Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpadibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenangwenangan TERMOHON;Bahwa dalam perkara in casu penetapan PEMOHON sebagai Tersangkadilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016,sedangkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohonsetelah Pemohon datang menghadap Termohon pada hari sabtu tanggal3 September 2016;Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas telah cukup alasanbagi hakim Praperadilan untuk menyatakan Penetapan Pemohonsebagai tersangka berdasarkan adanya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum;4.

Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016 yang menetapkan PEMOHONsebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 160 KUHPidana dan atau Pasal 187 KUHPidana ke1 Jo Pasal 55, 56 KUHPidana dan Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana adalahtidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapanaquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan

Berkaitan dengan dalildalil Pemohon yang terdapat pada bagian B.Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon pada angka 3 sub akhirpada halaman 10 dalam surat permohonan Praperadilan Pemohon yangmenyatakan bahwa: Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016, padadasarnya PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka padahalTERMOHON belum mengumpulkan bukti permulaan atau belummempunyai 2 alat bukti.

(Kepala Kepolisian Resort Merangin, Selaku Penyidik) dan Herry Manurung(yang menerima perintah), (bukti T2);Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim,tertanggal 27 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh MunggaranKartayuga, S.I.K. (Kepala Kepolisian Resort Merangin, Selaku Penyidik)dan Herry Manurung (yang menerima perintah), (bukti T3);Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), an.

Haji Nurohman adalah tidak sah;

dalamHalaman 21 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pbr10.11.penetapan Tersangkanya terhadap diri Pemohon yang melanggar Pasal 98ayat (1) jo Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 jo pasal 118 UU RI No.32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo Pasal 109 UU RINo.39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tidak sah dan karenanyapenyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenaitu diperintahkan untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan No,SP.Sidik

Tanggal 19 September 2015.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas Polres Siak melakukanCek TKP dan membuat Sket TKP dan selanjutnya perkara tersebutdilimpahkan penanganannya ke Ditreskrimsus Polda Riau, kemudianpenyidik Dit Reskrimsus Polda Riau menindak lanjutinya denganmenerbitkan surat Perintah tugas dan surat perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/50/X/2016/Reskrimsus, tanggal 24 Januari 2016 dan Nomor :SP.

WSSI Dusun Lingkar Naga Kampung Buatan IIKec.Koto Gasib Kab Siak tanggal 1 Oktober 2015, telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 2.Fotokopi surat Pelimpahan Perkara dari Polres Siak ke Polda Riau Nomor:B/2457/X1/2015/Reskrim tanggal 2 Nopember 2015 telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 3.Fotokopi Surat Perintah penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik/ 50 / / 2016/Reskrimsus, tanggal

29 Januari 2016 telah diberi materai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya selanjut bukti diberi tanda T 4.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik / 393 /1X/2016/Reskrimsus, tanggal 15 September 2016 telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 5.Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Tinggi Riau Nomor Surat : SPDP/35/IX/2016/Reskrimsus tanggal 15September 2016 telah diberi materai

Tanggal 19 September 2015, Polres Siak melakukanCek TKP dan membuat Sket TKP ( bukti T2) dan selanjutnya perkara tersebutdilimpahkan penanganannya ke Ditreskrimsus Polda Riau (bukti T3), kemudianpenyidik Dit Reskrimsus Polda Riau menindak lanjutinya dengan menerbitkan suratsurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/50/X/2016/Reskrimsus, tanggal 29Januari 2016 (T4) dan Nomor: SP.

SP.sidik/848/VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;TENTANG PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON.10. Atas Pengaduan Pemohon tersebut, pihak Penyidik Polres Jakarta Selatan telahmelakukan tindakantindakan sebagai berikut:a. Pada tanggal 12 Juni 2015, Pemohon (Song Jae Sun) dipanggil untukdiperiksa dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat(1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;Halaman3dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848/V/2016/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015.Surat Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kapolres Metro JakartaSelatan Nomor : B/1394/Il/2016/Reskrim Jaksel, tanggal 17 Maret 2016,perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditunjukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.Halaman10dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.

SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848 /VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;PERKARADugaan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan PalsuKedalam Suatu Akta Autentik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 266KUHP yang terjadi pada tanggal 14 April 2011 di kantor Notaris RINAUTAMI DJAUHARI, SH, JI. Bangka X No. 44, Pela Mampang, MampangPrapatan, Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh terlapor sdr. EUNHO SEUNG dengan caraterlapor sdr.

Tugas/848/VV2015/Reskrim Jakseltanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2a), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/848/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2b), SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1394/IIV2016/Reskrim Jakseltanggal 17 Maret 2016 (surat bukti T10), Surat Panggilan NomorS.Pgl/5953/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti P2),selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yaitu : saksi Song Jae Sunsebagai saksi Pelapor sebagaimana

3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terkait dengan Surat Perintah Penyidikanyang disampaikan oleh pemohon Nomor : Sp.Sidik / 137.a / 2019 /Ditreskrimsus, tanggal 08 Oktober 2019, merupakan bagian yang tidakterpisahkan, disebabkan adanya:(1) salah satu Personil Penyidik an. AKP EKO C.

UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah;3.

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya PenetapanTersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

LP/280/III/Bareskrim tanggal 18 Maret 2016 terdapat 2(dua) Surat Perintah Penyidikan yang masingmasing diterbitkanoleh Termohon yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor:Halaman 13 Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN SbySP.Sidik/355/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019dan Termohon Il Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/487/IV/2016/Dittipidum tanggal 1 April 2016 jo.

proses penyelidikanterlebin dahulu telah memotong prosedural tata kerja yangdiamanatkan oleh KUHAP, terlebih lagi Termohon menjadikanSPDP atas Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/209/II/2017/Ditipidum tanggal 6 Pebruari 2017 yangditerbitkan oleh Termohon II kepada Jaksa Agung pada tanggal 06Pebruari 2017 sebagai dasar untuk menerbitkan SPDP Nomor:B/94/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 04 Maret 2019 kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur atas Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor: Per036/A/JA/09/2011;Bahwa selain tidak mengawali proses penanganan perkara a quodengan penyelidikan terlebin dahulu dan telah pula menggunakandasar yang tidak mempunyai kekuatan hukum, apabila diperhatikansecara seksama dalam menangani perkara a quo Termohon dalam menerbitkan SPDP Nomor:B/94/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 04 Maret 2019 kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur atas Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

Jawa Timur termasuk kepada Pemohon, sehingga telah sesuaidengan Putusan MK RI Nomor 130/PUUXIII/2015.Bahwa berdasarkan pelimpahan penyidikan tersebut, guna kepentinganpenyidikan Termohon menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor :SP.Sidik/355/III/ RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019 danSurat Perintah Tugas NomorSprin.Gas/64/III/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa TimurNomor

/487/IV/2016copy dari/Dittipidum tgl 1 April 2016 copyHalaman 66 Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby101112131415T8T9.aT9.bT10.aT10.bT10.cT11.aT11.bT11.T12.aT12.bT12.T13.aT13.bT13.T14T15Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/209/copy dariI1/2017/Dittipidum tgl 6 Februari 2017 copySurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:copy dariB/251/1I/2017/Dittipidum, tgl 6 Februari 2017 asliSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/355/IIl/copy dariRES.1.11./2019/Ditreskrimum tgl 4 Maret 2019

SP.Sidik/126/IX/2015/Reskrim/ tanggal 21September 2015;Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangkadalam perkara tersebut menurut Pemohon adalah tindakan yang tergesagesa dan prematur serta tidak memenuhi bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, dan bertentangandengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 2 KUHAP danpasal angka 5 KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015.Bahwa oleh karenanya tindakan Termohon

SP.Sidik/126/IX/2015/Reskrim/ tanggal 21September 2015;Bahwa dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon mulaidari kehadiran anggota Termohon pada malam hari tanggal 20 September2015 sampai pada pagi harinya saat melakukan penggeledahan, danseterusnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka bahkanmengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri Pemohon setelahPemohon berada di Polres Nias Selatan menunjukkan adanya keanehandan keganjilan dalam proses tersebut dan ada indikasi kuat bahwaperbuatan

Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskanlahirnya tersangka pada proses akhirnya.Penyidikan pun secara tegas memberikansyarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnyaHANYA DAPAT dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan buktibuktiyang cukup berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orangyang diduga pelaku tindak pidana , demikian pula bahwa dalam melaksanakanpenyidikan Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /126/TX/2015/Reskrim tanggal 21September 2015 Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/74/IX/2015/Reskrim tanggal 21September 2015 Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/33/IX/2015/Reskrimtanggal 22 September 2015.ADALAH SAH MENURUT HUKUM.3..Menghukum.Pemohon untuk membayar biaya perkara .Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon, Kuasa Pemohon telahmengajukan tanggapan (replik) tertanggal 21 Oktober 2015 dan terhadap tanggapanKuasa Pemohon tersebut

kejadian perkara (TKP) atas perintah dari Tersangkasdra SYAMSUL DG NAI, dari hasi interogasi dengan pemilik mobil tersebutmaka penyidik membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk danmuatannya kekantor polsek manuju untuk diamankan, sedangkan yangmelakukan penebangan pohon kayu tersebut melarikan diri dari tempatkejadian perkara (TKP).Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukanlah bukti permulaan yang cukupsehinga ditingkatkan ketahap Penyidikan seseuai dengan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

(tiga) buah plastik klipbening berisi narkotika jenis sabu;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN KotKap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukulHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot03.30 WIB, Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO bersamasama denganSaksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah badanmenjadi lebih segar susah untuk tidur dan enak untuk kerja;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB,Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakanAnggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadapTerdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

Bahwa Termohon telah membuat dan mengirmkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 kepada KepalaKejaksaan Negeri Karangasem adalah berdasarkan Laporan PolisiNomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem tanggal 29 April 2019 danSurat Perintahn Penyidikan Nomor;SP.Sidik/18/IV/2019/Reskrimhalaman 35 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Amp.tanggal 29 April 2019 serta Surat Perintan TugasNomor;SP.Gas/146/IV/2019/Reskrim tanggal 29

Telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri KarangasemSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 adalahberdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem,tanggal 29 April 2019 dan Surat Perintan PenyidikanNomor;SP.Sidik/18/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019,selanjutnya setelah adanya kesimpulan dan rekomendasi hasil gelarperkara tanggal 2 September 2019, selanjutnya status Terlapordialinkan dan ditetapkan sebagai Tersangka atas

uraian tersebut diatas dilakukannya atau ditetapkannyaPemohon menjadi Tersangka telah memenuhi bukti permulaan yangcukup yaitu adanya Saksi, Ahli dan bukti surat yang telah dilakukanpenyitaan ; Bahwa Termohon telan membuat dan = mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 kepada KepalaKejaksaan Negeri Karangasem adalah berdasarkan Laporan PolisiNomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem tanggal 29 April 2019 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik

berdasarkanhal tersebut diatas Pemohon juga telah dipanggil untuk dimintakanketerangan tambahan sebagai saksi pada tanggal 7 Agustus 2019, Bahwa Telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri KarangasemSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 adalah berdasarkanLaporan Polisi Nomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem, tanggal 29 April2019 dan Surat Perintah Penyidikanhalaman 47 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Amp.Nomor;SP.Sidik

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut carayang diatur dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikdalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B155/V/2012/SPKT Il tanggal 17Mei 2012 telah dihentikan pada tanggal 23 Juli 2020 dengan SuratKetetapan Nomor: S.Tap/30c/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/30.b/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2020;d.

Gas/73/VII/2018/Ditreskrimum,tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tandaT5;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/73.a/VII/2018/Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T6;Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorB/62/VII/VRES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T7;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas

/30.a/III/2020/ Ditreskrimum,tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda T8;Foto copy Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/30/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda T9;Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dengan Rekomendasi PenghentianPenyidikan karena Tidak Cukup Bukti, tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T10;Foto copy Surat Perintah Penghentian

Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /30.b/CVII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T11;Foto copy Surat Ketetapan NomorS.Tap/30.c/VII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnyapada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T12;Hal 15 dari 47 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Jmb.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :SP2HP/411/VII/RES.1.11./2020

/Ditreskrimum, tanggal 02 Juli 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T17;Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T18;Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 01 Agustus 2020, Meningkatkanke Tahap Penyidikan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberitanda T19;Foto copy Surat Perintan Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/79/VII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya

Bahwa atas dasar laporan tersebut selanjutnya Termohon melakukanpenyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/O3/VII/2017/Reskrim tanggal 2 Juli 2017 dan diketahui bahwa TKP awal kejadiantersebut adalah di sekitar Kp. Gunung Gelap Desa Mekarwangi Kec. CihuripKab.

PENYIDIKANYANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BATAL DEMI HUKUMPutusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari2017 melengkapi makna ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehinggaberbunyi Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan.Dalam penanganan perkara ini termohon menerbitkan surat perintah penyidikannomor : Sp.Sidik

perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Termohon juga menyampaikanbuktibukti suratnya sebagai berikut :1.Foto copy Sampul Berkas Perkara Nomor : BP / 03 / VII / 2017 / Reskrim,tanggal 02 Juli 2017, diberi tanda T1;Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP / 04 / Vil / 2017 / Reskrim, tanggal 01 Juli2017, diberi tanda T2:Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP / 04 / VII /2017 / Reskrim , tanggal 01 Juli 2017, diberi tanda T3;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Sidik/193/V/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 Novmber 2020 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/319/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 November 2020 tentang perintah Penyidikan, oleh Ditreskrimum Polda Sumut terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374

Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapanyang dilakukan lebih lanjut oleh TERMOHON dan TERMOHON Ilterhadap diri PEMOHON dengan berdasar pada Dasar Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/XV2016/Ditreskrimum, tanggal 9November 2016.4. Memerintahkan TERMOHON dan TERMOHON Il untuk segeramembebaskan PARA PEMOHON dari tahanan demi hukum ;5.

terkait di Polda Maluthasil gelar perkara memberikan rekomendasi bahwa telahdiketemukan dua alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehinggakasus ini dapat ditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporanhasil gelar perkara dibuat pada tanggal 9 Nopember 2016padahari rabu tanggal 9 Nopember 2016 bertempat di Kantor PT.FajarBhakti Lintas Nusantara (FBLN),Kec.Pulau Gebe,Kab.HalmaheraTengah maka dengan rekomendasi gelar perkara tersebut,Direktur Reskrimum Polda Malut membuat surat perintahpenyidikan nomor SP.Sidik

Pelaksanaan tugas gelar perkara penyelidikan ke penyidikanterhadap laporan Polisi nomor : LP/07/XV2016/PMU/Reshalteng/Sek Gebe tanggal 9 Nopember 2016tentang dugaan tindakpidana secara bersamasama melakukan kekerasan terhadapbarang dan atau pengrusakan, pencurian, penghasutan, memasukipekarangan tanpa ijin dan penyalahgunaan wewenang.Halaman 22 dari 32 Putusan Sela Nomor 6/Pid.Pra/2016/PN TteSurat perintah penyidikan nomor : SP.sidik/132.a/XV/2016/Ditreskrimum tanggal 9 Nopember 2016.Surat perintah

Ataskejadian tersebut P telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/2588/X/Res.1.9/2018/Reskrim tanggal 19 Oktober 2018, terhadapPenyidikan yang sesual dengan Surat NomorB/2033/X/Res.1.9/2018/Reskrim tanggal 19 Oktober 2018 dan telah jugaHalaman 9 dari 24 halaman PutusanPraperadilan Nomor 68/Pid.Pra/2019/PN Mdndiberitahukan kepada Pelapor Susanthree Geriwati Lumban Tobing;.

Pelapor SUSANTHREE HERAWATILUMBAN TOBING, diberi tanda T.1.21.Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 2600 / IX /Res.1.9. / 2018 /Reskrim tanggal 10 September 2018, diberi tanda T. 1.22.Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 2588 / X / Res. 1.9 /2018/ Reskrim tanggal 19 Oktober 2018, diberi Tanda T.1.23.Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada KepalaKejaksaan Negeri Medan Nomor: B / 2033 / X / Res.1.9/ 2018 / Reskrimtanggal 19 Oktober 2018, diberi

T.1.222.23.Foto copy perbaharuan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/3151/XII/RES.1.2/2018/Reskrim tanggal 04 Desembeer 2018, karenaadanya mutasi tugas penyidik pembantu AIPTU SUDARMONO, S.H yangpindah tugas ke Polsek Kutalimbaru, diberi tanda T.1.223.Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksi dalampersidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannyatertanggal 18 September 2019;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukansesuatu

selanjutnyapenyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulumenindaklanjutinya dengan tindakan kepolisian antara lain:Halaman 20 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp1) Menerbitkan laporan Polisi Nomor:LP/40/VIII/2020/RIAU/Res.Rohul/Sek Kepenuhan tanggal 27 Agustus2020.2) Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/40/VIII/2020/Reskrimtanggal 27 Agustus 2020.3) Surat Perintah penyelidikan Nomor : Sp.lidik/40 /VIII/2020/Reskrimtanggal 27 Agustus 2020.4) Menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

BEDI LAIA Als BEDI AlsLAIA berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/54/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 adalah sahsecara hukum.3. Menyatakan surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 an. BEDI LAIAdan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/64/VIII/2020/Reskrimtanggal 28 Agustus 2020 an. BEDI LAIA adalah sah secara Hukum4.

Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 /VIII/ 2020/Reskrim, tanggal 27 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dantelah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T4 ).5. Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 54 /VIII/ 2020/Reskrim, tanggal 27 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dantelah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T5 ).6.

Berdasarkan Laporan Polisi tersebutTermohon menerbitkan Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas/40/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 agustus 2020 (T2 ), Surat perintah Penyelidikan Nomor :Sp.lidik/40 /VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 (T3 ), Surat perintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 /VIII/ 2020/ Reskrim, tanggal 27 agustus 2020(T4 ), Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 54 /VIII/ 2020/ Reskrim,Halaman 50 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prptanggal 27 agustus 2020

Bahwa setelah disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan, maka untuk kepentinganpercepatan dalam penanganan' perkara sebagai wujudpemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakanhukum, Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik / 1219 / V/ RES.1.6 /2018 / Reskrim tanggal 09Mei 2018, dalam rangka melakukan penyidikan dugaan tindakpidana penganiayaan sebagaimana rumusan Pasal 351 KUHP.5.

Fotokopi Notulen Gelar Perkara tanggal 04 Mei 2018 dengankesimpulan terhadap proses penyelidikan dapat di tingkat keproses penyidikan, diberi tanda Bukti T.1.2.3.44.Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Pra/2019/PN Mdn10.11.12.13.14.15.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 1219 / V /RES.1.6 / 2018 / Reskrim tanggal 09 Mei 2018, diberi tanda BuktiT.1.2.3.45.Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B /919 / V / RES.1.6 / 2018 / Reskrim tanggal 09 Mei 2018

YUSUF, Bukti T.1.2.3.42.Menimbang, bahwa tindakan selanjutnya melakukan gelarperkara tanggal 04 Mei 2018 hasilnya Termohon berkesimpulan bahwaproses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan, Bukti T.1.2.3.44 dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik /1219 / V / RES.1.6 / 2018 / Reskrim tanggal 09 Mei 2018, BuktiT.1.2.3.45 ;Menimbang, bahwa prosedur berdasarkan hukum acara(KUHAP) proses penyidikan oleh Termohon diberitahukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Medan dengan Surat

Tap/19.B/VII/2017/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan dan Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/317.B/V1I/2017/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2017 manurut Pemohon sangat SUMIRartinya tidak menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kesimpulan penghentianpenyidikan, hasil kesimpulannya terlalu mentah dan rancu, terlalu terburuburu dantidak menjawab apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya dalam penghentianperkara tersebut ;Bahwa jika dicermati alasan di dalam SP3, tertanggal 31 Juli

SP.Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Ketetapan No : S.TAP/19.B/VII/2017/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 31 Juli 2017 adalah tindakan yangbersifat SUMIR DAN TIDAK JELAS.162. TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (DISINGKAT DENGANSP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANGDITERBITKAN OLEH TERMOHON (IC.

SP.Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, tanggal 31 Juli2017 dan Surat Ketetapan No : S.TAP/19.B/VII/2017/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 31 Juli 2017 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkan23Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP1954/B/X1/2015/Jdr/Restabes/Bdg,tanggal 23 Nopember 2015 adalah tindakan melawan hukum ; Bahwa atas nama hukum dan undangundang yang berkeadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, maka Pemohon dengan segala kerendahan hatimemohon kepada Yang Terhormat

Tap/19.B/VII/2017/Reskrim tentangPenghentian Penyidikan dan Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2017 adalah tidak sah, tidak proseduraldan bertentangan dengan hukum ;Memerintahkan demi hukum kepada Termohon untuk membuka kembali perkarapidana dan melanjutkan penyidikan atas nama Tersangka Donny Sopandi, ST, MM dandr.

Sandy Sofian Sopandi tanggal11 April 2016Copy dari Asli 22Bukti T22Foto copy Berita Acara PemeriksaanTambahan tersangka Donny Sopandi, ST,MM tanggal 4 Mei 2016Copy dari Asli 23Bukti T23Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas / 317 / VI / 2016 / Reskrim tanggal12 Juni 2016Copy dari Asli 24Bukti T24Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 317 / VI / 2016 / Reskrim tanggal12 Juni 2016Copy dari Asli 25Bukti T25Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksiatas nama Hong Ay Ing tanggal 15

SP.Sidik/43/I/201 7/Dit Tipideksus,tanggal 03 Januari 2017;Surat Perintah Penggeledahan No.

SP.Sidik/370/ VII/2017/Dittipideksus, tanggal 03 Juli 2017;c. Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/34/VIl 2017/Dittipideksus, tanggal 12 Juli 2017;Catatan :Dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi No.: LP/1026/X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016, telah terdapat 2(dua) Surat Perintah Penyidikan yaitu :(1) Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/43//2017/DitTipideksus, tanggal 03 Januari 2017;(2) Surat Perintah Penyidikan No.

Surat Perintah Penyidikan No SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksustanggal 03 Januari 2017;c. Surat Perintah Penggeledahan No. SP.Dah/12/I/2017/DitTipideksus, tanggal 03 Januari 2017;d.

SP.Sidik/370/VII/201 7/ Dittipideksus, tanggal 03 Juli 2017;c. Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/34/VII/2017/ Dittipideksus,tanggal 12 Juli 2017;Catatan :Dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan ternadap Laporan Polisi No.: LP/1026/X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016, telah terdapat 2(dua) Surat Perintah Penyidikan yaitu :(1) Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/43/l/2017/Dit Tipideksus,tanggal 03 Januari 2017;(2) Surat Perintah Penyidikan No.

SP.Sidik/370/VIV 2017/Dittipideksus, tanggal 03 Juli 2017;Bahwa proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi No. LP/1026/ X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016, tidak pernah diberitahukankepada PENGGUGAT melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP);66.2.

Pelapor MASRIANTI PASARIBU;Bahwa pada hari bersamaan yakni tanggal 28 Juli 2019 olehPara Termohon telah menerbitkan Sprindik atas Laporan Polisitersebut yakni No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal28 Juli 2019 dan oleh Termohon s/d Ill mengeluarkan SuratPerintah Penangkapan No : SP.Kap/100/VII/2019/RESKRIMtanggal 28 Juli 2019 terhadap diri Pemohon;Bahwa merujuk Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksuddengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan tersangka

Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28Juli 2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;3. Menyatakan Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka olehTermohon s/d Ill TIDAK SAH;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAPTIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;5.

Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanadalah merupakan jebakan dari keluarga korban, yang selanjutnyakeluarga korban melakukan pemukulan terhadap diri Pemohon danselanjutnya membawa Pemohon ke Polres Tapanuli Selatan danmembuat pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP / 196 / VII / 2019 /Tapsel / Sumut Tanggal 28 Juli 2019, dan satu hari itu juga diterbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/546/VII/2019/Reskrimtanggal 28 Juli 2019, selanjutnya hari itu juga dilakukan penangkapanterhadap

Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28 Juli2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;2. Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka oleh Termohon s/d Ill TIDAK SAH;3. Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAP TIDAKSAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;4. Memerintahkan kepada Termohon I!