SH, untuk Dinas dalam rangka melakukanKonsultasi tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah ( RPJMD ) ke DPRD Kab.

Drs.PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk Dinas dalam rangkamelakukan Konsultasi tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ke DPRD Kab. SiakProp.

SP untuk Dinas dalam rangka melakukanKonsultasi tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah ( RPJMD ) ke DPRD Kab.

. / DPRDPS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an.DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka BimtekPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah ( RPJMD ) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011Sid 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMATREALSON. SH.

KUSMANTO untuk Dinas dalamrangka konsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah( RPJMD ) ke kementrian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktobers/d 10 Oktober 2011 yang diketahui oleh an.

Puluh Ribu Rupiah) sesuai Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Kota BalikpapanTahun Anggaran 2014, Nomor : SR393/PW17/5/2019 Tanggal 14 Nopember2019, atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengancara atau perbuatan antara lain sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan nomor 08 tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

)Kota Balikpapan tahun 2011 2016 terdapat kegiatan pengadaan tanahuntuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut : Bidang urusan Kondisipemerintahan dan Indikator Awaltahun Target Capaian Kinerja SKPDdan Program 2011program prioritas Tahun Target Pagupembangunan2012 0 Ha DKPPProgram Perluasan 15 Ha 2013 5 Hapengembangan dan 2014 5 Hakinerjapengelolaan pembangun 2015 5 Hapersampahan an TPA 2016 5Ha Rp.j1MKondisikinerja 35 Haakhir RIMD Kemudian RPJMD tersebut didetailkan kembali dengan

)Kota Balikpapan tahun 2011 2016 terdapat kegiatan pengadaan tanahuntuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut : Bidang urusan Kondisipemerintahan dan Indikator Awaltahun Target Capaian Kinerja SKPDdan Program 2011program prioritas Tahun Target Pagupembangunan2012 0 Ha DKPPProgram Perluasan 15 Ha 2013 5 Hapengembangan dan 2014 5 Hakinerjapengelolaan pembangun 2015 5 Hapersampahan an TPA 2016 5 Ha Rp.j1MKondisikinerja 36 Haakhir RJIMD Kemudian RPJMD tersebut didetailkan kembali

M.RIZAL EFFENDI, SE Bin SUHAIMI, menerangkan bahwa didalamlampiran RPJMD Kota Balikpapan 20112016 bahwa pengadaan tanahuntuk perluasan TPA Sampah Manggar untuk tahun 20142015 telahdisusun dalam RPJMD 20112016 Kota Balikpapan, karena didalamRPJMD baru menyusun program program prioritas, dan didalam RPJMDdimaksud terdapat program pengembangan' kinerja pengelolaanpersampahan.

S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakarta setujudibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..

S.Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakarta setujudibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON.

S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakartasetuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON.

No. 597 K/Pid.Sus/2016537).a.Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakarta setujudibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..

Cilacap;eRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa.Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;eUang Tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);4.Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:e 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec.Majenang;17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec.

Ciporos;buku RAPBDes;satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen penunjukan langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec.Karangpucung ) berupa:e 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku RKPD Ds. Sindangbarang;1 (satu) buku RAPBDes;e1 (e1 (~S we wer wer YSsatu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,10.

Gandrungmangu;11.Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo Kec.Gandrungmangu) berupa:u) buku Musdus;u) buku Musdes;(sa(sa(satu) buku RKPD;(satu) buku RAPBDes;(satu) buku APBDes;1 (satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,12.Disita dari saksi NURDAWAM (Kades GandrungmanguKec.

Cilacap;eRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa.Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;eUang Tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);4.Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:e 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec.Majenang;e 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec.

Ciporos;buku RAPBDes;satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen penunjukan langsung;Uang tunai Rp.2.000.000,9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec.Karangpucung ) berupa:e 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku RKPD Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku RAPBDes;e1 (satu)1 (satu)((satue1 (satu((SS was ss Aso SSsatu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,10.

danPenyelesaian Bencana Alam/Sosial Rp 5.424.500,12) Kegiatan Potensi dan Peluang Investasi Rp 1.562.500,13) Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidkan Rp 2.550.000,14) Kegiataan Rencana HasilHasil Pelaksanaan Pembangunan Rp 8.150.000,15) Kegiatan Pengembangan Portal Media OnlineWebsite bappeda.batubara.go.id Rp 106.000, 16) Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 2.306.250,17) Kegiatan Semalam di Batu Bara sebesar Rp 140.650.000,18) Kegiatan Penetapan RPJPD sebesar Rp 8.854.000,19) Kegiatan Penetapan RPJMD

Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidkan14.Kegiataan Rencana HasilHasil Pelaksanaan Pembangunan15.Kegiatan Pengembangan Portal Media OnlineWebsite bappeda.batubara.go.id16.Penyediaan Makanan dan Minuman17.Kegiatan Semalam di Batu Bara sebesar18.Kegiatan Penetapan RPJPD sebesar19.Kegiatan Penetapan RPJMD sebesar20.Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidikan sebesar21.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar22.Kegiatan Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan PerundangUndangan23.Kegiatan Operasional

PPh Pasal 21 Biaya honorarium PPTK kegiatan Penetapan RPJMD Rp 60.000,126. PPn Pusat & PPh Pasal22 Biaya ATK kegiatan Penetapan RPJMD Rp 470.455,127. PPn Pusat & PPh Pasal 22 Biaya Cetak kegiatan Penetapan RPJMD Rp 418.181,128. PPn Pusat & PPh Pasal 22 Biaya Penggandaan kegiatan Penetapan RPJMD Rp 3.293.181,129. PPh Pasal 21 Biaya honorarium PPK kegiatan Penyusunan Master Plan Kesehatan Rp 45.000, 130.

Kegiatan Penetapan RPJMD sebesar Rp 8.954.00020. Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidikan sebesar Rp =. 2.712.50021. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp 20.000.00022. Kegiatan Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan PerundangUndangan Rp 40.000.00023.

:Surat Nomor: 341/V/BAPPEDA Tanggal 18 Mei 2009 Perihal SuratPermohonan/Pernyataan;Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 157 Tahun 2008 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 20082013:Lampiran Keputusan Bupati Sinjai Nomor 157 Tahun 2008Tanggal 13 Maret 2008 Tentang Tim Penyusun RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20082013;Hal. 15 dari 22 hal.

RPJMD; danc. RKPD.(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),disusun dengan tahapan:a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir; dand. penetapan rencana.Pasal 22:Halaman 12 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRa. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPDoleh Bappeda.b.

Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatuntuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPDyang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dariRenja SKPD untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang mengacu kepada RencanaKerja Pemerintah..

RPJMD; danc. RKPD.(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),disusun dengan tahapan:a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;Halaman 24 dari 39 Putusan.

sebagaimana telah diubah dan ditambahterakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:3) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahandan kemampuan pendapatan daerah.4) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatuntuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPDyang merupakan penjabaran dari RPJMD

;Pelaksanaan pekerjaan Analisis Strategi Sinkronisasi dan FormulasiRPJMD 20042009 dan RPJMD Prop. DKI Jakarta tahun 2007, PT.Sascon nilai kontrak sebesar Rp.721.275.200, ;Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator KinerjaProgram kegiatan dan anggaran setiap SKPD Prop. DKI Jakartapelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesarRp.472.725.000. ;Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis StandarBelanja pada APBD Prop. DKI Jakarta pelaksana PT.

;Pelaksanaan pekerjaan Dialog Interaktif Fasilitas Aspirasi Masyarakatdalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Prop. DKI Jakarta pelaksanaPT. Oxalis Subur nilai kontrak sebesar Rp.192.830.000. ;Pelaksanaan pekerjaan Analisis Strategi Intensifikasi dan Eksentensidaerah di lingkungan Prop. DKI Jakarta pelaksana PT. PalnosipNusantara Engineering nilai kontrak sebesar Rp.480.986.000, ;Pelaksanaanpekerjaan Analisis Strategis Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah di lingkungan Prop.

;Pelaksanaan pekerjaan Analisis Strategi Sinkronisasi dan FormulasiRPJMD 20042009 dan RPJMD Prop. DKI Jakarta tahun 2007, PT.Sascon nilai kontrak sebesar Rp.721.275.200, ;Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator KinerjaProgram kegiatan dan anggaran setiap SKPD Prop. DKI Jakartapelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesarRp.472.725.000. ;Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis StandarBelanjia pada APBD Prop. DKI Jakarta pelaksana PT.

Pelaksanaan pekerjaan Analisis Strategi Sinkronisasi dan FormulasiRPJMD 20042009 dan RPJMD Prop. DKI Jakarta tahun 2007, PT.Sascon nilai kontrak sebesar Rp.721.275.200. ;6. Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator KinerjaProgram kegiatan dan anggaran setiap SKPD Prop. DKI Jakartapelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesarRp.472.725.000. ;7. Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis StandarBelanja pada APBD Prop. DKI Jakarta pelaksana PT.

;Pelaksanaan pekerjaan Analisis Strategi Sinkronisasi dan FormulasiRPJMD 20042009 dan RPJMD Prop. DKI Jakarta tahun 2007, PT.Sascon nilai kontrak sebesar Rp.721.275.200, ;Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator KinerjaProgram kegiatan dan anggaran setian SKPD Prop. DKI Jakartapelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesarRp.472.725.000. ;Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis StandarBelanjia pada APBD Prop. DKI Jakarta pelaksana PT.

., namun saksitidak tahu siapa yang melakukan pencairan Alokasi Dana Desatersebut.Bahwa syarat, prosedur dan tahap pencairan APBDes (Dana Desa /Alokasi Dana Desa) TA. 2017, yaitu Syaratnya harus memenuhibeberapa dokumen yaitu terdapat Rencana Pembangunan Jangkamenengah Desa (RPJMD), selanjutnya dijabarkan dalam RencanaKerja Pemerintah Desa (RKPD), setelah itu dimasukkan kedalamAPBDes (Perdes).

Pangkep ada di kantor BPMPD.Bahwa yang dijadikan pedoman / dasar dalam penggunaan APBDes(Dana Desa / Alokasi Dana Desa) bagi Kepala Desa untukmelaksanakan semua kegiatan adalah berdasarkan RPJMD (RencanaProgram Jangka Menengah Desa), RKPD (Rencana KerjaPembangunan Desa) serta APBDes (Anggaran Pendapatan BelanjaDesa/ DD dan ADD) dalam tahun anggaran berjalan, yang atas semuadokumen tersebut telah dimusyawarahkan oleh BPD, LPM, KepalaDesa, dan Tokohtokoh masyarakat desa).Bahwa pengelolaan DD maupun

Pangkep yaitu terdapat Rencana PembangunanJangka menengah Desa (RPJMD), selanjutnya dijabarkan dalamRencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), setelah itu dimasukkankedalam APBDes (Perdes).

Labakkang Kab.Pangkep yaitu Syaratnya harus memenuhi beberapa dokumen yaituterdapat Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMD),selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD),setelah itu dimasukkan kedalam APBDes (Perdes). Kemudian prosedurnyaberdasarkan pengalaman saya di TA. 2017 yaitu RAB (Rencana AnggaranBiaya) yang dituangkan dalam Perdes, ada SK. Perangkat Desa, LaporanRealisasi penggunaan TA.

Kemudianpenyaluran dana dilaksanakan setelah Bupati menerima Perdes APBDesTA. berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.Adapun pencairan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun yaitu Tahap 60 % dan Tahap II 40 %.Bahwa Yang dijadikan dasar atau pedoman bagi Kepala Desa untukmelaksanakan semua kegiatan adalah berdasarkan RPJMD (RencanaProgram Jangka Menengah Desa), RKPD (Rencana Kerja PembangunanHal. 28 dari 50 No. 60/Pid.SusTPK/2018/PN.MksDesa) serta APBDes (Anggaran Pendapatan

Prestasi Multi Kreasi nilai kontrak sebesarRp192.000.000,00 ;Pelaksanaan pekerjaan analisa strategi sinkronisasi dan formulasi RPJUMD20042009 dan RPJMD Provinsi DK!

Wahana Prakarsa Utama nilai kontrak sebesarRp191.235.000,00 ;Pelaksanaan pekerjaan dialog interaktif fasilitas aspirasi masyarakat dalampenyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta pelaksana PT OxalisSubur nilai kontrak sebesar Rp192.830.000,00;Hal. 48 dari 85 hal. Put.

Prestasi Multi Kreasi nilai kontrak sebesarRp192.000.000,00 ;Pelaksanaan pekerjaan analisa strategi sinkronisasi dan formulasi RPUMD20042009 dan RPJMD Provinsi DK!

Prestasi Multi Kreasi nilai kontrak sebesarRp192.000.000,00 ;Pelaksanaan pekerjaan analisa strategi sinkronisasi dan formulasi RPUMD 20042009 dan RPJMD Provinsi DK!

No. 237 PK/PID.SUS/201222.23.24.25,26.2f,28.20.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.Pelaksanaan pekerjaan dialog interaktif fasilitas aspirasi masyarakat dalampenyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi DK!

Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Banten Tahun 2012-2017.27. 1 (satu) lembar Bukti Pembelian Valuta Asing Bank Danamon Tanggal 30-11-2015, sejumlah USD 1.000,- (seribu dollar amerika) a.n. ARNIYANTI AYUNINGTYAS No.

BB Nomor 90 sd. 92 DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA93. 1 (satu) bundel Clear Holder warna biru merek Felix dengan tulisan BPD Banten, dengan rincian sbb:93.1 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Banten dengan PT BGD tentang Penyertaan Modal Pemprov Banten kepada PT BGD TA 2013.93.2 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Banten No. 576/Kep.586-Huk/2013 tentang Penyertaan Modal Pemprov Banten kepada PT BGD TA 2013.93.3 1 (satu) bendel Perda Prov Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang RPJMD

Banten Nomor 4Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Prov. Banten Tahun 20122017.27. 1 (satu) lembar Bukti Pembelian Valuta Asing Bank Danamon Tanggal30112015, sejumlan USD 1.000, (seribu dollar amerika) azn.ARNIYANTI AYUNINGTYAS No.

BUMD kurang sehat, karena beberapa anakperusahaannya tidak signifikan keuntungannya; Secara politis terlalu terouruburu karena mendekati berakhirnya masajabatan Gubernur;Bahwa Saksi tahu RPJMD salah satu memuat tentang pembentukanBank Banten, tetapi Saksi tidak pernah membacanya;Bahwa menurut pendapat Saksi pembentukan Bank Banten ditundadengan melakukan merevisi RPJMD atau Perda;Bahwa pada Tahun 2015 Saksi setiap melakukan perjalanan dinas keluarkota menerima SPPD dan uang perjalanan dinas sesuai

pada tahun 20122017,di dalam RPJMD tersebut salah satu bunyinya adalah bahwa Bantendiamanatkan harus mempunyai Bank Daerah.

) Provinsi Banten Tahun20122017, salah satu amanat RPJMD tersebut adalah Pembentukan BankPembangunan Daerah Banten;Bahwauntuk melaksanakan amanat RPJMD tersebut Pemerintah DaerahBanten membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 05 Tahun 2013tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal SahamPerseroan Terbatas Baten Global Development (PT.

) Provinsi Banten TahunHalaman 296 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg20122017, salah satu amanat RPJMD tersebut adalah Pembentukan BankPembangunan Daerah Banten.

Peternakan, dengan indikator kinerja: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012. 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 ton/thn 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

RIZAL EFFENDI, SE Bin SUHAIMI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menjelaskan didalam lampiran RPJMD Kota Balikpapan20112016 bahwa belum membahas masalah kegiatan pengadaanlanan RPU karena didalam RPJMD baru menyusun programprogram prioritas, dan didalam RPJMD dimaksud terdapat programpeningkatan produksi hasil peternakan, jika dikaitkan untuk kegiatanpengadaan lahan RPU itu berada dalam Program PeningkatanProduksi

tidak tercantum dalam Restra maupun RPJMD, yangtertuang dalam Renstra dan RPJMD hanya nama programnya yaituProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;Bahwa saksi menjelaskan sekitar awal 2014, menyuruh sdr.

Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya PeraturanDaerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2001 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 20112016 tanggal 13Desember 2011;d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan TahunAnggaran 2015 tanggal Juni 2014;e.

Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08Tahun 2001 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD)~ KotaBalikpapan Tahun 20112016 tanggal 13 Desember2011;i. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara KotaBalikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni2014;j.

Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Banten Tahun 2012-2017 ; 27. 1 (satu) lembar Bukti Pembelian Valuta Asing Bank Danamon Tanggal 30-11-2015, sejumlah USD 1.000,- (seribu dollar amerika) a.n. ARNIYANTI AYUNINGTYAS No.

Penyertaan Modal PT BGD beserta Kartu Disposisi No. 346. 93. 1 (satu) bundel Clear Holder warna biru merek Felix dengan tulisan BPD Banten, dengan rincian sbb: 93.1 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Banten dengan PT BGD tentang Penyertaan Modal Pemprov Banten kepada PT BGD TA 2013. 93.2 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Banten No. 576/Kep.586-Huk/2013 tentang Penyertaan Modal Pemprov Banten kepada PT BGD TA 2013. 93.3 1 (satu) bendel Perda Prov Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang RPJMD

Banten Nomor 4Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Prov. Banten Tahun 20122017.27. 1 (satu) lembar Bukti Pembelian Valuta Asing Bank Danamon Tanggal30112015, sejumlah USD 1.000, (seribu dollar amerika) a.n.ARNIYANTI AYUNINGTYAS No.

pada tahun 20122017,di dalam RPJMD tersebut salah satu bunyinya adalah bahwa Bantendiamanatkan harus mempunyai Bank Daerah.

) Provinsi Banten Tahun20122017, salah satu amanat RPJMD tersebut adalah Pembentukan BankPembangunan Daerah Banten;Bahwauntuk melaksanakan amanat RPJMD tersebut Pemerintah DaerahBanten membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 05 Tahun 2013tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal SahamPerseroan Terbatas Baten Global Development (PT.

) Provinsi Banten TahunHalaman 296 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg20122017, salah satu amanat RPJMD tersebut adalah Pembentukan BankPembangunan Daerah Banten.

Banten Nomor 4Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Prov. Banten Tahun 20122017.1 (satu) lembar Bukti Pembelian Valuta Asing Bank DanamonTanggal 30112015, sejumlah USD 1.000, (seribu dollar amerika)a.n. ARNIYANTI AYUNINGTYAS No.

) UndangUndang junctoLampiran BBUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (Bukti P28) tugas danHalaman35dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/201958.og.60.61.wewenang pemerintah daerah pada bidang kehutanan sangat terbatasdan tidak termasuk memberikan rekomendasi atas perhutanan sosial;Bahwa pemberian perhutanan sosial (HPHD, HKm, HTR) dapatdilakukan oleh Gubernur jika telah didelegasikan oleh Menteri LHKdengan syarat telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

) ataumempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial danmemiliki anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan bBelanjaDaerah (APBD) (vide Pasal 7 ayat (3) dan (4), 18 ayat (3) dan (4), 29ayat (3) dan (4) PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016);Bahwa Provinsi Riau belum memiliki memasukan perhutanan sosial kedalam RPJMD 20142019 (Bukti P29) atau belum mempunyaiPeraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial dan memiliki anggaranyang termuat dalam APBD (Bukti P30);Bahwa Pasal 46 ayat (2) huruf e Perda RTRW

Fotokopi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, yang disahkan tanggal 2 Oktober 2014 (Lembar Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) (BuktiP28);35.Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Riau (BuktiP29);36.Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (BuktiP30);37.Fotokopi Surat Kepala Dinas LHK Provinsi Riau No. 525/PPH/2822,tanggal 11 Juli 2018, perihal Bantuan Tenaga (BuktiP31

bidang kehutanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan rayakabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;Pasal 65:(1)Kepala daerah mempunyai tugas:a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersamaDPRD;. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;oOQOmenyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPDdan rancangan Perda tentang RPJMD

) ataumempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memilikianggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P29 dan P30 yaituPeraturanDaerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 20142019 bahwa ProvinsiHalaman65dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019Riau belum memasukan perhutanan sosial ke dalam RPJMD 20142019 danberdasarkan lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

RPJMD; danc.

Nomor 29/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepadamasyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerahmenyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD denganmenggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (Satu)tahun yang mengacu kepada Rencana

RPJMD; danc. RKPD.(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),disusun dengan tahapan:a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;Cc. perumusan rancangan akhir; dand. penetapan rencana.Pasal 22:Halaman 27 dari 39 Hal Putusan.

sebagaimana telah diubah dan ditambahterakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2)yang menyatakan sebagai berikut:(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepadamasyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerahmenyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

RPJMD; danc.

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhirdengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dankemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepadaRKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuktercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPDyang merupakan penjabaran dari RPJMD

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhirdengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dankemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatuntuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPDyang merupakan penjabaran dari RPJMD

RPJMD; danc. RKPD:(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disusun dengan tahapan:a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;Cc. perumusan rancangan akhir, dand. penetapan rencana;Pasal 22:a. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhirRKPD oleh Bappeda;b.

Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatuntuk tercapainya tujuan bernegara;Pasal 81 ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakanbahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacukepada Rencana Kerja Pemerintah;3.

RPJMD; danc.

No. 2323 K/Pid.Sus/2016Pasal 81 ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakanbahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacukepada Rencana Kerja Pemerintah;3.

diterimasebesar Rp. 1.000.000,dari saksi SILVANABIDJA.Sisa uangnya Rp.6.200.000, yangdiberikan kepadaTerdakwa oleh SaksiSILVANA BIDJA. 8 Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) No.3617/SPPD/2020 s.d.3621/SPPD/2020 tanggal 21Desember 2020, berdasarkanSurat Tugas Nomor094/3617/SETDA/2020 atasnama SILVANA BIDJA, RahmaArdjin, Arwin Thalib,Sulististiawati, Sahida, AlKausar, Farida, Santo Kokalatanggal 21 Desember 2020untuk kegiatan konsultasipersiapan tahap rancanganpembangunan jangkamenengah daerah (RPJMD

PAL persiapan tahap rancanganpembangunan jangkamenengah daerah (RPJMD)Bupati terpilih yang akandimasukkan dalampenyusunan KUAPPAS 2022tandaterima pembayaransebesar Rp. 8.500.000,,namun yang diterimasebesar Rp. 1.000.000,dari saksi SILVANABIDJA. Sisanya Rp.7.500.000, diberikankepada Terdakwa olehSaksi SILVANA BIDJA.Saksi ARWIN THALIBpernah menandatanganitandaterima pembayaransebesar Rp. 9.500.000,,namun yang diterimasebesar Rp. 1.000.000,dari saksi SILVANABIDJA.

Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) No. 3617/SPPD/2020 s.d.3621/SPPD/2020 tanggal 21Desember 2020, berdasarkan SuratTugas Nomor 094/3617/SETDA/2020atas nama SILVANA BIDJA, RahmaArdjin, Arwin Thalib, Sulististiawati,Sahida, Al Kausar, Farida, SantoKokala tanggal 21 Desember 2020untuk kegiatan konsultasi persiapantahap rancangan pembangunanjangka menengah daerah (RPJMD)Bupati terpilin yang akan dimasukkandalam penyusunan KUAPPAS 2022SP2D No. 7918 /SP2DLS /BL/ VII /2020 tanggal 29Desember 2020sebesar

Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) No. 3617/SPPD/2020 s.d.3621/SPPD/2020 tanggal 21Desember 2020, berdasarkan SuratTugas Nomor 094/3617/SETDA/2020atas nama SILVANA BIDJA, RahmaArdjin, Arwin Thalib, Sulististiawati,Sahida, Al Kausar, Farida, SantoKokala tanggal 21 Desember 2020untuk kegiatan konsultasi persiapantahap rancangan pembangunanjangka menengah daerah (RPJMD)Bupati terpilin yang akan dimasukkandalam penyusunan KUAPPAS 2022 SP2D No. 7918 /SP2DLS /BL/ VII /2020 tanggal 29Desember 2020sebesar

danPenyelesaian Bencana Alam/Sosial Rp 5.424.500,12) Kegiatan Potensi dan Peluang Investasi Rp 1.562.500,13) Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidkan Rp 2.550.000,14) Kegiataan Rencana HasilHasil Pelaksanaan Pembangunan Rp 8.150.000,15) Kegiatan Pengembangan Portal Media OnlineWebsite bappeda.batubara.go.id Rp 106.000, 16) Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 2.306.250,17) Kegiatan Semalam di Batu Bara sebesar Rp 140.650.000,18) Kegiatan Penetapan RPJPD sebesar Rp 8.854.000,19) Kegiatan Penetapan RPJMD

Kegiatan Penetapan RPJMD sebesar20. Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidikan sebesar21. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar22. Kegiatan Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan PerundangUndangan23. Kegiatan Operasional Badan KoordinasiPenataan Ruang DaerahRpRpRpRpRpRp8.854.000, 8.954.000, 2.712.500,20.000.000,40.000.000,405.550,.

PPh Pasal 21 Biaya honorarium PPTK kegiatan Penetapan RPJMD Rp 60.000,126. PPn Pusat & PPh Pasal 22 Biaya ATK kegiatan Penetapan RPJMD Rp 470.455,127. PPn Pusat & PPh Pasal22 Biaya Cetak kegiatan Penetapan RPJMD Rp 418.181,128. PPn Pusat & PPh Pasal 22 Biaya Penggandaan kegiatan Penetapan RPJMD Rp 3.293.181,Page 27Putusan Pengadilan TIPIKORNo.87/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn129. PPh Pasal 21 Biaya honorarium PPK kegiatan Penyusunan Master Plan Kesehatan Rp 45.000, 130.

Kegiatan Penetapan RPJMD sebesar Rp 8.954.000,20. Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidikan sebesar Rp 2.712.500,21. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp 20.000.000,22. Kegiatan Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan PerundangUndangan Rp 40.000.000,23. Kegiatan Operasional Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah Rp 405.550,2.

Kegiatan Penetapan RPJMD sebesar Rp 8.954.00020. Kegiatan Penyusunan Master Plan Pendidikan sebesar Rp 2.712.50021. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp 20.000.00022. Kegiatan Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan PerundangUndangan Rp 40.000.00023.

RPJMD; danc.

No. 26/Pid.SusTpk/2016/PT/PBR(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakanbahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yangmengacu kepada Rencana

RPJMD; danc. RKPD.(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),disusun dengan tahapan:a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir; dand. penetapan rencana.Pasal 22:(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhirRKPD oleh Bappeda.(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkanhasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.Hal.31 dari 36 hal. Put.

sebagaimana telah diubah dan ditambahterakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2)yang menyatakan sebagai berikut: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daeran. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepadamasyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD