Desember 2008 yang dibuktikan dengan Surat Nomor S00310/VII/HPPM/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Tanggapan SPHP;bahwa Pemohon Banding telah membayar Royalti dan Technical Assistance fee kepadaHonda Motor Co. Ltd.

2008 dengan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp458.821.026,00;Bahwa Pemohon Banding keberatan atas SKPKB tersebut, kKemudian PemohonBanding mengajukan surat keberatan tanggal 16 September 2008 dan telahmemenuhi Pasal 25 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP622/WPJ.04/BD.05/2009 tanggal 30Juni 2009;Penjelasan atas Banding;Bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang kurang disetor menurut TimPemeriksa adalah atas Royalti

Putusan Nomor 59/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan perjanjian, disebutkan tagihan royalti tersebut jatuh tempo 6bulan setelah akhir tahun buku 2005, maka oleh perusahaan secara pembukuantelah dicatat dalam accrued expenses, atas tagihan royalti tersebut terutangPajak Penghasilan Pasal 26 yang telah disetorkan pada tahun 2006, sehinggatidak terdapat Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang;Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohonKeputusan Terbanding Nomor KEP622/WPJ.07/BD.05

Putusan Nomor 59/B/PK/PJK/2016Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengartikan akhir bulan terutangnyapenghasilan yang bersangkutan yaitu saat diakuinya biaya Royalti dansudah dibukukannya hutang dalam pembukuan pada tahun 2005 meskipunutang tersebut belum jatuh tempo sebagaimana dinyatakan dalam perjanjianLisensi;Pengertian terutang seharusnya saat utang telah jatuh tempo pembayarandan adanya hak penagihan dari pemberi jasa;Oleh karena banyaknya salah intepretasi atas pengertian akhir bulanterutangnya

Penghasilan atas Dividensebagaimana diatur dalam Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilanbaru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhakmenerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividentersebut belum diterima secara tunai;Yang dimaksud dengan saat jatun tempo pembayaran adalah saatkewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan ataskesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atauperjanjian atau faktur;Atas penjelasan tersebut di atas, utang royalti

per 31 Desember 2005seharusnya belum terutang Pajak Penghasilan pasal 26 karena FaktaLegalitas menunjukkan berdasarkan perjanjian lisensi, disebutkan bahwatagihan Royalti tersebut jatuh tempo 6 bulan setelah akhir tahun buku2005, maka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) secara pembukuan telah dicatat dalam Accrued Expenses danatas tagihan faktur Royalti tersebut dari pemberi jasa, baru diterima olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) setelah bulanJuni 2006.

Kenaikan pembayaran royalti yangsangat signifikan yaitu sebesar 106,84% sangat tidak sebanding dengantahun mengalami peningkatan sebesarpenurunan penjualan; bahwa Toyoda Iron Works Co, Ltd merupakan pemegang sahammayoritas PT. Nusa Toyotetsu Corporation yaitu sebesar 55,2%sehingga terdapat hubungan istimewa. Karena terdapat hubunganistimewa antara Pemohon Banding dengan pihak penerima royalti yangHalaman 2 dari 36 halaman.

produk yang dihasilkan, mengenai knowhowdari kontrol manufakturing dan kendali mutu yang berkaitan denganefisiensi produksi;bahwa untuk menagih royalti tersebut, dibuat perhitungan royalti terhnutangberdasarkan perjanjian royalti dan memorandum revisi perhitungan royalti,kemudian ditagihnkan oleh TIW kepada perusahaan Pemohon Banding.Perusahaan Pemohon Banding membayar royalti tersebut kepada TIW danatas transaksitransaksi tersebut telah disetorkan pajak secara benar, yaituPPh Pasal 26 dan PPN Jasa

Putusan Nomor 185/B/PK/PJK/2015bahwa apabila ditemukan jumlah royalti yang dibayarkan tidak sebandingdengan penurunan penjualan, hal ini disebabkan karena perubahan formulaperhitungan royalti tidak ditentukan secara sepihak oleh perusahaanPemohon Banding, akan tetapi harus disetujui olen kedua belah pihak;bahwa selain itu, perubahan formula royalti tersebut ditentukan sebelumtahun pajak tertentu dimulai, misalnya untuk perhitungan formula royaltitahun 2006 ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2005

Sehingga padasaat menentukan formula royalti tahun 2006, belum diketahui sama sekaliperformance perusahaan sepanjang tahun 2006 tersebut;bahwa selain halhal tersebut di atas, Pemohon Banding inginmengingatkan lagi bahwa pemegang saham perusahaan Pemohon Bandingbukan hanya TIW yang juga sebagai penerima royalti. TIW hanya memiliki55.2%, dan sisanya dimiliki oleh 1 pemegang saham lokal, yaitu PT. NusaCendana Harum yang bersifat independen dan tidak mempunyai hubunganistimewa dengan TIW.

Pemegang saham lokal akan mempunyai tendensiberusaha menurunkan royalti supaya potensial dividen yang didapat akanlebih besar.

Putusan Nomor 2111/B/PK/PJK/2017bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas objek PPh Pasal 26sebesar Rp4.476.002.467,00 berdasarkan hasil ekualisasi atas objek PPhPasal 26 dan biaya pada PPh Badan;Tanggapan Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi fiskal yang dilakukanoleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:1.Saat terhutangnya PPh Pasal 26 atas biaya royaltybahwa berikut ilustrasi jurnal pencatatan biaya royalti ke luar negeri (PPh Pasal 26):Jurnal pencatatan

biaya royalti ke luar negeri pada saat penjualanDr. (401,000100) M.U.R MC/CD International XXXDr. (401 ,200300) Mech.

Cash/Bank XXXCr. (220,130) Accrued Tax PPh 26/Royalty XXXbahwa berdasarkan ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwa PemohonBanding mencatat biaya akrual royalti ke luar negeri pada saut penjualan.Pemotongan PPh Pasal 26 atas biaya royalti Pemohon Banding lakukanpada saat pembayaran royalti terjadi.

Hal ini sesuai dengan PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia Amerika.Tagihan atas royalti dilakukan setiap 3 bulan (quarterly) dan invoicedikirim ke Pemohon Banding setiap enam bulan. Dengan demikian,terdapat adanya perbedaan waktu (timing difference) pada saatpencatatan biaya akrual royalti dan pemotongan PPh Pasal 26 atas biayaroyalti tersebut.

Koreksi Objek (DPP) PPh Pasal 26 atas royalti sebesar Rp4.476.002.4671. Bahwa dalil, fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan olehPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di atasuntuk seluruhnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkandan sebagai satu kesatuan dengan dalil yang akan dikemukakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)pada uraian yang berikut;Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2111/B/PK/PJK/20172.

Bukti Penerimaan Negara 30/03/2009 0406081511040414 5.393.938,00Total 5.393.938,00 4. bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badanterkait koreksi biaya konsultasi dan biaya royalti tersebut diatas, tim Penelitisependapat dengan tim Peneliti Keberatan atas SKPLB PPh Badan bahwapembayaran Biaya Konsultasi sebesar Rp612.954.397,00 dan Biaya Royaltisebesar Rp3.776.248.797,00 dapat dikategorikan sebagai pembayaran yangHalaman 2 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 115/B/PK/PJK/2015 tidak wajar (excessive payment) kepada pemegang saham sehingga tidakdapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajakbagi Pemohon Banding, oleh karena itu tim Peneliti berpendapat koreksiPemeriksa karena tidak adanya dokumen pendukung transaksi yangmemadai atas kewajaran dari nilai imbalan royalti dan biaya konsultasimengakibatkan Tim Peneliti berkesimpulan bahwa biaya royalti tersebutsecara fiskal tidak dapat dibiayakan sehingga PPN JLN tersebut secarafiskal

Ltd komponen biaya yang harus dibayar oleh Pemohon Bandingatas pembayaran PPN sebesar Rp4.465.460,00 merupakan absensce fee,domestic transportation, air ticket, preparation charge for bussines trip danmobile phone charge yang menurut Tim Peneliti bukan biaya yang terkaitroyalti yang harus dibayar oleh Pemohon Banding, sedangkan untukpembayaran PPN sebesar Rp66.129.441,00 dan Rp.132.258.882,00merupakan pembayaran royalti periode April 2008 sampai denganSeptember 2008;. bahwa Pemohon Banding tidak

dapat memberikan perjanjian royalti dantechnical assistance agreement sehingga menurut Tim Peneliti tidak terdapatdasar hukum atas kewajiban Pemohon Banding membayar royalty kepadaToyota Auto Body Co.

bahwa dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat bahwa pembayaranPajak Masukan atas SSP JLN atas royalti tersebut tidak memenuhi unsurHalaman 3 dari 21 halaman.