Ditemukan 533 data
78 — 58
Lalu pada tanggal 31Januari 2007 PENGGUGAT mendapatkan surat Laporan dari pihakKepolisian Polres Depok, Prihal surat pemberitahuan perkemban ganhasil penyelidikan dengan nomor surat No.Pol : B/28/I/2007/Reskrim.Oleh karena tidak ada perkembangan yang signifikan selama kuranglebih 8 bulan, maka PENGGUGAT menarik kembali Surat Kuasa yangtelah diberikan kepada Bernhard, SH dan Judika Pangaribuan, SHdengan No.
Undangan Nomor : 148/129 Pem dariKelurahan Sukamaju untuk musyawarah bersamamasalah sengketa rumah pada hari Kamis, tanggal 29Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pat.G/2014/PN Dpk10.11.12.13.14.15.16.17.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Desember 2004 yang ditandatangani oleh SekretarisLurah Sukamaju bulan Nopember 2004;Foto copy Surat Kuasa Khusus No : 039.BJASS.SK.V2006 tertanggal 12 Mei 2006 dari PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Bernhard
206 — 122
Untuk BERNHARD JACOB (Penggugat 4)/anak kedua dari Almarhum SAUL JACOB dan Almarhumah EMMA PINONTOAN;4. Untuk ANGGANITJE JACOB (Tergugat I)/anak bungsu dari dari Almarhum SAUL JACOB dan Almarhumah EMMA PINONTOAN;Bahwa oleh karena Nenek Penggugat 1, 2 dan 3 dan Ibu kandung Penggugat 4 dan Tergugat I telah meninggal dunia, maka hak bagiannya tersebut diatas dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian untuk almarhum MARIE JACOB/anak sulung dari Alm. SAUL JACOB dan Alm.
EMMA PINONTOAN/ibu kandung Penggugat 1, 2 dan 3, untuk BERNHARD JACOB/anak kedua dari Alm. SAUL JACOB dan Alm. EMMA PINONTOAN (Penggugat 4) dan ANGGANITJE/anak bungsu dari Alm. SAUL JACOB dan Alm.
TRI DJANUER N.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
ANDIKA IMDANI Alias DIKA Bin DARUS
22 — 2
., Panitera Pengganti pada Pengadilan Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Pbr Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Bernhard Siahaan, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Dahlia Panjaitan, S.H. Afrizal Hady, S.H., M.H.Astriwati, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Nurfitria, S.H. Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2019/PN Pbr
120 — 77
MURAZAL , Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Umar Khalifah Rt. 02.Rw. 01 Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten KepulauanMeranti Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:; 1 SANDIEBENEZER SITUNGKIR, SH.2 LUDWICH BERNHARD H, SH.3 SIGOPM.
134 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bernhard melawan PT. Merek Indonesia, berpendapatdan menyimpulkan, oleh karena dalam kontrak kerja telah disepakatigoverming laws adalah hukum Swis dan domisili pengadilan yang berwenangadalah Pengadilan Swis, dengan demikian apabila timbul sengketa antaraMr. Bernhard dengan PT. Merek Indonesia, harus diselesaikan berdasarkanHal. 33 dari 48 hal. Put.
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERNHARD BONA MAMPE SIMANJUNTAK, jenis kelamin lakilaki, lahir diJakarta tanggal 08 Januari 1975, sesuai Akta Kelahiran No. 185/E/1983;(Bukti P 2 s/d P 7).Bahwa Mangarisan Parlindungan Simanjuntak, telah meninggal dunia diJakarta pada tanggal 22 Juni 1999, sesuai dengan Surat Keterangan KematianPenduduk Warga Negara Indonesia No.: 177/1.755.133.99, yang dikeluarkanoleh Kepala Kelurahan Kayu Putih, tertanggal 23 Juni 1999, serta Kutipan AktaKematian Penduduk Warga Negara Indonesia No. : 100/JT/1999
40 — 12
Bernhard F.I. Mandey,SH. 2. Roro Santi Darongke, S.H. 3. Tony Budiyanto, S.H. 4. Sugeng MartonoSH.
18 — 5
PN.Jkt.Sel sejak tanggal 24Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal12 April 2010 No.450/PEN.PID/2010//PT.DKI sejak tanggal 25 April 2010sampai tanggal 24 Mei 2010 ;.8 Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 14 Mei 2010 No.660/PEN.PID/2010/PT.DKI, sejak tanggal 25 Mei2010 sampai tanggal 23 Juni 2010 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasanya ABDUL HADILUBIS,SH. dan LUDWICH BERNHARD
66 — 29
BERNHARD LIMBONG, S.Sos.,S.H., M.H. (menyatakan) :Perpres pengadaan tanah telah keliru menerapkan konsep penitipan gantikerugian pada pengadilan yang telah dianalogkan dengan konsep penitipanyang terkait utang piutang dalam Pasal 1404 KUH Perdata, karena pengadaantanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah dan bukanhubungan keperdataan antara para pihak.
BERNHARD LIMBONG, S.Sos., S.H., M.H., dalam buku berjudulPengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, PenegakanHukum) Jakarta : Penerbit : Pustaka Margaretha, Cet. Kedua, September2011, halaman, 188189).Bahwa, demikian pula terkait pelaksanaan MUSYAWARAH yang semestinyamenjadi sarana untuk menentukan dan atau) merumuskan SOLUS!
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Louise Maria Wiryadimelalui kuasa hukumnya George Bernhard, SH, secara sukarela telahmenyerahkan 4 (empat) sertifikat tanah dan rumah sebagaimanadinyatakan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 203PK/Pdt/1999, yang salah satunya adalah tanah berikut bangunanrumah tinggal, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323.Cipete Utara,luas 320 M2 terletak di Jalan Prapanca Buntu No. 65 Jakarta Selatanatas nama Takashi Murakami Suroso ;14.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 110/Pdt.G/1995/PN.
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bernhard Ham atas biaya yangsudah dilakukan pekerjaan dari PT. Taliabu Prima Mandiri Lestari ;SAKSI ZAINUDDIN UMALEKHAY ;Hal.45 dari 55 hal. Put.
Isbar Arafat, Anwar, Bernhard Ham alias Kotiti maupun Rijal Adam ;BAP Konfrontir antara JAINAL MUS dengan Suhardin Baharuddin ; Jawabansaksi adalah ;Saksi tidak mengetahui adanya penerbitan NPWP yang berkaitan dengan PT.Taliabu Prima Mandiri Lestari terkait dengan nama saksi JAINAL MUS;Benar adanya rapat diperusahaan, namun terkait dengan PT. Mandiri WahanaLestari bukan ada kaitannya dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari ;Saksi menerangkan bahwa dokumen yang terkait dengan PT.
44 — 20
PERMA No. 01Tahun 2008 dengan ditunjuk seorang mediator yaitu BERNHARD MANGASI LTORUAN, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No: 20/ Pdt.G/2015/PN.BIt tertanggal 17 Maret 2015, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakanperdamaian tersebut akan tetapi proses mediasi tersebut ternyata tidak berhasil,sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat serta tidak ada perubahan terhadap gugatantersebut ;Halaman 13Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Blt.Menimbang
25 — 4
biaya perkara sebesar Rp.2.000,(duaribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim, pada hariSelasatanggal 6 Desember 2016, oleh kami : SUSILO UTOMO ,SH, selakuHakim Ketua , WIYONO, SH dan FAUZIAH HANUM.H, SH.MH, masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para HakimAnggota , dibantu oleh YENI P NUR RIANI ,Sm Hk Panitera Pengganti serta dihadirioleh BERNHARD
62 — 11
PERMA No. 01Tahun 2008 dengan ditunjuk seorang mediator yaitu BERNHARD MANGASI LTORUAN, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No: 06/ Pdt.G/2015/PN.BIt tertanggal 28 Januari 2015, sebagai Hakim Mediator untukmengupayakan perdamaian tersebut akan tetapi proses mediasi tersebutternyata belum berhasil.
69 — 69
;Bahwa saksi kenal dengan Bernhard Agus Subiakto mulai tahun 2007,karena ia sebagai pemilik PT. Octovate, dan setelah pertemuanpertemuantersebut, pakum sampai sekarang;Bahwa saksi mengetahui tentang bukti T.Il 7 , mengenai InvoicePT.Mediate Indonesia kepada PT.
Bukti62TI 2.TI 3.TII 4.a:TI 4.b:TII 4.c:TI 5T.I 6.T.IL 7.: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor09.5205.250878.0476 dan Buku Paspor Republik IndonesiaNomor : N 310605 atas nama Bernhard Agus Subiakto.: Akta Perjanjian Kerjasama Pembuatan Iklan 1t Bali BeachGames Campaign, Nomor : 00335/PKS/ OCA/ IX/2008,tanggal 15 September 2008.Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia DirekturJenderal administrasi Hukum Umum ditujukan NotarisHumberg Lie,SH.SE.MKn.
90 — 48
Bernhard Limbong, dalam bukunya berjudul Reforma Agraria, halaman258, penerbit Pustaka Margaretha, 2012 memberikan pengertian dariredistribusi tanah, sebagai berikut:Redistribusi tanah adalah kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasaldari Tanah Obyek Land Reform kepada para petani/oenggarap yangmemenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 PeraturanPemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian.Bahwa Angka 2, Bagian Umum dari Penjelasan
Bernhard Limbong, berjudul Reforma Agraria,penerbit Pustaka Margaretha, 2012 (fotokopi darifotokopi);Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 24Tahun 1963 tentang Pelaksanaan PembagianTanahTanah Yang Sudah Ditanami Dengan TanamanKeras dan TanahTanahan Yang Sudah DiusahakanSebagai Tambak (fotokopi dari fotokopi);: Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentangPeraturan TandaTanda Batas TanahTanah Hak(fotokopi dari fotokopi);: Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bernhard Leode dan Tergugat yangdiwakili oleh Tergugat Ill, kKemudian hasil pertemuan tersebut dikonfirmasikanoleh Penggugat kepada Tergugat , untuk perhatian Tergugat Il, melalui surattertanggal 25 Mei 1999 (bukti P23) yang isinya antara lain menyatakanbahwa Tergugat yang diwakili oleh Tergugat ll meminta kepada Penggugatuntuk menghitung jumlah penunggakan pembayaran PPN yang menjadikewajiban Tergugat .
Bernhard Leode dengan Tergugat yang diwakili olehTergugat Ill, kKemudian Penggugat melalui suratnya tertanggal 9 Juni 1999(bukti P26), memohon kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran PPNbersama beban bunga dan denda untuk periode tahun 1996 dan 1997sebesar Rp 2.298.582.007, (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapanjuta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh rupiah) ;Bahwa untuk menanggapi suratsurat Penggugat tertanggal 27 Mei 1999 dan9 Juni 1999 (Vide bukti P25 dan bukti P26), Tergugat melalui
58 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERNHARD H. SIANIPAR, M.M., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek LAPAN Blok E4,Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan PNS (PenelitiMadya LAPAN);Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;Memberi kuasa kepada:1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia;3.
BERNHARD H. SIANIPAR, M.M. tersebut;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Halaman 66 dari 67 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2017Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, olehDr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung UrusanLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr. H. M.
48 — 26
yang memeriksa perkara ini berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,untuk kepentingan Para Penggugat kemuka persidangan datangmenghadap Kuasanya GANANG TRIYONO, SARINO, TRI WAHYUWIDODO berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2014,sedangkan untuk kepentingan Tergugat kemukapersidangan datangmenghadap Kuasanya CONSTANTINUS DRIEARKORO berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 28 Juli 2015 dan GEORGE BERNHARD
ELLA GUNADIA RATNA DEWI, SH.
Terdakwa:
SINYO MELDI LOHO Bin JANTJE LOHO
79 — 20
Dikembalikan kepada saksi Bernhard Octavianus.
- 1 (satu) buah Handphone I Phone 7 128 GB warna hitam (black matc) second nomor IMEI 78432 (dalam kondisi sudah dibongkar) beserta kelengkapan dan doesbook.