Cessietersebut ;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,menyebutkan :Pasal 88 ayat (1) berbunyi: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikanJaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.Pasal 88 ayat (3) berbunyi : Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Tergugat 9 yang mengalihkansahamnya dan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 turut menyetujuiadanya pengalihan saham dalam RUPS LB pada tanggal 7 Nopember2007 yang telah merugikan Para Penggugat melanggar Pasal 9 AnggaranDasar Perseroan Tergugat 15 dan melanggar ketentuan Pasal 57 Undangundangan Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas berbunyi:Ayat (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham yaitu:a. keharusan menawarkan terlebin dahulu kepada pemegang sahamdengan

Bahwa Pasal 57 ayat (1) Undangundaang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahanhak atas saham, yaitu :a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang sahamdengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebin dahulu dan OrganPerseroan, dan/atau;c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebin dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pada tanggal 23 Juli 2018 Terlapor Dkk yang adalah juga pemegang sahamdengan saham 36% mengirim undangan kepada korban untuk dilakukan RUPSLB dan tanpakehadiran Korban telah dilaksanakan RUPSLB dan Korban tidak mendapatkan hakhaknya. Ataskejadian tersebut Pelapor merasa dirugikan + Rp. 60.000.000.000, dan melapor ke SPKTPolda Jabar guna pengusutanlebih lanjut3.

DimintakanPertanggung Jawaban Pidana Karena sangat Jelas berdasarkanKeterangan Keterangan Saksi dan Bukti Bukti Surat Bahwa Terdakwaini hanya melaksanakan Tugas serta Penntah dari Direktur utama danTerdakwa ini juga Bukan merupakan Pemilik Perusahaan, BukanPemegang Saham, dan hanya Direktur IVyang berada dibawah DirekturUtama sehingga seharusnya disini pendukung hak dan kewajiban yangkepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalahDirektur Utama atau Pemilik Perusahaan atau Pemegang Sahamdengan

akan merujuk pada peraturan perundangundangan yang berkaitan denganpembubaran perseroan yaitu Pasal 142 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, dimana menurut ketentuan dalam Pasal tersebut pembubaran perseroan dapatterjadi atas dasar alasanalasan : Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasartelah berakhir ; Berdasarkan Penetapan Pengadilan atas dasar permohonan Kejaksaan,pihak yang berkepentingan atau permohonan dari pemegang sahamdengan

Bahwa penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT yaitu:Pasal 79 ayat (2): "Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menetukan suatu jumlahyang lebih kecil;atau6

Terkait dengan agenda pengalihan sahamsaham dalamPerseroan, maka surat Panggilan ini juga merupakan penawarankepada pemegang saham lain apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaidengan tanggal RUPSLB ini terselenggara. 59.

Lainlain.Bahwa tidak berhenti sampai disitu, dalam surat yang sama yaitu dalamUndangan RUPSLB PT FBS tersebut telah dijelaskan dalam Poin 5sebagai berikut:Terkait dengan agenda pengalihan sahamsaham dalam Perseroan,MAKA SURAT PANGGILAN INI JUGA MERUPAKAN PENAWARANKEPADA PEMEGANG SAHAM LAIN apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaidengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.Bahwa selain melalui Undangan RUPSLB PT FBS tersebut diatas,TERGUGAT V juga sudah

Kemudian masih dalam Undangan Panggiian RUPSLB PT FBStertanggal 19 November 2020 tersebut juga, telah dijelaskan dalam Point5 sebagai berikut:Terkait dengan agenda pengalihnan sahamsaham dalamPerseroan, maka surat Panggilan ini juga merupakan penawarankepada pemegang saham lain apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaldengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.20.Dari Poin 5 Undangan Panggilan RUPSLB PT FBS tertanggal 19November 2020 tersebut sudah jelas

Lainlain.19.Bahwa masih dalam Undangan Panggilan RUPSLB PT FBS tertanggal19 November 2020 tersebut juga, telah dijelaskan dalam Poin 5 sebagaiberikut:Terkait dengan agenda pengalihnan sahamsaham dalamPerseroan, maka surat Panggilan ini juga merupakan penawarankepada pemegang saham lain apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaldengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.20.Bahwa dalam Poin 5 Undangan Panggilan RUPSLB PT FBS tertanggalHalaman 142 dari 242

Bahwa tidak berhenti sampai disitu, dalam surat yang sama yaitudalam Undangan RUPSLB PT FBS tersebut telah dijelaskan dalamPoin 5 sebagai berikut:Terkait dengan agenda pengalihan sahamsaham dalam Perseroan,MAKA SURAT PANGGILAN INI JUGA MERUPAKAN PENAWARANKEPADA PEMEGANG SAHAM LAIN apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuanyang tersedia di Perseroan sampaidengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.Bahwa selain melalui Undangan RUPSLB PT FBS tersebut diatas,TERGUGAT V juga sudah menyampaikan

Gugatan berkaitan dengan tanggungjawab Direksi dalammelaksanakan tugasnya merupakan permasalahan intern Penggugatsebagai Dewan Komisaris dan sekaligus sebagai Pemegang Sahamdengan Tergugat II sebagai Direksi dan Pemegang Saham, yang harusdiselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan mengajukangugatan yang terpisah dengan masalah utang Perseroan (Debitur)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (6) UU 40 Tahun 2007;33.3.

restructuring)adalah jika Debitur masih memiliki kemampuan usaha untukmelanjutkan kreditnya, dan memiliki karakter yang dipercaya bank.Debitur dalam hal ini sudah terbukti tidak memiliki Kemampuan usahalagi, usahanya sama sekali tidak berjalan sehingga tidak ada sumberHalaman 38 dari Putusan 85/Pdt/2021/PT DKIpembayaran untuk memenuhi kewajiban, karakter Debitur tidak dapatdipercaya lagi terbukti adanya persengketaan yang terjadi (atau seolaholah terjadi) antara Tergugat II sebagai Direksi/Pemegang Sahamdengan

TerbatasHalaman 5 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKIyang telah dirubah dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.Bahwa Penggugat juga keberatan dengan Restrukturisasi modalPerseroan Terbatas Tergugat dengan mengalihkan sebagian hutangTergugat pada Tergugat IV menjadi modal perseroan Tergugat , karenamerugikan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang jugaberhak untuk memperoleh perlindungan hukum.Bahwa konversi hutang Tergugat kepada Tergugat IV menjadi sahamdengan

(vide Putusan PT Gugatan Lama halaman 25) (Penekanan oleh ParaTergugat)Menimbang, bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugatpada Pembanding semula Tergugat terdelusi dari 10% menjadi 5%tetapi menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dannilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitusebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar sahamdengan nilai nominal sebesar Rp. 16.200.000.000, (enam belas milyardua ratus juta rupiah) sehingga meskipun dilihat

Penggugat tidak pernahmenjelaskan adanya perjanjian pinjammeminjam atau utangpiutang danPenggugat tidak pernah menjelaskan bagaimana hubungan jualbeli sahamdengan kewajiban membeli kembali tersebut dianggap menjadi utangpiutang;Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasanterdapat pertentangan antara posita dengan petitum, oleh karenanya adalahrelevan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan a quo untuk

sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) ditolakapabila : a bertentangan dengan ketentuan mengenaitata cara perubahan Anggaran Dasar;Pasal 19 ayat (1): Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkanmelalui RUPS; Pasal 85 ayat (1): pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarPenjelasan: Cukup jelasPasal 89 ayat 1 UU PT berbunyi:(D) RUPS untuk = menyetujui Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agarPerseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya,dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Pada tanggal 23 Juli 2018 Terlapor Dkk yang adalah juga pemegang sahamdengan saham 36% mengirim undangan kepada korban untuk dilakukan RUPSLB dan tanpakehadiran Korban telah dilaksanakan RUPSLB dan Korban tidak mendapatkan hakhaknya. Ataskejadian tersebut Pelapor merasa dirugikan + Rp. 60.000.000.000, dan melapor ke SPKTPolda Jabar guna pengusutanlebih lanjut3.

pegawaiperseroan baik sendirimaupun bersamasamaatau kepada orang ataubadan lainnya ; Menghapus bukupiutang macet yangselanjutnya di laporkandan dipertanggungjawabkan dalam laporantahuan ; Menjalankan tindakan tindakan lainnyabaikmengenai pengurusanmaupun mengenaikepemilikan sesuaidengan ketentuanketentuan yanfg di aturdalam Anggaran Dasarini dan yang di tetapkanoleh rapat umumpemegang sahamberdasarkan peraturan1.perundangundanganyang berlaku ; e) Direksi berdasarkan persetujuanrapat umum pemegang' sahamdengan

= yaitu Nomor: 93/KMK.06/2010 Pasal 27 "'Pembatalanlelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24Tanah dan Bangunan di A Blauran No.22 Surabaya aslinya ada pada Para Pemohon sehinggasudah semestinya Terlawan Ill menunda permintaan lelang hingga perkara ini mempunyai14kekuatan hukum mengikatPermohonan Provisi dari Para Pelawan sudah semestinya dikabulkkan, mengingat permohoneksekusi dari Terlawan tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum atas jual beli sahamdengan

MOCHAMADSUBAIDI (TERGUGAT II) sebanyak 5 (lima) lembar sahamdengan harga seluruhnya Rp. 35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah) ;5. Bahwa yang seharusnya keseluruhan harga jual belisaham sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli Sahamtanggal 08 September 2005 Akta Nomor : 14, AktaNomor : 15, Akta Nomor : 16, Akta Nomor : 17 danAkta Nomor : 18, tersebut diatas, nilai jual belisaham adalah Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar limaratus juta rupiah) ;6.

Bahwa pada tanggal 10 November 2017 (Akta Jual Beli Saham No.7NOTARIS SLAMET INDARTO, SH,M.Kn), PENGGUGAT beserta pemiliksaham lainnya (BARIAH dan NORHASANAH) melakukan penjualan sahamdengan total 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham dengan hargasebesar Rp. 175.000.000, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepadaHARRY NATA, HENRY NATA, SUNAR PURWANTO dan NURYANTOsehingga terjadi perubahan kepemilikan saham dan perubahan strukturperseroan (Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

:;Bahwa Pasal 82 ayat (5) UUPT2007 mengatur bahwa Dalam halpemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuanayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat, bermakna:Halaman 42 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Prn71.72.73.74.75.a.

Ayat (5) Dalam hal pemanggilantidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat(3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat.Bahwa RUPS dapat dilaksanakan sesuai Pasal 76 ayat (3) UUPTtempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia;Bahwa pimpinan RUPS bisa

Yyksebagai obyek eksekusi selayaknya terbatas pada asetasetmilik Pealwan II, dan bukan terhadap asetaset Pelawan ;Bahwa berdasarkan asas Pemisahan antara pemegang sahamdengan perusahaan dalam Hukum Peseroan ataupun dalamUndangundang Perseroan Terbatas Nomor.40 Tahun 2007,harta kekayaan yang dimiliki oleh Pelawan bukan merupakanharta kekayaan dari Pelawan II selaku salah satu PemegangSaham Pelawan ;Bahwa Hal ini juga dengan sejalan dengan prinsip dasar dalamHukum Perseroan terbatas terkait pemisahan

dasarhukum yang jelas dan kabur;Bahwa antara Tegugat Ill dengan Penggugat tidak pernah membuatperjanjian apapun dan apabila ada perjanjian ditandatangani Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat Il, maka Tergugat Ill tidak pernah ikutmenandatanganinya dan tidak menjadi saksi dalam perjanjian tersebut.Sehingga sudah sepatutnya Tergugat Ill tidak menjadi pihak dalamperkara ini;Bahwa beitul almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan adalah pemegangsaham sebanyak 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu) sahamdengan