Ditemukan 735 data
18 — 5
Dengan demikian makaPenggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak yang berperkara dan perkaratersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bekasi (Vide Pasal 4 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dibah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Jo.
12 — 0
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankanbiaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukummajelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalahmasalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2003 dan telah dibah
12 — 0
untukmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemayoran Kota JakartaPusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menetapkan biayaperkara menurut hukum majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karenaperkara ini adalah masalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2003 dan telah dibah
17 — 2
Sesuai denganPasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohontelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
55 — 25
membuktikan dalil dalilgugatannya, maka petitum nomor 4 huruf a dari gugatanPenggugat Konpensi tersebut harus dinyatakan ditolak;Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Agamasecara defakto banyak terdapat' kekeliruan dalam redaksionalyang mengakibatkan salah tafsir, akibatnya salah dalammenerapkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim bandingmemandang perlu memperbaiki dan menyempurnakan denganpertimbangan pertimbangan sebagai berikutMenimbang, bahwa pada halaman 33 putusan PengadilanAgama tertulis kalimat dibah
17 — 4
dari9 halamanPutusan Nomor: 0108/Pdt.G/2011/PA.Mgl.Ahkamul Quran juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapatMajelis yaitu: 2 2222222 222 eeeArtinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudiania tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dibah
18 — 4
tidak pernah kembali lagi, maka alasan permohonanPemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukumsebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah
30 — 8
untukdatang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanyauntuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkanalasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugatterbukti dan beralasan serta tidakmelawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 3Tahun 2006 terakhir dibah
18 — 13
keterangan di bawah sumpah dihadapan MajelisHakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangansaksi saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil Termohon dan dalilpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah
tersebut di atastelah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohondengan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon (Astrid Anisa Medina binti Eddy Mahdiar) di depan sidangPengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor : UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah
9 — 8
Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkankeluarga/orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena permasalahanrumah tangga cenderung lebih banyak diketahui oleh keluarga/orang dekat, oleh karenanyaketerangan keluarga/orang dekat tersebut dapat diyadikan sebagai keterangan saksi;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang
46 — 14
dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Talu setelah putusan im berkekuatan hukumtetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkanmaka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah
6 — 3
berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anakyang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka MajelisHakim menetapkan anak, lahir di Semarang, tanggal 31 Maret 2010 dalam asuhan(hadhonah) Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak terhadap tergugat dicabut olehPenggugat, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
16 — 1
/PAKdsperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakankewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat bertempat kediamandi wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan AgamaKudus, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora,tetapi tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dibah
12 — 0
Kecamatan LengkongKota Bandung, Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankanbiaya perkara menurut hukum majelis hakim mempertimbangkan bahwa olehkarena perkara ini adalah masalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2003 dan telah dibah
8 — 7
setelah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCandimulyo, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang serta pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangnomor tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir dibah
36 — 8
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, 1113114101780001,atas nama Dibah, tertanggal 15012018, yang dikeluarkan oleh DinasHal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pat.P/2019/MS.TtnKependudukan dan Catan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Bukti Surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.3.
14 — 3
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
13 — 5
sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwaPengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara im, hal ini sesuai denganPasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah
15 — 4
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
6 — 0
dari suaminya itu yaitubernama Tergugat; Menimbang atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dankepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempatkediaman diwilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasalm73 ayat(1) UndangOundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dibah