berdasarkan hasil rapat denganWalikota Salatiga mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatigauntuk RAPBD Tahun 2011 dengan surat surat Nomor 121/ext/VII/2010tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah),termasuk untuk kegiatan PSISa sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) untuk membiayai kompetisi Divisi If PSISa Tahun 2010 , dimanausulan untuk PSISa dari KONI tersebut tanpa ada evaluasi dari SKPD terkaitdan tidak ada rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

)sehingga Tim TAPD tidak memberikan pertimbangan sebelum anggaran hibahuntuk KONI masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);= Bahwa kemudian KONI Kota Salatiga dari APBD tahun 2011 menerimaHibah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuangdalam Perda Kota Salatiga No.7 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010tentang APBD Kota Salatiga Tahun 2011, yang selanjutnya ditetapkan denganSurat Keputusan Walikota Salatiga No.900/75/2011 tanggal

terakhir dibantu, kecualiberprestasi ;Bahwa langkah yang dilakukan oleh Saksi setelah mendapatsurat dan disposisi dari Walikota Salatiga adalah kemudiandidisposisi ke bidang anggaran copy dengan disposisi untukBappeda ;Bahwa permohonan anggaran dari KONI tersebut di atas tidakterdapat atau tidak ada pada Rencana Kegiatan Anggaran( RKA ) dan hal tersebut masuk dalam belanja hibah, makadirasionalisasi angka nominalnya di DPPKAD. permohonan dariKONI tersebut dibahas di Tim Anggaran Pemerintah daerah( TAPD

., dan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Drs. H.Amir Syarifudin, MM. dan Drs. Sutrisno (Bukti T.6) ;Foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor :70.SPD/1.01.01/BL/. TAHUN 2008, Tahun Anggaran 2008, yangditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 02 Januari 2008 oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Hj. SriWulaningsih, SE.Ak.

DPA SKPD :1.01.23.03.5.2 tanggal O02 Januari2008 yang telah disahkan oleh KepalaBagian Keuangan Setda Indramayudan oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) ;e Surat Bupati Indramayu kepadaKepala Dinas Pendidikan KabupatenIndramayu Nomor : 862.1/2452.aItkab, perihal : Teguran, tanggal 30November 2009 ;Hal mana pertimbangan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut secara nyata telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya ;Bahwa dari buktibukti tersebut sangat jelas dan terang kesemuanya

,dan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Drs. H. AmirSyarifudin, MM. dan Drs. Sutrisno (Bukti T.6) ;Foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor :70.SPD/1.01.01/BL/T TAHUN 2008, Tahun Anggaran 2008, yangditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 02 Januari 2008 oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Hj. SriWulaningsih, SE.Ak.

,dipersidangan pada pokoknya saksi menerangkan di bawahsumpah sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bagian Anggaran, Tugas dan tanggungjawabsaksi adalah membantu pipimpinan dalam hal :Mempersiapkan pedoman penyusunan APBD.Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas RKASKPD danmempersiapkan penggunaan RAPBD.Bersama sama dengan TAPD melakukan pembahasan RAPBD dengan DPRD.Bersama TAPD mepersiapkan dan menyusun

raperda tentang APBD danpembahasan dengan DPRD sampai ditetapkan menjadi peraturan daerah tentangAPBD.Bersama TAPD menyusun peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.Bersama TAPD membahas DPASKPD sampai dengan disahkannya DPASKPDoleh pejabat pengelola keuangan daerah setelah disetujui oleh kordinatorpengelola keuangan daerah.Menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk diterbitkan olehpejabat pengelola keuangan daerah.Bahwa benar saksi mengetahui adanya dana insentif / biaya pemungutan

Hajon, ST dan padasaat pengajuan RKA Dinas untuk Rispam yaitu sebesar Rp.800.000.000.,.Bahwa Saksi tidak boleh menolak APBD walau pun terdapat perbedaan RKADinas dengan APBD.Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2019, Kegiatan RISPAM (PenyusunanRencana Induk) masih berjalan.Bahwa yang membuat KUA PPAS adalah Sekda bersama TAPD yaitu Asisten IIdan Bappeda dan Dinas Keuangan Daerah.Bahwa tujuan dibuatnya KUA PPAS yaitu sebagai pedoman penyusunan APBD.Halaman 92 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2021/PN

dalamhal ini Sekretaris Daerah, setahu Saksi tanggapan Ketua TAPD memberikanruang kepada Kadis PU untuk menyampaikan tambahan kegiatan.

, yangHalaman 102 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YESdiverifikasi adalah RKA SKPD oleh Tim Teknis TAPD yang berada dibawahkoordinasi Sekretaris II.Bahwa tolak ukur yang digunakan TAPD dalam melakukan telaah yaitu standarharga, rincian kegiatan/belanja.Bahwa TAPD melakukan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam RKPD layakdiajukan yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas atau tidaksaat tahapan persiapan KUA PPAS dengan memperhatikan keuangan daerah,arahanarahan dari

pemerintah tingkat atas (baik provinsi maupun pusat) dankondisi keterdesakan (banjir,dll).Bahwa pengusulan tambahan kerja yang disampaikan pada saat pembahasanRAPBD, sebelumnya oleh kadis PUPR sudah berkoordinasi terlebin dahuludengan TAPD atau dengan Bupati.Bahwa kegiatan SPAM IKK Ile Boleng sebelum Pembahasan RAPBD tidakmuncul, lalu pada saat pembahasan RAPBD dinas PUPR menyampaikanTambahan Rencana Kerja Anggaran, lalu dibahas bersama dengan DPRD,TAPD, dan Kadis PU, DPRD memberikan pendapatpendapat

melaporkan hasil penyempurnaan sudahdilaksanakan, setelah diperbaiki ditetapkan persetujuan DPRD dengan KepalaDaerah selanjutnya dibawa ke Kupang oleh Kepala Keuangan, BPKAD untukdievaluasi.Bahwa Saksi tidak ingat pointpoint penyempurnaan RAPBD tersebut dan apakahdidalamnya termasuk kegiatan SPAM IKK lle Boleng.Halaman 103 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YESBahwa pada umum RKA dari SKPD harus dilakukan asistensi oleh TAPD dalamhal ini Tim Teknis.Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang

lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 261/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli);21. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 266/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli).22. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

(Fotocopy Legalisir);1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan AnambasNomor 134.0 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran PemerintahDaerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran2013 tanggal 06 Juli 2012.

(Fotocopy Legalisir);1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor134.6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah padaPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli2012.

(Asli)Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) telah ditetapkanberdasarkan SK Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.6 Tahun 2012tentang Pembentukan TAPD dan Tim Teknis anggaran pemerintah daerahpada penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2013tanggal 6 Juli 2012.Bahwa berdasarkan hasil dari Tim inilah maka Dinas Kesehatan KabupatenAnambas pada tahun 2013 memiliki anggaran belanja

(Fotocopy Legalisir);24.1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor134.6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah padaPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli2012.

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor134.6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah padaPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli2012.

Daerah (RPJMD) dan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) sementara terkait rencana kegiatanPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.6dari.108pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan dimasingmasingSKPD yang ada dilingkungan Pemprov Kalsel tidak dibahas satu persatukarena sudah terlampau masuk ke teknis sehingga yang punya kewajibanuntuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sertamempertanggung jawabkan adalah SKPD yang mengusulkan mengingatpada saat rapat pembahasan di Bappeda dan TAPD

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melihat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi unum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

dibuat dokumen RKPD yang ditetapkan dengan peraturanGubernur.Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal. 7dari.108 Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanapenggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.2.

menjabat selaku Kepala BAPPEDA Propinsi Papua sejakTahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, ketika itu Gubernur Papua dijabat olehBARNABAS SUEBU;Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala BAPPEDA antara lain menterjemahkanvisi dan misi Gubernur Propinsi Papua, memimpin MUSREMBANG, asistensiPropinsi dan Kabupaten, melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehGubernur Papua;Bahwa selain saksi sebagai Kepala BAPPEDA Propinsi Papua, saksi jugamenjabat sebagai wakil Ketua Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD

oleh BAPPEDA kemudiandiadakan pertemuan untuk dilakukan presentasi hasil survey yang dilakukanLAMUSI DIDI, undangan presentasi ditandatangani oleh Sekda Propinsi Papua;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah anggaran dikarenakan tandatangan saksitelah dibuatkan stempel oleh seluruh SKPD sehingga yang mengetahui terkaitanggaran adalah BPKAD yang dikepalai oleh AHMAD HATARI;Bahwa oleh karena tidak melalui prosedur pengajuan anggaran yang sebenarnyamaka banyak proses yang tidak dilalui termasuk melalui TAPD

danyang melakukan pembahasan dengan DPRD adalah atas nama Gubernur yaitutim TAPD;Bahwa dalam perkara ini terkait anggaran ternyata di Eksekutif telah jadianggaran pendapatan dan Belanja Daerah kemudian diajukan ke DPRD, apabilaternyata akan ada yang ditanyakan maka DPRD mengundang SKPD terkait untukmenjelaskan kegiatan tersebut selanjutnya DPRD menetapkan anggaran didalam persidangan namun Gubernur tidak menghadiri pembahasan tersebut danpada pembahasan tersebut saksi hadir selaku Kepala Bappeda

Freeport akan memberikan bantuan senilai Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah);Bahwa surat usulan revisi tersebut hanya formalitas saja;Bahwa saksi selain menjadi Sekda Papua juga merangkap sebagai ketua timTAPD;Bahwa programprogram dalam DIPA bisa muncul dengan cara berpedomandalam RPJM yang mendukung kemudian membuat RKKAnya bahwa usulahtersebut dari SKPD lalu diteruskan dalam TAPD;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan revisi;Bahwa untuk melakukan perubahan DIPA dibutuhkan persetujuan

DIDI, sehingga Terdakwa tidak tahu itu;Bahwa Terdakwa tidak tahu pengumuman prakualifikasi sesuai dokumenlelang pada tanggal 18 Januari 2008, Terdakwa baru tahu saat sidang ini;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada JANNES JOHAN KARUBABA agarproyek PLTA ini menyala secepat mungkin, bukan sebelum masa jabatanTerdakwa berakhir;Bahwa sesuai hasil pertemuan di Timika masingmasing SKPD untukmenindaklanjuti, artinya masingmasing SKPD mengusulkan RKA untukanggaran Perubahan 2010 agar dapat diserahkan kepada TAPD

BISMAN/Anggota TAPD Rp. 40.000.000.06. JANUAR KASWARIsaat pencairan Rp. 150.000.000,07. BUDI Ajudan Bupati Rp. 22.000.000,08. Drs. SARIAMAN/ia yang menyerahkan u Bupati Rp. 50.000.000, Halaman 10 dari 122 halaman Putusan No : 56/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR 09. DEVI ANA (BKD Kabupaten Rokan Hulu) Rp. 6.000.000. 10. Drs. H IBNU ULYA/Sisa kurang belanja mebeler Rp. 69.982.400. 11. FAJRIAN/Perantara BPKRI RiauKPU Rp. 280.000.000, 12.

IBNU ULYA dalam BAPnyaBISMAN selaku salah satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adamenerima dana lebih kurang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). KepalaDPKA JAHARUDDIN, SP.MM. hanya Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), itu baru dari dana non nomenklatur, belum lagi yang diambilkan darianggaran kantor dengan menggeser plafon belanja lain jauh lebih besar yangditerimanya.

Penarikan Ke Tujuh : tgl 17 Juli 2014 sebesar Rp. 152.500.000;

Kapuas TA 2015 dapat berjalan mulus tanpadilakukan pemotongan sebagaimana yang diajukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas yang dipimpin olehSaksi Ir. SANIJAN S TOEMBAK, CES yang kemudian ditetapkanmenjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten Kapuas TA 2015.Perbuatan Terdakwa Ir. IMANNUAH, MT Bin KAREL TOENDANsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

FREE VYNOU, MT, adalah karena kedudukanAnggota DPRD Kabupaten Kapuas yang memiliki kewenangan dan mempunyaiperanan yang menentukan dalam memuluskan pembahasan Anggaran Belanja untukpembiayaan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas TA 2015,sebagaimana dimaksud dalam Raperda APBD Kabupaten Kapuas TA 2015 yangtelah selesai dilakukan pembahasan antara Pimpinan maupun Anggota DPRDKabupaten Kapuas bersamasama dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD)Kabupaten Kapuas yang dipimpin oleh

2.200.000.000, (dua milyar duaratus juta rupiah) kepada para anggota DPRD melalui Ketua DPRD Kabupaten Kapuasyakni Mahmud lip Syafrudin sebagaimana dipertimbangkan di atas;Menimbang, bahwa pemberian uang sebagaimana disebutkan di atas berhubungandengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan sebagai anggotaDPRD tersebut, agar memuluskan dan menetapkan RAPBD tahun 2015 yang diajukanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas mealui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(selanjutnya disingkat TAPD

Kabupaten Kapuas, terlihat bahwa agarusulan anggaran yang diajukan oleh TAPD dalam RAPBD Kabupaten Kapuas tahun2015 supaya tidak ada pemotongan dan selanjutnya dapat disahkan dan disetujui dalamrapat paripurna adalah merupakan kewenangan dari para anggota DPRD KabupatenKapuas dalam jabatannya tersebut, yang tentunya merupakan tugas dan tanggungjawabmereka (para anggota DPRD) selaku anggota DPRD Kabupaten kapuas, meskipunkewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari masingmasinganggota

SKPD (Mitra Kerja) yang diputuskanmelalui rapat kerja komisikomisi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas cq.SKPD (Mitra Kerja) tersebut terhadap KUA dan PPAS yang diajukan SKPD dimaksud.KUA dan PPAS dimaksud selanjutnya dirangkum dalam RAPBD Kabupaten Kapuastahun anggaran 2015 yang diajukan TAPD Kabupaten Kapuas.

., MH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa periode tahun 2009 akhir sampai bulan November 2013 saksi pernahmenjabat sebagai Sekda; Bahwa saksi selain jadi Sekda Provinsi juga selaku ketua TAPD, terkaitdalam perkara ini yaitu penyiapan APBD tahun anggaran 2013 ; Bahwa seingat saksi posisi TAPD itu pengarahnya Gubernur dan wakilGubernur kemudian ketua sekretaris daerah yaitu saksi sendiri wakil ketuayaitu Asisten 1 sdr. Mukti Sulaiman, Asisten 2 sdr.

AKHMAD NAJIB, SH., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi PNS di Propinsi Sumatera Selatan;Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat pada SekdaPropinsi Sumatera Selatan bertugas sebagai pengkoordinasian kegiatankegiatan dan membantu sekda didalam bidang Kesejateraan Rakyat ;Bahwa saksi sebagai tupoksi kegiatan tersebut masuk didalam tim TAPD,sebagai salah satu tim TAPD;Bahwa pada saat itu TAPD diketuai oleh Sekda, Pak Yusril Efendi;Bahwa

struktur TAPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;Bahwa yang menjadi Wakil Ketua TAPD adalah seluruh asisten pada saat ituyang berjumlah 4 orang;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ada dibawah Wakil atau Asisten;Tugas kita bersamasama sekda untuk melihat apa yang sudah disampaikanoleh koordinatorkoordinator dari materi yang disampaikan yang saya tahudinaikkan ke TAPD;Bahwa yang saksitahu program ini diusulkan dari bawah;Bahwa saudara Tobing pada saat itu menjabat sebagai Kepala BPKAD;Bahwa tugas saudara

dalam rangka memfasilitasipermohonan bantuan dari Ormas, LSM yang diajukan kepada Pemda danKesbangpol bukan tim anggota TAPD;5.

ini sesuai denganPermendagri Pasal 8 ayat 4 bahwa TAPD harus memberikan pertimbanganHalaman 209 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plgatas rekomendasi dari SKPD terkait, apakah itu juga termasuk dalam checkand balance?

).Z Pasal 9 : rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam perancangan KUA dan PPAS.3 Pasal 13 ayat (1) KPPKD/SKPD terkait mengecek persyaratan administrasimemproses rancangan kepatusan Gubernur tentang penerima belanja hibah danpenetapan besarannya, menyusun naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) danPakta Integritas.4 Pasal 13 ayat (6) : hasil pengecekan merupakan tanggungjawab dari KPPKDSKPD terkait dan menjadi dasar proses penerbitan SPP dan

8 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 Permendagri No 32tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dariAPBD Jo pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Jatim No 80 tahun2011 tentang pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan DaerahPropinsi Jatim.Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) : kepala daerah menunjuk SKPD terkait untukmelakukan evaluasi usulan hibah dan menyampaikan hasil evaluasi beruparekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

).Pasal 9 : rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam perancangan KUA dan PPAS.Pasal 13 ayat (1) KPPKD / SKPD terkait mengecek persyaratan administrasimemproses rancangan keputusan Gubernur tentang penerima belanja hibah danpenetapan besarannya, menyusun naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) danPakta Integritas.Pasal 13 ayat (6) : hasil pengecekan merupakan tanggungjawab dari KPPKD /SKPD terkait dan menjadi dasar proses penerbitan SPP dan

ayat (2) danayat (3), pasal 9 Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Jo pasal 13 ayat(1) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Jatim No 80 tahun 2011 tentangpengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah PropinsiJatim :1 Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) : kepala daerahmenunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan hibah dan menyampaikan hasilevaluasi berupa rekomendasi kepada KepalalDaerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

).2 Pasal 9 : rekomendasi kepala SKPD danpertimbangan TAPD menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam perancangan KUAIdan PPAS.3 Pasal 13 ayat (1) KPPKD / SKPD terkaitmengecek persyaratan administrasi memprosesrancangan keputusan Gubernur tentang penerimalbelanja hibah dan penetapan besarannya,menyusun naskah perjanjian hibah daerah(NPHD) dan Pakta Integritas.4 Pasal 13 ayat (6) : hasil pengecekan merupakantanggungjawab dari KPPKD / SKPD terkait danmenjadi dasar proses penerbitan SPP dan

Melati Rt 001 rw 002 Desa AsjapSelanjutnya proposal permohonan bantuan hibah untuk 20 (dua puluh) unit /warga Desa Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut diserahkan kepadaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) KabupatenCirebon untuk di ajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dankelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepadaGubenur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

)Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon PenerimaBelanja Hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahunanggaran 2013.Bahwa berdasarkan evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi TimAnggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka GubenurJawa Barat menyetujui Proposal Permohonan untuk 20 (dua puluh) unit / wargaDesa Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk mendapat dana Bantuan HibahRumah Tidak Layak

Melati Rt 001 rw 002 Desa Asjape Selanjutnya proposal permohonan bantuan hibah untuk 20 (dua puluh) unit /warga Desa Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut diserahkan kepadaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) KabupatenCirebon untuk di ajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dankelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepadaGubenur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

)Propinsi Jawa Barat guna dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon PenerimaBelanja Hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahunanggaran 2013.e Bahwa berdasarkan evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi Tim AnggaranPendapatan Daerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat maka Gubenur Jawa Baratmenyetujui Proposal Permohonan untuk 20 (dua puluh) unit / warga DesaAstanajapura Kabupaten Cirebon untuk mendapat dana Bantuan Hibah RumahTidak Layak

Melati Rt 001 rw 002 Desa Asjap.Selanjutnya proposal permohonan bantuan hibah untuk 20 (dua puluh) unit /warga Desa Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut diserahkan kepadaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) KabupatenCirebon untuk di ajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat guna dilakukan evaluasi keabsahan dankelengkapan persyaratan permohonan untuk direkomendasikan kepadaGubenur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD

WINDU SERUYAN;Bahwa sekitar bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada sekitarakhir tahun 2013, Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Seruyanbersamasama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenSeruyan yang dipimpin saksi SYAMSUL RIJAL selaku Plt SekretarisDaerah Kabupaten Seruyan melakukan pembahasan Anggaran Belanjauntuk pembiayaan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 ;Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, sekaligussebagai Ketua

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seruyan maupun KetuaBadan Musyawarah DPRD Kabupaten Seruyan maupun Anggota DPRDKabupaten Seruyan mempunyai peranan yang menentukan dalammemuluskan pembahasan Anggaran Belanja untuk pembiayaan kegiatanseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan TahunAnggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam RAPBD Kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2014 yang sedang dalam pembahasan antara Pimpinanmaupun Anggota DPRD Kabupaten Seruyan bersamasama Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

WINDU SERUYAN;Bahwa sekitar bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada sekitarakhir tahun 2013, Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Seruyan23bersamasama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenSeruyan yang dipimpin saksi SYAMSUL RIJAL selaku Plt SekretarisDaerah Kabupaten Seruyan melakukan pembahasan Anggaran Belanjauntuk pembiayaan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014; Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, sekaligussebagai

Bahanbahan kebersihan lingkungan dan gedung 25.500.000,IMACO Jumlah 444.000.000, Bahwa atas proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola Obyek DayaTarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatangani Terdakwatersebut, selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukanevaluasi/verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakanlayak;Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melakukan evaluasi terhadap

Bahwa atas proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola Obyek DayaTarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatangani Terdakwatersebut, selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukanevaluasi/verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakanlayak;Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut, kemudian dialokasikananggaran untuk Otorita Pengelola Obyek

Kabupaten Karawang adalahmenyusun dan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutif yangmekanismenya dimulai melalui Musrenbang tingkat desa, kecamatan dankemudian berakhir pada tingkat kabupaten (BAPPEDA), selanjutnya dari datatersebut dikompilasikan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yangdimungkinkan pada tahun tersebut dengan menerapkan skala prioritas bagiprogram atau proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dansesudah diadakan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Karawangmenyusun dan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutif yangadapun mekanismenya adalah pertama anggaran melalui mekanismeMusrenbang tingkat desa, kecamatan dan kemudian tingkat kabupaten(BAPPEDA), selanjutnya dari data tersebut dikompilasikan dan disesuaikandengan kemampuan anggaran yang dimungkinkan pada tahun tersebutdengan menerapkan skala prioritas bagi program atau proyek yang akandilaksanakan pada tahun berjalan sesudah diadakan pembahasan oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

mengikutsertakan semua dinasinstansi terkait dan disesuaikan dengan anggaran yang dimungkinkan makadisusunlah rancangan APBD Kabupaten Karawang, rancangan ini jugadisampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatif dalam hal ini PanitiaAnggaran (PANGGAR), kemudian Panggar Legislatif juga mengadakanpembahasan dan mengadakan dengar pendapat dengan instansi sertapihak pihak yang diperlukan seperti dinasdinas terkait, Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM), dan lainlain, selanjutnya diadakan pembahasan bersamaantara TAPD

Kabupaten Karawangmenyusun dan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutif yangmekanismenya adalah : pertama, anggaran melalui mekanisme musrenbangtingkat desa, kecamatan dan kemudian tingkat kabupaten (BAPPEDA),selanjutnya dari data tersebut dikompilasikan dan disesuaikan dengankKemampuan anggaran yang dimungkinkan pada tahun tersebut denganmenerapkan skala prioritas bagi program atau proyek yang akandilaksanakan pada tahun berjalan sesudah diadakan pembahasan oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

semua dinasinstansi terkait dan disesuaikan dengan anggaran yang dimungkinkan makadisusunlah rancangan APBD Kabupaten Karawang, rancangan ini jugadisampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatif dalam hal ini PanitiaAnggaran (PANGGAR), kemudian Panggar Legislatif juga mengadakanpembahasan dan mengadakan dengar pendapat dengan instansi sertapihak pihak yang terkait seperti Dinasdinas / instansi pemerintah, LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), dan lainlain, selanjutnya diadakan pembahasanbersama antara TAPD

Setiap usul kemudian disampaikan ke Bappeda untuk dibahas bersamadengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan keanggotaansebagai berikut: Sekda sebagai ketua. Seluruh Asisten. Kepada Bappeda. Kepala Dispenda. Kabiro Keuangan. Kabiro Hukum.Kepala BKD.Kabiro perlengkapan. Setelah lolos pembahasan di Bappeda dengan melibatkan TAPDdibuatkan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafonanggaran sementara (PPAS) baru kemudian diteruskan ke Dewanperwakilan rakyat.

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melihat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi unum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD Prov.Kalsel.

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanapenggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.3.

Il, Terdakwa juga ditugaskan menjabat sebagai PIt.Sekretaris Daerah Kabupaten Nias selatan berdasarkan Surat Perintah TugasBupati Kabupaten Nias Selatan Nomor : 824. 4/6714/ BKD / 2011 tanggal 27September 2011:Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara exofficio diangkat sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K /2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Nias Selatan TA 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14Februari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati:Bahwa dasar bagi Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SKPengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan diKabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telahditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2DKabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantorPemerintah Daerah;Bahwa selaku Ketua Tim TAPD dan koordinator

Putusan No. 179 PK/PID.SUS/2015Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara exofficio diangkat sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 050 / 266 / K /2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan Surat Keputusan BupatiNias Selatan IDEALISMAN DACHI Nomor : 38 / Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah

Bahwa yang menguasai informasi yang dimohonkan olehTERMOHON KASASI berupa Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) sehingga berwenang untuk memberikannyaadalah Dinas atau satuan kerja yang mempunyai tugaspengelolaan Anggaran (APBD) dan bertindak sebagaibendahara umum daerah yaitu Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Bantensebagai PPKD sekaligus sebagai anggota TAPD bukanPEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten)sehingga permohonan Informasi oleh TERMOHON KASASIsalah alamat

Pasal 124 ;(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPASKPDbersamasama dengan kepala SKPD paling lama 15(lima belas) hari kerja sejak ditetapbkannya peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD;(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.;(3) DPASKPD yang telah disahkan sebagaimanadimaksud ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD,satuan kerja pengawas daerah, dan Badan PemeriksaKeuangan paling lama 7 (

Bahwa yang menguasai informasi yang dimohonkan oleh TERMOHONKASASI berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehinggayang berwenang untuk memberikannya adalah Dinas atau satuan kerjayang mempunyai tugas pengelolaan Anggaran (APBD) dan bertindaksebagai bendahara umum daerah yaitu Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten sebagaiPPKD sekaligus sebagai anggota TAPD bukan PEMOHON KASASI(Biro Umum Setda Provinsi Banten) sehingga permohonan Informasioleh TERMOHON KASASI salah

Putusan Nomor 451 K/TUN/2016Kepala SKPD Menyerahkan Rancangan DPASKPD Kepada KepalaPPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1); Pasal 124 ;(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPASKPD bersamasama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) harikerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD;(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD denganpersetujuan sekretaris

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 12.990.233.000,00 (duabelas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga riburupiah) selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Edy Bowo Nurcahyo,MA sebagai KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampirti Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 6.241.575.000,00(enam milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima riburupiah); Untuk selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 12.990.233.000,00 (duabelas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga riburupiah) selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Untuk selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yangmerupakan kesepakatan antara DPRD dan Eksekutif (Pemerintah Daerah),yang dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, setelah mendapatkan hasilevaluasi Gubernur No. 301/KEP/2010 tgl