Putusan Nomor. 05 K/TUN/20132.eksekusi No. 01/PEN.EKS/I/2010/PTUN.Kditanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negara kendari.KEEMPAT : Menyatakan sah dan berlaku perizinan KuasaPertambangan yang diterbitkan oleh PenjabatBupati Konawe Utara dalam wilayah KuasaPertamban PT.

No.1738 K/Padt/20132. Bahwa inilah yang membuktikan gugatan Penggugat mengandungasas nebis in idem, karena pada pokoknya Penggugat mendalilkanbahwa objek perkara adalah milik para Penggugat yang diperdapatdari kakek dan neneknya pasangan suami isteri yang sah MuhammadSidik Gelar Sutan Dirajo (alm) dengan Sariah (almh). Sedangkandalam perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara perdataNomor 08/PDT.G/2008/ PN.PRM. jo.

Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

rugi selisih kurs yangdilakukan Terbanding belum meliputi semua transaksi yang terkaitdengan valuta asing, sedang hasil penghitungan selisin kurs yangdilakukan oleh Pemohon Banding sudah dilakukan dengan benar dansudah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik PriceWaterhouse Cooper yang tertuang dalam Laporan Audit, dengandemikian maka koreksi rugi selisin kurs sebesar Rp. 701.748.273, untukTahun Pajak 2006 tidak dapat dipertahankan;"Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/20132

Dankonsekuensi hukumnya, transaksi jual beli saham tersebut Bataldemi hukumPDR/TDK bersedia menyerahkan dan mengembalikan sahamsahammilik PTDR/PPDK sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.PTDR/PPDK mengakui dalam gugatannya butir 5, PDR/TDK telahmelakukan pembayaran awal kepada Para Penggugat sebanyak duakali, yaitu:1) Rp. 50.000,000, pada tanggal 16 3uli 20132) Rp. 200.000.000, pada tanggal 17 Juli 2013Dikarenakan perjanjian jual beli saham tersebut batal demi hukummaka PDR/TDK menuntut PTDR

/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Pmscampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertiandan kepastian penggunaan ketentuan tersebut.

35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1374/WPUJ.19/2014tanggal 27 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/217/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN PPn BM Masa Pajak Juni 2012 Nomor00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 20132

Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit KelapaSawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 20132. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKSBerita Acara Serah Terima Barang/Jasa.4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor525/007.PRO/BASTB/DISBUN/XII/2013.5.

Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa SawitNomor : 525/07/SP/DISBUN/X1I/2013, tanggal 05 Desember 20132. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor525/007.PRO/BASTB/DISBUN/XII/2013.5. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tanipenerima.Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lainberupa :1.

Putusan Nomor 518 K/TUN/20132. SATRIO BUDIYONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JI. Bhakti IVNo.27 RI/RW 003/009, Kelurahan Kemanggisan, KecamatanPalmerah, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasakepada :1. FERDINAND LUBUK, S.H;2.

Putusan Nomor 518 K/TUN/20132. Bahwa tanah terperkara berdasarkan data yang ada dan merupakanpetunjuk, adalah sebagian dari Tanah Negara bekas Tanah PartikelirTegalwaroe Landen Eigendom Verponding Nomor 53, 57 DAN 693,tertulis atas nama NV.

Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

Timjas Deppengmilum.Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD.Tempat dan tgl lahir : Blitar 18 Desember 1977.Kewarganegaraan : Indonesia.Jenis kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.BogorSelatanKota BogorTerdakwa ditahan oleh :1 Dan Pusdikzi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2013 s.d tanggal 8Mei 2013 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Skep/23/IV/2013 tanggal 19 April 20132

DISC Training Level 1: 100 USD 445.00 USDIntroduction to Behavioral 44,500.00Analysis (3 ring BinderCourse) sMinimum kehilangan USDkeuntungan selama I (satu) 89,500.00tahuKehilangan keuntungan USDselama 8 (delapan) tahun 716,000.00sejak 2005 s/d 20132 Kerugian dari adanya materi Ciptaan yang diketahui karenapenerbitan dan/atau pencetakan buku Handbook of DISC AlatUkur Perilaku Kerja termasuk Materi Ciptaan yang dijual dan/atau dibagikan dalam pelatihan sejak tahun 2009 sampai saatINl ;Janis Materi

jaminan konsumen/ Muhammad Hasbi Nasutionkepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TokAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 106/PMK.06/20132

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Termohon

Putusan Nomor 435 K/TUN/20132.Timur, Provinsi Daerah Tingkat , Kalimantan Tengah, yang diterbitkanoleh Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;Penjelasan pada point 1.2.: Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : ApabilaTergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danberkedudukan tidak dalam satu) daerah hukumpengadilan,gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat

Putusan Nomor 219 /B/PK/PJK/20132)Tergugat untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DJP danmempertimbangkan kembali permohonan Penggugat ataspenghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasitersebut.Dalam prakteknya, saat pemungutan sebagaimana diatur dalamPMK 11/2005 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukanoleh PemungutSehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sungguh memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk bersedia

No. 235/Pid.SusT PK/2016/PN.SbyPeraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi JawaTimur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan : Pengadaanbarang dan atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (6) berpedoman pada Peraturan Perundangundangan, Pasal 4 ayat (1)huruf b Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)1) Nomor 131/557/011/20132) Nomor 101/BAWASLUPROV/JTM/1 11/2013Yang

Nomor 131/557/011/20132. Nomor 101/BAWASLUPROV/JTM/1 11/2013Yang menyatakan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH meminjamkancompany profile miliknya yakni CV. SAHABAT KITA SENTAUSA danmenandatangani dokumen kontrak pengadaan nomor : 144/BAWASLUPROV/JTM/V1IV2013 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 198.119.900, tersebut, makaHal 56 dari 123 Put.

Putusan Nomor 472 K/TUN/20132. Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yangberdiri sendiri;7. Bahwa selanjutnya di dalam Hukum Administrasi Negara, terdapatketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking),yang tidak dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum, yaitu:1. Keputusankeputusan yang mendahului pengeluaran suatuKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), seperti:a. Nota Kebijaksanaan;b. Penunjukan suatu tempat atau bangunan tertentu;c.

Putusan Nomor 472 K/TUN/20132. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor72/G/2012/PTUNMDN. tanggal 06 Maret 2013 yang dimohonkanbanding; danMengadili SendiriDalam Eksepsi:e Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding angka 1 tentang PengadilanTata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaraa quo;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli 2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga!l 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.

Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.

Bertentangan dengan Pasal 26 undangundang hak tanggungan no 4tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutcampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri kKeuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertiandan kepastian penggunaan ketentuan tersebut.