Ditemukan 433 data
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengakibatkan gugatan cacat diskualifikasikarena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menarik Tergugat Xsebagai pihak dalam perkara ini ( error in persona) berdasarkanpasal 1341 KuH Perdata ( Yurisprudensi MA Nomor 1270/K/Pdt/1991), oleh karena Tergugat X tidak terikat sebagai pihak dalam struktursusunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Dan penerbitan MahasiswaIndonesia ( dahulu Yayasan Penerbitan Mahasiswa Indonesia ) dan tidaksebagai pihak yang memiliki hak atau kewajiban atas tanggung jawabterhadap segala ketentan
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
224 — 148
Pasal 18 UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan atas kesalahan tersebutPenggugat dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) ; Bahwa ketentan Pasal 87 syarat masa hukuman dan jenispidana yang dilakukan adalah bersifat kumulatif, artinya bilasalah satu syarat tidak terpenuhi maka ketentuan ini tidak dapatditerapkan pada dirinya.
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat Il beserta temantemanPenggugat II masih menghargai usaha Mediator dan Penggugat II besertatemanteman Penggugat II tidak berkeberatan diputuskan hubungan kerjadengan Tergugat asal dibayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja dan ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan dari lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial adalah batal demi hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang
867 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata KOPITIAM tidak termasuk dalam pengertian merek sesuaidengan ketentan Pasal 1 angka (1) UndangUndang Merek dan ataumerek jasa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) karena kataKOPITIAM tidak memiliki daya pembeda dan tidak dapatmembedakan jasa sejenis lainnya;c.
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
393 — 220
Pasal 90 ayat (1) dinyatakan calon terpilin yng telah disahkan dandiangkatmenjadipenghulusebagaimanadimaksuddalampasal 89,dilantikoleh Bupatiataupejabatyang ditunjuk paling lambat30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkankeputusanpengesahan dan pengangkatanpenghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentan yang berlaku.Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR6.
NOR ASIAH
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.Bupati Paser
82 — 40
Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI WAHANA TATA
Terbanding/Tergugat II : PT. WILLIS INDONESIA
181 — 125
Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 1 angka 1 UU Asuransi,pembayaran dan/atau penilaian klaim asuransi didasarkan padaperjanjian asuransi yang dibuat antara penanggung dengantertanggung:Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaanasuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagipenerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:Hal. 33 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI26.27.a. memberikan penggantian kepada tertanggung ataupemegang polis karena kerugian, kerusakan
271 — 61
A.Wirawan/Andrie, Sri Sutarti, (Andri Wirawan dan Bestari Prawidyo, baikHalaman 38 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kbu16.17.18.selaku pribadi dan Ahli Waris dari Sindu Prawiradiwirya) kepada TergugatVil dan Tergugat Ill, oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dilakukanpemeriksaan atas bidang tanah kepada BPN Lampung Utara di Kotabumi.Selanjutnya pelaksanan transaksi Jual Beli dilakukan di hadapanPPAT/Notaris yang sesuai dengan ketentan PP 24 Tahun 1996 tentangPendaftaran
tidak dalam statusdisita, atau; Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/HakTanggungan, atau; Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangandari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebutdengan pemegang Sertifikat.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat VII dan Tergugat VIII jugatelah melakukan pemeriksaan atas bidang tanah kepada BPN LampungUtara (Turut Tergugat) di Kotabumi dan pelaksanan transaksi jual belidilakukan dihadapan PPAT/Notaris sesuai ketentan
9 — 1
Dengan demikian sesuai ketentan Pasal 70 ayat 1UndangUndang No. 7 tahun 1989 permohonan Pemohon sebagaimanapetitum angka 2 permohonan, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidangPengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009
213 — 771 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam ketentan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan, artinya keberadaan Peraturan DaerahKabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan, khususnya Pasal 47 ayat (1), telah sesuai denganmaksud dan prinsipprinsip penyelenggaraan kepariwisataansebagaimana diamksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, undangundang tersebut;b.
52 — 22
Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah halaman 35menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk darionrechtmatige daad, Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dari genus nyaonrechtmatige daad, dengan demikian menurut majelis perbuatan PenyalahgunaanWewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur secara melawanhukum sebagai Bestanddeel Delict atau Inti Delik dari ketentan
107 — 36
dalam UU nomor 40 tahun 2007 pasal92 ayat(1) disebutkan yaitu: Direksi menjalankan pengurusan perseroanuntuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan , kemudian pada pasal 92 ayat (2) diperjelas lagi yaitu: Direksiberwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukandalam undang undang ini dan/atau anggaran dasar.Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PN PbrBahwa mengacu kepada ketentan
8 — 1
Dengan demikian sesuai ketentan Pasal 70 ayat 1UndangUndang No. 7 tahun 1989 permohonan Pemohon sebagaimanapetitum angka 2 permohonan, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidangPengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009
40 — 15
batasbatas :: Gereja Keristen Yehua: Jalan Hotel Karya Mukti: Jalan Merak : Hotel Aries1 (satu) bidang kios/toko No.20A terletak dikomplek terminal Bis Tirtonadi Surakartadengan Nomor Blok 20A, atas namaSatiyem, dengan batasbatas :: Jalan Masuk terminal Tirtonadi: Jalan masuk ruang tunggu timur: Jalan depan pertokoantembok terminal tirtonadiAdalah tidak benar dan rekayasa belaka karena tidak sesuai denganfakta hukum karena bertentangan dengan syaratsyarat formulasigugatan yang seharusnya sebagaimana ketentan
65 — 20
Korupsi dalam PengelolaanKeuangan Daerah halaman 35 menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenangmerupakan salah satu bentuk dari onrechtmatige daad, PenyalahgunaanWewenang merupakan species dari genus nya onrechtmatige daad, dengandemikian menurut majelis perbuatan Penyalahgunaan Wewenang merupakan salahsatu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur secaramelawan hukum sebagai Bestanddeel Delict atau Inti Delik dari ketentan
38 — 11
Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah halaman35 menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk darionrechtmatige daad, Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dari genus nyaonrechtmatige daad, dengan demikian menurut majelis perbuatan PenyalahgunaanWewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur secara melawanhukum sebagai Bestanddeel Delict atau Inti Delik dari ketentan
37 — 19
Kalaupelawan bisa menyebutkan janji Terlawan yang dimaksud,semoga Pelawan tidak LUPA mengenai terms and conditions(syarat dan ketentuan) yang harus dipenuhi Pelawan untukdapat berhak atas keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen).Untuk Introspeksi : apakah Pelawan telah memenuhi termsand conditions (syarat dan ketentan) yang telah disepakatitersebut ? Apakah benar perjanjian antara Pelawan denganTerlawan benarbenar seperti yang diasumsikan Pelawantersebut ?
58 — 47
hari;Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankanserta keadaan yang mengitari perkara terdakwa, dikaitkan dengan tujuanpemidanaan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhipidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengantelah memperhatikan pledooi Penasihat Hukum terdakwa agar terdakwadiberikan keringanan hukuman ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
231 — 104
Pasal 90 ayat (1) dinyatakan calon terpilin yng telah disahkan dandiangkatmenjadipenghulusebagaimanadimaksuddalampasal 89,dilantikoleh Bupatiataupejabatyang ditunjuk paling lambat30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkankeputusanpengesahan dan pengangkatanpenghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentan yang berlaku.Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR6.
CV. TIRTA AGUNG Diwakili Oleh LENNY MAYASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
165 — 211
Bahwa sesuaidengan ketentan peraturan perundangan undangan dimana kedudukan PeraturanPresiden merupakan bagan didalamnya, maka kewenangan yang melekat padaPPK berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 merupaan kewenangan yangbersifat atributif. R.