Bogor, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK TERGUGATPengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini berupa Hadist Nabiyang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah yang berbunyi :ole Ygolmole Lely> Jol ol Ye eyo Lxbo YI guoluoll gu pile cbL> Jal 9l Yb eye Us pw YI aglhs wwArtinya

Selanjutnya disebutsebagai: "PIHAK KESATU", ENDIN HASANUDIN alaias ENDIN HASANOEDIN Bin H,ABU BAKAR,Pengadilan Agama tersebut ;umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswastatempat tinggal di Dusun kawali RT 004/004, DesaPancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;Selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA 51Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah

(rumahtangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibatnegatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, olehKarena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengankaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:las ule GIS prio xwwlaoll loArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram

Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LKMenimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyyah yangterdapat dalam Kitab Ianah alThalibin

Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanHalaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PA.PdnAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon KonvensiKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

mafasid) adalah lebin utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tanggayang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatifbagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenaitu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidahfiqh yang berbunyi sebagai berikut:lad l ul> Wl prio awlaoll IoArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Pasal 33 ayat (4) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, makasemua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhuyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Oleh karena itu,terdapat kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon II untuk mendapatkanisbat nikah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkanpermohon aquo;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:aro jll cris Sqtrtl O59 ole ain Ig) Sarg IslsVlyArtinya: Maka Jika telah

pihak agar dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan pada Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku sertahujjah syar'iyyah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan7 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agamayang dianut oleh Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi orangorang yang berfikir;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariKitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim sebagai berikut :WArtinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti bukti yang diajukan olehPenggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan danpertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagaisuami isteri dan

bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumahtangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibatnegatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai puladengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:WladJ ule WE prio rawladllloArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil/nujah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yangsudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihakdan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyisebagai berikut:cell Gils (le aaie uuslicll yaArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripadamengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

dilangsungkan untukmendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu,maka secara ex officio Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amarputusan meskipun Pemohon tidak memintanya dalam petitum permohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah

/PAMshMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar sertajumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah

berpendapat bahwapermohonan Pemohon untuk berpoligami beralasan hukum dan telahmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahterajkhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumHal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 4068/Pdt.G/2016/PA.CbnIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah