beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

Tergugat yang tidakmampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berpakara tanpa biaya",dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Nomor18/LPBP/2014/PA.Skg, tanggal 1 April 2014, permohonan Penggugat tersebutdikabulkan dan sekaligus diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo),oleh karena itu seluruh biaya perkara ini dapat dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama sengkang Tahun Anggara 2014.Memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlakuserta dalildalil syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

1;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI :1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON.) di hadapan sidangPengadilan Agama Tangerang;DALAM REKONVENSI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;2.

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

Islam ;Menimbang, bahwa Majlis Hakim juga telah mendengarkan saksi dari pihakkeluarga yaitu xxXxxxxxxxxxx sebagai xxxxxxxxxxxx Pemohon dan xxxxxxxxxxxxsebagai xxxxxxxxxxxx Termohon yang menurut Keterangan dari pihak keluarga keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak adakeharmonisan lagi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akantetapi tidak berhasil ; 222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengetngahkan Hujjah Syar'iyyah

Kantor UrusanAgama Kecamatan di wilayah tempat tinggal termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah

Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelutrumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupanPenggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkankemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya : Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Mgjelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Adapun syaratsyaratperkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengancalon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkandalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyyah sebagaimanaterdapat dalam Kitab Ianah alThalibin jilid Il halaman 308, berbunyi:Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki yang sudah dewasa dan berakalatas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu

permohonan Pemohon tentang penetapanharta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanyapermohonan Pemohon patut di kabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :7Sg to Hl io liclglarg Jl aw wo lal lis oJ la Ige wis 5 198VF cue LAI Ljacy log) Lio Qu dpsed olg> aro 9 Uo, Vloo sl as VlyBas L aalls lgall Lgin z Meo ViHal. 13 dari 16 halaman Nomor 0319/Pdt.G/2017/PA.Mtp910

Penetapan No.0106/Padt.P/2018/PA.PYKMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:amSsS aio Yldlro

setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkaraini dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan selurunh peraturan perundangundangan dan ketentuanhukum yang berlaku serta dalildalil syar'iyyah

JsUOUUI) LArtinya: Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarikkemaslahatan,oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim perlu mengetengahkandatoUhujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:*ijVIL IL Jj IC jl 1 UI jJCA iUJJ liliC= j UgiliLa! OAJUJI 41 j 4 aa (jjllaJ VUu3 i Aal% 1 * al> 1 *<

Hakimberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugatdan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahHal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 0488/Pat.G/2017 /PA.AGMfighiyah yang berbunyi sebagai berikut :J) 53 allArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan :Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapHalaman 12 dari 15 putusan Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.AGMdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :Artinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujan syar'iyyah

berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jliny nalArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujan syar'iyyah

Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanaHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pdntelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

berdasarkan pert imbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pe rmohonan14Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dapat mengabulkan sejumlahRo. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa perceraian itu termasuk sengketaperkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah