Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang identitasnyasebagaimana tersebut pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 21710950039390052 yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batamtertanggal 26 April 20132. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada IJAZAH, Nomor Seri: No.DN07Dd 0208375 atas nama Lina Renita Zebua tertanggal 21 Juni 2004,;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu,Kabupaten Bojonegoro, nomor: 435/60/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 20132.

., tanggal 12 Nopember 20132. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkontrakan ;3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteriyang baik dan hidup tentram yang sampai saat ini telah berjalan selama 6bulan, telah campur sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dandikaruniai keturunan ;4.

ANAK KE I, Perempuan, Tempat /Tanggal Lahir, / 09 Juli 20132. ANAK KE II, LakiLaki, Tempat /Tanggal Lahir, /03 September 20163.

Nomor 547 K/Pdt.SusPHI/2015Terlampir Perjanjian Kerja tertanggal 27 September 2007 dan slip upahterakhir sebagai bukti P1 dan bukti P2;Dalam surat tertanggal 29 Februari 20132, Penggugat memberitahukanTergugat bahwa terhitung sejak 1 April 2012 Penggugat melakukanReorganisasi pada Divisi Communication and Public Affairs.

AkibatReorganisasi tersebut maka sejak 1 April 2012 tidak ada lagi posisi VicePresident Public Affair and Communication;Terlampir surat tertanggal 29 Februari 20132 sebagai bukti P3;Untuk menjaga reputasi dan hubungan baik antara Penggugat danTergugat, Penggugat beritikad baik dengan menawarkan penyelesaian PHKmelalui Kesepakatan Bersama;Penggugat pun akan memenuhi permintaan Tergugat agar PHK dilakukansetelah masa kerja Tergugat mencapai 5 tahun dikarenakan pada 1 April2012 masa kerja Tergugat baru

tertanggal 19 Juni 2008;Dengan demikian jabatan Tergugat sebagai Vice Presiden CorporateCommunication, Government Relation and CSR, apabila akan dimutasiharus memberitahukan terlebin dahulu ke BP Migas selaku pihak yangmemberikan persetujuan pengangkatan Tergugat sebagai VicePresident Corporate Communication, Government Relation and CSR;Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan akan adaReorganisasi di divisi Communication and Public Affairs pada bulanApril 2012 melalui surat tertanggal 29 Februari 20132

tindakanPenggugat yang melakukan Reorganisasi melalui surat tersebut tidakmemperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan khususnyaperaturan di bidang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan dibidang Migas Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi tentang PengelolaanSumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama;Bahwa keputusan Penggugat tersebut merupakan keputusan sepihakyang merugikan kepentingan hukum Tergugat sebagai Karyawan yangtelah bekerja dengan baik di Perusahaan;Bahwa dalam surat tertanggal 29 Februari 20132

ditargetkan selambatlambatnya Proses PHK selesai padaNovember 2012;Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak punya kasus dan bekerjadengan baik, bahkan mendapat penghargaan kerja, maka TergugatRekonvensi dengan itikad buruk melakukan Reorganisasi pada divisi PublicAffair and Corporate Communication yang dipimpin oleh PenggugatRekonvensi dengan tujuan untuk menyingkirkan Penggugat Rekonvensidengan menggunakan alasan PHK;Bahwa untuk mewujudkan maksud Tergugat Rekonvensi maka padatanggal 29 Februari 20132

Nomor 1110 K/Padt/20132. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga suratsurat bukti ParaPenggugat;3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik sahtanah sengketa seluas 2.880 m?, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta,Km.11, RT.010, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara,Kota Balikpapan, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik, masingmasing:3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 196/1982, No. Proporsi 5838586, seluas1.440 m? atas nama Ir.

Nomor 1110 K/Padt/20132.

Tanggal 16 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut:1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/20132 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/G.TUN/2011/PTUN.Kdi. tanggal 8 Maret 2012, yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :e Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;e Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2011tanggal 23 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha

Usaha Negara Makassar dalammelakukan pertimbangan hukum telah keliru dan salah dalam penerapanhukumnya karena gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat karena adanyaperbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUPsebagaimana yang diatur dalam bahwa Pasal 128 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan :1 Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara danpendapatan daerah;Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/20132

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarbersabar menunggu Termohon dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, makaMajelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan suratpermohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander,Kabupaten Bojonegoro, nomor: 520/37/VIII/2013, tanggal 06 Agustus 20132

KASIM di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUAXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0322/086/V/2013 tertanggal 31 Mei 20132.

Nomor 594 K/Pid/20132. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 18 Juli 2012,Nomor 768/Pid.B/2012/ PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut;3.

Badung , selanjutnyadisebut sebagai eeeeeEeeasTERGUGAT ; Pengadilan Negeri tersebut ;0 22 2c nnn ne nne nee Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ; Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat suratsurat bukti yang bersangkutan ; neem enn nn nnnTENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telahmengajukan gugatan secara itertulis tanggal 12Pebruari 20132.dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar padatanggal 122 2013 dibawah Register

No. 283 K/Pid.Sus/20132. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ALVANDY FRIDONMANGISI SILITONGA, SE. selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaanselama 6 (Enam) bulan;3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 722/PID.B/2011/PN.Sim tanggal 13 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara inidengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Dplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSekar, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 143/37/VIII/2004, tanggal 23 Mei 20132

No. 413 K/Pdt/20132.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,melangsungkan Pernikahan pada hari rabu tanggal 17 april 2013 dihadapan pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Gantar Kabupten Indramayu ( Kutipan Akta Nikah No.XXXXX) tertanggal 17 april 20132. Bahwa setelan menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersamadi rumah orang tua Penggugat ;Halaman 1 dari 83. Bahwa kemudian dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdi karuniai se orang anak ;4.

.:1526/Pdt.G/2019/PA.NgjKantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuksebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/31/III/2013 tanggal25 Maret 20132. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus jejaka3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah dirumah kos selama 2 tahun di Nganjuk dan terakhir pindah di rumah orangtua Penggugat selama 11 bulan4.

Putusan Nomor 915 K/Padt/20132. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Prof. Dr.

SP.Han/ 05 /IV / 2013 / Polsek Turen,sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 30 April 20132. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 April 2013, No. 67 / 0.5.43 / Ep.1 / 4/2013,sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d tanggal 9 Juni 20133. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Juni 2013, No. print90 / 0.5.43 / Ep.2 / 6/ 2013,sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni 20134.

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132 Februari 2009, seluas + 13.963 M?, atas nama FIECEKOSASIH ;4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 164/Desa Pantai CerminKiri, Kecamatan Pantai Cermin tanggal 02 Februari 2009,Surat Ukur Nomor : 04/Pantai Cermin Kiri/2009 tanggal2 Februari 2009, seluas + 17.852 M?

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untukmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karenasecara yuridis dalildalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemahberdasarkan halhal sebagai berikut :A.

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132).hanya berjumlah + 30.184 M2 atau tidak lebih dari separuh jumlahkeseluruhan luas sertipikat yang digugat ;Bahwa ketidakmampuan Para Pengugat untuk menguraibidangbidang tanah mana saja yang diklaim sebagai miliknyaberdasarkan 3 (tiga) buah akta ganti rugi yang dijadikan alas hakterhadap keempat sertipikat aquo dapat terjadi disebabkanPenggugat tidak menguasai fisik bidang tanah yang disengketakanserta tidak mengusahainya secara terus menerus dengan itikadbaik, maka sangat

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132. Bahwa didapati adanya kekeliruan yang nyata oleh hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan karena penerbitan sertifikat TermohonKasasi Interventie dan Termohon Kasasi Interventie I oleh TermohonKasasi bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakumaupun AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu.

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Tulungrejo KecamatanBumiaji Kota Batu Nomor: .......... tanggal 27 September 20132.