Ditemukan 489 data
40 — 28
MELAWAN HUKUM15.Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terhadap perbuatanTERGUGAT lyang telah mengelola dan menguasai fisik Tanah ObyekSengketa tanpa izin, tanpa Ganti Rugi, tanopa pemindahan Hak atas tanah,atau pun tanpa pencabutan hak atas tanah adalah suatu perbuatan melawanhukum ; Perbuatan TERGUGAT Il yang dengan sengaja telah merampashak kepemilikan tanah PENGGUGAT dengan secara diamdiam mengajukanpermohonan pembayaran Ganti Kerugian kepada Panitia PelaksanaPengadaan Tanah (p2T) Kota Depok d.h.i
25 — 2
Unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersamasama ;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi RASTONO Alias BEDIBin SUTRISNO, keterangan saksi JUWANTORO alias JUN bin TARMADI, keterangansaksi dalam Berita Acara Penyidikan : GUNAWI alias BRO Bin TARMANT, keterangan saksiYENI alias REK Bin JOYO BAKRI dan keterangan RUSMANI Bin PASIRAN, danketerangan terdakwa, maka terungkap fakta, dimana di antara pelaku tersebut telah terjadikerja sama secara sadar untuk mewujudkan suatu delik (d.h.i
54 — 19
selama 3 (tiga) bulan potong tahanandalam perkara Penadahan dan Pencurian.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu Barang siapa telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan .Unsur kedua : Mengambil barang sesuatuYang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barangsesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkanpenguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki olehpetindak (d.h.i
117 — 40
Bahwa terlepas dan benar atau tidaknya dalildalil Para Penggugatyang disampaikan dalam gugatannya, sudah jelas bahwa TurutTergugat (d.h.i Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebutdengan OJk) tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antaraPara Penggugat dengan Para Tergugat.3.
ABDUL RAHIM
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. MUR Cabang Flamboyan
2.ACHMAD ARIFUDDIN
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq.KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PELELANGAN NEGARA PONTIANAK
2.BUDI PRASETIONO, SH
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak
4.Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat
49 — 13
ayat (1) dan(2) POJK Perlindungan Konsumen).Bahwa perlu Turut Tergugat IV sampaikan, berdasarkan Pasal 40 POJKPerlindungan Konsumen, Konsumen dapat menyampaikan pengaduanyang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan denganKonsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini AnggotaDewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungankonsumen.Bahwa dengan demikian, pengaduan yang diterima oleh Turut TergugatIV adalah pengaduan yang langsung ditujukan kepada Otoritas JasaKeuangan (d.h.i
PT. Sumatera Cahaya Mandiri diwakili oleh dr. IMSYAH SATARI, Sp.M selaku Direktur
Tergugat:
PT. Hosana Medica Pratama
168 — 58
Penggugat melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konseumen, karena dengan pemutusansepihak otomatis Penggugat telah tidak memenuhikewajiban untk memberikan hak konsumen (d.h.i. pasienkesehatan mata) di rumah sakit Tergugat. Dan dalamundangundang ini sudah jelas sanksinya adalah pidanapenjara selama 5 (lima) tahun atau pidana dendasebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua miliard rupiah).
28 — 10
katakan, justru Tergugatlah yang telah tidak melaksanakankewajibannya, karena fakta hukumnya telah + 4 (empat) tahun lamanyaTergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, tepatnya sejaktahun 2012 semenjak Penggugat pindah tugas di Jakarta, Tergugat tidakpemah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepadaPenggugat, demikian pula dalam hal komunikasi tidak lagi harmonis,sehingga jika Penggugat pulang ke Purwokerto tidak ada salingkomunikasi dengan Tergugat;Bahwa menurat syariat Islam (d.h.i
610 — 321
aslinya, diberitanda P17 ;18.Foto copy Laporan Yayasan Kebaktian Proklamasi Daerah Tingkat I Balitahun 19851986 pada halaman 17 angka 8 huruf a yang menyebutkanbahwa PT.Margarana adalah badan usaha yang didirikan oleh YKP,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P18;19.Foto copy Laporan Yayasan Kebaktian Proklamasi Daerah Tingkat I Bali= tahun 1988 pada halaman 13 angka 9 yang menyebutkan bahwa usahaPT.Margarana dalam periode tahun takwin 1988 belum dapat Sn dikmbangkan sesuai dengan harapan pemiliknya (d.h.i
54 — 26
Terdakwa dalam keadaan sehatjasmani danrohanidan dapatdimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke1a barangsiapa telahferpenuhi.Unsur ke2 b : Mengambil barang sesuatu.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barangsesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkanpenguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki olehpetindak (d.h.i
117 — 24
Bahwa terdapat fakta hukum yang menyatakan tentang adanyaPermasalahan pada Perjanjian Pokok yang belum memperolehkepastian hukum dan permasalahan tersebut justru berasal dari ParaPihak dalam Perjanjian Pokok itu sendiri (d.h.i PENGGUGAT denganTERGUGAT ) yang terjadi sedemikian rupa sehingga TERGUGAT IIselaku Perusahaan Penjamin yang kedudukannya hanya tundukterhadap Hukum Penjaminan belum dapat menentukan sikap hukumyang harus ditempuh terhadap permasalahan perkara a quo hinggasampai ada Kepastian
45 — 16
Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikanatau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincianperhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnyamerupakan kewenangan Bank (d.h.i. Tergugat 1!) yang sepatutnyatercantum dalam (SOP), dan bukan pada Tergugat IV selaku OtoritasPengawas dan Pengatur Perbankan.43.
81 — 31
Bahwa terdapat fakta hukum yang menyatakan tentangadanya Permasalahan pada Perjanjian Pokok yangbelum memperoleh kepastian hukum dan permasalahantersebut justru berasal dari Para Pihak dalam PerjanjianPokok itu sendiri (d.h.i Penggugat dengan Tergugat )yang terjadi sedemikian rupa sehingga Tergugat lllselaku Perusahaan Penjamin yang kedudukannya hanyatunduk terhadap Hukum Penjaminan belum dapatmenentukan sikap hukum yang harus ditempuh terhadappermasalahan perkara a quo hingga sampai adaKepastian
192 — 20
Barang siapamengambil barang sesuatuBahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yangtunduk pada perundangundangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasukjuga diri si Pelaku/Terdakwa.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatuatau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyatasendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempatasal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i
452 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;Bahwa Penggugat dalam perkara in casu, telah menegaskan adanyakepentingan hukumnya yang dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara (d.h.i.
29 — 13
Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sahatau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata oranglain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempatyang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyataterhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepadapenguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.MenimbangBahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah,keterangan
Terbanding/Penggugat XIX : Arahman
Terbanding/Penggugat II : Muhtar
Terbanding/Penggugat XVII : Nurhasan
Terbanding/Penggugat XV : Salbiyah
Terbanding/Penggugat XXX : Matsani
Terbanding/Penggugat XIII : Suryadi
Terbanding/Penggugat XXVIII : Hamdani.h.musa
Terbanding/Penggugat XI : Djunaidih
Terbanding/Penggugat XXVI : Usup Idup atau Yusuf Idup
Terbanding/Penggugat IX : Bariyah
Terbanding/Penggugat XXIV : H.Arifin
Terbanding/Penggugat VII : Mat Idjih
Terbanding/Penggugat XXII : Muhayar
Terbanding/Penggugat V : Muhadi
Terbanding/Penggugat XX : Nurhayati
Terbanding/Penggugat III : Hj Mursinah
Terbanding/Penggugat XVIII : Rumyani
Terbanding/Penggugat I : Yaman
Terbanding/Penggugat XVI : Ating Sujai
Terbanding/Penggugat XXXI : Saman
Terbanding/Penggugat XIV : Sakim
Terbanding/Penggugat XXIX : Saimah
Terbanding/Pengguga
44 — 50
untukkepentingan umum yang melanggar Asas dan Tujuan sebagaimana Pasal 2dan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Bahwa PARA PENGGUGAT telah telah berkalikali meminta pembayaranGanti Kerugian terhadap tanahtanah miliknya yang terkena proyekpembangunan Jalan Tol CinereJagorawi maupun jalan arteri pendukungnyasebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut kepada Ketua PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok d.h.i
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Yalis Irfan Wijaya
80 — 24
dengan Mengambiladalah memindahkan penguasaan nyata terhadapsuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiridari penguasaan nyata orang lain.Yang dimaksud dengan Barang adalah semuabenda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.Yang dimaksud dengan Mengambil barangsesuatu ialah mengambil barang sesuatu atautindakan dengan jalan yang tidak sah ataumemindahkanpenguasaan nyata sendiri daripenguasanyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ketempatyang dikehendaki oleh petindak (d.h.i
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Jogjakarta, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat II : SEKAR RAMADHANI R,
Terbanding/Turut Tergugat I : 3. Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Purwokerto
116 — 71
Bahwa terkait dengan pemberikan sanksi terhadap Bank (d.h.i. Tergugat1) Turut Tergugat Ill melaksanakan pemeriksaan terlebin dahulusebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 5 Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan Dan Tata CaraPemeriksaan Bank (untuk selanjutnya disebut dengan POJK41/03/2017).3.
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Yudi Meiari Sugiarto
222 — 50
Terdakwasebagai Prajurit TNI.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuBarangsiapa telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur kedua Mengambil barang sesuatu MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidaksah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasanyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempatasal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i
79 — 36
Dengan demikian Tergugat bekerja di PT IKPP Tbk Perawangtersebut selama kurang lebih 6 tahun, dimulai kurang lebih 2 tahun sebelumTergugat menikah dengan Penggugat, jika dikaitkan dengan ketentuanPasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan di atas, maka tentu kontribusi Tergugat dalammemperoleh harta bersama, d.h.i. pbembangunan rumah, lebih besar sekitarsepertiga dari Pesangon (hasil kerja) selama Tergugat bekerja di PT IKPPHalaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor