Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 pasal 19 jo kompilasiHukum Islam pasal 116;Bahwa atas dasar ulasan tersebut Penggugat memohon kepada ketuaPengadilan Agama Nganjuk untuk berkenan memanggil sekaligus memeriksaPenggugat dan Tergugat dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut:PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;2.

ditujukankepada manusia atau orang sebagai subjek hokum yang berfungsisebagai hoofdader, dader mededader atau uitlekker dari perbuatanpidana (delik) yang telah memenuhi semau unsur dalam rumusan dliksebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudiankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan

hoofdader, dader mededader atau uitlekker dari perbuatanHalaman 26 dari 20 Halaman Putusan Nomor 251/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS.pidana (delik) yang telah memenuhi semau unsur dalam rumusan dliksebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudiankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan

melakukanpenangkapan dan penahanan kepada yang bersangkutan yangdilakukan oleh Termohon, padahal Tersangka dikategorikan sebagaiorang tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangandengan hukum dan yang bersangkutan tidak mengerti akibatperbuatannya itu (patologische dirft, gila, pikiran tersesat), makaperbuatan Termohon tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yangsalah dan keliru dan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya pasal 44 ayat (1) KUHP.Berdasarkan ulasan

untuk melengkapidata faktual tentang penyakit jiwa Muhammad Nasir / tersangkapemohon lampirkan data Medis berupa Surat keterangan KedokteranNo. 4159/SKK/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang diterbitkanoleh Dr.Yono Suhoyo,Sp.KJ Dokter spesialis Jiwa pada Rumah SakitTingkat Il Putri Hijau Medan yang menyatakan tersangka mengidapPenyakit BIPOLAR dan DEPRESI Sehingga Perbuatan Termohonsangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku khususnya Pasal 44 ayat (1) KUHPidana.Berdasarkan Ulasan

Sehinggaterhadap tersangka dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai tersangkasesuai Pasal 184 KUHAP dan perihal penahanan yang dilakukan telahsesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dari KUHAP.Dengan demikian tindakan yang dilakukan termohon sudah tepat dansesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Berdasarkan Ulasan mengenai sah atau tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh termohon kepada Muhammad nasir / Tersangka denganmenjadikan Muhammad

diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Il11Yogyakarta Nomor : 73K/PM II11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 maupunPutusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Nomor : 55K/BDG/PMTII/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, khususnya dalam menilai sifat, hakekat danakibat perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lain dalam menentukan layaktidaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinaskemiliteran, secara khusus ijinkanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akanmenyampaikan ulasan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannyabahwa senyatanya kurang mendalami dan mempertimbangkan kepentinganPihak Penggugat/Pembanding dan hanya bersikap kaku dalam halpertimbangan hukumnya yang tidak memperdalam ulasan dan akibat hukumdari ketidak hadiran Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak yangHalaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomo75/PDT/2017/PT.BJMpaling berhak menjawab dan menjelaskan proses ganti rugi pengadaan lahanbandara serta besaran nilai ganti rugi yang

Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunPengadilan.

Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonanpraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyokyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut: keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusanyang tidak syah. keputusan yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimanadimaksud

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan Negeri Ternateyang memeriksa dan mengadili perkara A quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapanTersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakankeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Dalildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, sebagaimana yang tertuang dalam putusanperkara tersebut di atas;Bahwa putusan perkara tersebut di atas, merupakan putusan yang bersifatpositif;5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara aquo telahmelekat Nebis In Idem;6.

Bahwa dailildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, yang tertuang dalam perkara yang telah diperiksa,dan diputus serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkanputusan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Tasikmalaya, Sesuai Register Nomor :53 /Pdt.G /2017 /PN.Tsm., tanggal 12 Februari 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Sesuai Register Nomor : 186 /PDT /2018 /PT.BDG

yang terletak di Jalan Kalapa dua DesaMargaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, atasnama : Unang Bahar, sesuai dengan aslinya membuktikan bahwaPARA TERBANDING adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa ;Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraNomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Tsm, dalam pertimbanganpertimbangan danputusannya sudah tepat dan benar, karena didasari oleh faktafakta dipersidangan ; Bahwa dalildalili MEMORI BANDING yang diajukan oleh PARAPEMBANDING, berisi ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PARA PARAPEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulaspanjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 33 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mtr Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1)

huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf bdan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkande Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknyasebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakanhukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PARAPARA PEMOHON dengan menetapkan PARA PARAPEMOHON' sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelishakim Pengadilan Negeri

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku. sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat

Bahwa dalil jawabdn dalam pokok perkara poinl 2 sampai dengan 3 yangintinya berisi tanggapan dan ulasan saja;Bahwa terhadap tanggapan dan ulasan tersebut Penggugat tidaklahsependapat, dimana telah jelas antara Tergugat, National ParalympicGommittee dan Penggugat memiliki Nubungan hukum yang jelas.Bahwasanya menjadi permasalahan hukum disini adalah Penggugat merasaheran dan kaget tibatiba Tergugat mempersalahkan penggunaan dana hibahtahun dnggaran 2012 tersebut terbukti dengan adanya pdnggilan dariKejaksaah

dan saya jawab lya Catatan : Dan ulasan saya di atastidak ada sedikitoun perjodohan dan apalagi dukun, saya Orang yangberiman dan Insya Allah haram bagi saya yang namanya Perdukunan, jikamemerlukan saksi Kedua orang Tua Istri saya sekarang Siap Bersaksi,selama ini saya tinggal bersama beliau dan anak saya.c.

Eksepsi Kewenangan MengadiliBahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini,karena yang disengketakan adalah masalah kepemilikan yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Umum dan Peradilan TataUsaha Negara yakni Pengadilan Negeri Makassar atau PengadilanTata Usaha Negara Makassar ;Alasan dan ulasan hukumnya: Bahwa baik di dalam posita ( angka 9 ) maupun di dalampetitum ( angka 9 ) Para Penggugat meminta agar PengadilanAgama Makassar menilai tentang keabsahan bukti kepemilikanberupa Sertipikat

EKSEPSI ERROR in PERSONABahwa Para Penggugat telan salan dalam melibatkan subyekhukum yang belum dewasa secara hukum sebagai Tergugat, tanpamenunjuk wali yang mewakili Subyek hukum yang belum dewasadimaksud ;Alasan dan ulasan hukumnya: Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat telah turutmenggugat anakanak di bawah umur, yakni anakanak yangmasih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah, yakniTergugat Ill dan Tergugat IV ; Bahwa di dalam aturan hukum, seorang anak yang masihdi bawah umur tidak dapat

ALMARHUM, melainkan tanah dan bangunan yang telahdibagi langsung oleh Almarhum jauh hari sebelum la meninggaldunia ;Alasan dan Ulasan Hukumnya : Bahwa benar Isteri dari Almarhum ALMARHUM adalah bernamaAlm. Hatipa Dg. Lebang yang telah meninggal terlebin dahulu yaknitahun 1940 an, dan ternyata dari Keterangan saksi, Alm. ALMARHUMpernah menikah lagi namun isterinya tersebut telah meninggal terlebihdahulu juga dan tidal meninggalkan keturunan ; Bahwa Alm.

Bahwa tidak terdapat melawan hukum dalam penguasaandan penerbitan Sertipikat Haki Milik atas Obyek sengketa yangdikuasai oleh Tergugat I, Il, III dan IV ;Alasan dan ulasan hukumnya : Bahwa sebagaimana dipaparkan di atas, terbukti Secara sah danmeyakinkan bahwa Obyek sengketa berada secara de facto dan de juredi tangan Tergugat , Il, Ill, dan IV adalah karena peralihnan hak secarasah dari Pemilik awalnya Alm.

dengan menyatakan bahwa semua atau sebagian keberatan yangdisampaikan Pemohon kasasi tidak dibenarkan, Majelis Hakim Kasasi wajibdidahului dengan memberikan pertimbangan hukum selaku alasan hukummengapa keberatankeberatan yang disampaikan itu tidak dibenarkan, danbukan hanya dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadapKeberatan itu kemudian dengan hanya menyalin kembali semua keberatanyang terdapat dalam memori kasasi untuk dimuat/ditulis dalam putusan, dansetelah disalin tanpa memberikan ulasan

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (onvoeldoende gemotivierd), karenatanpa suatu alasan dan ulasan, langsung menganggap pertimbangan HakimTingkat Pertama sudah tetap dan benar dan langsung diambil alih sebagaipertimbangan sendiri tanpa memberi alasan mengapa pertimbangan HakimTingkat Pertama tersebut dianggap sebagai sudah tetap dan benar;3.

2018/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, berita acara sidang, buktibukti,memori banding tanpa kontra memori banding, dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini:Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusanPengadilan Agama a quo sebagaimana diurakan dalam memori bandingnyapada pokoknya atas dalil bahwa alasan yuridis dalam putusan tersebut lebihbanyak memberikan ulasan

Selain itumenurut keterangan saksi SAENAL SALMAN (Verbalisan), dirinyamenyatakan bahwa pada saat pemeriksaan dirinya yang melakukanpemeriksaan kepada kedua saksi tersebut di atas dan pemeriksaan yangdilakukan kepada saksisaksi tersebut sudah sesuai dengan prosedurserta tidak pernah melakukan penekanan pada kedua saksi tersebut.Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumbatersebut sebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan padakaidah pemeriksaan kasasi maka alasan atau keberatan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, makaseyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Olme Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhnkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Tetapi istri saya tetap mencela ibu sayasampai berujung pengajuan cerai ini meskipun saya sudah sampaikan ke istrianggap saja ibu saya GILA kamu yang waras mengalah... jadi yang sabar untukmenghadapi ibuku.Demikian ulasan singkat dari saya sebagai Tergugat, semoga bisa menjadikanperiksa/pertimbangan putusan untuk majelis dan bapak hakim ketua PengadilanAgama Semarang. Karena Allah SWT mengajarkan hambanya untuk saling memaafkan danbetaubat juga saling menyayangi.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a guo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahb.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan