Bahwa Turut Tergugat Il sebagai penyedia tanah/lahan luas 12.241,75 M2di Sei Jodoh, yang didapat dari Penunjukan Lokasi/bidang tanah untukdisewa selama 30 tahun dari Otorita Batam Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, berikut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: REN/351/MB/2810/1986, peruntukan bangunan perkantoran dan pasar;2 Bahwa Turut Tergugat Il juga sebagai Pemborong yang ditunjuk olehTergugat , dengan sepengetahuan Tan Leong Huat, dan Leow Chong untukmelaksanakan pembangunan 49 Unit Ruko

Modal kerja yang disetor Penggugat/Pemohon Kasasitersebut dipergunakan untuk membayar UWTOkepada Otorita Batam, oleh Turut Tergugat II, dandipergunakan sebagai modal pelaksanaanpembangunan Ruko tahap pertama oleh TurutTergugat III.Bahwa pertimbangan judex factie (halaman 35 alinea 1)menyatakan bahwa: Penggugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Tergugat dan Turut Tergugat II, makaPenggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untukmengajukan gugatan ingkar janji/wanprestasi terhadapTergugat ataupun

Judex factie harus sudah tahu dari fakta persidangan,bahwa kewajiban Turut Tergugat Il, membayar UWTOlahan kepada Otorita, serta kewajiban Turut Tergugat Illmelaksanakan pembangunan ruko tahappertama,dapat dilaksanakan sepenuhnya menggunakan biayayang disetor oleh Pembanding, sebagai kewajibanPembanding memenuhi ketentuan pasal 12, Akta KerjaSama No. 19...; Judex factie juga harus memahami bahwa hakhakyang diterima oleh Turut Tergugat Il, dan Tergugat I,disepakati dalam pasal 12 Akta Kerja Sama No

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI merupakan = suatuBadan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur sebagaimana telah beberapa kali diubahdan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta Il, dilanjutkan berdirinyaberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 TentangPerum Jasa Tirta Il;2.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.375/KPTS/ 1993 tentang Pedoman administasi Barang Kekayaan/Milik negara Yang Dikelola Oleh Perusaaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur, maka objek a quo tercatat sebagai asset kelola /serah operasi PENGGUGAT REKONVENSI;5.

Bukti TT 3 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor375/KPTS/1993 tanggal 25 Agustus 1993 tentangPedoman Administrasi Barang Kekayaan/ Milik Negarayang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) OtoritaJatiluhur Bukti TT 4 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/ Milik Negara yang dikelola oleh PerusahaanUmum (Perum) Otorita Jatiluhur Bukti TT 5 Berita Acara Serah Terima Barang Kekayaan/ MilikNegara

yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur Antara Departemen Pekerjaan umumdengan Perum Otorita Jatiluhur tanggal 30 Juli 1994; Bukti TT 6 Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan non Pertanian(SPPLNP) Nomor 13/DII/450/SPPLNP/2018 tanggal17 September 2018 atas nama Pemohon Dato Djenawa Bukti TT 7 Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Pertanian (SPPLP)Nomor : SPPLP/19/GM1.DOP.2/04/2020 tanggal 2 Maret2020 atas nama Pemohon H.

Daerah IndustriPulau Batam;2) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;b) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;c) menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;d) menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias,Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau;.

Batam yang mengatur antaralain:1) Pasal 1: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, PulauTonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang,Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya;2) Pasal 2A: Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan olehKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam;3) Pasal 3: Semua aset Otorita

dengan peraturan perundangundangan.Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatur hal sebagaiberikut:1) Pasal 12 ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas danwewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebassesuai dengan fungsifungsi Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas;2) Pasal 13: Semua aset Otorita

pemilik lahan yang bertanya dimana lahannya;Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pergi ke Notaris dan waktu itu saksilangsung di ajak Penggugat ke Notaris;Bahwa yang dilakukan Notaris membuat Akta Jual Beli dari Rosmiati keAkhmad Zainuddin dan terjadi balik nama, saksi yakin dibuatkan akta jualbeli itu;Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan pengguna lahan terhadap lahanitu dari tahun 2004 sampai tahun 2016;Bahwa saksi tidak tahu Endi dan Rosmiati pengguna lahan pada tahun2004 sampai 2016;Bahwa di Otorita

., Notaris di Batam ;Bahwa dokumendokumen yang berasal dari Kantor Otorita Batamsebagai pendukung kepemilikan Teo Kim Poh atas 2 (dua) unitbangunan tersebut berada pada Notaris Usman Koloay, S.H.

Choon Siong sebagai pihakatau Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah bahwa gugatanPenggugat tertanggal 25 Juli 2008 kurang pihakpihak atau para pihakdalam perkara ini tidak lengkap ;Bahwa disamping hal tersebut di atas, Penggugat dalamgugatannya pada posita point 12 dan pada petitum point 6 memintaagar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas bangunan yangdikenal di Malindo Cipta Perkasa Industrial Complex Blok A2 Nomor 3dan Nomor 4, namun pada gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Otorita

Choon Siong sebagai pihakatau Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah bahwa gugatanPenggugat tertanggal 25 Juli 2008 kurang pihakpihak atau para pihakdalam perkara ini tidak lengkap ;Bahwa disamping hal tersebut di atas, Penggugat dalamgugatannya pada posita point 12 dan pada petitum point 6 memintaagar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas bangunan yangdikenal di Malindo Cipta Perkasa Industrial Complex Blok A2 Nomor3 dan Nomor 4, namun pada gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Otorita

Nomor 2991K/Pid/2006, selain itu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan atas salah satu objeksengketa yang diterbitkan Otorita Batam yang tidak ikut digugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali : IRAWAN tersebut, danmembatalkan putusan Mahkamah Agung R.I.

Timurama melalui badan Otorita Panakukang Plan;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena Penggugatseharusnya melibatkan Pemerintah Kota yang juga telah membebaskansebagian tanah objek perkara yang saat ini menjadi Jalan Hertasning, yangditunjuk Penggugat sebagai tanah yang menjadi objek perkara;Bahwa berdasarkan uraianuraian eksepsi Tergugat Ill, sebagaimana yangtelah diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini terbuktisangatlah jelas jika perkara a quo adalah perkara yang

Timurama)melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dimana ganti rugi terhadap tanahtersebut telah diterima oleh alm.

Sebab penyelesaian sengketa konsumenperkara aquo dengan cara arbitrase tanpa persetujuan Pelaku Usaha..Bahwa persidangan dilakukan olehh BPSK Batu Bara tanpa memanggil PelakuUsaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada surat relaas panggilansidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku usaha telah melaporkan ke menteriPerdagangan RI dan Otorita Jasa KeuanganBahwa oleh karena BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumenmelanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 Permen no. 350/MPP/Kep/12/201, makaputusan

Sebab penyelesaian sengketa konsumenperkara aquo dengan cara arbitrase tanpa persetujuan Pelaku Usaha.Bahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanopa memanggil PelakuUsaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada surat relaas panggilansidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku usaha telah melaporkan ke menteriPerdagangan RI dan Otorita Jasa Keuangan;Bahwa oleh karena BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumenmelanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 Permen no. 350/MPP/Kep/12/201, makaputusan

penyelesaiansengketa yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara adalah melanggarketentuan Hukum formil, sebab penyelesaian sengketa konsumen perkara aquodengan cara Arbitrase tanpa persetujuaan Pelaku Usaha;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mendalilkanbahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanpa memanggil PelakuUsaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada surat relaas panggilansidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku usaha telah melaporkan ke MenteriPerdagangan RI dan Otorita

ketentuanHukum formil sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan(2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan yangmenyatakan bahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanpamemanggil Pelaku Usaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada suratrelaas panggilan sidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku Usaha telahmelaporkan ke Menteri Perdagangan RI dan Otorita

FALAHINDO, terkait jualbeli copper slag ex Otorita Batam yang dijanjikan akan dikirim ke Pelabuhanteluk bayur. Tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I!dengan kedok jual beli Copper slag ex Otorita batam yang akan dikirim dariBatam ke Pelabuhan teluk bayur tersebut tertuang dalam putusanMahkamah Agung nomer: 53 K/Pid/2020;f. Bahwa Tergugat II juga berupaya melakukan penipuan terhadap PT. SemenPadang dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Kantor Cabang PadangPT.

FALAHINDO, terkait jual beli copper slag ex Otorita Batam yangdijanjikan akan dikirim ke Pelabuhan teluk bayur. Tentang tindak pidana penipuan yangdilakukan oleh Tergugat II dengan kedok jual beli Copper slag ex Otorita batam yangakan dikirim dari Batam ke Pelabuhan teluk bayur tersebut tertuang dalam putusanMahkamah Agung nomer: 53 K/Pid/2020;Bahwa Tergugat II juga berupaya melakukan penipuan terhadap PT. SemenPadang dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Kantor Cabang Padang PT.

RW.16, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan SungaiBeduk, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknyasebagaiberikut ;Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 146/Pat.P/2021/PA.BtmBahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama , karena saksiadalah suami Pemohon;Bahwa saksi ketahui tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan AbhliWaris adalah untuk mengurus Kartu BPJS almarhum;Bahwa benar yang meninggal dunia adalah orang tua Pemohon karenakecelakaan;Bahwa almarhum meninggal dunia dirumah sakit otorita

Kartu PBJS Ketenaga kerjaan almarhun;sccceeecensnsses= , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat tinggal di Perum Pesona Bukit Laguna B2. 05RT. 01 RW. 16, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, KotaBatam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama karena saksiadalah suami Pemohon;Bahwa benar yang meninggal dunia adalah orang tua Pemohon karenakecelakaan;Bahwa almarhun meninggal dunia dirumah sakit otorita

kesepuluh, Tergugat hanya membayar pada angsuran yang kesembilan saja;Bahwa saksi tidak mengetahul penyebabnya kenapa Tergugat tidakmelaksanakan perstasinya, yang saksi ketahui Tergugat telah pindah tugassebagai dokter ke Kota Padang;Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bankuntuk memperkecil jumlah angsuran perbulannya dan memperpanjangmasa angsuran kreditnya dan juga memohon meminta tambahanpembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui dengan alasan UangWajib Tahunan Otorita

KepadaTergugat juga telah di somasi dan sudah diberi beberapa kali suratperingatan untuk melunasi hutangnya;Bahwa awal tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi ke Bank untuk memperkecil jumlah angsuran perbulannyadan memperpanjang masa angsuran kreditnya dan juga memohon memintatambahan pembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui denganalasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah rumah tersebut tersisadua tahun lagi;Bahwa Tergugat telah mengajukan buktibukti tertulis

Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke sembilan, setelah itutepatnya angsuran kesepuluh dan seterusnya Tergugat tidak lagi melaksanakankewajibannya, dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp236.074.997,00(dua ratus tiga puluh enam juta tujun puluh empat ribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah), sisa margin Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah), biaya perpanjangan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO)Rp35.543.316,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu

Bukti P11, P12 danP.13 tersebut berupa akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yangbertanda tangan, sedangkan terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatanpembuktian bebas, maka terbukti jumlah pengurusan perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) tersebut sejumlah Rp35.543.316,00 (tiga puluh limajuta lima ratus empat puluh tiga tiga ratus enam belas rupiah);Menimbang, bahwa bukti P.14, dan P.16 berupa fotokopi invoice Nomor27/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 06 Nopember 2018, biaya jasaNotaris

Tunggakan margin Rp30.800.000,00Maka menurut Majelis perlu dikonfirmasikan dengan isi akad yang telahdisetujui yaitu P1 dan P.2, pada pasal 2; besarnya yang disepakati olehnasabah dan Bank pertanggal 14 Agustus 2017 adalah pokokRp350.000,000,00 ditambah margin Rp77.000.000,00 sehingga berjumlahRp266.874.997,00, maka menurut Majelis jumlah tersebut ditetapkansebagaimana perincian Penggugat dalam bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut;Menimbang, bahwa besarnya jumlah biaya perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita

Bukti TT.U14Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat NomorB.IV.796/A54/Peg/SK/70 tanggal 16 September 1970 (Fotocopy dari fotocopy)Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1970tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Dyatiluhur (sesuai denganashi);Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 1980tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur (sesuai dengan asli);Fotocopy

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1990tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Djatiluhur ( Fotocopy dari fotocopy);Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun1991 tentang Sungai (sesuai dengan ashi )Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun1991 tentang Rawa ( sesuai dengan asli);Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II ( sesuai denganashi);Fotocopy Peraturan

Bahwa setelah Perusahaan Umum Otorita Jati Luhur Divisi Pengairan Barat (Sekarang TERGUGAT 1!)

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur Bagian Keempat, Lapangan Usaha Pasal 7huruf c yang menyatakan sebagai berikut.usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usahausaha lainnya yangdapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.d.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur jo.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur pasal 4 huruf c tentang Tujuandan Lapangan Usaha yang menyatakan sebagai berikut.menyelenggarakan usahausaha didalam bidangbidang lainnya dalam batasbatas kemungkinan teknisserta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkanprinsipprinsip ekonomi yang rasionil.c.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang PerusahaanUmum (Perum) Otorita Jatiluhur Bagian Keempat, Lapangan UsahaPasal 7 huruf c yang menyatakan sebagai berikut."usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usahausahalainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) denganpersetujuan Menteri.d.

Bahwasesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2)UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan SuratKeputusan Ketua Otorita Batam No.: 41/IUT/PMDN/XII/2000 tanggal06 Desember 2000, maka IZIN USAHA TETAP PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD akan berakhir sampai dengan bulanSeptember 2030.73. Bahwa selain PT. SINTA INDUSTRI SHIPYARD, masih adaperusahaan lain yang berstatus PMDN yang di dalamnya terdapatpemegang saham asing, antara lain PT. HOLCIM INDONESIA.8.

SINTAl INDUSTRI SHIPYARD, yangditerbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan turutannya di atasnya.Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak diPropinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan batu Aji, Kelurahan TanjungUncang, (Komplek Injin Batu), setempat dikenal dengan Jalan BrigjenKatamso, KM 6, dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkaitPenetapan Pengadilan Negeri Batam No. :529/PDT.P/2013/PN.BIMtanggal01 Agustus

BATAM, diberi tanda bukti P13 ;Foto copy Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak DanaInvestasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modan dan lampiran atamasuknya peserta asing tanpa merubah status perusahaan No.18/V/PMDN/1996 N.K.P : 3813/384109354/OB, tanggal 13 Desember1996;Foto copy Surat Keputusan Otorita Batam No. 41/TUT/PMDN/XII/2000,tertanggal 6 Desember 2000, tentang Pemberian ljin Usaha Tetap, diberitanda bukti P15 ;Halaman 49 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm16.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari Kantor Advokat AlfredSimanjuntak & Partners kepada Otorita Batam dan Kantor BadanPertanahan Batam, tanggal 25 Juni 2014 ;Buktibukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dileges dan telahdisesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P4,P6,P7,P8,P9,P12,P13,P15,P17tidak ada aslinya ;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut, Penggugatmengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya di mukapersidangan yaitu :Saksi I.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berlaku sampaidengan bulan September tahun 2030 dengan status sebagai PMDN ; Bahwabenarsuratsurat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeridi keluarkan oleh Otorita Batam ; Bahwaselain PT. SINTA INDUSTRI SHIPYARD, ada Perusahaan lainseperti PT.

kesepuluh, Tergugat hanya membayar pada angsuran yang kesembilan saja;Bahwa saksi tidak mengetahul penyebabnya kenapa Tergugat tidakmelaksanakan perstasinya, yang saksi ketahui Tergugat telah pindah tugassebagai dokter ke Kota Padang;Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bankuntuk memperkecil jumlah angsuran perbulannya dan memperpanjangmasa angsuran kreditnya dan juga memohon meminta tambahanpembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui dengan alasan UangWajib Tahunan Otorita

KepadaTergugat juga telah di somasi dan sudah diberi beberapa kali suratperingatan untuk melunasi hutangnya;Bahwa awal tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi ke Bank untuk memperkecil jumlah angsuran perbulannyadan memperpanjang masa angsuran kreditnya dan juga memohon memintatambahan pembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui denganalasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah rumah tersebut tersisadua tahun lagi;Bahwa Tergugat telah mengajukan buktibukti tertulis

Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke sembilan, setelah itutepatnya angsuran kesepuluh dan seterusnya Tergugat tidak lagi melaksanakankewajibannya, dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp236.074.997,00(dua ratus tiga puluh enam juta tujun puluh empat ribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah), sisa margin Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah), biaya perpanjangan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO)Rp35.543.316,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu

Bukti P11, P12 danP.13 tersebut berupa akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yangbertanda tangan, sedangkan terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatanpembuktian bebas, maka terbukti jumlah pengurusan perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) tersebut sejumlah Rp35.543.316,00 (tiga puluh limajuta lima ratus empat puluh tiga tiga ratus enam belas rupiah);Menimbang, bahwa bukti P.14, dan P.16 berupa fotokopi invoice Nomor27/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 06 Nopember 2018, biaya jasaNotaris

Tunggakan margin Rp30.800.000,00Maka menurut Majelis perlu dikonfirmasikan dengan isi akad yang telahdisetujui yaitu P1 dan P.2, pada pasal 2; besarnya yang disepakati olehnasabah dan Bank pertanggal 14 Agustus 2017 adalah pokokRp350.000,000,00 ditambah margin Rp77.000.000,00 sehingga berjumlahRp266.874.997,00, maka menurut Majelis jumlah tersebut ditetapkansebagaimana perincian Penggugat dalam bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut;Menimbang, bahwa besarnya jumlah biaya perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita

Falevi Utama Batam sehubungandengan ini sebagai Penggugat telah diberikan Izin Prinsip Alokasi Lahan diWilayah Pengembangan Batam dari Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah mengeluarkanFaktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepada PT. FaleviUtama Batam (Penggugat);Bahwa PT.

Falevi Utama Batam (Penggugat) telah membayar lunas uangWajib Tahunan Otorita melalui Bank Mandiri;Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah memberikankepada PT.

Bahwa pada sekitar tahun 1997, Perusahaan Umum Otorita Jati Luhur DivisiPengairan Barat (Sekarang TERGUGAT 1!) memberikan izin kepadamasyarakat khususnya PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemanfaatansebidang lahan untuk bercocok tanam yang berada di 2 (dua) Kelurahanyakni Kelurahan Pekayon dan Kelurahan Jaka Setia (Selanjutnya disebutsebagai objek dalam perkara a quo);Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bks6.

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Surat ljin Pemanfaatan LahanSementara (SIPLS) sebagai bukti tertulis telah memberikan izin kepadamasyarakat untuk melakukan pemanfaatan lahan, Bahwa adapunpemberian izin tersebut berlangsung di sepanjang tahun 1997 s.d 2006,dimana masyarakat yang mendapatkan izin pemanfaatan lahan diwajibkanuntuk membayar sejumlah uang sewa tahunan kepada TERGUGAT I.Bahwa setelah Perusahaan Umum Otorita Jati Luhur Divisi Pengairan Barat( Sekarang TERGUGAT I) memberikan Ijin Pemanfaatan

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur pasal 4 huruf c tentang Tujuandan Lapangan Usaha yang menyatakan sebagai berikut.menyelenggarakan usahausaha didalam bidangbidang lainnyadalam batasbatas =kemungkinan teknis serta dapatdipertanggungjawabkan berdasarkan prinsipprinsip ekonomiyang rasionil.c.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur Bagian Keempat, Lapangan Usaha Pasal 7huruf c yang menyatakan sebagai berikut.usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usahausaha lainnya yangdapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bksd.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur jo.

Surat Keterangan Nomor 21/03/1003/TR/SKD, yang dikeluarkan oleh LurahTanjung Riau tanggal 05 Pebruari 2013 (bukti P 2) Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yaitu :1.SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru TK,tempat tinggal di Perumahan OB Otorita No.07 RT 01 RW 07, Kelurahan TanjungRiau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat

tanda P8;Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 28Nopember 2008, diberi tanda P9;Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 27Februari 2009, diberi tanda P10;Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Uang Tunai Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) oleh HAJARUDIN HARAHAP, Pangkat Brigadir Kepala, Jabatan AnggotaPolisi Unit III SatReskrim Polresta Barelang, tertanggal 20 September 2010, diberitanda P11;Fotocopy Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita

No.1625/F/VII/2008, tertangal 23 Juli2008, diberi tanda P12;Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam, Nomor:0027/KPTS/KDL$/XI/2008,tertanggal 27 Nopember 2008, diberi tanda P13;Fotocopy Surat Perjanjian Pengalokasian, Pengunaan dan Pengurusan Tanah AtasBagianBagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan17Daerah Industri Pulau Batam, Nomor :0031/SPJ/KDL$/XI/2008, tertanggal 27Nopember 2008, diberi tanda P14;15.

Nomor 3428 K/Pdt/2015dari pengajuan permohonan lahan ke Otorita Batam pada tanggal 18 Maret2003 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Otorita Batam telahmengalokasikan lahan seluas lebih kurang 7.700 m? (tujuh ribu tujuh ratusmeter persegi) yang terletak di Kavling Pelopor Batu Aji, WilayahPengembangan Tanjung Uncang, Kota Batam;Bahwa kemudian pada bulan Maret 2010 Pembina Yayasan PendidikanKartika H. Amaluddin Nasution telah meninggal dunia dan semenjakmeninggalnya H.

Jual Beli (PPJB) Nomor :0428/PPJB/BBP/BCP/II/2013, yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan :Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.SusBPSK/2020/PN BtmMasa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada SertifikatTanah dan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN KotaBatam ke atas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan denganjJangka waktu berakhirnya masa pengalokasian lahan oleh BadanOtorita Batam (BOB) kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebutpada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita

Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saatini bernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telan menjelaskan bahwa secaraketentuanperundang undangan bahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atauBadan Hukum yang menjadi pemegang hak terakhir.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluiruhnya;
2. Menetapkan almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni tahun 2023, di rumah sakit Otorita Batam karena sakit serangan jantung;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari alamrhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, adalah Zanibar binti Zaini (sebagai isteri);
4. Menetapkan bagian Pemohon (Zanibar binti Zaini) terhadap harta