1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Jaminan Kesungguhan periode tahun 2008; 1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Iuran Tetap periode tahun 2008; 11 (sebelas) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Royalti periode tahun 2008; 2 (dua) buku tabungan Rupiah Bank BPD Kalsel Pelaihari, No.

pembayaran jaminan reklamasi; 1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran jaminan kesungguhan; 1 (satu) bundel fotocopy slip permintaan kiriman uang Bank BPD Kalsel untuk pembayaran iuran tetap; 1 (satu) bundel fotocopy surat ketetapan retribusi, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut; 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk pembayaran royalti

RIZQIAWLAD; Tanggal 25 Juni 2012 menerima RTGS masuk sebesar Rp. 145.000.000dari Haji HAMDAN AZZAN dengan keterangan ROYALTI TB sebagaipembayaran kewajiban royalti PT. RIZQI AWLAD; Tanggal 26 Juni 2012 terdakwa melakukan penarikan tunai uangsebesar Rp. 151.000.000 untuk disetorkan kepada Kas Daerah dan KasNegara sebagai pembayaran kewajiban PT.

Dana tersebut dikirimkan dalam rangka pembayarankewajiban Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), Sumbangan Pihak KetigaPelabuhan (SP3 Pelabuhan) dan Royalti untuk Rekomendasi SKABPT.

Dana tersebutdikirimkan dalam rangka pembayaran kewajiban Sumbangan PihakKetiga (SP3), Sumbangan Pihak Ketiga Pelabuhan (SP3 Pelabuhan)dan Royalti untuk Rekomendasi SKAB PT.

PNBP dalam mata uang rupiah untuk pembayaran luran Tetap,Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos persepsi dengankode Akun sebagai berikut :a. Pendapatan luran Tetap : 421311 ;b. Pendapatan Royalti : 421312;c. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang : 423113 ;2.

RIZQI AWLAD;> Tanggal 25 Juni 2012 menerima RTGS masuk sebesar Rp.145.000.000 dari Haji HAMDAN AZZAN dengan keterangan"ROYALTI TB" sebagai pembayaran kewajiban royalti PT. RIZQIAWLAD;> Tanggal 26 Juni 2012 saya melakukan penarikan tunai uangsebesar Rp. 151.000.000 untuk disetorkan kepada Kas Daerahdan Kas Negara sebagai pembayaran kewajiban PT.

menyampaikan SuratKeterangan Domisili (SKD) yang valid sedemikian sehingga berdasarkan ketentuanterkait penghasilan jasa tersebut adalah laba usaha dari Markserv B.V dan SolManinvest B.V yang hak pemajakannya tidak di Indonesia dan tidak terutang PPhPasal 26;: bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Tergugat adalah bahwa pembayaran jasatersebut didasarkan pada prosentase atas pendapatan hotel dan pendapatan kotoroperasi, sehingga penghitungan prosentase yang dimaksud dapat dimasukkandalam kategori Royalti

khusus promosi yang akan dilakukan;Memberikan advice dalam penyusunan rencana pemasaran tahunan hotel;bahwa menurut Penggugat pembayaran jasa dan service dimaksud di atasberdasarkan prosentase dari pendapatan dan GOP Hotel adalah merupakanmetode umum dan standar untuk industry perhotelan di seluruh dunia, yang tentunyaMenimbangMengingatMemutuskanmengacu kepada aktivitas pemberian jasa secara nyata, sehingga transaksi yangterjadi adalah transaksi pemberian dan pembayaran jasa dan bukan transaksi royalti

BV tertanggal 27 September 2006;Perjanjian Jasa Pemasaran dan Promosi International antara Marserv BV danPenggugat tertanggal 01 Januari 1991;Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia Belanda;SE03/PJ/1996;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Tergugatberdasarkan alasan karena pembayaran jasa tersebut didasarkan pada prosentaseatas pendapatan hotel dan pendapatan kotor operasi, sehingga penghitunganprosentase yang dimaksud dapat dimasukkan dalam kategori Royalti

Koreksi atas Objek PPN sebesar Rp. 94.552.032,00Bahwa Terbanding mdakukan koreksi' fis kal atasobjek PPN sebesarRp. 94.552 .032,00 dengan al asan bahwa terdapatperbedaan antara pendapatan royalti dan jasa distribusiyang dilaporkan di SPT PPh Badan dengan pendapatanroyalti , & jasa distribusi yang dil aporkan di SPT masaPPN dengan perhitungan sebagai berikutPendapatan royalti menurut SPT PPh Badane (53006) Rp.1.265.131.858e Jasa distribusi menurut SPT PPh Badan Rp.252.155.626e Jumlah pendapatan royalti

No.115/B/PK/PJK/20091.517.287.484e Pendapatan royalti dan distribusi menurut Rp.1.422.735.452e Objek PPN yang kurang dilaporkan Rp.94.552.032Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksifi skal yang dilak ukan oleh Terbanding terhadap objekPPN tersebut di atas karena jumlah terse but me upakanpendapatan royalti yang dihitung berdasark an esti masiyang secara otomatis dilakukan oleh sistem untukkeperluan pencatatan akuntansi dan ti dak mencerminkanpenghasilan Pemohon banding yang sesungguhnya

l an Paj ak tersebut,karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehinggamenghasil kan putusan yang nyata nyata tidak sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku,khususnya terhadap pertimbangan Majeli s Hakim yangmenyatakan sebagai berikutHalaman 18 alinea 8*Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta dan bukti bukti dalam persidangan, data yangada dalam berkas banding, keterangan Penohonbanding dan Terbanding dalam persidangan, Majelisdapat meyakini bahwa pendapatan royalti sebesar

yang belum dil aporkan TermohonPeni nj auan Kembali dahulu) Pemohon Banding dalam SPTMasa Paj ak Pertambahan Nilai ;Bahwa dari hasil pemeriksaan dan peneli tianpembukuan Termohon Peninjauan Kembal i dahuluPemohon Banding diperoleh data adanya pendapatanyang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yangbelum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak PertambahanNilai yaitu) atas pendapatan royalty dan pendapatandistri busi ;Bahwa Termohon Peni njauan Kembali dahulu PemohonBanding t i dakmempermasalahkan bahwa Royalti

No.115/B/PK/PJK/2009Vi.dan bukti bukti dalam persidangan, data yang ada dalamber kas bandi ng, keterangan Pemohon banding danTerbanding dalam persidangan, majelis dapat meyakinibahwa pendapatan royalti sebesar Ap. 94.552. 032, 00yang dij adikan koreksi oleh Terbanding sesungguhnyamasih merupakan angka estimasi dan bukan merupakanrealisasi penerimaan Pemohon banding.Bahwa pendapat Maelis Hakim tersebut sangat tidaksesuai dengan faktafakta yang ada, karena TermohonPeni nj auan Kembali dahulu Pemohon

Bahwapembayaran komponen kendaraan yang diimpor Pemohon Banding dari HMCuntuk dirakit di Indonesia pada dasarnya terdapat komponen biaya royalti didalamnya, dengan digunakannya komponen lokal oleh Pemohon Banding makapendapatan HMC terkait dengan penjualan komponen kendaraan akanberkurang.

Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013dasarnya merupakan pembayaran royalti kepada Hyundai Motor Company(HMC);Menurut Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding.

Berdasarkan P3B Republik IndonesiaRepublik Korea, yang berlakujika HMCK menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilisebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c, diatur bahva:1) Jika deletion compensation merupakan royalti maka perlakuanperpajakannya mengacu pada Pasal 12 P3B RlRepublik Koreasebagaimana dimaksud dalama butir 2 huruf a angka 3);2) Jika deletion compensation merupakan pemberian jasa yangdilakukan HMCK di Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan maka HMCK

DalamPasal 5 Technical Assistance and Deletion Agreement dengan sangatjelas dapat diambil pengertian dari Deletion Compensation dan secarajelas membedakan Compensation Deletion (Kompensasi) denganRunning Royalty (Royalti). Compensation Deletion sendiri adalahmerupakan kompensasi berupa biaya ganti rugi yang dibayarkan olehPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atasHalaman 10 dari 18 halaman.

KOMPENSASI PEMBATALAN; ROYALTI BERJALAN Sebagaipertimbangan atas berkurangnya pendapatan yang diterima oleh HMC sebagai akibat diijinkannya HIM melakukan pembatalan dan perakitanlokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, HIM akan membayar kepadaHMC sejumlah sebagai berikut:Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/20135.1.

Identifikasi didasarkan aspek pasar, produk bajakan dimaksud dalam pokok perkaraini dijual kepada konsumen dengan harga relatif jauh lebih murah ( Rp. 10.000,sampai Rp. 15.000, perkeping ) dibanding harga penjualan produk asli ( Rp. 15.000,sampai Rp. 25.000, perkeping ).e Bahwa benar, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebuttidak ada ijin dari Pihak Pemegang Royalti dan Pencipta lagu atau yangdikuasakan melalui ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman VideoIndonesia), ASIRI (Asosiasi Industri

tersebut seharga Rp. 2.200,(dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 5.000, (lima riburupiah) perkepingnya ;Bahwa saksi tahu ciriciri VCD yang asli yaitu : memiliki kode produksi, ada stikerPPn yang sesuai dengan data pemegang hak cipta (pihak yang memperbanyak produkkarya rekam), tercantum Hologram (logo pemegang hak cipta) yang asli, tedapatidentifikasi nomor, dan tanggal surat tanda lolos sensor (SLS) ;Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

kaset VCD hasilbajakan ;e Bahwa terdakwa menjual VCD tersebut karena harganya murah sehingga mudahdicari orang ;e Bahwaterdakwa menjual VCD bajakan tersebut sudah selama + 5 tahun ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut dari sales yang bernama Verry ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut perkepingnya sebesar Rp.2.200, (dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;e Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

11.30 Wib. bertempat di rumah / toko yang sekaligus tempat tinggal terdakwadi Desa Dander Rt. 24, Rw. 03, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, terdakwatelah ditangkap petugas kepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan,terdakwa ditangkap bersama barang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140( seribu seratus empat puluh ) keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milikterdakwa, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihakpemegang Royalti

jam 11.30 Wib.bertempat dirumah / toko yang sekaligus tempat tinggal pelaku di Desa Dander Rt. 24,Rw. 03 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap petugaskepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan, terdakwa ditangkap bersamabarang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140 ( seribu seratus empat puluh )keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milik terdakwa, terdakwa mengaku menjualkeping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemegang Royalti

Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Laporan distribusi pembayaran Royalti dari Karya Cipta Indonesia daritahun 2008 sampai dengan tahun 2012. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat DHIMAS R.SUTEDJO. 6 (enam) keping VCD Original the best campursari SRGK DHIMAS TEDJO.Dikembalikan kepada saksi Marjono. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima pembayaran Royalti dari Yayasan KaryaCipta Indonesia. 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan

Bahwa saksi selama ini sudah mendapatkan royalti sebanyak 3 (tiga) kali dari YKCImasingmasing saksi pemah mendapat Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah),Rp.8.000.000, (delapan juta rupia) dan Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah), dimanasaksi menerima royalti dua kali tunai dan satu kali transfer; Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin apapun kepada terdakwa Subardan aliasBarda berkaitan dengan hak Ekonomi atas saksi selaku ahli waris dari pencipta atauSeniman Manthous.

Bahwa benar akibat perkara Hak Cipta ini saksi menderita kerugian baik secara materiilmaupun secara imateriil, kerugian secara materiil bisa mencapai milyaran rupiah,sedangkan kerugian Imateriil berpengaruh terhadap penjualan MP3 maupun VCD asilidan hak Royalti menjadi hilang tidak terbayar.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan:3. Saksi MARJONO : Bahwa benar saksi kenal dengan saksi sdri.

SUTEDJO.6 (enam) keping VCD Original the best campursari SRGK DHIMAS TEDJO.2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima pembayaran Royalti dari Yayasan Karya CiptaIndonesia.2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan Karya Musik an.MANTHOUS1 (satu) lembar copy surat kematian ANTO SOEGIYARTONO alias MANTHOUS.1 (satu) lembar foto copy surat nikah ANTO SOEGIYARTONO alias MANTHOUS denganUTASIH yang dikeluarkan KUA KebayoranLama Jakarta Selatan.1 (satu) lembar copy KTP an.

Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Laporan distribusi pembayaran Royalti dari Karya Cipta Indonesia daritahun 2008 sampai dengan tahun 2012. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat DHIMAS R.SUTEDJO. 6 (enam) keping VCD Original the best campursari SRGK DHIMAS TEDJO.Dikembalikan kepada saksi Marjono. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima pembayaran Royalti dari Yayasan KaryaCipta Indonesia. 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan

Objek PPh Pasal 26 tidak 4.188.544.530,00 0,00 4.188.544.530,00disengketakanJumlah 7.630.656.578,00 3.442.112.048,0 4.188.544.530,000Menurut bahwa Terbanding menggunakan tarif 20% atas objek PPh Pasal 26 berupa pembayaranTerbanding royalti sebesar Rp.4.188.544.530 karena Pemohon Banding tidak meunjukkan SuratKeterangan Domisili dari otoritas perpajakan dari negara di tempat perusahaan lawantransaksi berdiri;Menurut bahwa Pemohon Banding memiliki Surat Keterangan Domisili dari otoritas perpajakan

negara tempat penerima penghasilan berdomisilikarena Pemohon Banding dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari masingmasingnegara tempat penerima penghasilan berdomisili;bahwa rincian pembayaran penghasilan ke luar negeri yang dikenakan tarif umum PPh Pasal26 sesuai UU PPh sebesar 20% menurut Terbanding adalah sebagai berikut:e Pembayaran biaya manajemen kepada Fosroc International Ltd, United Kingdom;e Pembayaran jasa teknologi informasi kepada JMH Merlin, United Arab Emirate; e Pembayaran royalti

Pajak Berganda (P3B) aquo;bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak,dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan pengenaan tarif oleh Terbanding sebesar 20%tidak dapat dipertahankan; Tabel total nilai koreksi pajak (dalam rupiah) Macam/Jenis Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Pasal 26 PPh KoreksiObjek Versi Versi Majelis Versi Versi Versi Versi JumlahTerbanding Terbandin Majelis Terbandi Majelis Pajak olehg ng Majelis1 2 3 4 5 6 (2x4) 7 (3x5) 8 (67)Biaya Royalti

Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 07 Desember2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi tidak membayar royalti

sebagaimana mestinyasehingga pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat dan DinasPertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dibuatkesepakatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RekonsiliasiPNBP TW.III Tahun 2016 yang menegaskan bahwa hutang kurangbayar royalti sebesar Rp27.761.572.259,00 (dua puluh tujuh miliar tujuhHalaman 4 dari 7 halaman.

Pada diktum ketiga disebutkan kewajiban yang harus dilakukansebagaimana tercantum pada lampiran Ill, antara lain pada point ke15yaitu membayar royalti sesuai dengan peraturan perundangundangan; Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspeksubstansi telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asas kehatihatian, asas profesionalitas dan asas kepastianhukum;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan

XII/16/2013, tanggal16 Desember 2013, terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksiatas Pajak Pertambahan Nilai terkait Jasa Royalti sebesarRp251.532.991,00, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49343/PP/M.XIl/16/2013, tanggal 16 Desember 2013, terbatas pada pokok sengketamengenai Koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai terkait Jasa Royaltisebesar Rp251.532.991 ,00;Dengan Mengadili Sendiri:3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan berupa Pajak PertambahanNilai Jasa Luar Negeri atas royalti sebesar Rp251.532.991,00 yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupembayaran atas royalti dilakukan sehubungan penggunaan knowhow,trademark, intellectual property (berupa patent, utility model nights,copyrights, design rights) serta technical

Support yang diberikan olehSharp Corporation, Jepang yang merupakan pemilik dari knowhow,trademark, intellectual property dan technical support; Namun PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmembuktikan eksistensi royalti dan rincian Surat Setoran Pajak (SSP)Halaman 6 dari 9 halaman.

pengajuan banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP17/KPU.01/2011 tanggal 27 Januari2011;bahwa sesuai butir 1.1.2. huruf a LHA Nomor: LHA16/KPU.01/BD.10/IU/2011 tanggal 21Januari 2011 mengenai Pemeriksaan PIB terkait PMK No.101/PMK.011/2009 tanggal 28 Mei2009 disebutkan berdasarkan pemeriksaan nilai pabean yang dilakukan dengan membandingkanPIB dan lampirannya dengan Invoice, Purchase Order, Pembukuan (overseas payment), LedgerHutang, Ledger (detail) Royalti

, Royalti Calculation, Rekening Koran dan Laporanh Keuangan,kedapatan terdapat biaya yang harus ditambahkan pada nilai pabean.

Biaya yang harusditambahkan di antaranya berasal dari royalti Pemohon Banding kepada Mead Johnson &Company (MJC);bahwa menurut Pemohon Banding, untuk impor dari negara ASEAN Tarif Bea Masuk untukbarang tersebut tetap 0%, dengan menggunakan tarif CEPT form D yang menunjukkan bahwabarang tersebut adalah benar berasal dari negara ASEAN, sedangkan Pemohon Banding tidakmencantumkan kode fasilitas tarif preferensi pada PIB karena sebelum berlakunya peraturan barua quo, tarif BM umum dan tarif preferensi

KMK Nomor: 680/KMK.01/2001.bahwa Terbanding dalam persidangan hari yang sama tanggal 14 Desember 2011 menyampaikantanggapan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:bahwa menurut Terbanding, untuk pembayaran Royalty kepada MJC sebesar 4,5% PemohonBanding setuju akan tetapi pembayaran bea masuk atas penambahan nilai pabean tersebut tidaksetujunya;bahwa menurut Terbanding, dalam dalam Closing Conference, Pemohon Banding telah setuju ataspembayaran Royalti kepada MJC namun untuk pembebanan Pemohon

diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanpeninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:Sengketa atas Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp.172.722.804,001 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 42 alinea ke5 dan alinea ke6: "bahwa dengan demikian perhitungan Royalti

Rekening 30601112366, diketahuisebagai berikut:Bahwa SSP PPN JLN senilai Rp53.887.224,00 timbul sehubungandengan adanya Debit Note Minopex Nomor : 111 Tanggal 28 Februari2005 dengan description berupa royalti fee at 4,5% on J.O. (MinopexRoyalty Agreement) For Period Ending 31 December 2004 dengannilai tagihan sebesar $51,583.46 yang berasal dari perhitungan$57,314.64 less witholding tax $5,731.46, sedangkan berdasarkanpenelitian terhadap rekening koran Standard Chartered Bank No.

Rek.30601112366, diketahui bahwa jumlah sebesar $51,583.46dibayarkan ke Minopex dengan mendebet rekening pada tanggal 13April 2005;Bahwa SSP PPN JLN senilai Rp 118.835.578,00 timbul sehubungandengan adanya Debit Note Minopex Nomor : 110 Tanggal 30November 2004 dengan description berupa royalti fee at 4,5% on J.O.

tidak akanmemperhitungkan kerugian project, kerugian project hanya ada dalampembayaran profit sharing karena pada dasarnya royalti adalah pembayaranatas informasi yang belum diungkapkan (knowhow), sehingga selama21Minopex memberikan informasi mengenai knowhow maka secara logikaselama itu pula pembayaran dilakukan sehingga tidak ada unsur untung rugiyang dilibatkan.

Putusan Nomor. 807 B/PK/PJK/201122berdasarkan kontrak karena dihitung bukan dari gross revenue tetapimenggunakan sistem profit sharing atas project yang memperhitungkankerugian.Bahwa dengan demikian, atas pembayaran kepada Minerals Operations ExecutiveLimited (Minopex) merupakan pembagian keuntungan atau profit sharing danbukan merupakan royalti sehingga bukan merupakan obyek PPN Jasa Luar negeridan tidak seharusnya terutang PPN Jasa Luar Negeri.

Sus/2014/PN.BjmKedualagu dari pencipta yang merupakan anggota WAMI selama 1 (Satu)tahun, sebagai wujud kerjasama dengan WAMI tersebut terdakwa pernahmembayar royalti pada tahun 2012 sebesar Rp. 22.000.000, tetapi sejakbulan Juni tahun 2013 terdakwa tidak memperpanjang kembalikerjasama dengan WAMI tetapi tetap menggunakan/memutarkan lagulagu dari pencipta yang merupakan anggota WAMI dan terdakwa tidakmembayarkan royalti kepada WAMI;Bahwa sebagai pemilik Karaoke Bold LCC terdakwa menyediakan lagulagu

d tutup/jam 24:00 Wita denganruangan medium, paket MC sebesar Rp. 1.000.000, dari jam 20:00 Witas/d tutup/jam 24:00 Wita dengan ruangan Large;Bahwa lagulagu yang diputar/disiarkan oleh terdakwa selaku pemilikkaraoke Bold LCC merupakan lagulagu hasil ciptaan dari pencipta laguyang terdaftar sebagai anggota Wahana Musik Indonesia (WAMI) dimanapara pencipta lagu memberikan kuasa kepada WAMI untuk memberikanizin atau tidak kepada pengguna lagu, apabila pengguna lagu diizinkanmaka WAMI akan memungut royalti

Kepada pengguna lagu serta royaltitersebut merupakan hak pencipta lagu sebagai hak esklusif danterdakwa selaku pemilik karaoke SBM Sabumi tidak mempunyaiperjanjian antara Karaoke Bold LCC dan WAMI serta tidak memiliki suratlisensi pemakaian lagu/musik dari WAMI sehingga terdakwa tidak pernahmembayarkan royalti atas pemutaran lagulagu di karaoke Bold LCCmiliknya kepada WAMI Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 72 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia.

unit mixer, 3 (tiga) unit proyektor, 26 (duapuluh enam) unit UPS, 46 (empat puluh enam) unit remote, 2 (dua) lembarBill pembayaran karaoke;e Bahwa lagulagu yang diputar/disiarkan oleh terdakwa selaku pemilikkaraoke Bold LCC merupakan lagulagu hasil ciptaan dari pencipta laguyang terdaftar sebagai anggota Wahana Musik Indonesia (WAMI) dimanapara pencipta lagu memberikan kuasa kepada WAMI untuk memberikan izinatau tidak kepada pengguna lagu, apabila pengguna lagu diizinkan makaWAMI akan memungut royalti

kepada pengguna lagu serta royalti tersebutmerupakan hak pencipta lagu sebagai hak esklusif;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal72 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia.

dansewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negaratempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewatersebut bertempat kedudukan, dengan demikian prinsip negara sumberpenghasilan yang dianut dalam Undangundang Pajak Penghasilan, adalahnegara dimana si pembayar bunga, royalti atau sewa berdomisili, sebagaipelaksanaan dari ketentuan ini, apabila terdapat cabang dari bank asing diIndonesia yang melakukan pembayaran bunga kepada para nasabahnya diluar negeri, maka atas

kepada Masterdan Visa sebesar Rp885.114.570,00Menurut Terbanding:Bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26berupa biaya atas pembayaran Royalti kepada Master dan Visa sebesarRp1.509.664.904,00 berdasarkan yurisdiksi Sumber yang merujuk padaPasal 2 (4) dan Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yangmemberikan hak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilanberada, sehingga royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepadaMaster dan Visa Wajib Pajak Luar Negeri terutang

Pajak Penghasilan Pasal26 sebesar 20% (Pemohon Banding tidak menunjukkan SKD/CoD):Bahwa dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan,Terbanding juga berpendapat atas pembayaran ke Master, berdasarkandata/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini bahwa jumlahpembayaran ke Master sebesar Rp885.114.570,00 merupakan pembayaranjasa (bukan merupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;Alasan Pemohon Banding: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PajakPenghasilan Pasal

26 atas pembayaran royalti kepada Master sebesarRp885.114.570,00 dengan penjelasan sebagai berikut:a.

Pembayaran Royalti ke Master sebesar Rp885.114.570,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objekPajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master CardInternasional, yaitu sebesar Rp885.114.570,00 dengan penjelasansebagai berikut:Halaman 8 dari 36 halaman.

penyelesaian atas sengketa koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas royalti Tahun 2006 yang berasal dari biayaConsulting Service sebesar Rp.3.489.760.553,00 mengikuti Putusan PengadilanPajak atas penyelesaian sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26untuk sengketa yang sama Tahun 2005;""Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21227/PP/M.1/13/2009, atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas royalti Tahun 2005Hal 13 dari 39 hal.

No. 822/B/PK/PJK/2012yang berasal dari biaya Consulting Service sebesar Rp.4.991.067.024,00, Majelisberpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukanmerupakan royalti melainkan business profit sebagaimana tercantum dalam Pasal7 P3B IndonesiaAustralia yang hak pemajakannya ada di Australia sehinggaMajelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas pengenaan PPh Pasal 26 terhadapbiaya service sector charges sebesar Rp. 4.991.067.024,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa oleh karena dalam

Diketahui pula bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukanpembayaran Royalti atas penggunaan lisensi kepada KimberlyClarkCorporation. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf d P3B Indonesia Australia, maka asistensi yang diberikan kepada anak perusahaan dalamperkara a quo adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) untuk penerapan lisensi yang dilakukan oleh KCSAP atas namaKimberlyClark Corporation, termasuk dalam definisi Royalti.

Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;7.

Bahwa dengan demikian telah benar dan tepat koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 26 atas royalti yang berasal dari Construction in progresssebesar Rp.1.463.693.482,00 karena memenuhi Pasal 26 ayat (1) huruf cUndangundang Pajak Penghasilan.Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyata bahwa telahdibebankannya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas royalti yang berasal dariConstruction in progress sebesar Rp.1.463.693.482,00

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Positif BerupaBiaya Royalti/License fee Sebesar Rp13.513.989.691,00; yang tidakdapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif Penyesuaian FiskalPositif Berupa Biaya Royalti/License fee Sebesar Rp13.513.989.691 ,00;yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.

Putusan Nomor 265/B/PK/Pjk/2021AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan, karena in casu atas royalti yangdibayarkan untuk penjualan kepada pihak yang mempunyai hubunganistimewa dan mengizinkan pembebanan biaya royalti yang dibayarkanterkait penjualan kepada pihak ketiga memenuhi yang disyaratkan dalamketentuan OECD.

Bahwa pembayaran royalti pada dasarnya merupakanbagian dari suatu instrtumen keuangan atas pembayaran a quo yangpada dasarnya merupakan suatu berbentuk jasa yang telah diberikanberupa Know How yang diikat dengan perikatan hukum, sedangkandalam instrumen hukum merupakan kedudukan atas Hak Atas KekayaanIntelektual (HAKI).

Serta pihakpengguna lisensi harus membayar royalti kepada pihak pemegang lisensi;Bahwa definisi a quo menunjukkan bahwa kuasa pertambangan tidakdigunakan pada barang yang diperdagangkan, melainkan PemohonBanding yang menunjuk pihak ABK untuk mengelola lahanpertambangan miliknya. Selain itu pihak ABK melakukan pembayaransemata mata hanya terhadap batubara milik Pemohon Banding yangdijual ke ABK. Tidak ada royalti yang dibayar oleh ABK ke PemohonBanding;Halaman 17 dari 30 halaman.

Kontrak Pertambangan Batubara,Bahwa Pemerintah memperlakukan Pemegang KuasaPertambangan untuk membayar iuran (royalti) yangdihitung sesuai dengan penjualan hasil produksisebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor75 Tahun 2001.Bahwa Pemerintah hanya meminta Pemegang KuasaPertambangan membayar royalti yang besarnya dihitungdari hasil produksi karena Pemerintah tidak menanggungbiaya yang dikeluarkan oleh Pemegang KuasaPertambangan.Bahwa Royalti merupakan bagian dari Mineral Rent ataurente mineral

Royalti berhubungan erat dengan kegiatanproduksi yang terjadi dalam pertambangan. Royaltidiberikan kepada pemilik/oenguasa mineral atasHalaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2064/B/PK/PJK/2017pemberian ijin untuk mengeksploitasi mineral yang ada disuatu wilayah.

Royalti itu. dikenakan karena pemiliksebenarnya sudah memberikan ijin dan kewenangannyakepada penerima jijin untuk mengambil manfaat dariadanya kekayaan mineral di tempat tersebut.Bahwa dalam kegiatan produksinya, penerima ijin bekerjaatas resikonya sendiri dan juga dengan modalnya sendiri,akan tetapi bekerja di lahan bukan miliknya, karena itu iaberkewajiban memberikan royalti kepada pemilik lahan.la hanya mempunyai hak untuk menambang saja (miningright).Bahwa dalam sistem royalti, sebenarnya telah

Haltersebut bisa dilihat dari kewenangan penerima ijin untukmenggali dan menjual hasil tambang itu atas nama dirinya.Tetapi dalam tambang ia tidak menjadi pemilik penuh darihasil tambang itu karena ia harus membayar royalti atasberapa banyaknya hasil tambang yang digalinya.3.7.

Putusan Nomor 666/B/PK/PJK/2017Bahwa koreksi sebesar Rp628.300.678 karena kesalahan dalampenerapan tarif PPh Pasal 26 atas royalti dimana Pemohon Bandingmengenakan tarif sebesar 10% sedangkan menurut Pemeriksaseharusnya tarif 15% sesuai dengan P3B Indonesia Australia padaArticle 12 (2) dan 12 (3);Bahwa berdasarkan penjelasan yang tertulis dalam ExplosiveTechnology License Agreement (ETL Agreement), pembayaran royaltidilakukan atas Know How, Patents, Application Software danTrademarks, dan sesuai

dengan Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) Indonesia dan Australia, pembayaran royalti tersebuttermasuk ke dalam kelompok Article 12 (3a) (the use of or the right touse, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula orprocess, trademark or other like property or right) yang tidak tergolongdalam pengenaan tarif 10% sehingga dikenakan tarif 15%;Bahwa dalam perhitungan atas royalti, tidak ada pemisahan yangdilakukan Pemohon Banding atas Know How, Patents, AplicationSoftware dan

Putusan Nomor 666/B/PK/PJK/2017didalamnya terkandung rumusan atau komposisi campuran bahanpeledak untuk menghasilkan produk tertentu;Bahwa dengan demikian maka penerapan tarif PPh Pasal 26 sebesar15% terhadap pembayaran royalti sudah benar;C.

Dasar Argumentasi Pengajuan Banding:KnowHow:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehpihak pemeriksa, bahwa jelas royalti yang Pemohon Banding bayarkansehubungan dengan perjanjian ETL Agreement merupakan royalti yangPemohon Banding bayarkan sehubungan dengan knowhow technologysehubungan dengan proses mixing dalam menghasilkan bahan peledak.Bahwa menurut hemat Pemohon Banding, pihak pemeriksa telahmelakukan kekeliruan dengan menerjemahkan bagian dari ETLAgreement secara harafiah

Ltd. untukmemanfaatkan paten atas know how, application software sertapemakaian trade mark Orica melalui perjanjian pemberianlisensi (Explosives Technology Licence Agreement ), makaPemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan PemohonPeninjauan Kembali bahwa pembayaran royalti kepada dariOrica Explosives Technology Pty. Ltd. dan Orica Australia Pty.Ltd. dikenakan tarif PPh sebesar 15%;3.5.

diterimaoleh Pemohon Banding tersebut termasuk dalam klasifikasi penghasilan sesui denganPasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang Pajak Penghasilan yakni Yang menjadi objekpajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yangbersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain penghasilanberupa royalti

Citra Harita Mineral tidaktermasuk kedalam pengertian penyerahan hak barang tidak berwujud (sepertimerek dagang, hak paten dan hak cipta).Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 605 B/PK/PJK/20111214 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PajakPenghasilan No.17 Tahun 2000 secara jelas definisi Royalti disebutkan sebagaiberikut ;Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atauperhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai

Citra Harita Mineral tidaktermasuk kedalam pengertian penerimaan Royalti .16 Bahwa didalam persidangan banding di Pengadilan Pajak, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan buktibukti yang dapatmeyakinkan Majelis Hakim bahwa pembayaran dari PT.

Citra Harita Mineral sebesar Rp.3.358.058.820,00 bukanpembayaran Royalti melainkan pembayaran atas bagi hasil kerjasama operasiatas penjualan batubara dari PT. Citra Harita Mineral kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Halaman 34Alinea ke5bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P8 diketahui pendapatanusaha Pemohon Banding berasal dari pendapatan kerjasama operasi dari hasilpenambangan yang dilakukan oleh PT.

Citra Harita Mineral sebesarRp3.358.058.820 ,00 adalah obyek PPN yaitu termasuk sebagai penyerahan hakatas Barang Kena Pajak (Royalti) adalah sangat tidak mendasar dan terkesanhanya mengadaada.Bahwa pertimbangan Majelis yang mempertahankan koreksi yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena alasan pembayarantersebut merupakan penerimaan atas Royalti sebesar Rp.3.358.058.820,00 adalah15tidak berdasarkan buktibukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan danketentuan perundangundangan

milik KUD Warga Karya di Desa Loa Tebu, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai sudah dapat diproduksi batu bara yangsiap untuk dijual ke pihak lain baik untuk kepentingan lokal maupununtuk diexport minimal setiap bulannya sebanyak 10.000 ton danmaksimal 20.000 ton ;Berdasarkan Perjanjian dalam Pasal 11 ayat 1 Akta No. 10 tanggal 05Oktober 2000 disebutkan bahwa Tergugat akan menyerahkan royaltikepada Penggugat untuk setiap bulan per ton sebesar Rp. 17.500, (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga royalti

Sdr BambangSudarsono, SH., Notaris/PPAT di Tenggarong;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi royalti kepada Penggugatsebesar Rp. 2.100.000.000, (dua milyar seratus juta rupiah), dengan carapembayaran tunai selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah PutusanPengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yangdiletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan/rumah yang terletak diJalan Pattimura No. 269 RT. 037 RW. 008, Kelurahan Baga/Rapak

Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, selain meminta agar Akta No.10tanggal 5 Oktober 2000 (P5 = T1) dibatalkan, Termohon Kasasi jugamenuntut ganti rugi royalti sebesar Rp 17.500, dari setiap ton batu barayang berhasil terjual sesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 11 ayat (1)Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P5 = T1), yang seluruhnyadiperhitungkan berjumlah Rp 17.500, x 10.000 ton x 12 bulan =Rp.2.100.000.000,.

;1:Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan pada halaman 35 sampaidengan 36 putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknyamenyatakan Pemohon Kasasi selain wanprestasi terhadap penyetoranmodal awal, juga tidak melakukan pelunasan pembayaran biaya : Untuk pengurusan Izin Lokasi Wilayah Tambang, dll; Untuk biaya evaluasi/presentasi lapangan, eksplorasi lengkap studikelayakan UPL/UPK, dll ; Tidak menyediakan Crusher Plant, dll;Maka Judex Facti telah mengabulkan tuntutan ganti rugi ataspembayaran royalti

Bahwa namun dari rangkaian pertimbangan putusan sebagaimanadikutip di atas, Judex Facti telah mengabulkan tuntutan ganti rugi ataspembayaran royalti dari hasil penjualan batu bara yang diajukan olehTermohon Kasasi tersebut.

Putusan Nomor 983/B/PK/PJK/2014jumlah yang dibayarkan merupakan jumlah yang telah memperolehkepastian tentang berapa harga film yang sesungguhnya dan diketahuijumlah besarnya Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan barangKena pajak Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean (royalti) adalahsebesar Rp12.234.818.414,00;Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengajukan alasan bahwa dasar perhitungan ataspembayaran royalti tersebut adalah Keputusan Bersama antaraDirektur

Lebihlanjut juga disampaikan bahwa UndangUndang Pajak Penghasilanyang menjadi dasar Pemeriksa sama sekali tidak bertentangan dantidak menghapuskan Keputusan Bersama Pajak Aoyalti, mengingatKeputusan Bersama Pajak Royalti merupakan ketentuan yang bersifatkhusus dari ketentuan yang bersifat umum yaitu UndangUndang PajakPenghasilan (/ex spesialis derogat lex generalis);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang

Oleh karena TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakanperusahaan di bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalambidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya danKontrak Bagi Hasil, maka mulai 1 Januari 1984 ketentuan terkaitdengan UndangUndang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970tidak berlaku untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);Bahwa Pasal 34 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan menentukan

Putusan Nomor 983/B/PK/PJK/201413.14.Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970, oleh karena itujelas bahwa Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak DepartemenKeuangan dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film DepartemenPenerangan Nomor KEP266/PJ.2/1978 danIl/Kep/Dirjen/RTF/1978batal demi hukum karena ada perundangundangan yangbaHsebagaimana asas "/ex posterior derogat legi prior;Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)sebagaimana dikemukakan di atas juga ditegaskan

Bahwa di dalam persidangan tidak pernah dilakukan uji kebenaranmateri terkait dengan rincian angka koreksi yang diserahkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), demikian jugaangka atas pembelian royalti sebagaimana diklaim oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalam SPTTahunan PPh Badan tahun pajak 2007, dengan demikian PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakdapat membuktikan ketidakobenaran