Ditemukan 5003 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PA TEMBILAHAN Perdata Agama
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0555/Pdt.G/2020/PA.Tbh
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 20
  • ., dan permohonan ceraiyang diajukan oleh suami kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon sengaja meninggalkantempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, Pengadilan Agama Tembilahansecara absolut dan relatif berewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya,sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 30-01-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
50 — 5
  • belikantersebut yaitu tidak ada catatan dan bersih dari blokir;Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN KinMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelisberkesimpulan bahwa Bukti Surat P1 tidak diketahui secara pasti apakah 'HIBAH"atau "WAKAF" serta tidak diketahui kapan bukti surat P1 tersebut dibuat danditandatangani karena bukti surat P1 tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dantahun padahal yang membuat surat tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
113 — 56
  • S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. olehkarena itu masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Halaman 54 dari 72 Putusan No. 10/G/2019/PTUN.JPRMenimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkankepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telahmengajukan 2 orang saksi bernama SERI PAGA DAN SEMUEL AYAMISEBA,saksisaksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semulaPegawailNegeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Drs. RAMLI BAHAR bin BAHARUDDIN
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang rangkapjabatan yang berlaku adalah PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PegawaiNegeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap; Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1997 menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap;Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1997 tersebutmenyebutkan:Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatanrangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipilyang diangkat dan ditugaskan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 41
  • wajib memperoleh suratizin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olmayat (1) menjelaskan bahwa : Ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Drs. Hamis Mahu
Tergugat:
Bupati Buru selatan
271 — 293
  • ketentuanperaturan perundangundangan sebagai Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerahdan/atau Bupati Buru Selatan;Berisi Tindakan HukumBahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usahanegara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi oranglain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati BuruSelatan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimanaPenggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
Drs. AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
114 — 58
  • Amirullah WD, (Penggugat), (vide Bukti T2);Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah adasetidaktidaknya sejak tahun 1974 yang secara substansi tidak ada perubahan samasekali hingga saat ini.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 21-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 7/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SAHAT PATAR LUMBAN GAOL, S.Sos, M.A, M.Pd
Tergugat:
1.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
135 — 68
  • Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat memberikankuasa atau delegasi wewenang kepada pejabat lainnya; Pasal 4Memberikan delegasi wewenang kepada pejabatpejabat yangtersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menyelenggarakan danmenandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas namaMenteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3(tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 019/G/2016/PTUN SMG
Tanggal 23 Juni 2016 — WAHYUDIONO, S.STP Melawan BUPATI BANJARNEGARA
103 — 38
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil, yang diperjelas dengan SuratKepala BKN Nomor K.2630/V.3262/99 tanggal20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman16Bahwa dalil Penggugat pada posita 40, apabiladikaitkan dengan proses penerbitan KeputusanBupati a quo, akan Tergugat uraikan sebagai berikutBahwa putusan Tergugat untuk memberhentikanPenggugat
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Khusus
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 14/PDT.BPSK/2014/PN.SKW
Tanggal 30 April 2014 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT LAWAN URAY MITA BUDIKUMAR
202 — 65
  • Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah beberapa kali mengajukan pinjaman dan/atau kredit padaPemohon Keberatan (dahulu Tergugat) dan/atau telah beberapa kalimendapatkan fasilitas pinjaman dan/atau kredit dari Pemohon Keberatan(dahulu Tergugat), dimana sebelum masa jangka waktu pinjaman/kreditdimaksud berakhir atau selesai, Termohon Keberatan mengambil kreditkembali dengan menutup dan/atau melunasi kredit lama, yang mana untukmenutup/melunasi kredit yang lama dimaksud
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 22/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penggugat : IR. ZARINO ZAMZAMI Bin ZAMZAMI AROEF
Terbanding/Tergugat I : YUDITH LIMARDI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Batanghari
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : ISMET TAUFIK, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK UOB INDONESIA
58 — 45
  • Putusan NO.22/PDT/2020/PT JMB4.7.4.8.Bahwa keterangan saksi Amrin Taib mengenai tidak ada warga sipilyang memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara telahbertentangan dengan keterangan saksi Amrin Taib sendiri di dalampersidangan yakni keterangan mengenai kepemilikan tanah saksiAmrin Taib di lokasi objek sengketa yang berasal dari SKHT menjadiSHM. Akan tetapi, ketika Kuasa Hukum Terbanding !
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus KDRT
Register : 14-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019
Tanggal 4 September 2019 — Oditur Militer : Mayor Chk Y. Gutubela, S.H Terdakwa: Letda Inf Kosmas Afridon Lumban Batu.
229 — 117
  • Harahap mengatakan, Tidakbisa karena isterimu sudah tidak mengakui, buktikurang kuat dan laporan pencabutannya sudahdibuat, kau lapor sana ke Polres terhadap sipilyang telah diakui isterimu", tetapi setelah ituTerdakwa tidak melapor ke Polres.Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi1keluar dari ruang Dansatlak Idik Denpom 1/3,setelah pencabutan laporan selesai dibuat danditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa pulang bersama Saksi1, sesampainyadi rumah Saksi1 berkata, Nanti Papa dilaporkanmereka
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SA’ADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
302 — 83
  • AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 09-07-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1053/Pdt.P/2013/PN.Sda.
Tanggal 9 Juli 2013 — DITA PRIMA KARTIKASARI
24 — 2
  • ADITYA NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5287/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 19 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
27 — 0
  • Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Juni 2016 — JOKO PRIONO, ST.
190 — 88
  • Sipilyang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara,melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara(Runway, Taxiway, dan Appron), kekesatan Runway, dan kerataanrunway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udaradan kebisingan di bandar udara; Bahwa pada tahun 2013, CV.
    Sipilyang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara,melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara(Runway, Taxiway, dan Appron), kekesatan Runway, dan kerataanrunway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara dan kebisingan di bandar udara; Bahwa pada tahun 2013, CV.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
234 — 122
  • Pasal 33huruf b PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan : Pasal 32Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratifPasal 33 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : Pejabat Pembina Kepegawaian untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c. Tidak dapat diajukan upaya administratif.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JOHANES PASARIBU Diwakili Oleh : FAISAL WAN, SH
Terbanding/Tergugat I : RINTO SIANTURI
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT KHAIRUN NISYA, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi
109 — 59
  • Bahwa secara khusus pengangkatan anak bagi Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan anak diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan GajiPegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa pengangkatan anakharus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri,sehingga fakta hukum pengangkatan anak adalah PentapanPengadilan Negeri.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Waris
Register : 20-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,
Tanggal 25 Juli 2017 — Ishak Iskandar, DKK LAWAN Djoko Tjahjono Iskandar
198 — 51
  • Yaitu. kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi adanyakepastian hukum akan Penggugat DR tentukan nilainya sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) :Bahwa apabila Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnya lalai dalammelaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka beralasan dan berdasarkanhukum pula kiranya apabila Tergugat DR dan atau Para Tergugat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-10-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
298 — 570
  • Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakah tindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682K