Nomor : 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintahyang mengatur mengenaiPengadaan secara Swakelola.Halaman 3 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PAL5, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 133 / U / 2003Tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant sertaPanduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block Grant PembangunanUSB Lanjutan Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur mengenaipembarian bantuan / hibah block grant dalam pelaksanaanpembangunan USB tersebut

sollen) oleh:e UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SistemPendidikan Nasional), jo ;e Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan ( PPPendidikan), jo.e Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan), jo.e Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1980, tentang Pedoman PemberianGelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) PP tentang PedomanPemberian Gelar Doktor Kehormatan, jo.e Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI No. 178/U/2001, tentangGelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas Gelar danLulusan);Bahwa Terbukti Tergugat telah melanggar kewajibankewajiban hukum,baik yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan maupun kepatutanakademik dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayananpendidikan, sehingga berakibat Para Penggugat sebagai alumni sangat dirugikan,merasa kesulitan dan terhalang untuk melaksanakan kewajiban Para Penggugatsebagai alumni dalam menjunjung

,M.Hum, tertanggal 13 November 2012 diberi tanda P12;18.Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:077/007/KP/SKJAD/Y/2009 atas nama Dr. Wijayanto Setiawan, SH..M.Hum, tertanggal 20 Januari 2009 diberi tanda P13;19.Foto copy Pengajuan MKPD atas nama Dr. Wijayanto Setiawan, SH..M.Hum, tertanggal 05 Februari 2008 diberi tanda P14;20.Foto copy mohon kesediaan sebagai Dosen PJMK atas nama Dr.Wijayanto Setiawan, SH .

Firman Ashari AlsBoy Bin Bustari Ishak.Bahwa, jabatan saksi sebagai Rektor UNIB berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.1986/A.A3/KU/2010, tanggal 02 Januari 2010 sekaligussebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) yaituKPA adalah Pimpinan BLU Universitas Bengkulu yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran BLU UNIB.Memberikan persetujuan UPK yang memiliki nilai diatas seratus jutarupiah.Mengawasi pelaksanaan

(Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1432/UN30/KU/2012 tanggal 13September 2012.9. a.1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan KegiatanAnggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor0169/02304.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009.b. 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan KegiatanAnggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0824 /02304.2.16 /08 /2011 tanggal 20 Desember 2010.c. 1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

MUHAMADFIRMAN ASHARI,A.Md tanggal 10 Januari 2004.d. 1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor : 1986 /A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan PenjabatPerbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahunAnggaran 2010 tanggal 02 Januari 2010.e. 1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor : 758/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan /Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran

. ; Program Pendidikan Tinggi yang Mendukung Program Wajib Belajar 9= Bahwa Itjen Depdiknas mendapatkan alokasi anggaran sesuai DIPA TA2009 No.0105.0/02302.1//2009 tanggal 31 Desember 2008 untukprogram joint audit wasrik sebesar Rp183.649.411.000,00 (seratusdelapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empatratus sebelas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Itjen T.A 2009 yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

ANDY SOFYAN LAKKI ; 10.11.12.5 (lima) lembar Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 775/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun Anggaran2009 beserta lampirannya. ; 5 (lima) lembar Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 720/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun Anggaran2009 beserta lampirannya

. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 668/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun Anggaran2009 beserta lampirannya. ; 5 (lima) lembar Keputusan Inspektur Jenderal Depdiknas Nomor : Kep.139/B/Kp.2009 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan TerpaduTerhadap Pengelolaan Joint Audit Program Wajib Belajar 9 tahun DiLingkungan Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun 2009 besertalampirannya

ANDY SOFYAN LAKKI ; 6. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 775/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun Anggaran2009 beserta lampirannya. ; 7. 5 (ima) lembar Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 720/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun Anggaran2009 beserta lampirannya

. 8. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 668/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun Anggaran2009 beserta lampirannya. ; 9. 5 (lima) lembar Keputusan Inspektur Jenderal Depdiknas Nomor : Kep.139/B/Kp.2009 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan TerpaduTerhadap Pengelolaan Joint Audit Program Wajib Belajar 9 tahun DiLingkungan Inspektorat Jenderal Depdiknas Tahun

Bukti T.7Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulutanggal 24 Mei 2013 (Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentangStatuta Universitas Bengkulu tanggal 14 Juni 2013(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor759/J30.11/KP/2003 tentang Pengangkatan sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil atas nama FAISAL HADI,ST tanggal

25 Maret 2003 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor299/)30.11/KP/2004 tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama FAISAL HADI, STtanggal 26 Januari 2004 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Kartu.

sebesarRp. 8.532.000, (Delapan juta lima ratus tiga puluh dua riburupiah,) dandokumen mendukung lainnya dibawa Polres Bintan untuk Pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa perbuatan Terdakwa SYOFRANITA bersama saksi MUNGINPRIBADI, S.Ag, M.Pd melakukan pungutan uang sebesar Rp 869.000( delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) /siswa tersebut kepadaHalaman 7 dari 115 Halaman Putusan No. 14/Pid.Sus / TPK/2018/PN.Tpgpara siswa siswasiswi SMK Negeri 1 Bintan timur Kabupaten Bintantersebut bertentangan dengan1.Keputusan

Menteri pendidikan nasional Nomor 044/U/2002,Tanggal 02April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolahPasal 1 ayat 2 Pada setiap satuan pendidkan atau kelompok satuanpendidikan dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyrakat, satuanpendidikan dan/atau pemerintah Kabupaten kotaAngka Lampiran Il Komite sekolah adalah badan mandiri yangmewadahi peran serta masyarakan dalam rangka meningkatkanmutu,pemerataan,dan efisiensi pengelolahan pendidikan disatuanpendidikan,baik pada pendidikan pra sekolah

Keputusan Menteri pendidikan nasional Nomor 044/U/2002, Tanggal02 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolahPasal 1 ayat 2 Pada setiap satuan pendidkan atau kelompok satuanpendidikan dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyrakat, satuanpendidikan dan/atau pemerintah Kabupaten kotaAngka Lampiran II Komite sekolah adalah badan mandiri yangmewadahi peran serta masyarakan dalam rangka meningkatkanmutu,pemerataan,dan efisiensi pengelolahan pendidikan disatuanpendidikan,baik pada pendidikan

Keputusan Menteri pendidikan nasional Nomor 044/U/2002, Tanggal02 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah Pasal 1 ayat 2 Pada setiap satuan pendidkan atau kelompoksatuan pendidikan dibentuk komite sekolah atas prakarsamasyrakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah Kabupatenkota AngkalLampiran Il Komite sekolah adalah badan mandiri yangmewadahi peran serta masyarakan dalam rangka meningkatkanmutu,pemerataan,dan efisiensi pengelolahan pendidikan disatuanpendidikan,baik pada pendidikan

Mansyur Ramlyselaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balitbang Depdiknas TA2010 dan mengangkat Terdakwa Suhenda selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010;3 Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuanpendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerjasama dengan Badan PusatStatistik (BPS) mengingat UndangUndang No. 16 Tahun 1997 tentangStatistik

Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :73/PID/TPK/2014/PT.DKI Halaman 187188188 Bahwa Terdakwa Suhenda selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkatberdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikandan Kebudayaan Nomor: 2588/G1.2/C/1987 tanggal 28 September 1987, dan selakuPejabat Pembuat Komitmen Tahun 2010 dan 2011 diangkat berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari2010 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 49193

Mansyur Ramlyselaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balitbang Depdiknas TA2010 dan mengangkat Terdakwa Suhenda selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010;3 Terdakwa Suhenda selaku PPK menetapkan dokumen pengadaan berupaKAK, HPS, RKS, dan SSUK yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkankarena dibuat oleh Amir Hamzah yang merupakan pihak tidak sah dan

Menteri Pendidikan nasional RepublikIndonesia nomor : 978/A.A3/KU/2011 tertanggal 20 Januari 2011 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Pusat Data danStatistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri PendidikanNasional, dengan lampiran mengangkat Dr.Ir.

Bantex warna Biru ;326 (satu) Surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan nasional RepublikIndonesia nomor : 49193/A.A3/KU/2011 tertanggal 21 Juni 2011 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Pusat Data danStatistik Pendidikan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Menteri PendidikanNasional, dengan lampiran mengangkat ABD GHOFAR, S.Si, M.Ti. SebagaiPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Drs.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.Tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah sepenuhnya berdasarkanHal.28 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014tugas yang diembannya sebagai Sekretaris yang memiliki kewenanganyang sah secara hukum untuk mendistribusikan suratsurat elektronikkepada pengurus lainnya di Komite Sekolah SMAN 70.

Bahwa salah satu letak pelaksanaan fungsi Pendidikan Tinggi olehRektor Universitas Swasta dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang PedomanPengawasanPengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjanadan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32043/A4/KP/2009terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 diangkat menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasBengkulu, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor11759/H30/KP/2009, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 diangkatmenjadi Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas HukumUniversitas Bengkulu.b.

Bukti T 3Surat Penugasan Nomor : 821.2/193/II/GUBAN/2005 sebagai Gurubantu SDN1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala tanggal 17 Januari2005 ( Foto copy sesuai asli);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2004 tentang Pengangkatan Tinduh sebagai Guru bantu padaSDN 1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala tanggal 31 Desember2004 ( Foto copy sesuai asli); Surat Perjanjian kerja Nomor 421.2/85/1/2004 selaku Guru Bantukontrak pada SDN 1 Teluk Betung Kecamatan karau Kuala tanggal

kepada Para Tergugat dalam perkara ini, maka ParaPenggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau /egalStanding dalam mengajukan gugatan ini, karena yang mempunyaikedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatanini adalah Yayasan Persekolahan Umat Katolik kabupaten Ngada(YASUKDA) yang selama ini mengelolah dan menyelenggarakantermasuk yang memiliki semua aset aset yang berkaitan denganSekolah Dasar Katolik Naru tersebut ;e Bahwa perlu diketahui, komite Sekolah yang dibentukberdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No. 044/ U/2002, tanggal 2 april 2002, hanya berperan sebagai berikut ;1) Pemberi Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan danpelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial,pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikandi satuan pendidikan ;3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi danakuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan ;4) Mediator

Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK IlPEMOHON DAN TERMOHON yang aslinya dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Yogyakarta, Nomor tanggal 01 April 2009bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yangaslinya dikeluarkan oleh Kepala Bagian Disiplin danPemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian, Nomor tanggal 21 Februari 2005 bermeterai cukup, setelahdicocokkan dengan aslinya

,M.Si;NIDN : Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 28 Juli 1986;Status Kepegawaian: Dosen tetap yayasan;Angka kredit:Unit kerja: Kopertis Wilayah III pada FISIP Universitas Al Azhar Indonesia;Dalam jabatan: Asisten ahli;Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor921/K3/KP/SKIMPNS/2011 sebagaimana dimaksud pada angka 19 diatassejalan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen menyatakan:Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli

Foto copy Berita Acara Ujian Tengah Semester Ganjil, Tahun Akademik2011/2012 dan Metodologi Penelitian 2 SKS tanggal 22 Nopember 2011 DosenPenguji Gokbin Sihombing Sifat ujian Close Book diberi tanda T9 ;10 Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor232/U/2000 Pasal 5 Ayat 1 Beban Studi program Sarjana Sekurang kurangnya144(seratus empat puluh empat) SKS diberi tanda T10 ;11.Foto copy Fotocopy Soal Ujian Tengah Semester Ganjil TA 2011/2012, MataKuliah Hukum Pemerintahan

(prin out);Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 800/606/TT/Pendidik/2003. (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Perintah penugasan Dari Dinas PendidikanKabupaten Lahat Nomor : 800/2754/TT/Pendik/2003.

Bukti P3 : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 184/U/2001 Tentang PedomanPengawasan Pengendalian dan Pembinaan ProgramDiploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan TinggiFotocopy sesuai dengan fotocopynya ;4. BuktiP4 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi danTata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Fotocopysesuai dengan fotocopynya ;5.

Bukti P8Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Drs.Thatok Asmony, tertanggal 18101991, NIP : 131856418 (Sesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor:28696/A4.5/KP/2008, tanggal 31 Maret 2008 atas nama Drs.H.

Bahwa salah satu letak pelaksanaan fungsi Pendidikan Tinggi olehRektor Universitas Swasta dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang PedomanPengawasanPengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjanadan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.