Bukit Kalisari Artha Makmur, namundikarenakan tempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat

Undang Undang No 40 tahun 2007Pasal 82 ayat 3 :Dalam panggilan RUPS dicantumkantanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2Maret 2020 tersebut sudah diakui sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir

dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justru malahsebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempat RUPS LBtersebut yang seharusnya Penggugat mengkonfirmasi terlebihdahulu lokasi yang akan dilakukan RUPS LB tersebut sebelummengirimkan undangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I.Sehingga dengan demikian, dalil penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020 tersebut adalah tidakbenar dan tidak berdasarkan fakta, mengingat Tergugat danTurut Tergugat

;Bahwa RUPS yang pertama dilakukan di aula Hotel UtamaRaya kemudian kami pindah di Hotel Bintang, RUPS keduadilakukan di Hotel Banyuglugur;Bahwa hasil RUPS semua pihak hadir dan menghasilkan BeritaAcara terkait materi kKeuangan dan rekonstruksi dan laporankeuangan;Bahwa yang mengusulkan RUPS itu adalah dari Dwi BudiParanata;Bahwa di RUPS pertama Dwi Budi Paranata hadir tapi dari MeiSuryawandan B.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT.

RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.

(4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.

RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.

No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.

merasa dirugikan dengandiselenggarakannya RUPS tahunan tersebut maka seluruh pemegangsaham haruslah menjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat Il (KUD Makarti) yangmengajukan gugatan atas diselenggarakannya RUPS tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUD Makarti)yang mengajukan gugatan tidak boleh mengatas namakan parapemegang saham ;Bahwa namun posita dan petitum dalam gugatannya Penggugat (KUDRahayu) dan Penggugat II (KUD Makarti

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 2juga dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagai berikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 telah diselenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPR MitraPati Mandiri di Hotel Graha Santika Semarang ;e Bahwa dalam RUPS tersebut Penggugat II tidak diundang selakupemegang saham untuk menghadiri UPS denganpertimbangan karena adanya Surat Pemberitahuan tertanggal 13Maret 2015 dari HS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 3dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat IIhadir dalam RUPS dengan kapasitas sebagai Komisaris PT.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 4dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakan Tergugat danTergugat Il sudah sesuai dengan ketentuan RUPS tahunan,karena seluruh anggota pemegang saham telah diuandang untukmenghadiri RUPS tersebut, sedangkan untuk KUD Makartimemang tidak diundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya Surat Pemberitahuan tertanggal13 Maret 2015 dari HS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 5dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPS secara melawanhukum, Tergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS sesuaidengan anggaran dasar perseroan dan UU Perseroan Terbatas No.40tahun 2007 ;9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatan Penggugat danPenggugat II mempermasalahkan status Penggugat II yang diundangdalam RUPS tahunan sebagai Komisaris PT.

Menetapkan

• Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
• Menetapkan bahwa putusan RUPS kedua PT. New Castle Abadi Prima telah memenuhi kuorum;
• Menetapkan keputusan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kedua PT.

Berdasarkan RUPS tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh ParaPemegang Saham di PT.

RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukanPemanggilan RUPS.

Mitra Dagang Asia berdasarkan Hasil Audit Investigasitanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor JasaAkuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;12.Bahwa apa yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian adalah sahmenurut hukum berdasarkan RUPS yang sah dan berdasarkan hukum;Bahwa terkait RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah Batal Demi Hukum karena tidak berdasarkan hukumsesuai dengan UU Perseroan No. 40 tahun 2007 terkait denganpersyaratan dan tata cara RUPS sebagaimana

telah disampaikan olehTergugat seperti diatas;Bahwa dikarenakan RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah RUPS Illegal dan tidak berdasarkan hukum berdasarkanUU Perseroan No 40 tahun 2007 dikarenakan :1.

Penggugat sebagai Pemegang Saham tidak melakukan permintaandiadakannya RUPS sebelum diselenggarakannya RUPS;2. Dan sebelum Pemanggilan RUPS, Penggugat dan para pemegangsaham lain yang memiliki hak Suara mengajukan Permintaan RUPS,yang dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi(Direktur Utama / Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepadaDewan Komisaris (dimana Penggugat juga sebagai Komisaris);3.

Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT pada pokoknyamenentukan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan didasarkan padakeputusan RUPS dan keputusan RUPS tersebut harus dimuat ataudinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut dibuat.

RUPS PT Universal PratamaSekawan (Pemohon) mengenai perubahan susunan pengurus ataupengangkatan masingmasing Tn.

Sebab, keputusan RUPS tersebut dibuatpada tanggal 12 Desember 2011, sementara keputusan RUPS itusendiri baru dituangkan atau dinyatakan kedalam akta notaris (incasu Akta No. 13) pada tanggal 27 Januari 2012.

Padahal,berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU PT, seharusnyakeputusan RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris (incasu Akta No. 13) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakkeputusan RUPS tersebut dibuat;Kalaupun keputusan RUPS tersebut hendak dituangkan kedalamakta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT, maka seharusnya hal itu dilakukan atau hanya dapat dilakukanpaling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Keputusan RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut;(6). Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantiandan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak tanggalditutupna RUPS;(7).

Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (2)RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalamsurat kabar.Ayat (3)Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan Paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dalam halyang mendesak, jangka waktu tersebutdapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengantidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr151617181920Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/PemohonPenetapan dapat dilaksanakan, maka PT Poliplas Indah

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuorum yang ditetapkanoleh Pengadilan Negeri ;Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan RUPSLB adanya kebutuhan yangmendesak yaitu untuk penambahan modal ;Bahwa penambahan modal dipergunakan untuk perputaran investasi,untuk penambahan order karena adanya permintaan dari luar, untukpembaruan mesin supaya bisa mengimbangi persaingan, serta untuksarana dan prasarana ;e Bahwa diinternal PT.

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1% (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yanglebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan

Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

Gee San Indonesia, Jalan Raya Serang KM.11,RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadirioleh Terdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehHal. 3 dari 18 hal.

Gee San Indonesia Jalan Raya Serang KM.11 RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadiri olehTerdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

RUPS tanggal 16 Desember 2009tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Song Sung Won.Seharusnya Terdakwa tahu dengan tidak ditandatanganinya RUPS tanggal16 Desember 2009 tersebut oleh saksi Song Sung Won berarti saksi SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehTerdakwa, saksi Oh See Eung dan saksi Lee Joung Hyu digunakan untuksalah

GEESAN INDONESIA Nomor: 19, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.20, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.21, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir RUPS PT. GEE SAN INDONESIA, tanggal 16 Desember 2009;Legalisir RUPS, tanggal 22 Januari 2010;. Legalisir Foto Copy Akta Pendirian PT. GEE SAN INDONESIA No.56,tanggal 23 Mei 2006;Legalisir Foto Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT.

Putusan No.1717 K/Pdt/2014puluh) juta rupiah dan kerugian tahun buku berjalan sebesar 1,5 (satu setengah)miliar rupiah;Tanggapan:1Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran Saksidalam RUPS bertentangan dengan Daftar Hadir RUPS yang menjadi satubagian dalam Risalah RUPS LB 1 Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karenadi dalamnya tidak terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan,sehingga kesaksiannya harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran saksidalam RUPS adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan denganDaftar Hadir RUPS yang menjadi satu bagian dalam Risalah RUPS LB 1Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karena di dalamnya tidak terdapat namadan tanda tangan yang bersangkutan, kapasitas saksi juga hanyamerupakan karyawan biasa bagian OB yang tidak ada urgensinya untukhadir, saksi juga menyebutkan lokasi RUPS adalah di R.M.Mekarsari,bertentangan dengan fakta dan alat bukti

Risalan RUPS, Saksi jugamenyatakan tidak mengetahui alasan pemberhentian Direksi;G.

Bahwa Majelis Hakim sudah mengesampingkan Alat Bukti Tertulis ParaPembanding dahulu Para Penggugat yaitu Risalahn RUPS Tahunan tanggal23 Februari 2011 (P2) dan Risalah RUPS Tahunan tanggal 22 Februari 2012(P3) yang berisi Laporan Kinerja Para Penggugat sebagai Direksi;3.

Anggota Direksi diangkatoleh RUPS...menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sehinggakekuasaan tertinggi dalam PT BPRS BSA adalah RUPS bukan pada ParaPenggugat....... dan seterusnya;Tanggapan:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat sempit dan dangkalkarena tidak memperhatikan ketentuan lain dalam UndangUndang yang sama,yaitu:a.

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon atau nama yang di usulkan Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham guna penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA serta menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. ARTAWAN NUSANTARA.

3. Menetapkan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa khusus sebatas untuk Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
4. Menetapkan Para Pemohon atau nama yang di usulkan oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA.

5. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA yang akan diselenggarakan oleh Para Pemohon atau nama yang di usulkan secara sah oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat, adalah :
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bahwa, memperhatikan pula ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan " Anggota Direksi diangkat oleh RUPS" (Rapat UmumPemegang Saham);.

terhadap Penggugat yangdiberhentikan oleh RUPS saat itu maka RUPS saat itu dianggap belumsah karena belum ditandatanganinya Berita Acara RUPS.

Dalamkenyataannya Penggugat tidak mau menandatangani Berita AcaraRUPS tanggal 03 Januari 2011 serta saat RUPS dilaksanakan,sebelum RUPS ditutup/selesai, Penggugat telah walk out denganmembawa Daftar Hadir peserta Rapat Umum PemegangSaham.sehingga sampai dengan tanggal 03 Januari 2011, kedudukanPenggugat adalah tetap masih selaku salah satu Direktur PT.

EnerrenTechnologies;Bahwa, kesalahan penentuan tanggal 03 Januari 2011 sebagai tenggatwaktu Penggugat telah diberhentikan selaku karyawan adalah sebuahkesalahan yang nyata, karena setelah RUPS tertanggal 03 Januai 2011tersebut secara formal belum menghasilkan produk "Berita AcaraRUPS" yang merupakan ketentuan imperatif (karena Penggugat keluarHal. 15 dari 28 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus/2012ruangan dengan membawa "Daftar Hadir" RUPS serta tidak maumenandatangani Berita Acara RUPS), sehingga berdasarkan

Enerren Technologies harus melaksanakan RUPS Keduadengan cara mengundang kembali Penggugat dan para pemegangsaham lainnya didalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal21 Februari 2011, dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat justru tidakhadir, padahal telah dipanggil secara patut dan sesuai denganketentuan pemanggilan RUPS kedua, sehingga pada akhirnya RUPSKedua memutuskan untuk memberhentikan Penggugat selaku Direkturdan pemberhentian Penggugat didasarkan pada kewenangan yangdimiliki oleh Rapat Umum

Direksi menyampaikan; Laporan tahunan yang telah ditelaan oleh Dewan Komisarisuntuk mendapat persetujuan RUPS; Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;b. Ditetapkan pengesahan laba, dalam hal perseroan mempunyalsaldo laba yang positif;Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim9.

Negeri Kota Timika untuk dapat memberikan jjinkepada Kami sebagai PEMOHON melakukan sendiri Pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHONuntuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Menetapkan penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktupaling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14(empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai ketuaatau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TENIGILABADI ENAKO berdasarkan Penetapan;8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT. TENIGILABADI ENAKO untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.TENIGIL ABADI ENAKO kepada seluruh pemegang saham;9.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16052013 (enam belas Mei dua ributiga belas) telah berlangsung di Kantor saya Notaris selaku TurutTergugat Il Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan 2 (dua)agenda pokok, yaitu :a. RUPS Tahunan (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 28) danb. RUPS Luar Biasa (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 29) ;4.

Bahwa apa yang dituangkan Fundamentum Petendi maupun dalampetitum dari Penggugat adalah tidak benar karena Turut Tergugat IItelah membuat akta Berita Acara Nomor 28 berisi RUPS Tahunan danBerita Acara Rapat Nomor 29 berisi RUPS Luar Biasa ;.

Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 88, tertanggal 27 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P2) ;3. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 10, tertanggal 7 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P3) ;4. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. BangunMegah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Agustus 2011, yang dibuatoleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P5) ;6. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 2, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat olehAnly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P6) ;7.

Foto copy surat undangan RUPS Tahunan, Nomor : 164/BMS/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, diBatam (Bukti TI.II41) ;42.

Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya,S.H. dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebutdilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yangberlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undanganatau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham,sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo.

Kepengurusan organ Perseroan Terbatas yang tidak sesuai RUPS(kehilangan sahamnya sehingga kedudukannya menjadi komisarisbukan direktur);b. Direktur Utama yang melebihi wewenangnya (Ultra Vires) dalampenentuan RUPS;c. RUPS tanggal 26 Juli 2019 tidak mencapai kuorum;d. Penggugat merasa belum adanya undangan untuk RUPS sehinggaAkta menjadi cacat;2.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidakterlibat dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdiselenggarakan oleh PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakankeabsahan atas isi atau Substansi atas RUPS yang diaktakan tersebut,Notaris lah yang sesungguhnya mengetahui isi atau substansi yangtertuang di dalam RUPS sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1angka 7 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 30 Tahun

, makanya ahlitadi mengatakan ini ada lompatan, yang dipersoalkan soal suratkeputusannya sementara yang menjadi persoalan yang sebenarnyaadalah keputusan RUPS, kalau merasa dirugikan karena keputusanHalaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.RUPS salurannya jelas di Pasal 61, biasanya yang digugat direksi dankeputusan RUPS menjadi obyeknya; Bahwa menurut ahli Pasal 94 ayat (1) dikatakan: Anggota Direksidiangkat oleh RUPS.

JadiJika pemberhentian anggota Direksi atau pengurus PT oelh RUPS sedahdilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, makakeputusan RUPS tersebut adalah sah. Bahkan menurut Pasal 94 ayat(5), kKeputusan RUPS tentang pemberhentian atau penggantian Direksitersebut berisi keputusan yang menetapkan saat mulai berlakunyapemberhentian atau pergantian Direksi tersebut.

RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01Desember 2009.vide bukti P.1)"diperbaiki menjadi sebagai berikut :"Menurutinformasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyataTergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPSLUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS Tanggal 01 Desember 2009, yangpernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,padatanggal 01 Desember 2009,agar NOTULEN RUPS LUAR BIASA, pada tanggal01 Desember 2009 perlu ada peneguhan dan atau penegasan kemballipembuatan

Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut oleh Turut Tergugat atasperintah Majelis Hakim", kemudian perubahan petitum pada halaman 28 positaangka 7 : "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarangTergugat untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPSLUAR BIASA,tertanggal 01 Desember 2009,yang sudah ditanda tangani olehselurun Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu,untuk kemudian olehTergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada TurutTergugat Notaris SELAM BASTOMI

,MKn,di Jakarta pada tanggal 01Desember 2009 untuk dibuatkan AKTA RUPS LUAR BIASA,berdasarkanNotulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, diubah menjadi"Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untukhal 4 dari 8 hal. put.

No.499/PDT/2012/PT.DKImeneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASAberdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009,yangsudah ditanda tangani oleh selurun peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktuitu,yang untuk kKemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudahrnenyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SEIAM BASTOMI,SH.

,di Jakarta dan/atau Notaris manapun yangakan ditunjuk oleh Penggugat untuk meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan Notulen RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUARBIASA tertanggal 01 Desernber 2009,yang telah ditanda tangani oleh seluruhpeserta RUPS Luar Biasa,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapatbeberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikutLSusunan pemegang saham yang baru, menjadi :1.Ny.Erni Maryani75%,2.Pemegang saham yang baru 25%; II.Bapak Freddy Soetantomengundurkan

Dengan demikian,Direksi Termohon terbukti telah melanggar kewajiban hukumnya (fiduciaryduty) yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a dan (5)UU Perseroan Terbatas.Pasal79 UU PT:"(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang

risalah RUPS dan salinan laporan tahunan."29.

(Akta RUPS No. 11), yang pada pokoknyamengagendakan untuk mendengar alasanalasan dan penjelasanTERMOHON atas beberapa hal tertentu.

(Akta RUPS No. 11).

Permohonan Pemeriksaan Perseroan Diajukan Secara Prematur KarenaPEMOHON Tidak Pernah Meminta Data Dalam RUPS Perseroan, danDaluarsa Karena Keterangan Yang Diminta Oleh PEMOHON Telah DijawabDalam RUPS Perseroan TERMOHON.847.

Bahwa adapun isi ketentuan Pasal 78 ayat 1 dan 4 UndangUndangRI Nomor 40 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut:Pasal 78:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;((C)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;c.

tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;c.

Bahwa RUPS Tahunan Termohon Kasasi yang dimaksud dalamnotulen RUPS Termohon Kasasi bertanggal 27 Maret 2009 tersebut,terbukti cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum, sebab:e Surat Undangan RUPS adalah mengenai RUPS Tahunan tidakada agenda rapat tentang perubahan anggaran dasar, danundangan tersebut bukan RUPS Luar Biasa dengan agendakhusus perubahan anggaran dasar Termohon Kasasi ;e Telah merubah dan atau menambah agenda rapat tanpa dihadiridan disetujui oleh semua pemegang saham (khususnya

82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidaksesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dandiwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat;Adapun penjelasan

Nomor 2870 K/Pdt/2013(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;e.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnyadengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) juncto Pasal 81ayat (1) UUPT);Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:1) 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasarmenentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau2) Dewan Komisaris.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Dalam pemanggilan RUPS keduaharusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

, tapi boleh juga ditentukan ditempat lain ;Bahwa dalam RUPS itu harus Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, sesuai pasal 79 ayat(5) UU No.40 tahun 2007.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5): a.

hadir yangkedua dimungkinkan disetujui oleh 2/3 yang hadir ;Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat apabilatidak terjadi mufakat maka memakai anggaran dasar ;Bahwa hasil rapat RUPS itu sesuai UU Perseroan pasal 90 ayat (1) Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatanganioleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegang saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

LBtersebut hanya diwakili 1 orang pemegang Saham yaitu Naren Manghwani denganjumlah Saham 36 % sehingga RUPS LB tersebut tidak memenuhi kourumsebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No.40 Th.2007 tentang PerseroaanTerbatas ;Menimbang, bahwa suatu RUPS yang tidak memenuhi kourum kehadiranpemegang Saham, karena panggilan untuk hadir RUPS tidak sah atau tidakdipanggil, maka akibatnya RUPS tidak bisa dilangsungkan dan harus dilakukanpemanggilan untuk RUPS kedua dan jika RUPS tetap dilangsungkan

,MH, yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa setiap Keputusandalam RUPS haruslah di Akte notarilkansupaya sah dan berkekuatanhukum.Bahwa ada 2 bentuk Akta Notaris tentang RUPS yaitu :1. Akta RUPS yang dibuat dihadaapan Notaris yaitu para pihak datang menghadapmembawa Risalah RUPS untuk di Akte Notarilkan.Bahwa dalam akta RUPS ini yang bertanggung jawab atas isi Akta tersebutadalah para pihak yang datang langsung menghadap ;2.

), sesuai Pasal 13ayat (2) UU Perseroan Terbatas;8 Bahwa oleh karena Termohon / Direktur tidak melakukan RUPS dan belumpernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengan nilai nominal sejumlahRp500.000.000,00 sedangkan Termohon II / Komisaris tidak menghadiri undanganPemohon dan belum pernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengannilai nominal sejumlah Rp500.000.000,00 maka Pemohon selaku pemegang sahammayoritas akan melakukan sendiri pemanggilan RUPS, setelah memperoleh ijin dariKetua

;Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2014/PN Sby.e bahwa PEMOHON baik selaku pemegang saham maupun dalamkedudukannya selaku Komisaris Utama telah mempersamakan makna kata"permintaan" dan "undangan", padahal menurut UU No. 40 Tahun 2007 makna katatersebut adalah dua hal yang berbeda, dengan demikian maka Undangan RUPS PTRIMBA INDONESIA Nomor : 017/KomutRP/III/2014 Tanggal 15 Maret 2014 danUndangan RUPS PT RIMBA INDONESIA Nomor : 027/KomutRI/IV/2014 yangdibuat oleh PEMOHON tidak memiliki dasar

Komisaris belum juga mengadakan RUPS maka baru PemegangSaham berhak untuk mengajukan permohonan izin RUPS melaluiPengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 ayat 1 UUPT.8 Bahwa secara fakta hukum yang ada, PEMOHON belum pernah memintakepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPS PT RIMBAINDONESIA dan karenanya permohonan yang diajukan dalam perkara aquo adalahpermohonan yang premature dan harus ditolak;9 Bahwa dari uraianuraian di atas telah terbukti permohonan yang diajukanPEMOHON

diperlukan RUPS untukmengalihkan tanggungjawab organ perseroan kepada perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU PT;11.

RUPS, Pemegang Saham haruskembali mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS;3 Apabila langkahlangkah tersebut sudah dilakukan dan ternyata Direksimaupun Dewan Komisaris belum juga menyelenggarakan RUPS sepertiketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undangundang PT, maka baruPemegang Saham berhak untuk mengajukan permohonan ijin melakukansendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri sebagaimanaditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undangundang PT;Menimbang