Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat.(4).

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diusulkan oleh Direksi,pemegang saham mayoritas, atau pemegang saham minoritas;Bahwa agenda RUPS wajib dicantumkan dalam Undangan dan pengumumanpelaksanaan RUPS, namun demikian mata agenda tambahan tetap sahsecara hukum selama disetujui oleh Para Pemegang Saham dengan suarabulat.

adalah usulan direksi kepada parapemegang saham untuk melakukan rups tapi kita harus lihat juga rups itu adadua, itu ada Rups tahunan dan setiap tahun harus dilakukan rups, ada yangrups luar biasa, nah rups luar biasa itu kalau ditanya siapa yang mengusulkan,bisa direksi, bisa pemegang saham mayoritas tapi bisa juga pemegang sahamminoritas kalau kepemilikannya itu 10%.Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS tentu harus ada pemanggilan kecualikalau pemegang sahamnya sepakat yang disebut RUPS sirkuler,

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikanuntuk seterusnya.h.

Bahwakewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak adapada Direksi dan Komisaris.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untukseterusnya.h.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDirektur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.i.

CLS tanggal 30 November 2011 karena masih adaperkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan jugaada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DirjenAHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.092461 yang tidakmendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikianundangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notarisyang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa untuk memastikan RUPS PT.

CLS dan ditunggusampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIBlewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul dilantai Ill dan hadir Tergugat Il yang merupakan sebagaiNotulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untukdilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan jugaTergugat Il tetap melaksanakan RUPS PT.

Tembusan surat tersebutdisampaikan juga kepada Tergugat III;Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT.

CLS in casu Tergugat adalah sah, walaupun adagugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak adasatupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapatdilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaatau ketidaksahan RUPS sebelumnya.

Surat Undangan RUPS Pertamatanggal 15 Oktober 2011 yang dikirimmelalui Paket JNE No.PKUAA0001840581 1 tanggal 21Oktober 2011 yang ditujukan kepadaPenggugat;b. Pengumuman media massa yangdikirim melalui Paket JNE No.1686549190007 tanggal 3 November2011;Namun RUPS Tahunan PT.

President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT. Taman OlahragaJagorawi (Termohon) tanggal 17 Mei 2010 tersebut, Pemohon sudahmeminta datadata yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Termohon,terutama sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, namun ditolak olehTermohon. Hal ini termaktub dalam salinan Akta Berita Acara RUPSTahunan PT. Taman Olah Raga Jagorawi Nomor 5 tanggal 17 Mei 2010dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

;Bahwa oleh karena Termohon menolak untuk memberikan datalaporan keuangan yang diminta oleh Pemohon RUPS, maka berdasarkanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT, Pemohon mengajukan permohonanPemeriksaan terhadap PT.

Bahwa setiap kali mengadakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa,Termohon menutupnutupi agar Pemohon tidak mengetahui dan tidakmenghadiri RUPS yang diadakan dan bahkan secara sewenangwenangpada saat diadakan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2010, tidakHal. 5 dari 15 hal. Put.

No. 2041 K/Pdt/2011mengijinkan/melarang Pemohon (beberapa pemegang saham minoritas)untuk hadir dalam RUPS dengan alasan telah terlambat/melewati waktuyang dicantumkan dalam panggilan RUPS yaitu pukul 08.00 Wib ;Bahwa Pemohon telah berupaya dalam RUPS dan meminta agarDireksi dan Komisaris Termohon lebih transparan dalam menjalankanperseroan, namun selalu diabaikan dan jika diajukan dalam RUPS selaludikalahkan dalam pengambilan suara mengingat Pemohon adalahpemegang saham minoritas dalam Perseroan

No. 2041 K/Pdt/2011Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru danmenyesatkan, karena Pemohon Kasasi/semula Pemohon sama sekalitidak pernah mengungkapkan tentang sah atau tidak sahnyapelaksanaan dan hasil RUPS Tahunan PT .Taman Olahraga Jagorawiyang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2010, lagipula masalah sahatau tidak sahnya pelaksanaan RUPS Tahunan dan hasil RUPS tersebutharus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak bisa diajukan dalambentuk permohonan ex Pasal 138 ayat (1) UndangUndang

perkara dan dalam rekonpensi ;

permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.8.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.17.

Bahwa apabila Direksi tidak melakukan RUPS maka pemegang sahamdapat mengajukan permintaan RUPS melalui surat tercatat kepada DewanKomisaris.

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalahpemegang saham mengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris danDewan Komisaris yang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS Tahunan, harus diajukansemua dokumen dari laporan tahunan Perseroan, sedangkan RUPS lainnyadapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5):a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

RUPS LB kembali kepada Termohon IIdan Termohon Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1 732016;1.1.

Bumi Ulu Talo serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskanHalaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2017keadaan/ kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanyapermohonan ini harus ditolak;3.

Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

Kreative Jaya, bahwa AktaPerubahan Anggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Kreative Jaya; Sedangkankedua Akta tersebut diatas (yaitu Akta Nomor 13 tanggal 21052010 danAkta Nomor 40 tanggal 2862010) dibuat olen Para Tergugat (Tergugat ,Il dan Ill), tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) PT.Kreative Jaya;Bahwa kuat dugaan Penggugat; bahwa Para Tergugat (Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill) telah membuat surat Rekayasa dan atausurat Fiktif dan atau surat palsu tentang terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karenadibuat dan atau diterbitkan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya, dan telah melanggar AnggaranDasar PT.

membuktikan bahwa tidak pernah ada RUPS pada tanggal13 Februari 2010;Bahwa Keterangan dari Termohon Kasasi Il/Terbanding Il/Tergugat Ilsebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakanHal. 9 dari 13 hal.

Kreative Jaya, bahwa akta perubahanAnggaran Dasar dapat dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya sedangkan AKTA Nomor 13 tanggalHal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt/201521 Mei 2010 dan akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat I,ll, dan Ill tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(vide Pasal 79 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dilakukandengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar denganmencantumkan tanggal, wakiu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan, selanjutnya jika pemanggilan tidak sesuai denganketentuan undangundang maka keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS danHalaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (vide Pasal 82 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan surattercatat adalah

80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;2.3.

tahun 1995:Ayat (1):Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambar 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.Ayat (2):Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.e Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2(dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukanatau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapatdipersingkat paling

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardanidan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku pemegang 50% sahamperseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebutsebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian jumlah seluruhsaham dipastikan tidak tercapai dan karena itu RUPS tidak sah danbatal demi hukum;1.4.

Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah sah danmengikat;3.10.

mekanisme penyelenggaraan RUPS dan kuorum RUPS tidaktercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum.

President Taksi dipilihberdasarkan RUPS yang tidak memenuhi kuorum, yaitu : Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 yang pertama jelastidak memenuhi kuorum (hanya 11,58% dari 4500 jumlah suara pemegangsaham), tidak ditindaklanjuti untuk RUPS LB kedua atau ketiga sesuai pasal 73Undangundang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (berlaku waktuitu). Namun demikian dengan hasil RUPS LB pertama tersebut yang hanyadihadiri sekitar 11,58% pemegang saham telah memilih pengurus PT.

Bahwa RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 dan RUPS LB tanggal 25 Oktober2005 telah melibatkan sdr. Bonar Sihombing selaku Notaris Jakarta Timur,karena : Pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 oleh sdr. Bonar Sihombingselaku Notaris telah dibuatkan Akte No. 4 tanggal 3 Juli 2003, padahalsdr.

Akte BA RUPS No. 14 tanggal 25 Oktober 2005 :e bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah hal ini sengaja untukdisamarkan ;e bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 hari sejaktanggal panggilan ;e bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semua hasil keputusannyatermasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tidak sah ;6.3.

Bahwa Akte BAR RUPS No. 14 tanggal 25 Oktober 2005 :e bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah mungkin hal ini sengajauntuk disamarkan ;e bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 hari sejaktanggal panggilan ;e bahwa karena RUPS tidak sah maka semua hasil keputusannyatermasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tidak sah ;Bahwa perbuatan Notaris Bonar Sihombing tersebut melanggarketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a

Bahwa semua RUPS dan/atau RUPSLB yang diselenggarakan olehTergugat adalah RUPS yang sah karena diselenggarakan berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku dihadiri para pemegang sahamatau kuasanya dengan materi RUPS yang disiapkan oleh Tergugat I. SebelumRUPS diselenggarakan diadakan pemanggilan para pemegang saham melaluisurat dan pengumuman melalui Surat Kabar (Bukti T.13);11. Bahwa Para Penggugat harus membedakan antara RUPS yang tidak sahdan RUPS yang tidak memenuhi kuorum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf aUUPT, yaitu :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

kegiatan usaha sesuai denganmaksud dan tujuan dibuatnya PT, kalau Direksi itu ada kesulitan dalammelakukan halhal yang dia tidak bisa lakukan sendiri, dia harusmengundang Pemegang saham dalam sebuah RUPS misalnya dia mintaSupporting tambahan modal dsb ;Bahwa Undangundang PT itu mengatur 2 (dua) kategori RUPS, RUPSTahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya yang sering disebut RUPSLuar Biasa, Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk mempertanggung jawabkan kegiatan kepengurusan Perseroan

RUPSkemudian bisa meminta kepada Dewan Komisaris, kalau Dewan Komisaristidak bisa, dan tidak mau menyelenggarakan RUPS bisa meminta kepadaPengadilan Negeri untuk ditetanbkan Pemegang saham menyelenggarakanRUPS sendiri tujuan menyelenggarakan RUPS itu antara lain mintapertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris, bagaimana Direksi danKomisaris tidak hadir dalam RUPS, penyelenggaraan RUPS tidak akanberhasil dan tidak akan ada maknanya ;Bahwa Muatan penetapan Pengadilan Negeri ada di pasal 80 ayat

Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

, baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 55;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

Akta Kuasa RUPS Nomor 53;d. Akta Gadai Saham Nomor 54;e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;g. Akta Gadai Saham Nomor 57;h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;. Akta Personal Guarantee Nomor 65;m.

Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 5;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;Akta Personal Guarantee Nomor 63;sa * 29 29 oF Dk.

Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan mengundang seluruh pemegang saham yang ditempatkan;

3. Memerintahkan kepada para pemegang saham yakni Para Pemohon dan Para Termohon untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah;

4.

Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) berdasarkan bukti setor modal saham yang sah;

5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT.

East Point Indonesia dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah berdasarkan bukti setor modal yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan agenda:

a. Pembahasan laporan keuangan P.T. East Point Indonesia sejak berdirinya P.T.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia, dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;

8. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia;

9.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.