3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terkait dengan Surat Perintah Penyidikanyang disampaikan oleh pemohon Nomor : Sp.Sidik / 137.a / 2019 /Ditreskrimsus, tanggal 08 Oktober 2019, merupakan bagian yang tidakterpisahkan, disebabkan adanya:(1) salah satu Personil Penyidik an. AKP EKO C.

UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah;3.

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya PenetapanTersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

Penyidikan :Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1angka 2 KUHAP adalah :serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini untuk mencari serta mMmengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang tenadi danguna menemukan tersangkanya.Bahwa atas Laporan Pemohon Termohon sudah melakukan penyidikanterbukti dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik /39/IV/RES.1.11/2020/Ditrekrimum

Jambi/SPKT B tertanggal 14 Februari2020 tersebut pihak Termohon telah melakukan upaya penyelidikan danpenyidikan, namun pada kenyataannya dikarenakan tidak ditemukannyafaktafakta perbuatan tindak pidana atau tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penipuanmaka demi kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuanPasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana pihak Termohon menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. Diberi tanda T22;23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T2324. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T24;25.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. (bukti T22);23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.(bukti T23)24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.

Menyatakan oleh karena itu, Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 22. A/ V / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Mei 2021 terhadap perkaradalam Laporan Polisi LPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang,tanggal 13 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum formal yangmengaturnya;4.

Berdasarkan Laporan hasil Penyelidikan tanggal O06 Mei 2021selanjutnya telah di terbitkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a / V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.5)dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 22.b(2) / V / 2021/ ReskrimTanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.6) untuk melaksanakan tugaspenyidikan terhadap perkara dugaan Tindak pidana Penipuan dan atauPenggelapan.

Sidik / 22.a / V / 2021 / ReskrimTanggal 7 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukumkarena tidak tidak memenuhi ketentuan hukum formal adalah suatupenilaian yang keliru karena Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a/ V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 yang di terbitkanoleh termohon sudah memenuhi aturan tentang pembuatan suratperintah dimana PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATANASKAH

sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Termohon; Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan DASMAN(Pemohon) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara).Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh DASMAN(Pemohon) seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (niet ont vankelijkeverklaar); Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

LP/67/K/VI/2019/Res Agam tanggal 15 Juni 2019tentang Tindak Pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadisesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itusebenarnya tidak ada atau dugaan Tindak Pidana dengan sengajamemasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuanyang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatanatau nama baik orang itu menjadi tersinggung, diberi tanda Bukti T7;14.Potocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

MONTANI GEA)Termohon terlebin dahulu telah mengeluarkan Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sprin Gas /53/V1I/2020/Reskrim, tanggal 27Juni 2020 dan Surat Perintah PenyidikanNomorSP.Sidik/45/V1/2020/Reskrimtanggal 27 Juni 2020, serta SuratPerintah Tugas Nomor : Sprin Gas /70/VI/2020/Reskrim, tanggal 27Juni 2020;Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Gas /53/VI/2020/Reskrim, tanggal 27 Juni 2020 dan SuratPerintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/45/V1/2020/Reskrimtanggal 27Juni

Pidana di Kepolisian Sektor Binjai Selatan Termohonsebelum menetapkan tersangka terhadap pemohon praperadilan (ic.MONTANI GEA) melakukan serangkain proses penyelidikan danpenyidikan telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa sebagai landasan Termohon dalam melakukan prosesPenyelidikan dan Penyidikan atas perkara A Quo sesuai denganSurat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Gas /53/V1/2020/Reskrim,tanggal 27 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/45/V1I/2020/

. : SP.Sidik/18/I/2004/DitItanggal 23 Januari 2004.: Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/O7/I/2004/DitItanggal 23 januari 2004 perihal Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan.: Berita Acara Pemeriksaan SaksiSaksi :a. Minardi Utomo tanggal 28 Januari 2004b. M. Idris Jahri tanggal 19 Februari 2004.c. Anang Agus tanggal 20 Februari 2004.d. Drs.M.Hatta Chair bin Abdul Chair tanggal 20 Februari 2004e.

Tersangka H.RustamadjiYatim, BSc, dkk.: Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/07.b/V/2006/DitI tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan PenghentianPenyidikan.: Laporan Polisi No.Pol.: LP/357/XII/2003/SiagaI tanggal 17Desember 2003.: Surat Perintah Tugas no.Pol. : Sp.Gas/15/I/2004/DitI tanggal 23Januari 2004.: Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/16/I/2004/DitItanggal 23 Januari 2004.: Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri

PLN (persero) yang dalam kedudukannya sebagai pihak yangdirugikan akibat surat Perintah Penghentian Penyidikan bernomor Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim tertanggal 24 Februari 2015;Bahwa Pemohon, telah diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 07Oktober 2013 pukul 14.15 Wib sampai dengan selesai di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Aceh Resort Langsa, atas kelalaian yangmenyebabkan kematian, yang dalam hal ini telah menyebabkan meninggalnyaSuami Pemohon akibat kesetrum kabel listrik milik

Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim, yang pada intinyamenyebutkan yaitu:Menghentikan Penyidikan karena;a Belum cukup unsurb Barang bukti belum cukup untuk ditindak lanjuti perkara tersebut.I1c Karena sebab sesuai dengan ketentuan UndangUndang Penyidikdihentikan demi hukum; (Bukti P10)ANALISA HUKUMBahwa setelah dilakukannya pengaduan kepada Termohon, Termohon kemudianmelanjutkan dengan melakukan penyidikan, hal tersebut sebagaimanadisebutkan dalam surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon bernomorSP2HP

Sp.Sidik/16.b/II/2015/ Reskrimsecara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuatdidalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana;Bahwa Termohon telah memberikan tanggung jawab Penyidikan(Pembuktian) yang sangat tidak beralasan hukum Termohon melakukan haltersebut kepada Pemohon, maka dalam hal ini juga Termohon telahmelanggar ketentuan KUHAP;Bahwa batas waktu Penyidikan

Sp.Sidik/16.b.II/2015/Reskrim terhadapperkara yang Pemohon laporkan secara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuat di dalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai denganProsedur sebagaimana di atur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukan,maka kini akan dipertimbangngkan secara khusus apakah tindakan Termohon yangtelah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap

dalam perkara ini dan Kuasanya sebagaimana buktiSurat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 tersebut dapat menunjukan telahdiperoleh hasil gelar perkara dimana dari semua perserta Gelar perkara tersebutmenyimpulkan bahwa berkas perkara tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsursesuai petunjuk dari Jaksa;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan gelar perkara yang dilakukan olehTermohon, Termohon mengelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

perkara pada tanggal 3 Maret 2020terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP / /05 / 1 / 2020 / Maluku /Res.Kep.Aru /Sek.Aru Tengah, tanggal 26 Januari 2020, dan dari hasilgelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar dapattingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dan telahdituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal3 Maret 2019;Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas,TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Pasal 1 butir 2 KUHAPidana maupun syarathukum Pasal 17 KUHAPidana (tentang bukti permulaan yang cukup)atas dasar LP / /05/1/ 2020 / Maluku / Res.Kep.Aru /Sek.Aru Tengah,tanggal 26 Januari 2020, atas laporan MARKUS TIVEN dan telahdilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi lain diataranya saksi SILVIATIVEN, YUNCE VILAY dan SALMON ORNO dan Visum et repertumtertanggal 26 Januari 2020 serta Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/05/I/2020/Reskrim, tanggal 29 Januari 2020, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

(Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 11 / Ill / 2017/Polres Kaimana, tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor :R/12/ll/ 2017 / Resktim , tanggal 17 Maret 2017 tanpa namatersangka (tembusan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfakdan Komisi Pemberantasan Korupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor: Springas / 63 / VIII / 2017/Reskrim , tanggal 02 Agustus 2017.

(Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 54 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017.

(Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/11 / Ill /2017/ Polres Kaimana,tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : R / 12 / Ill /2017 / Reskrim, tanggal 17 Maret 2017 tanpa nama tersangka (tembusandiserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfak dan Komisi PemberantasanKorupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/ 63 / VIIIl /2017/ Reskrim , tanggal02 Agustus 2017.

(Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/ Reskrim,tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / 1X / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik /54/ IX / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017.

Selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti laporan polisi tersebut denganmengeluarkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 86 / IX /2018 / Reskrim, tanggal 12 Agustus 2018 untuk dilakukan Penyidikan(vide pasal 1 angka 2 KUHAP) dan mengambil langkahlangkah antaralain : mengambil keterangan pelapor Per. Yuliani Anugrah Ibrahim,keterangan Saksi Korban Lel.

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrim,tertanggal 12 Agustus 2018, diberi kode (T2) bukti tersebut sesuai denganaslinya ;3. Foto copy surat Nomor. A3/49/VIII/2018/Reskrim, Klasifikasi Biasa,Lampiran 1 (satu) Lembar, Perihal Pemberitahuan di mulainya penyidikan,tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Yth. Kepala KejaksaanNegeri Makassar, di Makassar, atas nama Syamsir Tobang Dg. Lewa BinSyamsuddin (Berteman), diberi kode (T3) bukti tersebut sesuai denganaslinya ;264.

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrimoleh Kapolsekta Mamajang tanggal 12 Agustus 2018, (Bukti T2), selanjutnyamengumpulkan buktibukti yang berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP danPasal 184 KUHAP dengan memeriksa saksisaksi, mengumpulkan/mencaribarang bukti (ditemukan adanya barang bukti di tempat kejadian peristiwaberupa : Helm merk Yamaha, 1 (Satu) bilah badik panjang + 25 Cm bersarung dan1 (satu) batang kayu balokbalok panjang + 1 meter) serta menemukan buktiPetunjuk yaitu persesuaian keterangan saksisaksi

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrim, tanggal 12 Agustus2018 (malam hari itu juga setelah ada laporan) Bukti (T2) ;Pihak Termohon melakukan Penyidikan dengan mengambil keteranganPelapor Pr.

Sidik/193/V/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 Novmber 2020 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/319/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 November 2020 tentang perintah Penyidikan, oleh Ditreskrimum Polda Sumut terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374

meningkatkanstatus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sebagaimana hasilgelar perkara, kKemudian Termohon Praperadilan mengeluarkan SuratHalaman 6 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap /2017/PN SgmPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/21/I/2019/Reskrim, tanggal 14 Januari2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/21.a/I/2019/Reskrim,tanggal 21 Januari 2019 serta Surat Perintah Penyidikan dengan NomorSP.Sidik/21/1/2019/Reskrim, tanggal 14 Januari 2019 dan SuratPerintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2019 jam 17.00 Wita termohonPraperadilan mengeluarkan Surat Perintah Tugas NomorSP.Gas/21.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 26 April 2019 dan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/21.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 26April 2019 yang ditandatangani oleh IPTU MUHAMMAD RIVAI,SHselaku Kasat reskrim.16.

Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/21/l/2019 Reskrim tertanggal 14Januari 2019, diberi tanda T11 ;12.Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 20 Maret 2019 dan tanggal30 April 2019, diberi tanda T12 ;13.Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 30 April 2019, diberi tandaT13 ;14. Surat perintah penyitaan Nomor : SP.

. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaituSHM 2234 dan SHM No. 2240 dari Pelapor An.

Pol. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/V1/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek Lubuk Pakammelakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaitu SHM 2234 danSHM No. 2240 dari Pelapor An.

Pol. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/V1/201 1/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek Lubuk Pakammelakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaitu SHM 2234 danSHM No. 2240 dari Pelapor An.

NO. 8 TAHUN 2010TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG (TPPU).1.Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagai TindakPidana Asal berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/36/II/2016/NTB/SPKT tanggal 19 Februari 2016, ditangani olehSUBDIT Il DITRESKRIMUM POLDA NTB, sedangkan penanganandugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Laporan PolisiNomor : LP/34/I/2019/NTB/ SPKT, telah ditangani oleh SUBDIT IIDITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik

/1 11/VII/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 17Juli 2019 dan Surat Perintanh Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Sidik/61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September 2019,dengan saksi korban Sdr.

Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)pada Laporan Polisi Nomor : LP/34/I/2019/NTB/SPKT, telah ditanganioleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/VII/ RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS,tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :Hal. 26 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN MtrSp.Sidik/61/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September2019 dengan saksi korban Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI..

Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, dan sampai denganpenanganan Laporan Polisi Nomor : LP/34/l/2019/NTB/SPKT tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanggal 26 Januari 2019 olehSUBDIT Il DITRESKRIMSUS POLDA NTB dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS,tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :Sp.Sidik/61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September2019 kami telah menemukan fakta fakta sebagai berikut :1.1.

Bambang Sulaksana.Selanjutnya berdasakan Laporan Polisi tersebut, Termohon telahmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/1366.a/X/Reskrim, tertanggal 12 Oktober 2016 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1366.a/XI/2018/Reskrim, tanggal15 November 2018, dimana sangkaan pidana atas diri Pemohon adalahdugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal372 dan atau pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP);Bahwa sebelum ditangkap dan ditahan, Pemohon telah dipanggil

Tindak lanjut dari hasil gelar perkara tersebut, selanjutnya TERMOHONmenerbitkan administrasi penyidikan berupa Surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik/1366.a/X/2016/Reskrim tanggal 12 Oktober 2016 danmelakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi yang semuanyatelah tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama :a. Drs. H. BAMBANG SULAKSANA (Pelaponr);b. JAJANG JUHANA;Halaman 18 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN. Bag.a. AGUS AHMAD YUSUF;c. Hj.

ASEP DUDI ISKANDAR(PEMOHON) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Untuk penyesuaian nama personil yang melakukan penyidikan perkarain, TERMOHON~ melengkapi administrasi penyidikan denganmenerbitkan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/1366/XI/2018/Reskrimtanggal 15 November 2018 dan surat perintah penyidikan nomor :SP.Sidik/1366.a/X1/2018/Reskrim tanggal 15 November 2018;Setelah TERMOHON menetapkan Terlapor H.

Gas/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019 TERMOHON memulaiproses penyidikan perkara A Quo;Bahwa dalam proses penyidikan yang TERMOHON laksanakan mulaidari tanggal 12 Maret 2019 jam 11.00 s/d 21.00 wib TERMOHON telahmemiliki minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan PEMOHONsebagai tersangka, diantaranya :Keterangan SaksiBahwa dari keterangan saksi yang telah TERMOHON dengar danperiksa keterangannya tergambar

Menyatakan Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Cicurug Nomor : SP.Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaantindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan ataumemasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangka melanggarPasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dikeluarkanoleh Termohon, adalah sah menurut hukum,;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra

Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara berdasarkanSurat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Cicurug Nomor : SP.Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaantindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan ataumemasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangkamelanggar Pasal melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266ayat (1) KUHP;4.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 689 / X / 2018 /Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Sidik / 689 / X / 2018 /Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 500 / XII / 2018 /Reskrim, tanggal 05 Desember 2018;d.

Gas/689/X/2018/RSurat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik / 689 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22Oktober 2018; , Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Sidik / 689 / X /2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018 , bukti T15, , SuratPerintah Penyitaan Nomor : Sp.

. : LP/272/IV/2010/Bareskrim, tanggal 21 April2010Tentang tindak pidana Korupsi ;e Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/48.a/IV/2010/Bareskrim,tanggal 21 April 2010 ;22 Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP,menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukanterhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindakpidana berdasarkan bukti yang cukup ;Bahwa yang dianggap oleh Termohon sebagai bukti yang cukup untuk melakukanPenahanan

Susno Duadji, SH.MH.M.Sc (sesuai dengan aslinya);T4 :Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/48.a/ITV/2010/ Bareskrimtanggal 21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;T5 :Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/48.b/IV/2010/Bareskrim tanggal21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;T6 :Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Agungdari Bareskrim tanggal 5 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);T7a : Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Syahril Djohan tanggal 21April 2010, 22 April 2010, 27 April

SP.Sidik/48 a/IV/2010/Bareskrim tanggal21 April 2010 (vide bukti T4) serta Surat perintah Tugas kepada 10 (sepuluh) orangpenyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas No.. SP.Gas/48 b/IV/2010/Bareskrimtertanggal 21 April 2010 (vide bukti T5) untuk melaksanakan tindakan kepolisiandalam rangka penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan No.

SP.Sidik/48 a/IV/2010/bareskrim tanggal 21 April 2010, maka penyidik telah melakukan pemeriksaanterhadap saksi Syahril Djohan pada tanggal 21 April 2010, tanggal 22 April 2010, dantanggal 27 April 2010 (vide bukti T7a), saksi Haposan Hutagalung, SH tanggal 21April 2010, tanggal 24 April 2010, tanggal 24 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010 (videbukti T7b), saksi M.

Surat surat yang diterbitkan termohon , antara lain surat perintahpenyidikan nomor : SP.Sidik/4022/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 26September 2016, SURAT PERINTAH TUGAS NomorSP.Tugas/4022/1X/2016/Ditreskrimum tanggal 26 September 2016,SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMORSP.Dik/3255/IX/2016/Dot.Reskrimum tanggal 26 September 2016,YANG TERBIT SEBELUM KEJADIAN/PERISTIWA HUKUMTERJADI, merupakan Produk hukum dari TERLAWAN YANG CACATHUKUM, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT,TIDAK BERLAKU BAGI PEMOHON ( KARENA

SP.Sidik/1271/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 10 Mei 2017, diberi tanda(bukti T6);7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan dimulainyapenyidikan Nomor. B/7364/V/2017/Datro tertanggal 16 Mei 2017, diberitanda (bukti T7);8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi PelaporGEOFFREY NANULAITA tertanggal 28 September 2016, diberitanda(bukti T8);9.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/03/ 111/2018,Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor : Sp.Sidik/03.a/VIII/2018, tanggal Agustus 2018 adalah tidaksah;4.

penegak hukum (penyidik dan penutut umum)untuk memeriksa saksisaksi dan memberikan penilaian dariketerangan saksi sebagai syarat penetapan tersangkan. maka dengandemikian penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan yangkemudian di paparkan dalam gelar perkara untuk mendapatkan sarandan masukan dari peserta gelar atas hasil penyelidikan tersebut yangpada akhirnya menyimpulkan bahwa perkara a quo dapat ditingkatkanketahap penyidikikan dan selanjutnya diterbitkan surat perintahpenyidikan Nomor: Sp.Sidik

/03/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018yang ditanda tangani oleh Kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik, dan surat perintah penyidikanlanjutan Nomor: Sp.Sidik/03.a/VIII/Reskrim, Tanggal 25 Agustus 2018,yang ditandatangani oleh kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik..