Ditemukan 4289 data
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ADRIAN, S.E., M.Si. bin BAHARUDIN
117 — 71
Bengkulu Selatanyang akan ikut melakukan survey yakni Sdr. ADRIAN, Kepala DinasKehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONIGUSNAEDI dan Sdr. PUPRIN tetapi karena semua biaya dibebankankepada Konsultan Perencana, termasuk biaya Pihak DinasKehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, sehingga yangdisetujui hanya 1 (Satu) orang saja yaitu Sdr.
88 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPRDKabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 01 Oktober 2011 di Painan(Fhotocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).1 (satu) lembar Fhotocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan DaerahSumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp243.876.533,00(dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribulima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk storan sisa UYHD tahun 2010berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan No.67/IBKPS/2010, tanggal 21 Desember 2010 Kantor DPRD Pesisir Selatanyang
229 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gambar Gedung TTower Building JalanGatot Subroto Kaveling 93 Jakarta Selatanyang dibuat oleh PT. Design GlobalIndonesia (PT. DGI) yang beralamat di JalanCikajang Nomor 12 Jakarta;4. Gambar Prarancangan Pekerjaan Mekanikal,Elektrikal dan Plumbing yang dibuat oleh PT.Hal. 333 dari 379 hal. Put.
201 — 24
Pesisir Selatanyang dilaksanakan setelah selesai acara Bintek di Hotel Orchard Jakarta pada tanggal 8 s/d 11 Februari 2011.Bahwa perwakilan Fraksi yang dikumpulkan diruangan Ketua DPRDKab. Pesisir Selatan oleh Ketua DPRD Drs. MARDINAS N SYAIRsetelah Penyampaian di Hotel Orchard Jakarta tersebut adalah Drs.Iswandi Latief. MM ( Perwakilan Fraksi PAN ), Masril. S.Ag ( PerwakilanFraksi BIR) dan Sariyanto.
Pesisir Selatanyang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Pesisir Selatan adalahSdr. RAHMAT REALSON. SH. MM, Bendahara DPRD Kab. PesisirSelatan Sdri. ARFIYANTI BELINDA. SH dan Pimpinan DPRD Kab.Pesisir Selatan adalah Sdr. MARDINAS N SYAIR. MM sebagai KetuaDPRD Kab. Pesisir Selatan sedangkan sebagai Wakil Ketua DPRDKab. Pesisir Selatan adalah Sdr. Drs. ISWANDI LATIF. MM dan Sadr.Drs. ERMAN BACHTIAR.Saksi menerangkan, Pada Tahun 2011 di DPRD Kab.
Pesisir Selatanyang Perjalanan Dinasnya bersifat perorangan, maka adminisirasi dankeuangannya disiapkan oleh yang bersangkutan.Bahwa Sebab saksi tidak melaksanakan Tugas menyiapkan Administrasidan Keuangan dari Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinandan Anggota DPRD Kab.
113 — 27
3366dan lain lain.Saya melaksanakan survey terhadap 10 (sepuluh)Kecamatan yang tersebar di Kota Administrasi Jakarta SelatanYang menentukan Lokasi maupun jenis kegiatan adalah Ir. Drs. H IRVANAMTHA dan Ir. H.
94 — 139
sebesarRp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa bear saksi pernah memfasilitasi kegiatan pembahasanRaperda dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Cimahi Tahun 2011yaitu :a) RaperdaPerjalanan Dinas Pansus XIl ke Kemendagri dan DPRD KotaTangerang yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 November2011Perjalanan Dinas Pansus XII ke DPRD Kota Batam KepulauanRiau yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 November 2011b) Alat KelengkapanHalaman27dari426e Perjalanan Dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
334 — 111
Akan tetapi, Saksi memangbeberapa kali pernah melihat Aan menelepon sesorang tapi posisinya kemudianmenjauh dari saya. sehingga tidak terdengar isi pembicaraan tersebut;Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Aan mengapa surat PernyataanKesanggupan belum juga ditandatangani oleh anggota DPRD Kab Lampung Selatanyang kemudian dijawabNya Ah Belum selesai.
721 — 1330 — Berkekuatan Hukum Tetap
PutusanTermohon terkait dengan Pasal 22 dan Pasal 23 UU No.5/1999, akan tetapi mengingat Pemohon II tidak dipersalankanmelanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, maka Pemohon II hanyamengajukan keberatan terhadap Pasal 23 UU No. 5/1999.MENGENAI TENGGANG WAKTU DAN KOMPETENSI DALAMMEMERIKSA KEBERATAN2.1.2.2.2.3.Bahwa petikan salinan Putusan Termohon disampaikan kepadaPara Pemohon pada tanggal 18 Januari 2011;Bahwa Para Pemohon mengajukan Keberatan ini pada tanggal31 Januari 2011 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
103 — 19
Anggota Dewan sebesarRp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa bear saksi pernah memfasilitasi kegiatan pembahasanRaperda dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Cimahi Tahun 2011yaitu :a) RaperdaPerjalanan Dinas Pansus XIl ke Kemendagri dan DPRD KotaTangerang yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 November2011Perjalanan Dinas Pansus XII ke DPRD Kota Batam KepulauanRiau yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 November 2011b) Alat KelengkapanPerjalanan Dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN
236 — 170
Bgle 1 (Satu) berkas print out LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJAFUNGSIONAL);Bahwa menurut saksi benar print out LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJBELANJAFUNGSIONAL) Bagian Administrasi Kesra danKemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatanyang diperlihatkan oleh pemeriksa sekarang ini adalah LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJBELANJAFUNGSIONAL) Bagian Administrasi Kesra danKemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu
154 — 59
Walikota.e Bahwa tugas saksi selaku sekretaris tim advisor adalahsebagai notulen apabila tim advisor melaksanakankegiatan rapat.e Bahwa tugas dan tanggung jawab tim advisor adalahmelakukan monitoring dan pemantauan serta evaluasiapabila terjadi permasalahan untuk semua pengadaanbarang / jasa yang dilaksanakan oleh unit layananpengadaan Pemkot Salatiga.e Bahwa pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan olehULP dan hasil monitoring rapat / pertemuan antara timadvisor dengan panitia pengadaan jalan lingkar selatanyang
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2850 — 14544
setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2014sampai dengan tahun 2016 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan NusaKambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:193/KMA/SK/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukkan PengadilanNegeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atasnama OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN untuk dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan NegeriJakarta Selatanyang
223 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1010 K/Pid.Sus/201774)75)79)1 (satu) rekening Nomor 7330379060 atas nama NISIALUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO Jakarta Selatanyang terdapat saldo sebesar Rp858.600 ,00 (delapan ratus limapuluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) rekening Nomor 0410564596 atas nama NISIALUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati JakartaSelatan yang terdapat saldo sebesar Rp215.700.000 ,00 (duaratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;Uang Tunai sebesar Rp. 850.000; (delapan ratus lima
123 — 53
rekening Bank Syariah Mandiri Kantor LayananRagunan No. 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yangHal 356 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI70)71)72)73)74)75)76)berisi saldo sebesar Rp 7.700.000; (tujuh juta tujuh ratus riburupiah);1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183Jakarta Pusat No. 0280075582 atas nama HILDA RIZQYyang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratusdollar Amerika);1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIALUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO Jakarta Selatanyang
128 — 62
Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidakmengkonstatir adanya fakta (hukum) yang menerangkan bahwa PemohonBanding sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkandiri sendiri atau orang lain melalui caracara yang bertentangan dengan hukumatau peraturan perundangundangan.Bahwa badan atau lembaga yang Menghitung Kerugian Keuangan Negara(Dana Desa tahun 2016 di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten NiasSelatan)adalah pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatanyang
161 — 11
Pesisir Selatanyang bukan Merupakan Gaji Ketua DPRD Kabupaten. Pesisir SelatanSdr Drs. MARDINAS N SYAIR. MM.Hal 371 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg Bahwa saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 ( Satu ) Lembar FhotoCopy BON sudah terima uang sebanyak Rp.37.000.000, ( Tiga PuluhTujuh Juta Rupiah ) untuk ketua DPRD pada tanggal 20 Juli 2011,bahwa Bon tanda terima tersebut adalah Bon tanda terima uang yangdiambilnya dari Bendahara DPRD Kabupaten.
Pesisir Selatanyang Menjabat Sebagai Ketua DPRD Kabupaten. Pesisir Selatanadalah Sdr. Drs. MARDINAS N SYAIR, MM, dan Sebagai Wakil Ketuaadalah Drs. ISWANDI LATIEF,MM dan Sdr. Drs. ERMAN BACHTIAR.Bahwa pada Tahun 2011 saksi ada menanda tangani SPJ (SuratPerintah Jalan) dalam keadaan kosong untuk pembayaran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai dengan hasil pertemuan di Hotel Orchardpada tanggal 8 sampai dengan 11 Februari 2011 di Jakarta yangdipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten.
74 — 9
Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (saksi Erlis) : Perjalanan Dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2011.
339 — 141
Syariah Mandiri Kantor LayananRagunan No. 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yangHalaman 6 dari 368 hal.Putusan No.910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST.70)71)72)73)74)75)76)berisi saldo sebesar Rp 7.700.000; (tujuh juta tujuh ratus riburupiah);1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183Jakarta Pusat No. 0280075582 atas nama HILDA RIZQYyang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratusdollar Amerika);1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIALUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO1 Jakarta Selatanyang
133 — 34
BMGperusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatanyang diduga dilakukan oleh terdakwa WARDANA dan ALFIAN NOOR tersebutberdasarkan laporan informasi dari masyarakat sehingga atas laporan informasi tersebutditindak lanjufi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil pnyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa WARDANA dan ALFIAN NOOR telahmelakukan pungutan dan penerimaan setoran PNBP (penerimaan negara bukan pajak)dari perusahaan pertambangan di Wilayah Kab.
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
127 — 126
diatur dan diancam pidana Pasal 9 JoPasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;.Menimbang, bahwa yang merupakan obyek tindak pidana korupsi dalamperkara ini adalah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanDaerah sebesar Rp10.001.965.300,00(Ssepuluh milyar satu juta sembilan ratus enampuluh lima ribu tiga ratus rupiah) pada Sekretariat DPRDKabupaten Pesisir Selatanyang