Ditemukan 489 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : d.a.n dahmi dahri d.i.t d.k.i d.h.s d.s.i drh.i d.c.i d.g.i dlh.i
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-06-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 287/PDT.G/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Agustus 2015 — LIna Herlina Entjo lawan Jong Antony Alexande
70 — 19
  • INTERNA PERMAI / TERGUGAT IIselaku Penjual dengan PENGGUGAT d.h.i HENRY TANJUNG dahuluLIE KENG SOEY sebagai Pembeli, atas sebidang tanah Hak GunaBangunan dari pemisahan SHGB Induk No. 284/Kelurahan Bragaatas nama PT. INTERNA PERMAI / TERGUGAT II, yang dikenalsebagai Komp. Pemukiman Banceuy Permai dasar peralihannyaadalah Akta Jual Beli No. 324/99/JB/1988, tanggal 11 Juli 1988yang dibuat dihadapan PPAT M. ASTRADIPURA, S.H denganharga Rp 50.000.000,; (VIDE P.18).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-04-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 185/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 20 Februari 2014 — NY. NETTY HERAWATI LAWAN 1.Ir.SUHANDY THEOPHILUS ; 2.BAMBANG MEKHAYANA, S.H ; 3.PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk ;4. ANDI SIMOKAR ; 5.HADIONO TEGUHMULYANA, S.H ; 6. PEMERINTAH RI, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG ; 7.PIMPINAN BANK INDONESIA DIVISI BANDUNG ; 8.INDRA ZAKARIA ; 9.SRI UMIYATI
81 — 37
  • IImengandung cacat yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Tergugat IIItetap memberikan kredit yang diajukan oleh Tergugat I, yang diawali denganpenandatanganan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat III danselanjutnya dicairkannya uang kredit tersebut oleh Tergugat III kepada Tergugat Isebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan cara dimasukan langsungkedalam rekening milik Tergugat I yang ada pada Tergugat II, setelah dipotong BiayaPajak JualBeli obyek terperkara (d.h.i
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon:
H. ARMANSYAH, SE, MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
2.OJK RI Cq. DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN RI
120 — 39
  • danditerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Perbankan sebagaimanaLaporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor: LKTPSJK/19/X/2019/DPJK tanggal 30 Oktober 2019.Bahwa selanjutnya DPJK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SPRINDIK/20/IX/2019 tanggal 18 November 2019 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SR/512/X1/2019/DPJK tanggal 18 November 2019 yang ditujukan kepadaJaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI danditembuskan juga kepada Pemohon (d.h.i
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
1.COENRAAD ADRIANUS KALUMATA
2.LEMOES CHRISTIAN KALUMATA
3.I MEOS CHRISTIAN KALUMATA
Tergugat:
PT. WENANG PERMAI SENTOSA
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau TATA RUANG KOTA MANADO
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
112 — 50
  • Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 7 dan 8yang menyatakan bahwa mendapatkan hambatanhambatan dalammendapatkan pelayanan hukum yang baik oleh instansi teknis dalampelayanan public d.h.i Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado karenaPutusan Tata Usaha Negara tidak ada korelasinya dengan kepemilikan,karena objek yang diputuskan dalam putusan hanyalah Tindakanadministrasi dan pada kenyataannya Kantor Pertanahan Kota Manadosudah menjalankan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Nopember 2014 — ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan saksi NoviSetia diperiksa pada tanggal 26 September tahun 2012 dan 27 Novembertahun 2012 menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui notayang dibuat olen Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membuat risalah PanitiaA sesuai dengan datadata yang diterima dari Pemohon hak, d.h.i. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
255 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 25 ayat (2) :Pemegang KP Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baikeksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam KPnyamendapat Hak Tunggal untuk memperoleh KP Eksploitasi atas bahangalian tersebut (d.h.i hasil bahan galian batubara oleh PT. TambangBatubara Bukit Asam (Persero) TBK/Penggugat).Bahwa tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebutdilaksanakan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum9719.20.21.22.
    (d.h.i Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral yang saat ini telahberubah nama menjadi Direktur Jenderal Mineral Batubara dan PanasBumi berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.680 K/M.PE/1997 jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral kepada Direktur jenderal Geologi dan Sumber Daya mineraluntuk pemrosesan dan pelaksanaan Kuasa Pertambangan, KontrakKarya dan Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara.Berdasarkan kewenangan tersebut Direktur Jenderal PertambanganUmum
    Tambang Batubara Bukit Asam (d.h.i PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) TBK/Penggugat).Sesuai ketentuan Pasal 67 huruf a Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun2001, menetapkan bahwa KP yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelumtanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktuKP tersebut termasuk dan tidak terbatas KP Eksplorasi dengan kodewilayah KW 97 PP 0350 dengan luas 26.670 ha atas nama PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
97 — 37
  • Bahwa Turut Tergugat tidak dapat mengenakan sanksi tanpadidasari adanya bukti yang kuat adanya pelanggaran terhadapperaturan perundang undangan di sektor jasa keuangan, sehinggasangat tidak beralasan bahwa Penggugat memohon kepada MajelisHakim untuk menetapkan OJK (d.h.i Turut Tergugat) melakukanperbuatan melawan hukum dengan dasar melakukan pembiaran ataspelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I.51.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 573/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat:
I Made Sutrisna
Tergugat:
1.PT BPR Lestari Bali
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
3.Sagung Antari, S.E.
4.Otoritas Jasa Keuangan
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
180 — 196
  • Pasal 6, Pasal 7,Pasal 8 huruf a dan b UU OJk).Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada positahalaman 17 angka 44 dan petitum halaman 15 dan 16 gugatanPenggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalammelaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan jasa keuangandi sektor perbankan (d.h.i Tergugat 1).Bahwa dalam hubungannya pada gugatan a quo, Tergugat merupakanlembaga jasa keuangan berupa Bank Perkreditan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-05-2016 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — Lenny Wengen
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terjadinya dan/atau diketahui adanya kerugian Negarasebesar Rp610.960.000 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratusenam puluh ribu rupiah) dari pos anggaran Perjalanan Dinas danBimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten SITARO berdasaraudit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh badan/lembaga yangberwenang untuk itu yaitu auditor Negara d.h.i. BPK R.I, adalahadanya temuan administratief yaitu Pengguna Anggaran (AlexonPanauhe) memerintahkan Terdakwa (Bendahara Pengeluaran) danPPK (Dra.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 500/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 16 Januari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
58 — 29
  • setelahn Penggugat diputuskan hubungan kerjanya (diPHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan ; Bahwa adanya gugatan/tuntutan pembayaran uang manfaat pensiun sekaligustersebut karena adanya perbedaan/perselisihan mengenai penafsiran peraturanyang mendasari pembayaran uang manfaat pensiun tersebut ; Bahwa uang manfaat pensiun tersebut adalah merupakan hak Penggugat selakupekerja dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 08-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ACHMAD ROSICH, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero),
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerja Kota Bandung Nomor 567/3773Disnaker tertanggal 22 Agustus 2012 tentang anjuran MediasiPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial yang dimaksud dandidalilkan Para Penggugat tersebut jelas tidak dapat dipergunakandalam perkara sekarang ini, Karena:a. para pihak yang berselisin sebagaimana tersebut dalam SuratDinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3773Disnakertertanggal 27 Agustus 2012 tentang anjuran MediasiPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termaksudadalah antara Pengusaha d.h.i
    Dirgantara Indonesia(Persero) dengan Serikat Pekerja d.h.i. Serikat PekerjaDirgantara Indonesia (SPEDI), sedang Para pihak yangberselisih dalam perkara ini adalah antara Para Penggugatsecara pribadi dan/atau secara perseorangan (selaku mantanPekerja/Pensiunan PT. DI) dengan PT. Dirgantara Indonesia(Persero);b. pokok perkara yang disengketakan dalam Surat Disnakertersebut berbeda/tidak sama dengan pokok perkara yangdisengketakan dalam perkara ini.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 04-04-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 4 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
244 — 100
  • Perkasa Lestari Permai menyuratiPenggugat yang pada intinya menyatakan jika terkait permasalahanyang menyangkut pelunasan atau pengembalian jaminan kredit, menjaditanggung jawab pihak pemberi kredit, d.h.i Tergugat;Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan apa yang diminta olehPenggugat berdasarkan surat tertanggal 29 Juni 2018, maka Penggugatmengirimkan surat Somatie Terakhir kepada Tergugat tertanggal 16 Juli2018 agar melakukan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian yangdialami oleh Penggugat
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 18-03-2014 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 94/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 April 2015 — Ir. THAMRIN TANJUNG VS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM, Cs
108 — 58
  • MNBTURUT TERGUGAT ))menyerahkan penitipan kepada Pihak Kedua (d.h.i. PT. Jasa MargaTERGUGAT Ill), dan Pihak Kedua dengan ini menerima denganbaik dari Pihak Pertama penitipan Jalan Tol ruas Pondok PinangJagorawiCikunir (Seksi S) berikut bangunan kantor yang terletak diJalan TB Simatupang Jakarta Selatan (di bawah jembatan) danpintupintu. gerbang sepanjang Jalan Tol Pondok Pinang sampaidengan Jagorawi;2. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka:a.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 144/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 16 Desember 2016 — - RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI vs - HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL, Cs.
131 — 69
  • Menghukum PENGGUGATdalam KONPENSI untuk membayarbiaya perkara;Dalam Provisi :Menolak tuntutan sita jaminan yang d.h.i. bukan merupakan aset ParaPihak yang berperkara;DALAM POKOK PERKARA :Dalam KONPENSI :1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;DALAM REKONPENSI:A.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-01-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 046/Pdt.G/2011/PN. Jkt .Sel.
Tanggal 16 Nopember 2011 — M E L A W A N : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dahulu PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (Bapindo), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I,
78 — 46
  • mismanagement pada PARAPENGGUGAT.Bahwa pada tanggal 12 April 2005, TERGUGAT II telah menyatakanmenerima penyerahan pengelolaan fasilitas kredit atas nama PARAPENGGUGAT dengan menerbitkan Surat Penerimaan PengurusanPiutang Negara (SP3N).Bahwa sejak diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan PiutangNegara (SP3N) oleh TERGUGAT II, maka sesuai UndangUndangNo. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara besertaperaturan pelaksanaannya kewenangan pengurusan dan penyelesaianpiutang negara (d.h.i
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
Muliana Gunadi, SE
Tergugat:
1.ARIE INDRA MANURUNG
2.PT CAHAYA AGUNG MAKMUR
3.TAN SUSY, S.H
4.MADI WIDJAYA MIHARDJA, S.H., M.Kn
129 — 86
  • Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1667 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa Hibah hanyalah dapat mengenai benda benda yangsudah ada dalam perkara ini secara yuridis formal kepemilikan terhadapkedua obyek perkara masih tertulis atas nama Tergugat II ( PT Cahaya AgungMakmur ) sebagai Pengembang/Developer dan belum atas nama Penggugatsehingga yang diperlukan dalam peralihan kepemilikan ini adalah Jual belliantara Tergugat II serbagai Pengembang/Depelover kepad orang yang ditunjukoleh Pemesan/konsumen ( D.h.i
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 2/PDT.G/2016/PN Mme
Tanggal 14 Juni 2016 — -TUAN RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI -1. HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL 2. CV. YASPEM SARANA 3. TUAN HEINRICH BOLLEN
176 — 80
  • Menghukum PENGGUGATdalam KONPENSI untuk membayar biaya perkara;Dalam Provisi :Menolak tuntutan sita jaminan yang d.h.i. bukan merupakan aset Para Pihak yang berperkara;DALAM POKOK PERKARA :Dalam KONPENSIT:1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakanGugatan tidak dapat diterima;2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;DALAM REKONPENSI :A.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 156/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Mei 2017 — BENNY ANDREAS SITUMORANG CS >< PEMERINTAH RI CQ JEKASAAN AGUNG RI CQ KEJATI DKI JAKARTA CQ KEJARI JAKARTA PUSAT CS
111 — 261
  • JS) (D.h.i Para Penggugat Perkara a quo)memiliki Kewajiban serta sanksi pidana dengan rincian sebagaiberikut: Rp.77.128.481.483,00 (Pengembalian Dana Investasi yangseharusnya dikembalikan/diserahkan kepada Tergugat llPerkara a quo sebagai korban: Tindak Pidana dimaksud);Hal. 65 dari 76 halaman, Putusan .No.156/PDT/2017/PT.DKI.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 14 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUKIMAN, UN Diwakili Oleh : Drs DIDIK SOEHARTONO M Si
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
67 — 35
  • Dalam pasal 15 UUHT Jo. angka 7 penjelasan UU HT tersebut diamanatkan sbb:Dalam memberikan Hak Tanggungan, Pemberi Hak Tanggungan(d.h.i. pemilik objek agunan) Wajib hadir di hadapan PPAT. Jikakarena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, dia wajibmenunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT...dst;Bahwa selain itu. amanat penggunaan SKMHT pun telahdituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaSKep.DIR.BI No.26/24/KEP/D!
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 09-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2020
Tanggal 13 Januari 2021 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Budiman
153 — 69
  • Putusan No. 161K / PM.II09/ AD / XI / 2020kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barangtersebut secara melawan hukum.Bahwa benar yang dimaksud dengan barang adalah bendabergerak yang mempunyai nilai ekonomis.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yangtidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri daripenguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barangdari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki olehpetindak (d.h.i