hukum tetap;Adapun sebagai alasan dari permohonan peninjauan kembali dalammengemukakan alasanalasan permohonan peninjauan kembali akanmenitikberatkan pada Pasal 67 huruf f, Pasal 69 huruf e Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas in casu apabila pihakpihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai sesuatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain ;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata ;2. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat,bahwa Hakim Pemeriksa Perkara (Judex Jurist) telah melakukan beberapakekhilafan atau beberapa kekeliruan yang nyata.

Dalam ketentuan pasaltersebutmenyatakan apabila antara para pihakpihak yang sama mengenaisoal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan dasar untukmengajukan permohonan Peninjauan Kembali.2) PerdamaianBahwa dengan adanya perdamaian maka para pihak mengakhirisuatu perkara.Apabila salah satu dari kedua cara tersebut tidak ditempuh oleh parapihak maka terhadap putusan yang belum

Dalam ketentuanpasal tersebut menyatakan apabila antara para pihakpihak yang samamengenai soal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganlainnya, hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonanPeninjauan Kembali.b) PerdamaianBahwa dengan adanya perdamaian maka para pihak mengakhiri suatuperkara.Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon dalam persidangan ini padatanggal 1 Agustus 2001 di hadapan

sebesarRp.2.448.418.416, (dua milyar empat ratus empat puluh delapan jutaempat ratus delapan belas ribu empat ratus enam belas rupiah) danPiutang Konkuren sebesar Rp. 3.247.196.423, (tiga milyar dua ratusempat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratusdua puluh tiga rupiah);"Bahwa kedudukan piutang pajak diatur dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 1134 KUHPerdata, mengatur bahwa:"Hak istimevwa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.

Nomor 552 PK/Pdt/2015suatu soal yang sama, atas dasar yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan dalamsuatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang UndangMahkamah Agung dan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung;Bahwa putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dalam hal iniadalah putusan perkara a quo, yakni: antara Suryawan Santoso (Suamipemohon peninjauan

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain;1.

Nomor 1185 kepada Termohon pada tahun 2001;. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya.Putusan perkara Pidana Nomor 17/Pid.B/2007/PN.SIk ( Bukti PK.1 danPK.2) yang bertentangan dengan putusan perkara Perdata Nomor08/Pdt.G/2011/PN.SIk ( Bukti PK.5, PK.6 dan PK.7 ) atas kepemilikan ObjekPerkara yaitu tanah SHM Nomor 782.apabila dalam suatu putusan

Putusan Nomor 1455/B/PK/PJK/2017peninjauan kembali salah satunya adalah apabila antara pihakpihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa dengan adanya putusan yang bertentangan tersebut, jelasmembawa pengaruh kepada kepastian hukum dan keadilan,sehingga dapat membawa dampak yang kurang baik bagi tujuanterciptanya penegakan hukum di Indonesia;.

telahjelas dan lengkap, hanya Para Tergugat lah yang tidak mengertitentang gugatan ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat poin ke 1 dalam tanggapan dariKuasa Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati istilah Ne bis in idem ;Menimbang, bahwa definisi ne bis in idem adalah suatu perkara yang sama/tentang obyek yangsama, Para Pihak yang sama, telah diadili oleh Pengadilan yang sama/sama tingkatnya

Minangkabau, hal mana ditegaskan dalam putusan MARI Tanggal9 April 1969 No. 414 K/Sip/1968, yang berbunyi sebagai berikut :Putus waris menurut adat, ialah tidak dikenal adanya waris bertalidarah dengan pewaris, untuk mewarisi harta peninggalan dicariyang setumpak, sejangkal, sehasta dan seterusnya ;Begitu juga dengan putusan MARI 14 Nopember 1970, Nomor 493K/Sip/1970, yang berbunyi sebagai berikut;Punah berbeda dengan putus ahli waris, karena menurut hokumadat Minangkabau, ahli waris selalu ada tingkatnya

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalamsetiap tingkatnya;Ex aquo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang adil dan benar menurut hukum ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenghukum Penggugat Konpensi dan / atau Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam setiap tingkatnyaMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IIItelah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa

kemudian oleh hakim pidanadinyatakan palsu;b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;C) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e) apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya

Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.Bahwa perkara ini berawal dari putusan pidana yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara an. Syahmenan Bin Mingan,Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Piw, tanggal 24 Mei 2013, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2013, dengansusunan Majelis Hakim :1.

TUN/2017ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,maka secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Antara pihakpihak yang mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Antara PihakPihak Yang Mengenai Suatu Soal Yang Sama, Atas DasarYang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya TelahDiberikan Putusan Yang Bertentangan Dengan Yang Lain;1) Bahwa telah terdapat yurisprudensi atas objek perkara yang samadengan pihakpihak yang sama yaitu dalam putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013 tanggal 23 Juli 2013 antaraKepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (PemohonKasasi) melawan

No. 215 PK/Pdt/2011Pengadilan Negeri Semarang nomor: 70/Pdt.G/2005/PN.Smg, tertanggal 21Januari 2009 terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan karena putusantersebut telah bertentangan antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf e UndangUndangnomor 14 Tahun 1985;1.

Facti dalam memberikan putusan perkara nomor: 26/Pdt/2010/ PT.Smg tertanggal 24 Februari 2010 jo. putusan Pengadilan NegeriSemarang nomor: 70/Pdt.G/2008/PN.Smg tertanggal 21 Januari 2009 terdapatkekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan karena putusan dalam perkara nomor: 26/Pdt/ 2010/PT.Smg tertanggal 24 Februari 2010 jo. putusan Pengadilan NegeriSemarang nomor: 70/Pdt.G/2008/PN.Smg tertanggal 21 Januari 2009 tersebutbertentangan antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atausama tingkatnya

Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang UndangNomor 5 tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung Pasal 67 menyebutkan: Permohonan PK putusan perkaraperdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanyaberdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksudkan dalam uraian padahuruf a s/d huruf f, dan di dalam ketentuan huruf e disebutkan; apabilaantara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Nomor 285 PK/Pdt/2017Pfkara yang diputus sebelumnya dengan obyek yang sama danbertentangan putusannya dengan putusan perkara yang dimohonpeninjauan kembali:Bahwa putusan dalam perkara tersebut di atas oleh pengadilan yangsama atau sama tingkatnya yang telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain, dalam hal ini adalah:Putusan perakra Nomor 78 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2003juncto Nomor 1098 K/Padt/1999 tanggal 11 Mei 2001 juncto Nomor97/PDT/1997/PTR. tanggal 12 Maret 1998 juncto

tentangformalitas dari surat gugatan asal", hal ini membutkikan pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama dan juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggiyang membenarkannya adalah telah salah menerapkan hukum dan melanggarketentuan perundangan yang berlaku ;Berdasarkan hal tersebut putusan Judex Facti telan menghancurkan sistemperadilan di Indoensia dimana putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI bisa dimentahkan oleh putusanpengadilan lainnya yang tingkatnya

yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ;Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya ;Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Apabila antara pihak pihak yang sama, mengenaisatu. soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama, atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERDAPATKEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA DAN BERTENTANGANSATU DENGAN LAINNYA.3.

APABILA ANTARA PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOALYANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSANYANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINBahwa Obyek sengketa, pokok perkara, para pihak yang menjadi dasarGugatan Termohon PK Nomor 163/PDT.G/2008/PN.MLG adalah samadengan perkara Perlawanan Nomor 63/PDT.PLW/2005/PN.MLG yang telahdiputus pada tanggal 10 Oktober 2005 jo Putusan Nomor 383/PDT/2008/PTSBY yang telah diputus pada tanggal 9 September 2008 dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap