Ditemukan 4987 data
81 — 25
majelismempertimbangkan kemampuan atas penghasilan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksisaksi dipersidangan bahwa Penggugat telah bekerja sebagai penjual kue dan sebagaitukang ojek yang dijalaninya sejak tahun 2016, hal ini pula bersamaan sejakadanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehinggamajelis hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi tidak pernah adanyanafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
93 — 109
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/043/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/166/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/043/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/166/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiNurbayani;3.
94 — 66
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama kaKurniawati;3.
19 — 11
Kemudian pasal 8 ayat (2) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangperkawinan secara tegas pula menyatakan bahwa : pembagian gajisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawaiNegeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk berkas istrinya dansepertiganya untuk anak atau anakanaknya;Hal demikian pula lebih dipertegas dengan adanya PeraturanPemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 jo Surat Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara No. 08/1983 yang mengatur Pegawai Negeri Sipilyang ingin
27 — 21
No.10, tahun 1983, yang menegaskan Pegawai Negeri sipilyang akan melaksanakan perceraian, WAJIB MEMPEROLEHIZIN TERTULIS LEBIH DAHULU DARI PEJABAT ( untukPemohon WAJIB memperoleh surat izin dari REKTORUNIVERSITAS BRAWIJAYA) tetapi tidak dilakukan olehPemohon.b. Pasal 9 BAB.III. SE.No.08/SE/1983, Jo. Pasal 6 ayat (3) PP.No.10tahun 1983, menegaskan : atasan Pemohon harus melakukanpembinaan terhadap PEMOHON dan TERMOHON.2. Permohonan cerai Talak Pemohon Kabur ( obcuur libel).a.
YATI HELFITRA, SH. MH
Terdakwa:
RIFZA PUTRA Pgl. ARIF
139 — 28
Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya beberapa orang sipilyang memiliki dan menggunakan senjata api ilegal diwilayah Palupuh Agam,maka saksi Suhardiman, saksi Niko Pratama bersama sama dengan TimBuser Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Roni Firman PglDatuak Mudo dan Hermansyah Pgl Inyiak Imam selanjutnya daripengembangan penyidikan tim buser melakukan penangkapan terhadapterdakwa Rifza Putra Pgl Arif
Zul Apris
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
260 — 113
An.Zul Apris; (Fotokopi Sesuai dengan asli);: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakkan Hukum TerhadapAparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak PidanaKorupsi, Tanggal 10 September 2018; (Fotokopi darifotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
338 — 243
POS Indonesia mengirimekembali suratdersebut kepada BAPETEN karena rumah Penggugat kosong;3%) Bahwa Penggugat dengan &>AY2a9) Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya saudiara Galih Tri Aji,SH, Adi Prakoso, SH, dan Hardiansyah, SH dari Kantor Hukum DATLaw Office telah menyampaikan somasi kepada Kepala BAPETEN&Qe>terkait permintaan dokumen surat kepyftisan Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendir Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan006/DAT/I/2020 tanggal 22Januari 2020;10) Bahwa
19 — 9
dengan eksepsiTergugat;Menimbang bahwa Penggugat juga telah menyampaikan duplikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsiPenggugat;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat/Kuasa tersebut MajelisHal 23 dari 43 halaman Putusan Nomor:177/Pdt.G/2015/MSKSGHakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat/Kuasa Majelis mencermatiTergugat/Kuasa telah menyampaikan eksepsi pada pokok perkara yangberkaitan dengan keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
15 — 8
Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon danTermohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikanPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajid memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah
24 — 1
Bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Tempat yang berbeda dimana Penggugat Bertugas diKabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat bertugas di Pemko Binjai ;5.
Ir. ROY ROBBERT HUTUBESSY
Tergugat:
1.KEPALA KEPEGAWAIAN NASIONAL BKN
2.WALIKOTA AMBON
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PT. TASPEN Cabang Ambon
88 — 25
Bahwa berdasarkan Ketentuan Nomor 2 huruf a Surat Kepala BadanKepegawaian Nomor K.2630/V.3262/99 perihal Pegawai Nege ;ri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana, tanggal 20 November 2012 yangmenyatakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan kepeutusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidakdengan hormatBahwa Posita Penggugat nomor
DJONI KANDOLLA
Tergugat:
1.Desmon Palari
2.Oktier Abersata
3.Yorri Matindas
4.Yatrin Eirene
5.Jefri Lamani
6.Taufik
7.Hikma Jafar
8.Yohanes Rumoroy
9.David Pulungan,SE
10.Olga Manembu
11.NINING
12.Arnold Legi atau Arnold
13.Pelaksana Tugas Kepala Desa Olobaru PLT
14.Kepala Kecamatan Parigi Selatan
15.Bupati Kabupaten Parigi Moutong
177 — 97
Bahwa yang saksi tahu sesuai dengan nama yang ada di E KTPbernama Arnold;Bahwa yang Saksi Tahu Yang Menjadi Pokok Permasalahan DalamPerkara Ini Adalah Masalah Administrasi ljazah Yang Berbeda NamaYaitu Nama Yang Tercantum Di Dalam ljazah SD Berbeda DenganNama Yang Tercantum Di Dalam Ijazah SMA;Setahu Saksi Ijazah Yang Berbeda Nama Atas Nama Arnold Legi YangTercantum Di Dalam Ijazahn SD Dan Nama Arnold Yang Tercantum DiDalam ljazah SMA;Bahwa Yang Saksi Tahu Pekerjaan Arnold Adalah Pegawai Negeri SipilYang
tahu namanyaArnold yaitu sebagai Tergugat XII atau sehari hari biasa di panggildengan sebutan Papa Alfi atau Pak Mangs;Bahwa saksi tahu pak Arnold dengan Arnold Legi adalah orang yangsama;Bahwa Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa olobaru saksiberada di tps kelurahan karena pada waktu itu saksi sebagai saksi daripak Arnold;Bahwa Saksi pernah dengar ada permasalahan mengenai keberatanatas pelaksanaan pemilihnan Kepala Desa Olobaru;Bahwa yang saksi tahu pekerjaan arnold adalah pegawai negeri sipilyang
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Brawijaya Mulyono
109 — 31
Bahwa Terdakwa sudah 2 (tiga) kali mengkonsumsiNarkotika jenis sabusabu yang pertama Bersama Saksi1, danyang kedua Bersama Saksi1, Saksi2, Saks3 dan Warga Sipilyang bernama Sdr. Jabrik, sebagai seorang Militer seharusnyaTerdakwa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat tetapiTerdakwa malah mengkonsumsi Shabushabu bersama wargamasyarakat, sehingga Terdakwa sudah salah dalam bergaul dantidak lagi menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yangselayaknya menjadi teladan bagi masyarakat.4.
42 — 5
MdnHal 25 dari 42 Hal.Menimbang, bahwa surat bukti T1 adalah Fotocopy Akta PerkawinanNo.1070/2007 tertanggal 13 Juni 2007 yang menerangkan tentang perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipilyang telah dinazegen, dan dilegalisir dipersidangan Tergugat tidak dapatmemperlihatkan surat aslinya, namun bukti tersebut oleh Penggugat jugadiajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda P1 telah dicocokkan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
MARTIN TUMPAK RUMAPEA
74 — 10
kemudiandijadwalkan untuk mengikuti ujian kemanpuan dasar berbasis CAT,setelah itu Calon dinyatakan Lulus maka Calon bisa mengikuti seleksikemampuan bidang (kesamaptaan), kemudian setelah dinyatakan lulusmaka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang
76 — 40
pemberhentian jabatan struktural dengan dasarhukum Pasal 10 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000di atas dapat juga terjadi akibat Hukuman Disiplin sebagaimana di aturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil ; Menimbang, bahwa Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan Pegawai NegeriSipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secaratertulis oleh atasan langsungnya, dan sebelum Pegawai Negeri Sipilyang
46 — 23
Salim Muslim akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanizin. untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenangsebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Pemberian izin PerceraianNomor 453/UN30/HK/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan olehRektor Universitas Bengkulu dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya telah pula mendapat Surat Izin ProsesPerceraian Nomor 440/014/Kes IV.1/2017 tanggal
155 — 105
1980 pada pokoknya menegaskanbahwa setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawainegeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana maksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Pelanggaran Disiplin .Sedangkan dalam Bab II Peraturan tersebut, yaitu Pasal2a s/d z memuat kewajiban dan larangan, sedangkan Pasal3 a s/d x memuat kewajiban dan laranganlarangan yangtidak boleh dilanggar oleh seorang Pegawai NegeriBahwa mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin yangdapat dikenakan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipilyang
28 — 5
Sebagaimana yang dikutip didalam Buku Duri dan Mutiaradalam Kehidupan Perkawinan PNS", Penulis Soegeng Prijodarminto, PenerbitPT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 21, bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, yang harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasanlengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut (Pasal 3).Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagaiPegawai Negeri Sipil