mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohonkeringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi ; 2 22202 2e nee neeMenimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagaiberikut ;KESATUwoneenenan none Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUGIARTA ALIAS LAMBIH, pada hariRabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu dibulan Pebruari tahun 2014, bertempat di Jalan Pungutan

bukaan ;e Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak bulanDesember 2013 yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggukecuali hari Selasa dan jumat libur ; Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijindari pejabat yang berwenang.wonnnnennne= Bahwa ia terdakwa INYOMAN SUGIARTA ALIAS LAMBIH, pada hari Rabutanggal 5 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu di bulanPebruari tahun 2014, bertempat di Jalan Pungutan

: dipersidangan dan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan dengan sebenarnya ;Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekansaksi yang bernama I Wayan Muliawan,SH sehubungan dengan adanyalaporan dari masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5Pebruari 2014, sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan Pungutan

hadir dipersidangan dan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan dengan sebenarnya ;Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekansaksi yang bernama I Made Wicaksana sehubungan dengan adanya laporandari masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 5Pebruari 2014, sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan Pungutan

uangnya menjadi milik Bandar.e Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togelTSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwaMenimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danbersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014,sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan Pungutan

barang bukti :Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penutut Umum atas diri Terdakwa yangmenuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan terdakwa SATRIA ERLANDA BIN ANZIB secara sah dan meyakinkanbersalah telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibanpabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau daritempat lain dibawah pengawasan pebean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yangmengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

bulan Apriltahun 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat Pelabuhan Ulee LheuBanda Aceh atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengeluarkan barang impor berupa 30(tiga puluh karung) gula pasir yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya darikawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawahpengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidakterpenuhinya pungutan

Telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibanpabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau daritempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukaiyang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara ;Ad.1.

Telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannyadari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat laindibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yangmengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwayang terkait satu sama lain dan didukung dengan barang bukti yang diajukandipersidangan, Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 16.00 Wibbertempat

Negara, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntutumum telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengeluarkan barang imporyang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempatpenimbunan berikut atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuanpejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Bahwa total dana dari hasil pungutan tersebut diatas dipergunakan sebagaiberikut : Biaya pembelian patok batas. Biaya Materai .= Biaya konsumsi. Biaya transpor ke kantor BPN.Dan sisanya dibagi oleh semua Tim Pelaksana lapangan. Bahwa yang menetapkan besarnya biaya pungutan setiap pemohon sertifikatpada Prona Gratis Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tahun 2015 pada DesaSukaraya Kec. BoneBone Kab. Luwu Utara adalah saksi bersama denganTim Pelaksana Lapangan.

Sutikno tahun2015 untuk melakukan pungutan biaya yang disepakati pada saat musywarahyang dihadiri oleh aparat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sukaraya LK Sutikno sedangkan pada tahun 2016 sewaktu PJS Kepala Desa LK ANDISOFYAN BURHAN kami juga melakukan pungutan biaya pengurusan atasinisiatif aparat desa yang mana mengambil patokan pada tahun 2015 jugadilakukan pungutan pembayaran pengurusan sertifikat,Bahwa jumlah dana yang terkumpul secara keseluan terhadap masyarakatyang akan melakukan permohonan

Biaya kepada lelaki Sutikno Rp. 1. 500.000,Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan pungutan dengan besaranbervariasi adalah adanya perintah dari Kepala Desa lelaki Sutikno, danadapun pungutan yang diperuntukkan untuk pembayaran BPHTB adalahberdasarkan daftar input data proyek APBN (Pertanian) tahun 2016 letak tanahDesa Sukaraya Kec. BoneBone Kab.

Sutikno tahun 2015 untuk melakukan pungutan biaya yang disepakati pada saatPutusan Tipikor Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/P.N Mks Halaman 88 dari 106musywarah yang dihadiri oleh aparat desa yang dipimpin oleh Kepala Desasukaraya LK Sutikno sedangkan pada tahun 2016 sewaktu PJS Kepala DesaLK ANDI SOFYAN BURHAN kami juga melakukan pungutan biaya pengurusanatas inisiatif aparat desa yang mana mengambil patokan pada tahun 2015 jugadilakukan pungutan pembayaran pengurusan sertifikat,Bahwa jumlah dana yang terkumpul

Terdakwa melakukan pungutan denganbesaran bervariasi adalah adanya perintah dari Kepala Desa lelaki Sutikno,dan adapun pungutan yang diperuntukkan untuk pembayaran BPHTB adalahberdasarkan daftar input data proyek APBN (Pertanian) tahun 2016 letak tanahDesa Sukaraya Kec.

PARMIN Dan adapun total dana pungutan yang telah terkumpul yaitu Rp 32.700.000,(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa pembayaran pengurusan sertifikat prona tersebut dimulai bulan Juli2015 sampai bulan September 2015 dan pembayaran tersebut ada yangmembayar setelah mendaftar, ada yang membayar setelah pengurusansertifikat tersebut berjalan dan ada yang membayar pada saat sertifikat Sudahmau dibagikan kemasing masing pemohon/warga;Bahwa dana pungutan sebesar Rp 32.700.000, (tiga puluh

SUTIKNO selaku Kepala2:Desa dan para Tim Pelaksana Lapangan saksi tidak tahu berapa total danayang mereka terima.Bahwa total dana dari hasil pungutan tersebut diatas dipergunakan sebagaiberikut : Biaya pembelian patok batas. Biaya Materai sebanyak 6 ( enam ) lembar setiap persil sertifikat. Biaya konsumsi. Biaya transpor ke kantor BPN.

Biaya BPHTB untuk prona Prona Tanah Pertanian Kategori Ill (tiga)Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2016Bahwa yang menetapkan besarnya biaya pungutan untuk setiap pemohonsertifikat pada Prona Gratis Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tahun 2015 danProna Tanah Pertanian Kategori III (tiga) Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2016pada Desa Sukaraya Kec. BoneBone Kab. Luwu Utara adalah Lel.

Luwu Utara.Bahwaadapun yang telah melakukan pungutan danauntuk biaya Sertifikattanah Prona tersebut adalah Lk.

BoneBone Kab.Luwu Utara,Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015, Tim Pelaksana Lapangan diperintahkanuntuk melakukan pungutan dana dengan besaran Rp. 600.000, (enam ratusribu rupiah) kepada pihak pemohon sertifikat Prona Gratis PembuatanSertifikat Hak Milik Tahun 2015, adapun tempat pada saat memerintahkannyaadalah di Kantor Desa Sukaraya, sedangkan untuk pungutan pada PronaTanah Pertaniapukategptkolatiga) Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2016 atasinistiatif Tim P ARS aI Anaagan Ag terdiri dari Aparat Desa

BAHRUDIN alias EDO berikut barang buktinya berupa uang 1(satu) buah tas warna hitam, uang tunai hasil pungutan pengunjung pantaipasir perawan sebesar Rp.945.000, (sembilan ratus empat puluh lima riburupiah), 1 (satu) unit stempel, 1 (satu) unit bak stempel, 1 (satu) buahhandphone merek samsung J1 ace warna putih berikut simcard;Setelah berada di kantor polisi akhirnya diketahui bahwa sdr. MASTONOalias BAOK bersamasama dengan sdr.

BAHRUDIN alias EDO (berkasperkara terpisah) dan terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY mengakusebagai pengelola pantai pasir perawan dengan tidak memiliki jjinRestribusi dari Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu mapun pihak yangberwenang lainnya telah melakukan pungutan liar dengan carapengunjung/wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Pasir Perawan diPulau Pari diharuskan terlebih dahulu membayar Tiket Masuk kepadamereka terdakwa dengan harga Rp.5000, (/ima ribu rupiah) per oranguntuk yang tidak memakai

BAHRUDIN alias EDO disetorkan kepada terdakwaMUSTAGHFIRIN alias BOBY selaku Ketua Pengurus Petugas KebersihanPantai Pasir Perawan di Pulau Pari Kepulauan Seribu dan setiapminggunya mendapatkan hasil penjualan Tiket masuk ke Pantai PasirPerawan ratarata sekitar Rp.2.500.000, (dua jjuta lima ratus ribu rupiah)yang selanjutnya uang hasil pungutan liar dengan cara menjual tikettersebut dibagibagi yang setiap minggunya terdakwa mendapatkanbagian antara Rp.200.000, s/d Rp.300.000, dan mereka terdakwamelakukan

pungutan liar tersebut sudah berjalan lebin kurang selama 4(empat) tahun;Akibat perbuatan terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY bersamasamadengan sdr.

Retribusi adalah pungutan yang dapat diambil olehpemerintah dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pelayananatau perizinan tertentu dengan syarat yaitu objek tersebut disediakan,dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. Pemda tidak dapatmemungut retribusi terhadap objek yang tidak disediakan, tidakdimiliki dan tidak dikelola oleh Pemda. Pasal 186 UU No. 28 Tahun2009 secara eksplesit bahwa pihak lain (swasta) diperbolehkan untukmemungut dengan nama dan bentuk apapun diluar UU ini.

Kediri diluarbesaran biaya yang seharusnya ditanggung oleh warga pemohon yangbesarannya beragam antara Rp. 75.000, (Tujuh puluh lima ribu rupiah)Sampai dengan Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah) per bidang, danuntuk melaksanakan pungutan terhadap warga pemohon ajudikasi di DesaGabru tahun 2005 tersebut terdakwa memungut sendiri warga pemohonajudikasi yang mendaftar kepada terdakwa, memerintahkan kepada KaurKesra (IMAM SOLIKHIN) untuk ikut memungut kepada warga pemohonselanjutnya menyerahkan uang

SULASMINI sebanyak 1 bidang dipungut Rp. 175.000, ; Bahwa dari pungutan terhadap pemilik 393 bidang tanah yang dimohonkansertifikat dalam Program Ajudikasi di Desa Gabru, Kec. Gurah,Kab.

Kediri tahun2005 Terdakwa PUJIANTO, A.Md menikmati keuntungan sebesar : jumlah ... jumlah keseluruhan pungutan = Rp. 41.355.000, jumlah penggunaan = Rp. 24.540.000, jumlah yang dinikmati terdakwa = Rp. 16.815.000,Bahwa Terdakwa PUJIANTO, A.Md selaku Kepala Desa Gabru,Kec. Gurah, Kab. Kediri dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desatelah mendapat penghasilan atau upah berupa tanah bengkok dari tanahganjaran Desa, selain itu selaku Anggota Panitia Ajudikasi BPNKab.

SULASMINI sebanyak 1 bidang dipungut Rp. 175.000, ; Bahwa dari pungutan terhadap pemilik 393 bidang tanah yang dimohonkansertifikat dalam Program Ajudikasi di Desa Gabru, Kec. Gurah, Kab.

Kediri tahun2005 Terdakwa PUJIANTO, A.Md menikmati keuntungan sebesar : jumlah keseluruhan pungutan Rp. 41.355.000, jumlah penggunaan Rp. 24.540.000,Rp. 16.815.000, Bahwa Terdakwa PUJIANTO, A.Md. selaku Kepala Desa Gabru, Kec. jumlah yang dinikmati terdakwaGurah, Kab. Kediri dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desa telahmendapat penghasilan atau upah berupa tanah bengkok dari tanah ganjaranDesa, selain itu selaku Anggota Panitia Ajudikasi BPN Kab.

Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016 Bahwa adapun total Alokasi Raskin periode 2011 sampai dengan 2014untuk Kecamatan Empanang adalah : No Tahun Alokasi1 2011 65.880 Kg2 2012 50.610 Kg3 2013 42.075 Kg4 2014 33.660 KgTotal 192.225 Kg Bahwa Terdakwa selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2014 selakupihak yang membagikan Program Raskin di Kecamatan Empanangmelakukan Pungutan tidak sah dengan cara menaikan harga Tebus Raskinkepada masyarakat Rumah Tangga sasaran dari harga Tebus Rp1600/Kgyang ditetapbkan dalam

Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016 kepada Kepala Desa untuk biaya distribusi dari kecamatan ke kelurahan/desa masingmasing.Bahwa pembagian dana Pungutan liar yang dikumpulkan Terdakwa yaituuntuk masingmasing Kepala Desa Rp 300/Kg dan Rp 600/Kg digunakanuntuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.Bahwa Total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentangwaktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah : Alokasi Darga Tebus Harga Tebus Selisih/ PungutanNo Tahun Raskin HTR RTS @2500/K Liarask @Rp 1600/Kg 8

/Kg digunakanuntuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri:Bahwa total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentangwaktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah :Hal. 18 dari 33 hal.

Sebagai masyarakat desa ada perasaantekanan psikologis sebagai bentuk daya paksa untuk memberikan biayasiluman/tambahan tersebut ; Bahwa bentuk kesepahaman yang dibangun oleh Terdakwa denganpenerima manfaat bahwa biaya pungutan dalam bentuk biaya angkut, biayabongkar dan biaya timbang diberikan penerima manfaat kepada Terdakwaatas dasar keikhlasan dan sukarela/partisipasi tidak dapat dibenarkan,karena para penerima manfaat tidak pernah mendapatkan sosialisasiadanya biaya pungutan sebagaimana disebutkan

; Bahwa pengenaan biaya pungutan oleh Terdakwa dilakukan tidak sesuaidengan maksud dan tujuannya yaitu melawan para pemimpinnya untukmendapatkan sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima

SUPRIATNA dengan nilai uangsebesar Rp1.000.000;Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal daripeserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 denganlampiran kuitansikuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;6.

yang ditetapkan Terdakwa tentu merupakan pungutan yangtidak sah yang membebani peserta pemohon.

Sehingga peserta pemohonmengeluarkan dana yang tidak seharusnya.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut dana darimasyarakat yang tidak seharusnya merupakan penyalahgunaankewenangan.Bahwa tidak terdapat keadaan yang emergency atau mendesak yang dapatdigunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau sifatmelawan hukumnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan meskipunatas dasar musyawarah dengan masyarakat.Bahwa dalam kenyataannya penggunaan dana pungutan yang dilakukanTerdakwa

Merek GSP 2 Gold: 800 pak x Rp 20.400, x 9,1 % = Rp.1.485.120..Total Kerugian Pungutan PPN HT : Rp. 10.154.508..Ill. Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700,.IV.

Jadi, total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :Pungutan cukal = Rp. 49.777.000, + Pungutan PPN HT = Rp.10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp. 64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilanridbu dua ratus delapan rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.ATAUKE DUA:~ Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN pada hari

Cukai sebesar Rp. 49.777.000,Hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok tersebut adalahsebagai berikut :Merek Gess Bold: 3180 pak x Rp 20.400, x 9,1% = Rp.5.903.352,.Merek Naxan: 1490 pak x Rp 20.400, x 9,1% = Rp.2.766.036,.Merek GSP 2 Gold: 800 pak x Rp 20.400, x 9,1 % = Rp.1.485.120..Total Kerugian Pungutan PPN HT : Rp. 10.154.508..Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700

. 700,.Jadi, total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :Pungutan cukal = Rp. 49.777.000, + Pungutan PPN HT = Rp.10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp. 64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilanridu dua ratus delapan rupiah).Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segalasesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggapmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis

Total kerugian Pungutan PPN HT : Rp.10.154.508,.Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700,.Jadi, total kerugian negara dari hasilpenghitungan tersebut adalah : Pungutan cukai = Rp. 49.777.000, + PungutanPPN HT = Rp. 10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp.Hal 32, Putusan No.507/Pid.Sus/2020/PN Jbg.64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua

)memiliki nilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitupungutan kepada masyarakat untuk Negara dalam menjalankanpenyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki artiyang berbeda, dimana Pajak tidak memiliki prestasi secaralangsung yang dapat ditunjuk, sedangkan pungutan lainnyadiantaranya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)pada hakekatnya merupakan pungutan selain pajak yang berasaldari berbagai pungutan yang dikelola oleh kementerian / lembaga,sehubungan dengan pelayanan yang diberikan

Lagi pula dalam terminologi yang diberlakukandalam peraturan a quo dinyatakan bahwa Provinsi Sumber DayaHutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsikdari hasil hutan yang dipungut dari hutan yang telah dilepasstatusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan yangtelah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atauhutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektorkehutanan.

Dari rumusan dalam terminologi tersebut terkandungmakna bahwa (1) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalahpungutan selain PSDH dan DR yang dalam teori pemungutanboleh dipungut berupa opsenten (pungutan tambahan) yaitu atasobjek hasil hutan kayu tersebut terdapat kekurangan dalambesarnya satuan yang telah ditetapbkan menurut peraturanperundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.

Tegasnya bahwaPSDH dan DR serta PNT pada dasarnya merupakan objekpungutan PNT merupakan pungutan hasil hutan kayu kepadapemegang izin usaha pemanfaatan hutan;6.

Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukumyang menerima setoran PNBPdari Penggugat tanpa menganalisa hukum pungutan PNBP yangditerbitkan Tergugat sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belasmilyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enamratus sembilan puluh lima rupiah);4.

Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi daridokumendokumen tersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang padaintinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN ataspembelian BKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh Pengusaha KenaPajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak,atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa Pasal angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudahdibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

PajakMasukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;Menim :bangbahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmenunjukkan buktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaranPajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak danmenerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan

, perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41% darihasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp. 195.000, dan pembagian untuk Kecamatandan Pemerintah Kabupaten sebesar 41% disepakati bersama termasuk terdakwa, dimana AgusPramano, S.Sos.

Msi., dengan kebijakanmenyalahgunakan kewenangannya didapat dana sebesar Rp. 169.845.000, (seratus enampuluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).Terdakwa telah menelpon Akhmad Saikhu S.Sos Msi., memberitahukan bahwa terdakwatidak dapat menerima langsung jatah pembagian hasil pungutan tersebut karena terdakwatugas belajar dan supaya jatah pembagian hasil pungutan untuk Kecamatan dan PemerintahKabupaten supaya diserahkan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr.

., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesar Rp. 24.500.000,kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr. HerySubandrio dengan bukti penerimaan kwitansi tertanggal 14 Nopember 2006 sebesar Rp.22.500.000, dan kwitansi tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnyaterdakwa memerintahkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr.

Fasilitasi Pencegahan, Penindakan yustisi pungutan liar; b. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;c. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya;Ill. OBJEK KEBERATANBahwa yang menjadi objek keberatan yang Kami ajukan ini adalahPutusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 002/PTSA/II/2019tanggal 22 Februari 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik NomorRegister: 022/SI/X/2018;IV. ALASAN KEBERATANBahwa yang menjadi alasan mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:1.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;D. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; Sudah menjadi informasi yang terobuka untuk umum;6.Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau keputusan yangmenetapkan bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan swakelola tahun 2017 di Inspektorat Kabupaten Tegal yaitu: Q.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;D. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;), Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C.

Memerintahkan Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari untuk memberikan Salinan/fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dankwintansi pembayaran paket/kegiatan swakelola tahun 2017 diInspektorat Kabupaten Tegal yaitu Fasilitas pencegahan, penindakanyustisi pungutan liar, pelaksanaan pengawasan Internal secaraberkala dan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;4.

danTerdakwa EDI YUSMIANTO menjawab : Ya sudah serahkan ke saya sini88kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDIYUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDIYUSMIANTO total sebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluhsembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

Banjarnegara .Bahwa ketika dana pungutan Jitut Jides sudah terkunpul dari 8 kecamatan, saksidihubungi oleh AZIZ NURDIN yang menjelaskan meminta uang sebesar Rp.200.000.000, atas perintah Terdakwa EDI YUSMIANTO untuk pengadaan komputer.Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO atas permintaanAZIZ tersebut dan memang benar Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya saksimenyerahkan sebagian uang hasil pungutan Jitut Jides kepada AZIZ163Bahwa saksi mengajak PRIYO RAHARJO untuk menyerahkan

diminta untuk dibawa terlebih dahulu karena belum lengkap.Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13 Kecamatandi Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yang belum menyerahkan, saksibersama PRIYO RAHARJO telah menyerahkan seluruh uang hasil pungutan darikelompok tani dengan cara dibungkus dalam kandi dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO.Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut sambil mengatakan kepada TerdakwaEDI YUSMIANTO: Pak ini dana potongan ucapan terima kasih

Rakit,Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa total dana pungutan yang saksi terimadan saksi serahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO.Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat beberapa kelompok tani yang belum menyetorkepada saksi telah menyerahkan uang pungutan tersebut secara langsung kepadaTerdakwa EDI YUSMIANTO seperti Kepala Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangudan sebagian lagi diwilayah Wanadadi yang akan diambil PPL Rakit.Bahwa atas pelaksanaan pemungutan tersebut saksi tidak menerima upah atau

Rakit,dengan cara dibungkus dalam plastik kandi diletakan diatas meja ruang tamu dirumahTerdakwa EDI YUSMIANTO, sedangkan sisa dana pungutan dari kelompok taniyang belum menyetorkan diterima langsung oleh Terdakwa EDI .YUSMIANTO,sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO totalsebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total danahasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluh sembilan jutarupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karenasaksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnyakalau Terdakwa telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 ataspermintaan saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI tanpa dasar hukum, danpada keesokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Terdakwa menyerahkanlagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,(dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU diRumah Jabatan Bupati Parigi Moutong

, sehingga sakst SAMSURIZALTOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., danwartawan agar diberitakan di media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telahterjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1; Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pungutan dari TenagaHonorer kepada saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturutturutsebagai berikut: 1.

dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,(dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU diRumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksit SAMSURIZALTOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., danwartawan agar diberitakan di media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telahterjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1; Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pungutan dari TenagaHonorer kepada saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturutturutsebagai

dimaksud, sehinggaTerdakwa tidak jadi korban;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa telah menyerahkanhasil pungutan uang tersebut kepada saksi ACHMAD YANI, SIP., yangterinci sebagai berikut:e pertama sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta Rupiah);e kedua sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh juta Rupiah);Bahwa setelah saksi mendapatkan barang bukti, saksi meminta kepadaTerdakwa agar menghentikan pemungutan uang dimaksud;Bahwa saksi sengaja meminta uang hasil pungutan para Tenaga Honoreryang

uang antara Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) sampaidengan Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untukkontribusi, kemudian Terdakwa dipanggil menghadap ke rumah jabatanoleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU,; Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa ditanya apakah benarTerdakwa telah melakukan pungutan uang terhadap Tenaga Honorer yangmasuk dalam Data Base K1, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksiSAMSURIZAL TOMBULUTUTU bahwa memang benar Terdakwamelakukan pungutan tersebut, dan saksi SAMSURIZALTOMBULUTUTU

Bagi yang tidak membayar pungutan tidak resmi maka akandicoret dari daftar perserta atau lebin mengutamakan pemohonsertifikat tanan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform(TOL) di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malangyang membayar pungutan tidak resmi tersebut.e Bahwa dalam pertemuan 3 (tiga) orang tersebut (terdakwa BANDOTSUPTRASTIYO, saksi KARIONO dan EDI KRISNOWO alias WAJIB)juga terjadi kesepakatan secara lisan atau kesepahaman bahwa adapembagian tugas yaitu :a) Terdakwa BANDOT

Dampit Kabupaten Malanguntuk melancarkan kegiatan pungutan yang tidak resmikegiatan / program Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL)tersebut, sehingga jalannya pelaksanaan pungutan yang tidakresmi tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada pesertakegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) atau jugabisa secara berjenjang melalui melalui pengurus desa Srimulyoyang lain, Pengurus BPD, pengurus RT, pengurus RW danKepala Dusun di wilayah Desa Srimulyo Kecamatan DampitKabupaten Malang,

dan dalam hal terdakwa BANDOTSUPRASTIYO menerima uang sebagai pungutan tidak resmidari peserta Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) makaakan diserahkan kepada EDI KRISNOWO alias WAJIB untukmasukkan rekap atau pencatatan.

dipungut Rp. 1.350.000, perbidang;d) Jika ada pemohon yang belum punya surat oper garapdikenakan pungutan tambahan Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) per bidang;e) Bagi yang tidak membayar pungutan tidak resmi maka akandicoret dari daftar perserta, atau lebih mengutamakanpemohon sertifikat tanah kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreform (TOL) di Desa Srimulyo Kecamatan DampitHalaman 95 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2019/PN SbyKabupaten Malang yang membayar pungutan tidak resmitersebut ;e Bahwa

Disamping itu jugadiperbolehkan untuk menarik pungutan dari peserta kegiatanRedistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) di Desa Srimulyo baiksecara langsung atau berjenjang melalui pengurus desa Srimulyoyang lain, pengurus BPD, pengurus RT, pengurus RW dan KepalaDusun di wilayah Desa Srimulyo Kecamatan Dampit KabupatenMalang untuk selanjutnya diserahkan kepada EDI KRISNOWO aliasWAJIB.Bahwa benar setelah pertemuan tersebut kemudian secara aktifdilaksanakan pungutan tidak resmi kepada warga peserta /

Mutiara melakukan pungutan pajak pengambilan danpengolahan bahan galian golongan C (pasir) dan juga pemungutan hasil eksploitasibahan galian golongan C (pasir) terhadap setiap perusahaan pengangkutan pasir yangdatang mengambil dan menimbang pasir di lokasi yang disediakan oleh CV.

Mutiaraberdasarkan KSO No. 8 tanggal 14 Oktober 2004 juga melakukan pungutan hasileksploitasi bahan galian golongan C pasir;Bahwa pemungutan pajak dan hasil eksploitasi bahan galian golongan C yangdilakukan secara bersamaan terhadap setiap perusahaan pengangkut pasir adalahmerupakan pungutan ganda, yang mana seharusnya hanya dipungut pajak terhadap wajibpajak pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah;Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 4 dan No. 10 tanggal 14 Oktober2004, CV.

Terdakwa mengatakan kepadasaksi, di samping pungutan pasir, ada juga pungutan pajak bahan galian golongan C(pasir), lalu saksi bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah setoran dari CV.Mutiara (saksi selaku Direktur), namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwabilang kepada saksi Kalau kamu (Lim) minat, tawar atau ajukan saja penawaran .Lalu 1 (satu) bulan dari pembicaraan, kemudian CV.

Mutiara Halim diharuskan menyetorkan uang ke Pihak Kedua, yaituPemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 450. 000.000, (empat ratus limapuluh juta rupiah), yang mana hal ini menunjukkan pungutan pada objek yang samapada bahan galian golongan C pada masyarakat, dalam hal ini pengusaha angkutanpasir, sehingga terjadi pungutan ganda terhadap perusahaan pengangkutan pasiryang dilakukan oleh CV. Mutiara/PT.

MutiaraHalim tidak pernah melaporkan hasil pungutan pajak dan pungutan hasil eksploitasibahan galian golongan C pasir, sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak berapasebenarnya hasil pungutan pajak dan pungutan hasil eksploitasi yang dilakukan olehCV. Mutiara/PT. Mutiara Halim;Majelis Hakim yang mengesampingkan alat bukti surat berupa LHAI dari BPKPPerwakilan Jawa Timur No.

Purworejo13 Bahwa Saksi menjadi Kaur Keuangan sejak tahun 2010 sekarang ; Bahwa Sebelum saksi yang menjadi Kaur Keuangan adalah Pak Kiswadi danwaktu itu saksi menjadi PLT iliili ; Bahwa yang saksi tahu, sewaktu mau ada program ajudikasi ada rembukmasalah tarikan/pungutan biaya ; Bahwa untuk warga dipungut biaya ajudikasi, dan dari pemerintah untukprogram ajudikasi tidak ada biaya ; Bahwa besar pungutan tersebut bagi yang telah terdaftar di Buku Cmembayar sebesar Rp.200.000, sedangkan yang belum sebesar

Honor PPAT dan saksi (apabila terjadi peralihan hak) .Bahwa program Ajudikasi sudah selesai semua dan tidak adamasalah;Bahwa semua perangkat Desa yang bertugas untuk memungut biayaajudikasi kepada warga ;Bahwa Saksi bertugas untuk memungut biaya ajudikasi pada wargaRw.05 sejumlah 124 bidang dengan seluruh pungutan yang saksiterima sebesar Rp.35.500.000,(tiga puluh lima juta lima ratusRupiah) ;Bahwa Pologoro dihitung 2% dari nilai jual tanah ;Bahwa Saksi sebagai Bendahara menerima pungutan pologoro

biaya yaitu untuk tanah yangsudah leter C dipungut Rp.200.000, sedangkan yang belum dipungut biayasebesar Rp.300.000, dan untuk di BPNnya gratis ;Bahwa biaya tersebut digunakan untuk pembuatan dan pemasangan patok,untuk ukur tanah, dan untuk Pak Camat Rp.10.000,/ bidang atau persertifikatBahwa dasarnya pungutan biaya tersebut adalah rembuk/musyawarah warga,BPD dan Perangkat Desa yang dijelaskan oleh Pak Lurah (Terdakwa) ;Bahwa saksi ikut melakukan pungutan dan dapat setoran dari warga sejumlah100

tahutahu ada meja,kursi dan kipas angin ;Bahwa pungutan ajudikasi ada yang menerima secara langsung untukpungutanpungutan tersebut adalah Pak Kades dan Pak Karno almarhum ;Bahwa yang ada pavingisasi adalah di RW.I dan II, itupun dananya dariADD(Alokasi Dana Desa) .Bahwa yang bertugas memungut uang pologoro adalah Ibu.

Pologoro tanah adalah pungutan desauntuk biaya peralihan atau pemindahan hak atas tanah.

PasarJaya No. 381 (hanya sekedar berubah harga beberapa kios saja) telahmelanggar Peraturan Daerah DKI No. 6 Tahun 1992 tentang PengurusanPasar Di Daerah Khusus lbukota Jakarta (selanjutnya disebut Perda DKI No.6) ;bahwa Pasal 11 Perda DKI No. 6 dinyatakan bahwa "jenis pungutan dipasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah".

Lebih lanjut pada bagianpenjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa pungutan tersebut termasukluran Pembangunan Pasar (IPbP) atau yang oleh Tergugat juga disebutsebagai harga jual hak pemakaian tempat usaha ;bahwa kewenangan Gubernur untuk menetapkan pungutan di pasardidasarkan pada tugas dan kewenangan Gubernur dalam melakukanpelayanan publik terutama dibidang penyediaan lapangan pekerjaan,menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, serta stabilitas harga ;bahwa atas dasar hal tersebut penetapan

pungutan di pasar selaludidasarkan pertimbangan kepentingan umum khususnya kepentingan parapedagang itu sendiri.

Penjelasan Pasal 5 Perda DKI No. 6 ;Tergugat Melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;bahwa Tergugat menyadari jika pungutan di pasar yang berupa luranPembangunan Pasar (IPbP) tersebut ditetapbkan oleh Gubernur, tentu sajabesaran pungutan tersebut wajar dan sesuai dengan biaya konstruksi yaitukurang lebih Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah) per meter persegisebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat, sehingga Tergugat dan kronikroninya tidak mendapat keuntungan yang besar dalam proyekpembangunan

Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak tegas menyatakanobyek sengketa aquo bertentangan dengan hukum yang ada, yang diberiwewenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan denganjenis pungutan di pasar adalah Gubernur Provinsi DK! Jakarta.