Pardede 320 saham dan Sariaty Pardede 15 saham ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan PT. J. SURYA SAKTI yang berlangsung tanggal 10Agustus 2009 tersebut dituangkan ke dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J.

., Notaris di Medan (P4), yangmana pembuatan Akta tersebut melanggar hukum karenaRUPSLB berlangsung tanggal 10 Agustus 2009, namun AktaBerita Acara RUPSLB dibuat pada tanggal 11 Agustus 2009.Padahal mengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2004,secara hukum Akte Berita Acara harus dibuat seketikapada saat RUPSLB berlangsung dan harus puladihadiri/disaksikan oleh Notaris yang bersangkutan ;Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor77/G/2010/PTUNJKT.10.11.12.13.Bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009 tersebut

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI(PT. J. SURYA SAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yangdibuat dihadapan ERICKSON NAPITUPULU, S.H.disebutkan bahwa Rapat dibuka oleh Komisaris Utamayaitu. Drs. Rudolf M.

Pardede, sedangkan PENGGUGATmendalilkan bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009tersebut jelas jelas hanya dihadiri oleh 8(delapan)orang pemegang saham yang notabene merupakanrepresentatif 165 kepemilikan saham dari 500 sahamperseroan.

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J. SURYASAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dihadapanERICKSON NAPITUPULU, S.H. disebutkan bahwa Rapat dibukaoleh Komisaris Utama yaitu) Drs. Rudolf M. Pardede, olehPENGGUGAT didalilkan bahwa Penggugat sebagai PresidenKomisaris dan RUPSLB PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYASAKTI (PT. J.

Weilingselaku Direktur selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dengan harapandapat meningkatkan kinerja secara professional dalam berbagai upayaupaya bisnis ditengah ketatnya persaingan usaha;Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2011 Penggugat mendapatkanundangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Weiling di Hotel Ciputra, namun sesampainya di hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;4.

Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat IIpada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menanda tangani Risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat V, menolak dalil Penggugat posita angka 3 dan4, karena RUPSLB dalam panggilan di Hotel Ciputra Semarang adalahRUPSLB Lanjutan, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lokasi Pabrik /Perusahaan PT.

WEILING, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat.. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonpensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, komplekkawasan Berikat Rukti Bawana blok B No. 18, 31.

Utama PT.Wei Ling dengan Tergugat VIII dimana sesuairisalah RUPSLB dalam akte 42/2011 hal tersebut merupakan yang diamanatkankepada Direktur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 berupa perbedaan tanda tanganXu Jun dalam risalah RUPSLB PT.Wei Ling yang dibuat Notaris KiagusDaud,SH.MKn dan Akta Jual Beli No.62 dan No.64 Akta Notaris Astuti Amirin, SH49dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut harus dibuktikandalam

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Kuorum kehadiran pemegang saham ketiga untuk RUPSLB adalah sebanyak 2 (satuperdua) atau 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlan pemegang saham yangditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPSLBketiga adalah jika disetujui lebih dan 2 (satu perdua) atau lebih dan 50 % (lima puluhperseratus) dan jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

PGS hadir dalam RUPSLB yangdiselenggarakan oleh PEMOHON.a. Memerintahkan Direksi PT. Putera Griya Sentosa yaitu Termohon dan Termohon Ildan atau Dewan Komisaris PT. Putera Gniya Sentosa yaitu temrohon Ill untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Para Pemohon Kasasisangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukumoleh Ketua Pengadilan Negeni Surakarta yang membenikan ijin kepada TermohonKasasi/Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

dalam RUPSLB dimanapada kenyataannya Klien Kami/Penggugat TIDAK PERNAH HADIRdalam RUPSLB Tersebut, dimana Akta tersebut jelas merugikanPenggugat karena Penggugat dicopot sebagai Komisaris yangkemungkinan besar dikarenakan Penggugat berpihak kepadaHalaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614.

Tergugat 1 seharusnya tidakmenandatangani Undangan RUPSLB dan Tidak melakukan RUPSLBpada saat dalam posisi diberhentikan sementara oleh DewanKomisaris.Dengan tetap dilakukannya pelaksanaan RUPSLB tersebut maka haltersebut jelas bertentangan dengan hak subjektif seluruh DewanKomisaris dimana Dewan Komsaris lah seharusnya yangmelaksanakan RUPSLB dalam rangka melakukan pembahasan ataskeputusan pemberhentian sementara Direktur Utama/Tergugat III/RenLing tersebut.Para Tergugat tidak seharusnya melaksanakan

Ayat (8) UU R.I No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, sehingga tindakan Tergugat 3 sebagai DirekturUtama pada tanggal 18 Maret 2019 membuat dan menandatangiUndangan Panggilan RUPSLB serta menyelenggarakan RUPSLB PT.BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 merupakantindakan yang sah;TERGUGAT 3 SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BERWENANG UNTUKMEMBUAT DAN MENANDATANGANI UNDANGAN PEMANGGILANRUPSLB TERTANGGAL 18 MARET 2019 SERTAMENYELENGGARAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 05 APRIL 20198.

RUPS22.Bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi melalui whatsapp, bahwaPenggugat telah menerima Undangan Panggilan RUPSLB PT.

BCMGTANI BERKAH, namun pada tanggal pelaksanaan RUPSLB tanggal20 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak hadir;23.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAHpada tanggal 20 Agustus 2019 dihadiri oleh seluruh PemegangSaham PT. BCMG TANI BERKAH yang dapat dibuktikan berdasarkanDaftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMGTANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019;24.Bahwa salah satu hasil dari Keputusan RUPSLB PT.

Bahwa dalam pertemuan / silaturahmi antar Ahli Waristanggal 04 April 2012 tersebut sama sekali tidak ada agendapembahasan apapun mengenai PT Expra Motor termasuk agendaRUPS maupun RUPSLB PT Expra Motor;11.

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

dan kemudian tindakan memasukanketerangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Para Tergugatkedalam Akta 29/2013 mengenai pernyataan RUPSLB PT ExpraMotor, dimana Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pemilik Sahamtidak pernah mendapat undangan/pemanggilan apapun dalamrangka untuk mengikuti RUPS Luar Biasa PT Expra Motortertanggal 04 April 2012 adalah tindakan yang cacat hukum danmelawan hukum karena telah melanggar ketentuanketentuanhukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas;B.

Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan dideritaoleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya,penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 04 April 2012 juncto Akta No. 29tertanggal 16 Desember 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris diSleman, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RepublikIndonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.:AHU06587.A.H.01.02.

Karena Tergugat kepemilikan sahamnya di PT.MOLDPIA belum jelas sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan jelas hak suaranya tidak sah(tidak mempunyai kapasitas memberikan hak suara);Bahwa oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang diadakan di Hotel Horizon yang risalahnya dibuat di NotarisRUSMAN, SH (turut Tergugat Il) Notaris Kota Bekasi cacat hukum dan atautidak sah

No.1542 K/Pdt/2008(RUPSLB) PT. MOLDPIA tanggal 9 Juni 2006 yang dilaksanakan diBusiness Center Room, Hotel Horlson, berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Bekasi Nomor : 52/Pdt.P/2006/ PN.Bks, tertanggal 17 Mei 2000Bekasi sesuai Berita Acara RUPSLB PT. MOLDPIA Nomor 13 tanggal 9 Juni2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Bekasi, jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :a. Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PT.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masihberada di areal pabrik Tergugat Il walaupun sudah diberhentikan secara saholeh RUPSLB PT.

Bahwa tidak benar dan berlebihan sekali pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea terakhiryang menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB 9 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 4 UU Nomor1 Tahun 1995.Sebab Pemohon Kasasi Ill telah 2 (dua) kali menyampaikanpermintaan RUPSLB PT. MOLDPIA kepada Termohon Kasasitetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi.

Haltersebut dimulai dari permintaan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Pertama yang disampaikan kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20Februari 2006 dengan agenda Pergantian Direksi Perseroan danpermintaan RUPSLB Kedua, yang telah disampaikan olehPemohon Kasasi Ill (dahulu Tergugat Ill/Terbanding Ill) kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai suratnya padatanggal 2 Maret 2006 dengan Agenda Laporan Keuangan tahun2005.

Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Bangun Megah SemestaNOMOR 89 TANGGAL 27JULI 2011TELAH DIBATALKAN dengan Akta Nomor 98 tanggal 30November 2011 tentang Pembatalan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bahwa Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011telah dibatalkan dengan Akta Nomor 98 tanggal 30 November 2011tentang Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

Notaris di Batam,selanjutnya diberi tanda bukti TT.I17;Fotocopy Akta Berita Acara Penegasan RUPSLB PT.

Bangun Megah Semestakepada Wie Meng (Penggugat), Conti Chandra(Tergugat), Andres Sie (Turut Tergugat Ill), Hasan (Turut Tergugat Il), Sutriswi(Turut Tergugat IV) tersebut di atas sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMSNomor : 2 tanggal 02 Desember 2011, Akta Berita Acara RUPSLB PT.

BMS Nomor : 2 tanggal 02 Desember2011, Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 35 tanggal 19 Desember2011, dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 53 tanggal 22Desember 2011 yang masingmasing dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H.Notaris di Batam, dan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Anly CengganaNotaris di Batam sebagai berikut :1.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2006 sebagaimanatermaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Anugrah Tambak Perkasindo Tbk, Nomor 1 tanggal 26Januari 2006, dibuat oleh Wenny Adytia Kurniawan, SH, Notaris di Stabat, dantelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Surat keputusan NomorC17638.HT.01.04.TH.2006 tanggal

pertambanganumum dan pembangunaninfrastruktur ;Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan padatanggal 30 Nopember 2006 sebagaimana termaktub dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 48 tanggal 30 Nopember 2006, dibuat oleh FathiahHelmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Nomor W700139 HT. 01.04.TH.2007 tanggal 4Januari 2007, menyetujui penambahan kegiatan usaha utamaPerseroan ke

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Mei2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta, menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberikuasa kepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggarandasar Perseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak4.Asasi Manusia Republik Indonesia No.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008 yangtermaktub daiam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuatoleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untukmelaksanakan penjualan atas asetaset perkebunan kelapa sawit yangberlokasi di daerah Percut, Kecamatan Sei Tuan, Sumaterag.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroan tanggal 15Juli 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor 37 tanggal 15 Juli2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta,menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lainpenyesuaian tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam* &LK No.

Bahwa seharusnva yang tepatmelakukan gugatan dan meminta bahwa RUPSLB tersebut ilegal dan tidaksah adalah para pemegang saham.

SHOFWAN SUMBAHAN,SE dalam jabatannyaselaku Direktur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yang dibuatdihadapan Notaris ISRIN NAWAWI, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Shofwan Sumbahan, S.E., dalam jabatannya selakuDirektur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yangdibuat dihadapan Notaris ISRIN NAWAW1, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Dengan demikian, undangan tersebut menjadi tidaksah dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa RUPSLB tanggal 07 Desember 2011 yang diadakan oleh TermohonKasasi I, II dan Ill adalah RUPSLB yang illegal (tidak sah) sehingga bataldemi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena halhal sebagaiberikut:Hal. 22 dari 25 Hal.

Kolingkas yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Kolingkas yaitu Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat Il untukmeminta diadakan RUPSLB tentang pembubaran dan pemberhentiankepengurusan PT. Kolingkas sebagaimana Akta Nomor 80 (T.13) dansurat dari Termohon Kasasi Il/Terbanding II/Tergugat II tertanggal 0Desember 2011 yang ditujukan kepada Komisaris PT. Kolingkas untukmeminta diadakan RUPSLB.

Rencana Penutupan Perseroan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh TERGUGAT Il, namun dalam RUPS LB tersebutTERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas walk out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan penutupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat No.16, Tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H.,M.H.;Bahwa saham Ny.

PST.29 Bukti P 2930 Bukti P 3031 Bukti P 3132 Bukti P 3233 Bukti P 3334 Bukti P 3435 Bukti P 35Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ketiga PT. Dharmakarya Dhikaalambhanadengan Nomor: DKDA.001 /RUPSAI/2014 tertanggal 05Februari 2014 kepada Para Pemegang Saham PT.Dharmakarya Dhikaalambhana untuk RUPSLB yangdiadakan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014;Surat Nomor : 059/ESL/1/2014 tertanggal 14 Februari2014 berisi penolakan dari Ir.

DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kepada Direktur Utama Bapak Ir. HeryP. Muchrodji;Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 22 Februari 2013 Kepada Ir. Hery PriantoMuchrodji MSc, selaku Direktur Utama dengan agendaPemberhentian Sementara Ir.

Dharmakarya Dhikaalambhanatertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB);Undangan Rapat RUPSLB PT. DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 21 Januari 2013, dimanaRUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari2013 dengan Agenda Rapat:1. Penyelesaian rencana penarikan saham sebagianpemegang saham;2. Rencana penarikan jaminan aset atas nama salahsatu pemegang saham;3. Dan lainlain;Surat dari Komisaris PT.

DharmakaryaDhikaalambhana untuk RUPSLB yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18Februari 2014, bukti P30 berupa surat Nomor: 059/ESL/1/2014 tertanggal 14Februari 2014 berisi penolakan dari Ir. Hery Prianto MSc, melalui Kuasahukumnya tentang pelaksaan RUPSLB Ketiga PT. DharmakaryaDhikaalambhana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014, surattersebut dibacakan sebelum RUPSLB dimulai, bukti P33 berupa Surat Ny.Ridha Endarani Radinal selaku Komisaris PT.

RSHdJ),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, JakartaTimur, suatu) badan hukum Indonesia,didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AktaNomor : 71, tanggal 17 September 2004,terakhir dirubah berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. RSHJ Akta Nomor : 09 tanggal 29 Maret2008, dalam hal ini diwakili oleh dr.SUPRIJANTO RIJADI, MPA, PhD, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PerseroanTerbatas PT.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secarasepihak mengesampingkan Berita Acara RUPSLB PenggugatNo. 09 tanggal 22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuaiketentuan UU yaitu Anggaran Dasar Akta PendirianPenggugat ;.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yangdiadakan oleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama,sabtu, tanggal 22 Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jl.HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, RUPSLB ini didasarkanpada Penetapan PN. Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Reg93/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ; Hasil RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta yaitu) mengangkat20 Direktur Utama : dr. Salimar Salim, MaRS; Komisaris : R.S.

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

) pada 12Januari 1998, tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri Para Penggugat, karenaPara Penggugat sama sekali tidak menerima panggilan RUPSLB.

Tambahan lagi, rentang waktu antara panggilandi surat kabar untuk RUPSLB 23 Januari 1998 pun sangat singkat, hanyaberselang 8 (delapan) hari (panggilan dilakukan pada tanggal 15 Januari1998).

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan TergugatII telah beritikad buruk dengan tidak melakukan pemanggilan secara sahdan patut kepada Para Penggugat untuk menghadiri RUPSLB tanggal 12dan 23 Januari 1998, dengan tujuan agar Para Penggugat tidakmengetahui pelaksanaan RUPSLB, tidak menghadiri dan tidakmenggunakan hak suaranya pada RUPSLB, sehingga Tergugat I, II, III,dan IV dapat menghadiri dan menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengankeinginannya.4 Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal

Apalagi didalam RUPSLB disebutkan si penerima kuasa (Tergugat IV) diberikankewenangan untuk menggunakan Surat Kuasa untuk menentukan hargadan penggunaan hasil penjualannya.

Apalagi Surat Kuasa tersebut disebutkan diberikan oleh orangperorang, bukan RUPSLB sehingga seharusnya Tergugat Vmengingatkan adanya pelampauan kewenangan oleh RUPSLB.

Menyatakan BATAL dan TIDAK MENGIKAT seluruh Akta yang didasarkanpada RUPSLB PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006 yaitu AktaNomor. 29 TANGGAL 25 Agutus 2006 yang dibuat dihadapan NotarisAugustin Beatrice Suyanto, S.H., dengan segala akibat hukumnya.. Menyatakan TIDAK SAH RUPSLB PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli2008 dengan segala akibat hukumnya..

atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut.D.13.Bahwa oleh karena pada saat RUPSLB dibuka pada tanggal 25Agustus 2006, Tuan Andi Sutanto masih hidup dan masih dalamkedudukan sebagai KOMISARIS PT.

RUPSLB PT. Idola Tunggal Tanggal 25 Aqustus 2006 adalah SUDAHSAH DAN SESUAI dengan ketentuan hukum yang berlaku. sehinggaaktaakta yang lahir setelah dan didasarkan pada RUPSLB PT. IdolaTunggal Tanggal 25 Agustus 2006 HARUSLAH DIKUATKANF.1.Bahwa RUPSLB PT. Idola Tunggal tertanggal 25 Agustus 2006adalah TERBUKTI sudah sah dan sesuaidengan ketentuan hukumyang berlaku (UU No. 1 Tahun 1995 mapun UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas).

Rekonvensisendiri, dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakandengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;2.11.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri olen Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuatdi hadapan Lenny JanisIshak, SH., Notaris di Jakarta, TERNYATA MERUPAKANPENYESUAIAN

2012, yang hanya dihadiri oleh Para TergugatRekonvensi sendiri, dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebuttelah diaktakan dengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris diJakarta;15.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri oleh Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan LennyJanis Ishak

Audit;Bahwa, berdasarkan surat tersebut, pihak TERGUGAT dan TERGUGAT Ilsepakat untuk melaksanakan RUPSLB pada tanggal 17 Nopember 2015yang bertempat di Taman Budaya Sentul Kabupaten Bogor, dimana hasildari RUPSLB tersebut adalah:1. Menyetujui perubahan Bentuk Badan Hukum dari PD PK Bogor menjadiPT LKM Bogor;2.

Menunjuk Dewan Pengawas untuk mengurus perubahan Badan Hukum;Bahwa, Rekomendasi dan saran serta sesuai dengan langkahlangkahmenuju Transformasi RUPSLB seharusnya RUPSLB memberikan amanatkepada Pengurus Existing sebagai TIM Transpormasi akan tetapi hal initidak dilaksanakan, dan diketahui kKemudian ternyata sudah ada niat untukmenyingkirkan Direksi/Pimpinan PD PK Bogor;Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2015 PT LKM mengadakan RUPSLB diGedung MNC Jalan Aceh Kota Bandung, dimana dalam RUPSLB PT.

LKM, diberi tandaP.P10;Foto copy sesuai asli Permohonan RUPSLB Nomor 081.aPS/DIRMHHalaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.

Cbi12.13.14.16.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.27.75tanggal 5 Oktobr 2015, diberi tanda P.P11;Foto copy tanpa asli Undangan RUPSLB Nomor 18/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda P.P12;Foto copy sesuai asli Undangan RUPSLB Nomor 19/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XIV/2015 tanggal 27 Nopember 2015, diberi tanda P.P13;Foto copy tanpa asli Arahan dan Bimbingan atas Honorarium DewanPengawas Nomor 876/3526/Admrek tanggal 22 Juli 2015, diberi tandaP.P14;Foto copy sesuai asli Salinan Peraturan

Cbi11.12.13.14.15.77LB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 27 November 2015, diberi tanda T.I10;Foto copy sesuai asli Undangan RUPSLB Dewan Pengawas PD.PKBOGOR Kabupaten Bogor Nomor 15/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 1 September 2015, diberi tanda T.I11;Foto copy sesuai asli Undangan RUPSLB Dewan Pengawas PD.PKBOGOR Kabupaten Bogor Nomor 18/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 11 November 2015, diberi tanda T.I12;Foto copy sesuai asli Berita Acara RUPS tanggal 1112015, diberitanda T.13;Foto copy sesuai

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT AMARA INDONESIA, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA tersebut;
3. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan

diadakannya RUPSLB PT AMARA INDONESIA dan menetapkan pimpinan RUPSLB PT AMARA INDONESIA, serta melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA dengan sebelumnya melakukan pemanggilan RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON;

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober 2012(fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 25 Juni2014 (fotocopy legalisir).102. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 10September 2015 (fotocopy legalisir).103. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 28September 2016 (fotocopy legalisir).104.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (Fotocopy Legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Desember2013 (Fotocopy Legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30Oktober 2012 (fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.

dikarenakan Pemohon tidak pernah mendapatkan haknya selakupemegang saham sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku,maka Pemohon (pada saat itu masih sebagai Komisaris Perseroan) telahmengajukan perintah kepada Direksi Termohon untuk verifikasi dan auditterhadap laporan keuangan Termohon, Maka pada tanggal 16 Juni 2008telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohonuntuk verifikasi dan audit terlebin dahulu tehadap laporan keuangan yangmerupakan salah satu agenda yang ada pada RUPSLB

Tetapi sampaipelaksanakan RUPSLB, Direksi Termohon tidak melaksanakan permintaanyang dimintakan Pemohon tersebut.Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mekasanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008untuk pengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan danlaporan auditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.Padahal Pemohon telah melakukan penolakan terhadap Laporan Keuanganyang diajukan oleh Termohon tersebut dan Pemohon telah meninggalkanruangan

pada saat RUPSLB tersebut berlangsung, dikarenakan DireksiTermohon tidak melaksanakan perintah Pemohon dalam kapasitasnyasebagai Komisaris untuk melakukan verifikasi dan audit terlebin dahuluterhadap laporan keuangan yang akan dilaporkan tersebut, sesuai denganSurat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohontertanggal 16 Juni 2008;Sehingga terbukti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasatersebut di atas adalah dilakukan tanpa kehadiran Pemohon, sehinggadengan demikian Rapat Umum

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

Bahwa oleh karena Judex Facti tidak secara adil mempertimbangkan buktibukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, maka pertimbanganhukum Judex Facti sangat terlihat berat sebelah dan merugikan PemohonKasasi, hal ini terbukti karena apabila Judex Facti melihat danmempertimbangkan vide bukti T16 dan T1/7 dimana secara nyataTermohon Kasasi menerima undangan RUPSLB tertanggal 27 Desember2013 akan tetapi tidak menghadiri RUPSLB tersebut sebagaimana temyatadalam Daftar Hadir tertanggal 16 Januari

Bahwa dalam RUPSLB tersebut hadir dan diwakili sebanyak 1.245.930 (satujuta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh) saham yangmerupakan keseluruhan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat IVsampai dengan penyelenggaraan RUPSLB tersebut sesuai dengan Bukti TIV2di atas, sehingga sesuai ketentuan UUPT dan anggaran dasar Tergugat I,RUPSLB tersebut dapat mengambil semua keputusan yang sah dan mengikat;v.

Bahwa dalam RUPSLB Tergugat I di atas, semua pemegang saham dengan haksuara yang sah, TERMASUK PENGGUGAT, DENGAN SUARA BULAT TELAHMENGAMBIL KEPUTUSAN MENYETUJUI MENJAMINKAN SELURUHASET PERSEROAN (Tergugat I)..

RUPSLB) Tergugat I tanggal 2 Juli 2010, namun di sisi lain, Penggugatmenyatakan akta tertanggal 3 Juli 2010, No. 01 yang dibuat oleh Turut Tergugat IVadalah cacat dan batal demi hukum.Bahwa hal ini membuktikan Penggugat tidak memahami hukum dan salahmenerapkan hukum; karena pernyataan cacat dan batal demi hukum serta tidakmepunyai kekuatan hukum seharusnya ditujukan kepada RUPSLB tersebut dan/atau keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, BUKAN TERHADAPAKTA TERTANGGAL 3 JULI 2010, No. 01 di atas

, dengan agenda peningkatan modal dan perubahankomposisi saham tanpa mengikut sertakan Penggugat tidak terbukti karena Penggugattelah diundang dalam acara RUPSLB tersebut tetapi Penggugat tidak menghadirinya,dan oleh karena didalam RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum, sehinggakeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut sah secara hukum, dengan demikiantindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI mengikuti RUPSLB dengan agendapeningkatan modal dan perubahan komposisi saham tidak dapat dikwalifikasi

Dimana didalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh seluruh PemagangSaham Perseroan Terbatas PT.

Putusan Nomor 448 K/TUN/2012Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkaitpelepasan asetnya di PT. Sumalindo Hutani Jaya, termasuk HutanTanaman Industri (HT!) yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua) Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yaitu :a. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham. pada PT.Sumalindo Hutani Jaya. dan Penjualan Aktiva (Tagihan) PT.Sumalindo Lestari Jaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.;b. Persetujuan Divestasi Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tok. padaPT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanaktiva (tagihnan) PT.

., pada PT.Sumalindo Hutani Jaya;17.Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas, maka sungguh menjadi jelas bahwapersetujuan Divestasi Saham (pengalihan saham) PT. Sumalindo LestariJaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, baru diadakan tanggal 15Oktober 2009, setelah mendapat Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Faktanya dalam RUPSLB PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tanggal15 Oktober 2009, sebanyak 85,900 % pemegang saham yang hadirtelah menyetujui mengalihkan selurun saham PT. Sumalindo LestariJaya Tbk. yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya. kepada PT. PabrikKertas Tjiwi Kimia Tok. dimana Penggugat/kuasanya juga hadir;Dengan demikian quod non terdapat kerugian pada diri Penggugatbukanlah disebabkan oleh terbitnya surat objek gugatan a quo, tetapidikarenakan adanya persetuju~an RUPSLB PT.

Dalamagenda RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009 itu dengan sangat jelasmencantumkan 3 (tiga) agenda RUPSLB, salah satunya agendatersebut adalah Persetujuan Divestasi PT.Sumalindo Hutani Jaya dariPerseroan (PT.

.- (750 lembar saham) adalah 75 % dimiliki Deddy Gunadi (yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit) untuk melakukan RUPS LB dengan agenda RUPSLB yaitu :