Ditemukan 516 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/Pdt/2015/PT.BDG
Tanggal 24 Maret 2015 — ADI APRILIAWAN, dkk L A W A N KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT.IKHLASUL AMAL, dkk
5737
  • ., dalam kedudukannya apie yangberkantor di Jalan vender dirman, No.205,Kab.Indramayu ; RTURUT room TURUT TERGUGAT ;4.LIA AMALIA, SH.dalam ON selaku Pejabat Pembuat akta Tanahr(PPAT) sitoNo. 27 Cirebon ;ebon, yang berkantor di Jalan Siliwangi~ T TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT II;5.
Register : 27-02-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PA SERANG Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Srg
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat vs Tergugat
60
  • Muhamadumar,SH.dalam upaya mendorong perdamaian, namun Mediator tersebut dalam laporanya secaratertulis tertanggal 18 Maret 2013 menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal;Menimbang bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah diperintahkan untukmengurus rtekomendasi atasan langsungnya namun sampai perkara ini disidangkan lagiTergugat tidak hadir ;Menimbang,, dikarenakan upaya perdamaian dan mediaisi gagal makapemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan
Putus : 02-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan MS PROP NAD Nomor 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Tanggal 2 April 2015 — PEMBANDING TERBANDING
1611
  • Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah SyariyahAceh dalam hal ini mengambil alih pendapat pakar hukum Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 58 menjelaskanbahwa gugatan harus memenuhi syarat formil :1. Dasar Hukum (Rechtelijke grond) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenaihubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan materi yangdipersengketakan;2.
Register : 02-05-2012 — Putus : 23-05-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan PN LUMAJANG Nomor 126/Pid.Sus/2012/PN.Lmj
Tanggal 23 Mei 2012 — SUEB
392
  • Panitera Pengganti,1011IDRIS HAMAL BAMA, SH.Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh: 1. Penyidik, sejak tanggal 19 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2012; Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d tanggal 18April 2012; 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012;3. Hakim, sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Mei2012 s/d tanggal 10 Mei 2012; 12
Register : 17-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 05-06-2016
Putusan PA BLORA Nomor 1786/Pdt.G/2014/PA.Bla
Tanggal 3 Februari 2015 — Penggugat dengan Tergugat
196
  • Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah : Rp. 401.000,Disalin sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama BloraTONTOW1I, SH.dalam sidang terobuka untuk umum dengan dihadiri oleh keduia belah pihakyang berperkara ;Hakim Anggota, Ketua MajelisTtd. Ttd.H. MOH. ISTIGHFARI, SH. Drs. SUROSO, SH. M.Hum.Hakim Anggota Panitera PenggantiTtd. Ttd.Drs. SUTIYO, MH. H. DJAMHURI, S.Ag.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. BAPP : Rp. 60.000.3. Panggilan : Rp. 500.000,4. Materai : Rp. 6.000,5.
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Prob
Tanggal 12 April 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
101
  • SYAIFUL HILLYAH SA'DIAH, SH.dalam sidang terbuka untuk Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPanitera Pengadilan Agama Probolinggo9
Putus : 12-01-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2515 K/Pdt/2010
Tanggal 12 Januari 2012 — H. LUKMAN JAYA, S.Sos., MM. bin H. IDHAM ZAINUDDIN, DKK VS JAURIA binti SO’ID, DKK
589557 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian jelas bahwa Advokat/Pengacara Herman, SH.dalam mengajukan permohonan banding adalah berdasarkan Surat Kuasa yangsudah berakhir atau tidak berlaku lagi.
Putus : 29-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Nopember 2012 — ALDEGONDA PANGEMANAN VS AKSEL THENDERAN, DKK
3935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemeriksaan perkaraa quo telah dijadikan sebagai saksi oleh Tergugat dan dalam kesaksiannyaRonny Viktor Runtukahu telah membenarkan bahwa tanah objek sengketatelah dijual oleh Alfred Thanos melalui Ronny Runtukahu kepada PemohonKasasi/Penggugat dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyebutkan :Pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu digugat,apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi (Vide Yahya Harahap, SH.dalam
Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-10-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 118/PDT/2012/PT.SBY
Tanggal 11 Juni 2012 — NURUL MUSTAGHFIROIL, DKK LAWAN MUNTADJIA
3520
  • Retnowulan Sutanto, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukumnya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek halaman 197 dan198 maka adalah sangat bijaksana apabila pelaksanaan putusan yang jelas salahitu, ditangguhkan.PETITUMBerdasarkan faktafakta hukum dan segala hal tersebut diatas, maka kami mohonHakim Pengadilan Negeri Gresik untuk memutuskan:1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;2 Menyatakan Pelawan adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di DesaSumurber, Kecamatan Panceng
Register : 20-09-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA.Jpr.
Tanggal 6 Oktober 2011 — Pembanding vs Terbanding
8528
  • M.Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 889 menerangkansebagai berikut Gugatan yang diajukan, mengandung cacat obscuur libel,yaknis gugatan = penggugat = kabur, tidak memenuhi syaratjJelas dan pasti (duidelijke en bepealde conclucie) yangdigariskan pasal $8 ke3 Rv. Oleh karena itu, maknagugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, bisa berupa(a). Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidakmempunyai dasar hukum yang jelas.
Register : 04-08-2014 — Putus : 29-08-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PA PURWODADI Nomor 1907/Pdt.G/2014/PA Pwd
Tanggal 29 Agustus 2014 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
131
  • MARJONO, SH.dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya bernama HARDIJANTODWIPUTRANTO,SH dan ENDAH PRASETYANINGSIH,SH dengan alamat JlBhayangkara I No 03 Tegowanu Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus padatanggal 07 Juli 2014dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya bernama HARDIJANTODWIPUTRANTO,SH dan ENDAH PRASETY ANINGSIH,SH dengan alamat JlBhayangkara I No 03 Tegowanu Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus padatanggal 07 Juli 2014
Register : 22-12-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 28-05-2016
Putusan PA PATI Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Pt
Tanggal 7 April 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
155
  • Abdullah Said,SH.dalam laporannya menyatakanmediasi gagal;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim berusaha mendamaikan keduabelah pihak untuk tidak bercerai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudiandibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.2447/Pdt.G/2015/PA.Pt.Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikanjawaban secara lisan sebagai berikut:1.
Register : 11-04-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0621/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 26 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • Irpan Nawi Hasibuan, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingiHakimHakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti Viviyani Purba,SH.dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.Hakim Anggota, Hakim Ketua ,Drs. Fakhruddin. H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag.Hakim AnggotaDrs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.Panitera Pengganti,Viviyani Purba S.H.Hal. 12 dari 13 hal.
Register : 06-08-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sml
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.PASAMI W. RUMPAISUM, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
BARCE BATLAYERI Alias BARCE
5514
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
Register : 19-07-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Januari 2018 —
348175
  • Merriam Darus Badrulzaman, SH.dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa sesuai denganHalaman 17 dari 24 Putusan Perdata Nomor 370/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pstketentuan Pasal 1244 KUHPerdata, ada 3 (tiga) unsur untuk terpenuhinya suatukeadaan memaksa, yaitu:1. Tidak memenuhi prestasi;2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;3.
    Merriam Darus Badrulzaman, SH.dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa Force Majeur(keadaan memaksa) mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (werking),walaupun perikatannya sendiri masih ada, dalam hal ini:1. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;2. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itutidak dapat menuntut;3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;4.
Putus : 01-05-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN AMUNTAI Nomor 47/ Pid.B/ 2013/ PN. Amt.
Tanggal 1 Mei 2013 — - SUDIMAN Als DIMAN Bin RAHMADI Als KUPON
8315
  • Sianturi, SH.dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya menyebutkan beberapa bentuk ataucara membuat rasa sakit tersebut yaitu dengan cara pemukulan, penembakkan kaki / tangan,penusukkan, pemotongan, penabrakkan, penyetroman, penendangan, menggigit, memuntir8tangan, dan lain sebagainya.
Upload : 14-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2790 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Ir. Horasman Sitanggang
5133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dayat Limbong, SH, M.Hum, Asahan saksi Ir.Ali Rintop Siregar,Labuhan Batu Robinson Simangunsong, SH, Madina saksi Juharnel, SH.Dalam rapat dibicarakan masalah tehnis dan kendala yang dihadapidiantaranya kurangnya tenaga juru ukur di lingkungan pegawai BadanPertanahan Nasional untuk pengerjaan pengukuran bidang di KabupatenDeli Serdang dan Serdang Bedagai dan rencana pemotongan dana proyekPPAN Tahun Anggaran 2008 sebesar 7% dari alokasi dana pada 10Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang diperuntukkan
    Dayat Limbong, SH, M.Hum, Asahan saksi Ir.Ali Rintop Siregar,Labuhan Batu Robinson Simangunsong, SH, Madina saksi Juharnel, SH.Dalam rapat dibicarakan masalah tehnis dan kendala yang dihadapidiantaranya kurangnya tenaga juru ukur di lingkungan pegawai BadanHal. 14 dari 40 hal. Put.
Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 219/ Pid.B/ 2014 / PN.Krs
Tanggal 18 September 2014 — EKO PURWANTO bin LIMAN
8812
  • Wiryono Prodjodikoro,SH.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia menyatakan kesengajaan (opzet)terdiri dari tiga macam yaitu : a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapaisesuatu, b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, c.
Register : 19-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 77/Pid.B/2018/PN sml
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.SULFIKAR, S.H.
2.RICHARD C. B. LAWALATA, S.H.
3.SUDARMONO TUHULELE, S.H.
Terdakwa:
MATHEUS KAARY Alias TEUS
11233
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
Register : 26-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 52/Pid.B/2018/PN sml
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
Hj. RAHMAYANI Alias Hj. RAHMA
5320
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan