RUPS LuarBiasa sebagai berikut:a.

Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS LuarBiasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sah secara hukum karenaberdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, hal mana padapokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan palingHalaman 3 dari 86 Hal. Put.

) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusanHalaman 4 dari 86 Hal.

Nomor 118 PK/Pdt/201711.RUPS tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamdan disetujul dengan suara bulat.

Nomor 118 PK/Pdt/2017 Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undanganRUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sahsecara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaituPemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan, hal mana pada pokoknya menyatakanbahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkankepada Para

Persetujuan perubahan seluruh AD perseroan guna disesuaikan denganUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;Menimbang bahwa RUPS PT. Perdana Maju Utama tersebut dihadiri olehPenggugat, ALI ZAINAL ABIDIN, YAN JUARSO SAPUTRO dan NY. DEWIANGGRAINI dimana dalam akta berita acara RUPS PT.

No. 21 tanggal16 Januari 2008 tersebut diatas;Menimbang bahwa bukti P5 adalah akta berita acara RUPS PT.

Perdana Maju Utama yangberkedudukan di Balikpapan dan juga bukan sebagai pemegang dan pemiliksaham dalam perseroan terSebut;Menimbang bahwa dengan demikian RUPS PT. Perdana Maju Utama yangdiadakan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 2008 yang diikuti oleh Penggugatdan keputusan RUPS PT. Perdana Maju Utama tanggal 6 Pebruari 2008 tersebutadalah tidak sah, sehingga akta berita acara RUPS PT.

Perdana Maju Utama No.02 tanggal 6 Pebruari 2008 yang dibuat oleh SUPRAPTO, SH Notaris di Jakarta(bukti P3) adalah batal demi hukum atau dikualifikasikan sebagai tidak pernahMenimbang bahwa karena akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju UtamaNo. 21 tanggal 16 Januari 2008 dan akta berita acara RUPS PT.

Perdana Maju utama yangdibuat berdasarkan keputusan RUPS luar biasa PT. Perdana Maju Utama tanggal1512 Maret 2010, sesuai akta pernyataan keputusan rapat PT. Perdana Maju UtamaNo. 56 tanggal 12 Maret 2010 (bukti T3), dimana perubahan AD PT.

Pertama, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhipenyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatuPutusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalamhal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkanTergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga TergugatBERHAK dan PANTAS untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebihlagi keputusankeputusan RUPS~ sangat dibutuhkan untukmendukung berjalannya kegiatan Tergugat.b.

Bukti P 42a:42b :43.Bukti P 43.:44.Bukti P 44 :45.Bukti P 4546.Bukti P 46:47.Bukti P 47:48.Bukti P 48:49.Bukti P 49:50.Bukti P 50:51.Bukti P 51:52.Bukti P 52:53.Bukti P 53:mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnyaoleh almarhumah, sesuai asili ;Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuaiCOpy ;Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuaiCopy ;Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

PTBlue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015,sesuai asli ;OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsihn/PENGGUGATkeruang gelap, sesuai copy ;Surat PENGGUGAT ~ ke KAPOLRES, tentangpenekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT danoknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antarapihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT~ dan pihakMintarsin/PENGGUGAT, sesuai copy ;Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni2015, sesuai

adalah Sah ;Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS prosesperseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tibatibaperseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan sahamtersebut adalah itu tidak sah;Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidakpernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPSitu. biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalaumusyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang sahamminoritas harus dilindungi ;Bahwa ketika didalam

dari Direksi maupun Komisaris;Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunandalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berahir, dan RUPS lainnya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagiDireksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunanatau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang,

sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlakdisetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat,namun notulen RUPS yang tidak ditandatangani oleh DirekturUtama tetap diajukan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat VItanpa mempertimbangkan akibat

hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwa notulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

PATRA HARUM JAYA ABADI oleh GUNUNGINDRAJAT Kepada ANDRI PERMANA (Tergugat I) pada tanggal 1Maret 2013.c) Bahwa, yang menjadi permasalahan adalah justru perbuatanmelawan hukum dari GUNUNG INDRAJAT yang tidakmenandatangani Notulen RUPS aquo sementara para pemegangsaham lainnya sudah menandatangani Notulen RUPS aquo.Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatanhukum perbuatan hukum proses pengalihan saham dengan jualbeli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas. 10.Bahwa, menjawab

Hal ini menunjukkan bahwaproses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual beli denganadanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepadaPEMOHON melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

apabila PEMOHON secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan PEMOHON mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarkannya RUPS;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran,dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON mohonkiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan agarmengeluarkan penetapan, yang amarnya adalah sebagai berikut :a. Agenda rapat adalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan;b.

Bahwa oleh karena terbukti bahwa Termohon Kasasi dan Termohon KasasiIl tidak pernah menyelenggarakan RUPS, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2010 harus dibatalkan ;6.

hadir dalam RUPS TahunanTIDAK PERNAH memberhentikan Direksi yang sah, namun Surat10 Agustus 2018 menyatakansuatukebohongan bahwahasilkeputusan RUPS Tahunan telah memberhentikan seluruh anggotaDireksi PT.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

AMThadir pada RUPS LB tanggal 13 Juli 2012 diundang oleh Direksi PT. AMT.

Dan selakuDewan Komisaris Terdakwa III tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusanpada RUPS LB tersebut karena yang menentukan qorum di dalam RUPS LB adalahpemegang saham, termasuk keputusan untuk mengaktakan hasil RUPS LB tersebutkepada Notaris JAAFAR juga adalah keputusan yang diberikan oleh para pemegangsaham, sedangkan Komisaris kapasitasnya adalah sebagai yang ikut mengetahui saja ;Selanjutnya Terdakwa IIT Drs. ACHYARMAN, MM. Pgl.

AMT :Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda hadir RUPS LB, pemegang sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah PT. PSdiwakili oleh SUPARDI dan Yayasan Bina Sejahtera Lestari (YBSL)diwakili oleh MASRI DARWIS berdasarkan kuasa dari Ketua Umumyayasan, mengenai sah atau tidaknya kehadiran mereka dalam RUPS LBtersebut, saksi tidak tahu ;Bahwa apa yang ada dalam notulen RUPS LB tanggal 30 Juli 2012, itulahyang ada dalam Akta JAAFAR No. 26 tanggal 17 September 2012 ; Bahwa PT.

Saksi XIV, HENNY LUKMAN, SE. ;64Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta JAAFAR No. 26 tahun 2012tersebut, yang didasarkan pada RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir dalam RUPS LBtersebut ;Bahwa saksi tahu diangkat sebagai Komisaris pada PT.

;e Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 (dua) akta yang dikeluarkannotaris sama tanggal dan nomornya maka harus ditanyakan kepadanotarisnya dan disesuaikan dengan minutnya yang. asli ;e Bahwa kalau ada 2 (dua) akta yang berbeda maka pemegang saham bolehmengambil kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengadakanRUPS dan apabila RUPS tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yangbenar, maka RUPS tersebut telah sah ;e Bahwa kalau RUPS kurang dari qorum maka RUPS tersebut menjadi cacat ;

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ininatau anggaran dasar; dan/atauHal Hal 4 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel.b.

BUMI SEBIDANG ALAS serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/ kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang vejar untukdiselenggarakannya RUPS, Maka oleh karenanya,permohonan ini harusditolak..

Bahwa UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai batasbatas danruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatuperseroan terbatas, akan tetapi sesuai doktrin dapat ditarik beberapapedoman sebagai berikut:a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan denganhukum yang berlaku.b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan denganketentuan dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi anggaran dasar dapatdiubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.c.

juga dalam pasal 16 ayat 3 menyebutkanAnggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)tahun, ....

Kayu Elang ( Bukti T.LIl 11) serta telah diadakan RUPS penggantianpengurus PT.

(DALAM PKPU), terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan pada 27 Juli 2018.;Adapun, isi dari Surat 10 Agustus 2018 antara lain sebagaiberikut:1. Hasil keputusan RUPS Tahunan perseroan telahmemberhentikan saudarasaudara sekalian selaku seluruhanggota Direksi perseroan terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan;2. Seluruh kewenangan yang saudarasaudara miliki selakudireksi perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan, Pasal 79 ayat (1)jo.

RUPS TahunanMenurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan:e Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,e Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jJumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwayang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.31.Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,PENGGUGAT melalui Surat Nomor

P/2012/PN.Jkt.Sel., Penggugat telahmembuat undangan pemanggilan RUPS dan RUPS LB di Surat KabarMERDEKA, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 (Bukti T V/VI5) ;Bahwa RUPS/RUPS LB Tergugat telah diselenggarakan di Board RoomHotel Four Season Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, pada hariJumat, tanggal 10 Mei 2013. Dan dihadiri oleh Direksi dan DewanKomisaris Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta Penggugat (Bukti T V/VI6).

Sementaraitu agenda RUPS / RUPS LB atas undangan Penggugat (berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012) tidak berjalan dengan baikkarena para pemegang saham Tergugat tidak mencapai suatu katasepakat mengenai materi agenda RUPS/RUPS LB. Dengan demikiandalil dari Para Penggugat aquo patut untuk diabaikan ;11.Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawanhukum jo.

RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

keputusan RUPS, Direksi,dan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

Nomor LP. 94/III/2017/SPKT/Riau tanggal 1 Maret 2017;Menyatakan perbuatan Termohon II dan adalah melawan hukum;Menyatakan sah dan berharga RUPS/Termohon yang ditandatanganioleh Termohon II dan Pemohon dan II tanggal 17 Oktober 2016 yangditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;6. Menghukum Termohon dan II dan Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;7.

Menghukum Termohon II dan dan Pemohon dan II untuk patuh dantaat terhadap isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17 Oktober 2016ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/20188. Menetapkan PPAT/Notaris Hj. Rina Hamzah, S.H., M.Kn., Alamat JalanJend. Sudirman Nomor 125, Pekanbaru untuk menghadiri dan membuatBerita Acara Pelaksanaan isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;9.

Menyatakan sah dan berharga RUPS Termohon yangditandatangani oleh Termohon II dan Para Pemohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon dan II, Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober;5.

kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) tanggal 17 Oktober2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016 adalah sah karena RUPStelah dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon II dan amanat RUPS tidakbertentangan dengan kepentingan hukum Para Pihak;Bahwa amanat RUPS telah memerintahkan Termohon dan TermohonIl serta Para Pemohon untuk melaksanakan isi notulen RUPS karenaTermohon dan Termohon II tidak melaksanakan isi/notulen RUPS tersebut,maka Termohon dan Termohon Il harus dihukum untuk melaksanakanseluruh isi notulen RUPS tersebut;Menimbang

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Desember 2017sedangkan data yang diperlukan untuk RUPS tersebut telah berkali kalidiminta oleh Penggugat tidak juga diberikan sesuai yang diperlukan olehPenggugat dan sebelum RUPS dilaksanakan Penggugat telah menolakdengan alasan tidak didapatkan data dalam melaksanakan RUPS tetapitanopa menghiraukan penolakan Penggugat ternyata Tergugat telahmelaksanakan sepihak RUPS tersebut (bukti P 4);.

Termasuk penolakan RUPS oleh Penggugat, tetap saja Tergugat melaksanakan RUPS sendiri dengan rekayasa, oleh karena itu tindakanyang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Pada prinsipnya Tergugat menghalang halangi Penggugat dalammendapatkan data dan dokumen dalam menghadapi RUPS dan tindakanyang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil sehingga Tergugat dengankehendaknya sendiri melakukan RUPS dengan tidak memberikankesempatan kepada Penggugat melaksanakannya, oleh karena ituperbuatan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa RUPSterdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dimanaRUPS tahunan bukan hanya telah ditentukan waktu pelaksanaannyamelainkan juga isi dari RUPS tersebut juga sudah diatur dan tidak bolehkeluar dari ketentuan Pasal 66 UUNo. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yaitu:a.

dalam RUPS Tahunan;Bahwa perlu untuk diketahui bahwasanya pelaksanaan RUPS tanggal 8Desember 2017 bukanlah terkait dengan RUPS Tahunan melainkanterkait dengan RUPS lainnya, adapun dasar diadakannya RUPS lainnyapada tanggal 8 Desember 2017 tersebut adalahs esuai dengan ketentuanpasal 106 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmemperbolehkan Dewan komisaris untuk memberhentikan sementaraanggota direksi dengan menyebutkan alasan tertulis dan dalam 30 harisetelah tanggal pemberitahuan

Sedangkan, hubunganhukum antara anggota Direksi dengan owners atau RUPS adalahhubungan kepercayaan (fiduciary duties) dan pemberian amanat (legalmandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership), tidakada atasanbawahan;2. HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainn(untuk selanjutnya disebut RUPSL13") adalah Direksi. Dalam halhaltertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antaradireksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggarandasar,maka pemangglian RUPS dapat dilakukan oleh komisaris (videPasal 81 Ayat (2) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas);16.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;18. Atas permintaan kembali pemegang saham kepada DewanKomisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan panggilanRUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 Ayat (7) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas).

Dalam hal ini RUPS hanya terbatas membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalamHalaman 8 darihalaman 21suatu permintaan (vide Pasal 79 Ayat (9) Undangundang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas);19.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham yang mengajukanpermohonan secara sumirisederhana mampu membuktikan bahwapersyaratan telah dipenuhi dan alasan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2) Undangundang No.40 Tahun 2007). RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapatsebagaimana yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri (vide Pasal80 Ayat (5));24.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran,dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;28.

dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

Fotocopy Notulen RUPS dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;3. Fotocopy Jual Beli Saham dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;4.

Fotocopy KTP milik terdakwa dan saudari INDAHWATY.Bahwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO mengatakan kepada saksi SURYA SEMBIRING, S.H. bahwatidak pernah menerima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan mengenai ke5 (lima) Notulen RUPS dan Jual Beli Saham tersebut dantanda tangan yang ada pada dokumendokumen tersebut bukan tandatangan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO serta tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atau memberikan

EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Barang Bukti yang disita dari pelapor/korban saksi HON KHONG:1.10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.CITRA BUMI MINERINDO Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 Notaris ANLYCENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.36 tanggal 9 Juni2010 Notaris ANLY CENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

EKA BUMI INDONESIA No.24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Tanggal 25 Maret2017, oleh karena saksi mengikuti kegiatan RUPS tersebut; Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai Notarispada Bankk NTT dan tugas saksi adalah mendampingi Notaris Bank NTTManggarai Barat; Bahwa fungsi saksi sebagai Notaris pada Pelaksanaan RUPS di LabuanBajo pada Tanggal 25 Maret 2017, yaitu untuk melihatsmendengar danmenulis pertanyaan dan Jawaban serta apa yang diputuskan didalamRUPS;Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa seingat saksi RUPS

tahunan dimulai dari pukul 10.00 wita sampaidengan pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan RUPS Luar biasa sampaidengan pukul 19.00 wita;Bahwa kapasitas saksi hanya akan memberikan keterangan apabila dimintadan pada pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017,saksi tidak diminta untuk memberikan keterangan apapun;Bahwa didalam pelaksanaan RUPS yang berlangsung di Labuan Bajo padaTanggal 25 Maret 2017 dibuatkan dalam 2 agenda yaitu RUPS tahunandan RUPS luar biasa;Bahwakegiatan RUPS

;Bahwa selain pemegang saham tidak boleh mengikuti kegiatan RUPS;Bahwa seingat saksi semua pemegang saham ikut menghadiri kegiatanRUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo;Bahwa kahadiran semua pemegang saham ada dibuatkan dalam bentukdaftar hadir dan sebelum acara dimulai Ketua dan Sekertaris akan kembalimenginventarisasi kembali selurun peserta yang hadir;Bahwa perbedaan antara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa padatanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yaitu RUPS Tahunan yangdilaporkan adalah

dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa mengenai hasil RUPS apakah telah dikirim atau belum, Saksi tidaktahu karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi, melainkan tugas dariBank NTT sendiri;Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS dipimpin olehPemegang Saham Pengendali yang terbesar ;Bahwa dalam Undangundang Notaris wajio untuk ikut karena harusmencatat segala seuatu yang terjadi didalam RUPS dari awal sampai akhir;Bahwa yang memberikan kewenangan saksi sebagai Notaris untukmengikuti

dilaksanakan, dan baru akandibicarakan ketika RUPS berlangsung; Bahwa setiap pemegang saham wajib untuk dikirimkan undangan RUPS,dan apabila berhalangan hadir maka wajib untuk mengirimkan kuasanya; Bahwa setiap agenda rapat wajib untuk dikirimkan kepada para pemegangsaham agar dapat dipelajari; Bahwa Saksi tidak tahu apakah masingmasing pemegang sudah datangmembawa perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan RUPS diLabuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 ataukah tidak; Bahwa seingat saksi tidak