Ditemukan 4988 data
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatCalon Penata Muda (lIll/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/ SK/II/2000tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh.
108 — 17
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
Terbanding/Tergugat I : YUDITH LIMARDI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Batanghari
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : ISMET TAUFIK, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK UOB INDONESIA
63 — 50
Putusan NO.22/PDT/2020/PT JMB4.7.4.8.Bahwa keterangan saksi Amrin Taib mengenai tidak ada warga sipilyang memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara telahbertentangan dengan keterangan saksi Amrin Taib sendiri di dalampersidangan yakni keterangan mengenai kepemilikan tanah saksiAmrin Taib di lokasi objek sengketa yang berasal dari SKHT menjadiSHM. Akan tetapi, ketika Kuasa Hukum Terbanding !
214 — 65
Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah beberapa kali mengajukan pinjaman dan/atau kredit padaPemohon Keberatan (dahulu Tergugat) dan/atau telah beberapa kalimendapatkan fasilitas pinjaman dan/atau kredit dari Pemohon Keberatan(dahulu Tergugat), dimana sebelum masa jangka waktu pinjaman/kreditdimaksud berakhir atau selesai, Termohon Keberatan mengambil kreditkembali dengan menutup dan/atau melunasi kredit lama, yang mana untukmenutup/melunasi kredit yang lama dimaksud
236 — 121
Harahap mengatakan, Tidakbisa karena isterimu sudah tidak mengakui, buktikurang kuat dan laporan pencabutannya sudahdibuat, kau lapor sana ke Polres terhadap sipilyang telah diakui isterimu", tetapi setelah ituTerdakwa tidak melapor ke Polres.Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi1keluar dari ruang Dansatlak Idik Denpom 1/3,setelah pencabutan laporan selesai dibuat danditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa pulang bersama Saksi1, sesampainyadi rumah Saksi1 berkata, Nanti Papa dilaporkanmereka
25 — 2
ADITYA NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SAâÂÂADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
332 — 83
AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
30 — 0
Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
122 — 33
ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;e Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencara Daerah(BPBD) Kota Manado .telah menciderai citra Pegawai Negeri Sipilyang
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
233 — 132
., NIP 19731231 199903 1 033 tertanggal 9November 2017 ; 222202 Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan KepalaBKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor IdentitasPegawai Negeri Sipil, menetapkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, denganurutan sebagai berikut:Halaman 32 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenalyang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahirCalon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, dengan ketentuan
128 — 83
hukum dan penjelasan yang disampaikan dalamgugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarain litis, sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulumenunda pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
(fotokopi dari fotokopi) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.3262/99 tanggal 20November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana. (fotokopi darifotokopi) ;Siaran Pers Human BKN Nomor023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September2018 mengenai BKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Kominten PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor.
78 — 5
SMAN 2Ampibabo, SMAN Mepanga atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
94 — 59
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
298 — 170
., diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor UP.605/1/PDK1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (bukti P7a terlampir) dan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi(bukti P7b terlampin);bahwa setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjalankantugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya
58 — 35
Olehkarena Para Penggugat bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Tergugat dan Tergugat Il maka dalilpara Penggugattersebut diatas haruslah ditolak.26.Bahwa adalah dalil yang sangat mengadaada , bilamana ParaPenggugat mendalikan para Penggugat adalah Pegawai NegeriSipil dan mendalilkan perhitungan pensiun bagi para Penggugatdisesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuanpasal Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 197927.Bahwa oleh karena dari awal Para Penggugat bukan
PegawaiNegeri Sipil pada saat bekerja pada Tergugat dan Tergugat Il ,maka seluruh perhitungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipilyang didalilkan oleh para Penggugat tidak perlu ditanggapi olehTergugat!
359 — 664
Menurut Pasal 89Ayat (1) KUHAP bahwa apabila suatu peristiwa pidanadilakukan secara bersamasama oleh orangorang sipilyang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dengananggota TNI yang tunduk pada Peradilan Militer, dalamtindak pidana seperti itu terdapat koneksi antar orang sipildan anggota TNI.
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
208 — 304
1974, begituHalaman 36 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMDpula diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undangundang No. 43Tahun 1999 serta Undangundang No. 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;Bahwa surat Kepala BKN tersebut ditindaklanjutidengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
88 — 29
., M.M.adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengah Nomor : 821.1/ 9231/ 1992tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya Terdakwa telah diangkat sebagaiKepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (PLTD) Kasda Kota Semarang sesuaidengan Petikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/ 26/2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukkan Dalam JabatanStruktural Eselon Ill, IV, Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kota
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
90 — 72
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;65Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang