berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterma untuk diperiks a;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterima untuk diperiks a;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

Putusan No. 1373/Pdt.G/20 19/PA.Sda.Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999

yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

Putusan No.0978/Pat.G/20 18/PA.Sda.kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang

cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

dan saksiIl yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocokdengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR /1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;Menim bang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebutmemenuhi syaratsyarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Pasal 171 HIR Jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjangmengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendin, keterangansaksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagaialat bukti:Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugatdan berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam suratgugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :Menim bang

Kitab FigihSunnah Juz Il halaman 248 ;gdaty cla Ss caja zc gi ds g diy at el Linh weit Tin bigAis ail Lal Legiy ie Bao fl yo umlali jot; Loglia ow 3 jie ab yd 4aArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya Menim

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugattelah hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut serta tidak ternyata bahwaketidak hadiranya disebabkan suatu alas an yang sah;Menim bang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat GugatanPenggugat yang isinya

Al Quran Surah Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :Dye LA OA pg OA 2 edArtinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pepberian danlepaskanlah mereka secara baik.Menimbang, bahwa penggugat menuntut kepada Tergugat membayarbiaya rawat inap di rumah sakit atas anak yang bernama Anak I, umur 4 (empat)bulan, sebesar Rp 14.000.000, (empat belas juta rupiah):Menim bang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya rawat inapdi rumah sakit atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 7(tujuh

yangbernama Anak , umur 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim dapat menetapkanTergugat wajib membayar biaya rawat inap atas anak tersebut sebesar Rp14.000.000, (empat belas juta rupian) dengan cara diangsur setiap bulanhingga lunas;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayarnafkah anak / pemeliharaan anak sebagaiman yang telah dirinci oleh Penggugatsedemikian rupa sehingga menjadi sebesar Rp 1.633.500, (satu juta enamratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulan;Menim

bang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyampaikankesanggupannya sebesar Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 20April 2014, dalam kesepatan tersebut Pengacara / Penasihat Hukum PenggugatRekonpensi menyam paikan bahwa anak yang bemama Anak , umur 7 (tujuh)bulan telah berpulang ke Rahmatullah (meninggal dunia) dan hal tersebutdibenarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi;Menim bang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I,

Anak , umur 7 (tujuh) bulan telah meninggal dunia, makadalam hal ini hak asuh dan Penggugat menjadi gugur pula, dan tuntutanPenggugat tersebut tidak dapat dipertinbangkan dan lebih patut dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa semua yang telah ditetaokan oleh Majelis Hakimsebagaimana yang tersebut dalam pertimbanganpertimbangan tersebut di atasakan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan di atas,maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;Menim

bang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makabiaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon/TergugatRekonpensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menim bang, bahwa halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan inidinyatakan dikesam pingkan;Mengingat Undangundang dan Peraturan Perundangundangan yangberlaku serta Hukum Syarai yang berhubungan

menikah denganTermohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering tenadipertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjomemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanyaberdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untukmengajukan permohonan perceraian ters ebut;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975:Menim

Putusan No. 07 17/Pdt.G/2019 /PASda.Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu rajiterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapatdikabulkan;Menim bang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, MajelisHakim perlu mengetengahkan Fiman Allan dalam surat Al Bagoroh ayat 227yang berbunyi:adc fais ol (a SA!

) Kompilasi Hukum Islam, dengan caramenasehati Penggugat agar bersabar dan tidak perlu bercerai, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berceraidari Tergugat;Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat. tidak pernah datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, maka apa yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah AgungRI (PERMARI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menim

Meurah Mulia,Kabupaten Aceh Utara; Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumahbersama Penggugat dengan Tergugat di Gampong Blang Cut, KecamatanM eurah M ulia; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5bulan lam anya; Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggilsecararesmidan patut;Menim bang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana

perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatantempat perkawinan dilangsungkan dan PPN KUA tempat tinggal Penggugat danTergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera MahkamahSyariyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Meurah Mulia dan PPNKUA Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam bukuregister yang disediakan untuk itu;Menim

berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka 37, Pasal 49 huruf (a)beserta penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkab bukti P.1 tempat tinggal Penggugatberada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menim

lagi m enjalankan kewajiban sebagai suam istrisecara utuh;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Bahwa Lenny Novita diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri, sekolah diSMP Katolik dan SMA Negeri 1 di Pare, Kediri ; @ Bahwa sekarang Lenny Novita sudah dewasa dan bekerja di Surabaya, Saksisering mengantar Penggugat berkunjung ke rumah Lenny Novita di Surabaya ;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian,mem benarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat dan menyerahkan Putusan kepadaPengadilan ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukankesimpulan ; Menim

atau setidaktidaknya tidakdisangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa LennyNovita adalah anak kandung Penggugat dengan suaminya Kiananto Nugroho tetapidalam akta kelahirannya tertulis sebagai anak Kaselan dan Musinah, untuk itumengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran agar dalam akta kelahiran LennyNovita tertulis sebagai anak Kiananto Nugroho dengan Penggugat sesuai dengankeadaan yang sebenarnya ; Menim

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebuttentang pencabutan akta kelahiran Nomor 4314/DISP/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006,atas nama Lenny Novita dan agar dapat diterbitkan akta kelahiran baru atas nama LennyNovita sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian pefitum gugatanangka 5 dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ; Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

yang cukup,Tergugatm enyatakan tidak mengajukan bukti:Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesim pulannyayang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugatmenyatakan tetap pada jawabannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka halhal yangtermuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menim

Penggugat wajibmembuktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildaliinya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi IIyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdata, memiliki nilai pbembuktian sem purna dan mengikat ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Muchtar Ajibkepada ahli waris lainnya;Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya Para Pemohontetap pada permohonannya;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuatdalam berita acara sidang inimerupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;Menim bang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana teruraidiatas;Halaman 7 dari 16 hal. Pen.

Bahwa SriSusanti (Pemohon J) dapat ditunjuk sebagai kuasa ahli warisuntuk mengurus harta peninggalan Mucktar Ajib;Menim bang, bahwa sesuaidengan ketentuan pasal 171 hurufc KompilasiHukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang padasaat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadiahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas,kemudian dihubungkan dengan faktafakta

dikemukakanPenggugat dan berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat, MajelisHakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana teruraidalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikutMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkanketerangan saksi dan saksi II yang saling bersesuaian, telah teroukti banhwaPenggugat dan Tergugat adalah suami Istn yang menikah berdasarkanHukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukumbahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;Menim

bang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuain, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di DesaKemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dan telah hiduplayaknya suami istri dan sudah dikarunial 2 (dua) anak bemama Anak ,tanggal lahir 28092010 (Perempuan, umur 8 tahun) dan Anak Il, tanggallahir 13112013 (Perempuan, umur 5 tahun) yang saat ini tinggal dan diasuholeh Penggugat;Menim bang, bahwa berdasarkan

Putusan No. 0973/Pat.G/20 19 /PA Sda.hutang dibebankan kepada Penggugat, Tergugat kerap melakukankekerasan dan berkata kasar kepada Penggugat;Menim bang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugattelah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini merekaberdua telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan dan selama itu merekaberdua tidak lagi m enjalankan kewajiban sebagai suam istrisecara utuh;Menimbang, bahwa

Putusan No.1736/Pat.G/20 19/PA.Sda.Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Putusan No. 1467 /Pdt.G/20 19/PA.Sda.rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

Putusan No. 1467 /Pdt.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal14 Juli 2020 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidakberhasil untuk dirukunkan;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannyaangka (8), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang,

dipandang adil dan bemanfaat bagi kedua belah pihakadalah perceraian;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termmohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebutmenjadi sulit untuk bisa dicapai;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

memenuhikewajibankewajiban yang menjadi hakhak Penggugat rekonvensi yaituTergugat rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah kepada Penggugatrekonvensi selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimanadimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuaidengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:Acai Kall dee ll Steal LangsArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhakmendapatkan tem pat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Menim

Penetapan No. 01 56/Pdt.P/2019/PA.SdaBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menim bang, bahwa perkara ini termmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan

penulisanidentitas benar atau tidak kelalaian yang pada saat pencatatan perkawinanmerubah identitas kelalaian yang setelah perkawinan merubah identitasdalam pengurusan KTP, KSK dan dokumen yang lain maka terjadi kesalahanpenulisan identitas yaitu tanggal pemikahan, tanggal lahir Pemohon dantanggal lahir Pemohon Il, oleh karena itu memohon agar Pengadilan AgamaSidoarjjo menetapkan perubahan biodata sesuai identitas yang benar, dengandemikian mempunyai legal standing untuk mengajukan pemohonan itsbatters ebut :Menim

Halaman 1 dari 12 halaman Telah mem@riks A be ara Pemohon,dan ket@trd ES ' ida gan sertamempelaj ajfi a ie fl perkaraini; Menim@ahg , a iha J permohonannyatertanggal registerperkara Nomor332/Pdt.P/2011 pA tentangpermohonan Itsbai, Ni tien , ba af Wang diajukan didepan persidanga sebagai berikt ys sus enue come ' pe ee seas sees see seems ae1.

Halaman 9 dari 12 halaman Menimbgng * fi dix ny tersebut diatas, Majeli Mmmohon telah hican HukumMunakahat/Hiik Hoan) shai A Perundangundangan yan F ) o. 1 tahun1974 jo Pash jelis Hakimmengabulkan Menim@a langan yangmencatatkanNikah Kantorberlaku kepa@epernikahannyatempat tinggalAyat 2 UU No. 1Urusan Agama setPara Pemohon sebaigtahun 1974 Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006, biayaperkara sebagaimana diktum di