Bahwa, selama ini tidak pernah terjadi penimbunan BBM diSPBU ;Bahwa, SPBU membeli BBM jenis premium ke Pertaminadengan harga Rp. 4.350,, dan dijual dengan harga Rp.4.500, ;Bahwa, status SPBU hanya sebagai penyalur aja kekonsumen ;Bahwa, kalau BBM sudah di isi ke SPBU oleh Pertamina,maka BBM tersebut sudah milik SPBU ;Bahwa, untuk penyaluran BBM ke masyarakat umum adabagianbagian tersendiri di Pertamina ;Bahwa, kalau BBM dijual kepada orang lain oleh bagiantransportasi, pihak Pertamina akan memberi sangsi

danSangsi yang paling berat adalah pemutusan hubungankontrak ;Bahwa, selama ini belum ada sangsi dari Pertamina kalauBBM tidak disalurkan ;Bahwa, SIUP yang lama tidak boleh dipakai untukmelakukan kontrak dengan Pertamina oleh pemilik SPBUyang baru, kalau melakukan kontrak dengan Pertaminaharus dengan pemilik SPBU yang lama ;Bahwa, walaupun sudah ada Surat jual beli antara pemilikSPBU yang lama dengan pemilik SPBU yang baru, pemilikyang baru tidak melakukan kontrak dengan Pertamina ;Bahwa, yang boleh

kepadakonsumen dan ada meterannya, kemudian kita hitung stokakhirnya ;Bahwa, penyaluran BBM oleh SPBU dianggap normalapabila ada selisih dalam tingkat wajar yaitu 1 %s/d 2%;Bahwa, kalau pompa SPBU rusak, biaSsanya SPBU segeramemperbaiki, tidak ada jangka waktu SPBU kapan ia harusmemperbaiki ;Bahwa, Totalisator di hitung ke SPBU setiap satu bulansekali ;24Bahwa, kelayakan pompa SPBU di cek dengan tera pompa /tes tekanan ;Bahwa, kalau ada pompa yang rusak dan oleh pemiliknyatidak diperbaiki, tidak ada sangsi

Tpk/2016/PT.MKS 14 81 MIDDIN 0251348961 Rp.446.000.000, 30032012MUHAJIR82 HASAN 0251346260 Rp.446.000.000, 30032012SIJALLING83 MUHAJIR 0251337448 Rp.446.000.000, 3003201284 SUDIRMANL 0251338271 Rp.446.000.000, 3003201285 SUDARMIN 0251338883 Rp.446.000.000, 3003201286 AGUSSALIM 0252849296 Rp.446.000.000, 1804201287 SIRAJUDDIN 0252847540 Rp.446.000.000, 1804201288 SANERU 0252848011 Rp.446.000.000, 1804201289 SYAMSUDDIN H 0252848544 Rp.446.000.000, 1804201290 SANGSI DG 0252848941 Rp.446.000.000, 18042012TOJENG91

aplikasi kredit atas nama MIDDIN MUHAJIR;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN SIJALLING;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAJIR;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN L;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDARMIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSSALIM;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI

koran atas nama SUPARMAN;206 Rekening koran atas nama SYAHRIR;207 Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SJJA;208 Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;209 Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;210 Rekening koran atas nama MUHAJIR;211 Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;212 Rekening koran atas nama SUDARMIN;213 Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;214 Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;215 Rekening Koran atas nama SANERU;216 Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;217 Rekening Koran atas nama SANGSI

Tpk/2016/PT.MKS 66 338 Surat kuasa atas nama MUHAJIR;339 Surat kuasa atas nama SUDIRMAN L;340 Surat kuasa atas nama SUDARMIN;341 Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;342 Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;343 Surat kuasa atas nama SANERU;344 Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;345 Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;346 Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG SITUJU;347 Surat kuasa atas nama YASIR BUTUNG;348 Surat kuasa atas nama M DARWIS NOJENG;349 Surat kuasa atas nama MUHAMMAD BOKO;350 Surat kuasa atas

Tpk/2016/PT.MKS7888 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;89 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;90 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI DG TOJENG;91 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH NASIR DGSITUJU;92 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama YASIR BUTUNG;93 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama M DARWIS NOJENG;94 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MIHAMMAD BOKO;95 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NURDIN DG GASSING;96 1 (satu

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45tahun 1990 Penggugat wajib memperoleh surat ijin cerai dari pejabat yangberwenang ;2 2222222 22 222Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengurus suratijin cerai tersebut dengan menunda sidang selama 6 bulan, namun Penggugat belumberhasil mendapatkannya ;Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, makaPenggugat membuat surat pernyataan tanggal 10 Juli 2010 yang berisi sanggupmenerima akibat atau sangsi

tidak mau membayar upahdan hakhak lainya kepada Pemohon Peninjauan Kembalidengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmelakukan PHK ;2 Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai implementasi dariPasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan 3 Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogok yang tidaksah harus dijatuhkan sangsi

kekeliruan yang nyatadidalam mengambil keputusannya yang membenarkan tindakan PHKyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan didasarkanpada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Bahwa kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, makaseharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung di dalammenerapkan sangsi

Put. 99 PK/Pdt.Sus/20121selanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesua peraturan perundangundangan maka sangis Pasal 65 ayat14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UndangUndang No.13 Tahun2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telah diaturdidalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.

sangsi pembinaan dengan tahapan surat peringatan 12 dan 3, karena PKBPasal 58 Golongan VI Romawi , sudah masuk sangsi pemutusanhubungan kerja ( PHK ), dan sejak di berhentikannya Penggugat daripekerjaan TERGUGAT, telah mengeluarkan surat penetapan masa prosesPHK Nomor : 426/KHPERS/X/2014, sambil menunggu surat penentapandari pengadilan Hubungan Industrial, dan Penggugat tidak berhak atasupah proses, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat (1) yangberbunyi sebagai berikut : "Upah tidak di bayar

Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor; 48/Men/IV/2004,yvang men r bahw rianjiankeriabersama yang di daftar di kantor dinas sosial, tenaga kerja dantransmigrasi, akan menjadi rujukan utamadalamhalyangterjadiperselisihan, serta pembuatan perjanjian kerja bersama yang di landasidengan itikad baik, keterbukaan, kesadaran para pihak tanpa adanyapaksaan atau ' tekanan dari pihak manapun.Bahwa benar sampai saat ini belum pernah dilakukan proses penyelidikanataupun penyidikan, kareria pengugat di beri sangsi

hukum adat, para PenggugatRekonvensi dibenarkan mempertahankan bagianbagian tanah, menuntut gantirugi biaya transportasi, tuntutan immateril termasuk jasa pengacara, jugamenuntut sanksi adat dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2005/PN.SoEkepada Tergugat Rekonvensi;Bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi menuntut agar paraTergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati putusan kasasi tanpa syarat,juga dihukum membayar ganti rugi biaya transportasi, ganti rugi tuntutanimateriil/jasa pengacara, juga sangsi

yang dengankelicikannya dan tanpa alasan mempermasalahkan putusan kasasi danmelakukan perbuatan tidak terpuji, adalah melanggar hukum dan hukumadat yang berlaku, karenanya para Tergugat harus dinyatakan bersalahdan melanggar hukum;Menghukum para Tergugat bersamasama untuk:Harus mentaati putusan kasasi Nomor 2760 K/Sip/1983 sebagai hukumyang melekat pada bidangbidang tanah dalam perkara perdataNomor 35/Pdt/Gtn/1979/PN.SoE;Membayar ganti rugi biaya transportasi, tuntutan imateriil/jasapengacara dan sangsi

adat kepada para Penggugat dengan uangsejumlah Rp. 71.050.000, (tujuh puluh satu juta lima puluh riburupiah);Menyatakan jumlah tuntutan ganti rugi dan sangsi adat tersebut harusdibayar sekaligus dan seketika setelah putusan diucapkan dan mendapatkekuatan hukum tetap, karena itu bila perlu dengan bantuan polisi;Menyatakan hukum, putusan segera dijalankan meskipun para Tergugatpanjat banding atau kasasi;Menyatakan hukum, sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan NegeriSoE adalah sah dan berharga;Bahwa

dibenarkan olehPengadilan Tinggi";(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Il : HukumPerdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menafsirkan Pasal 42 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tanggal 30 Oktober 1992, tentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, yang menentukan:"Pasal 42:1) Sangsi

Dan prosedur ini tidak dilakukanTergugat, padahal dengan menempuh prosedur ini dapat diketahui apakahPenggugat dapat mengatasi penyebab dari sangsi pembatasan kegiatanusaha atau tidak, jika benarbenar tidak dapat mengatasi penyebab darisanksi Pembatasan kegiatan usaha, barulah dikenakan Pencabutan IzinUsaha. Oleh karena tidak dilakukan salah satu prosedur, maka telahbertindak tidak tertib sebagai penyelenggara negara".

hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

telahterpenuhi.Ad. 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dandamai namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis dan sudah tidak bisadipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat hiduppisah karena Tergugat mendapat sangsi pidana dan Tergugat menjalanihukuman penjara selama 15 tahun, sehingga antara Penggugat denganTergugat hidup berpisahan rumah tangga sudah mulai goyah karena seringHalaman 2 dari 10 halamanputusan Nomor 652/Pdt.G/2019/PA.Mkd5,6.terjadi perselisihan dan percekcokan

Bahwa baik Pengadilan Agama Pati demikian juga Pengadilan TinggiAgama Semarang di tingkat banding, keduaduanya tidak memperhatikandan juga tidak mematuhi Surat Mahkamah Agung RI No.MA/Pemb/1154/74, Tahun 1974 selaku pembinaan peradilan, dimanadalam surat tersebut Mahkamah Agung telah memberikan sangsi untukmembatalkan setiap putusan yang tidak memuat pertimbangan hukumsecara lengkap dalam putusan;2.

meskipun telah dipanggildengan cara yang sah dan patut, sehingga pemeriksaanperkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor:474.12/976/Peng.Bin tanggal O05 Maret 2010 = yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kuningan, dan Penggugat menyatakan meskipunBKD tidak mengijinkan cerai, Penggugat tetap akanmelanjutkan gugatan perceraian terhadap Tergugat, danPenggugat sanggup menerima sangsi

S.M (ProductionManagerFragrance) melalui email, yang ditujukan kepada IrisPurwandari/JK/ID/FE/IFF CC: Sunarto Maridjan/JK/ID/FE/IFF,subyek/hal: sangsi perusahaan untuk Boy Chandra. Dimana dalamsurat tersebut, Sdr. Agus S.M mengusulkan supaya PENGGUGATdikenakan sangsi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yangada: Pasal 63 poin a. (Bukti P10);7.

sebagai berikut :> Bahwa saksi ahli memebrikan keterangan ajli sesuai Surat Tugasdengan Nomor : ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 April 21089> Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 UURI No.22 tahun2001 tentang migas yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatanusaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolapengangkut penyimpanan atau niaga> Bahwa ada sangsi

Herlan termasuk tindak pidana pengangkutan BBM tanpa memilikiizizn dari pemerintah.> Bahwa sangsi hukumnya untuk pengangkutan tanpa izin usahapidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 40.000.000.000, (Empatpuluh milliar rupiah).> Bahwa izin usaha pengelolahan minyak tanah sulingan melaluiESDN.> Bahwa pengelolahan hasil olahan jenis bensin tidak termasukdalam ketagori pengelola lapangan karena memperoleh keuntungan danatau untuk tujuan komersial sehingga harus memiliki izin usahapengelolahan dari

korban MagdalenaKaani adalah berpacaran dan saling mencintai sehinggapersetubuhan yang mereka lakukan tidak semata bujukandari Terdakwa saja akan tetapi karena dilandasi adanyarasa cinta keduanya ;Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korbanMagdalena Kaani telah melangsungkan pernikahan di RumahTahanan Negara di Amurang pada tanggal 18 April 2011,sehingga secara manusiawi patutlah keduanya untuk segeradiberi kesempatan hidup bersama menjalani kehidupan rumahtangga yang normal, sehingga pemberian sangsi

samasama beragama Islam, Pemohon berstatusjanda cerai hidup sedangkan calon suaminya masih jejaja, Pemohon pun tidaksedang dalam masa iddah, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohondan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau susuan, pengadilan menilaibahwa di antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hal ataukondisi yang menghalangi mereka untuk menikah satu sama lain, keduanyapun dipandang sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga, olehkarena itu pengadilan tidak sangsi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal = sidang yangtelah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadapdipersidangan; eMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat baik didalampersidangan maupun melalui mediasi oleh HakimMediatorH.WASIDI, SH namun tidakberhasil; eee ee ee ee ee ee eeeMenimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil(Guru) yang tidak mendapat ijin dri pejabat yang berwenang,namun Penggugat telah membuat pernyataan yang isinya siapmenerima sangsi

kecelakaan sedang mengemudikan kendaraan daihatzu grandmax angkot No Pol A1958ZN bersama dengan 6 (enam) orangpenumpang, 2 (dua) orang penumpang duduk di kursi depan, 4 (empat)orang penumpang duduk di kursi belakang.Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi

Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi hukumnya.

Permasalahan muncul ketika istri Saya secaratidak langsung menuduh admin kantor punya hubungan dengan saya tanpabisa menunjukkan bukti dan saksi, hingga akhirnya admin melapor ke kantorpusat yang berujung ke sangsi yang diberikan perusahaan kepada sayayang akhirnya pada april 2017 saya berhenti dari perusahaan dan itupunsetelah berunding dan menjelaskan ke istri tentang konsekwensi atastindakan dia dan kemungkinan terburuk apabila saya berhenti kerja karenasaya cuma lulusan diploma dan umur juga

Tetapi apabila terbukti istri saya berselingkun maka sayamohon kepada pengadilan untuk menolak semua gugatan istri sayadan memberi sangsi kepada istri saya sebagai ganti rugi karena telahmengkhianati saya.

dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi

Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.

hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga