Setiawan S.H. dalam bukunya Pokokpokok Hukum perikatanmenguraikan unsurunsur dari Pasal 18365 KUHPerdata sebagai berikut;1) Perbuatan yang melawan hukum (onrechimatige daad);2) Harus ada kesalahan;3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa dari unsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas,terdapat persesuaian dengan tindakan Para Tergugat yang menuduhPengugat tanpa alasan yang jelas dalam laporan di Kepolisian tersebut.Tuduhan penipuan

Adanya hubungan causal antara perobuatan dan kerugian.

Untukmemcahkan hubungan causal antara perouatan melawan hukumdengan kerugianJadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Mpwe Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUHPerdatae Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badanhukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdatae Untuk

KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuHalaman 48 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal

diatasnya terbit objek sengketa akanHalaman 52 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNtetap Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum adanya pembatalantersebut atau adanya dasar lain yang menyatakan Penggugat masihmempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam objek sengketadengan bukti surat yang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan bidangtanah;Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak mempunyai hubunganhukum (Causal

Bahwa Judex Facti telah menerapkan suatu peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Unsur yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;Kekeliruan Judex Facti dalam menafsirkan pengertian unsur tersebutdapat terlinat dalam pertimbangannya pada halaman 95 sampai dengan97, sehingga diberikan tanggapan sebagai berikut yaitu :e Judex Facti menggunakan pendekatan Teori Sebab Musabab(Causal Verband) yaitu Teori Adequate Veroorzaking (penyebabyang bersifat dikirakira) bahwa suatu hal

layakdihuni dan masih ada sisa 24 (dua puluh empat) unit rumah KAT yangbelum dibangun, sehingga tidak ada azas manfaat dari kegiatanpembangunan 50 (lima puluh) unit rumah KAT yang dapatdinikmati oleh warga masyarakat Desa Waifual, Kecamatan AruUtara, Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 :Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas adalah jelas Judex Facti telahsalah dan keliru menerapkan Unsur yang dapat merugikan KeuanganNegara dan Perekonomian Negara dengan metode pendekatan TeoriSebab Musabab (Causal

standing yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki /egalstanding untuk mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil keMahkamah Agung, sebagai berikut:...bahwa setiap pemohon harus:(i) salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;(ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;(ii) hak yang bersangkutan memang dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang yangdipersoalkan;(iv) timbulnya kerugian dimaksud terdapat hubungan sebab akibatatau hubungan kausal (causal

Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam hurufB angka 6 permohonan a quo karena berdasarkan uraian dalamangka 5 huruf B Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon diatas ternyata tidak ada kerugian yang secara nyata diderita olehPemohon atau tidak ada potensial kerugian yang mungkin akandiderita oleh Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapatdipastikan akan terjadi sebagai akibat dari diberlakukannya ObjekPermohonan sehingga tidak terdapat hubungan kausal atauhubungan sebab akibat (causal

dahulu walaupunada verset, banding, maupun kasasi ;Namun apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat llltelah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut :GUGATAN KABUR ( Obscuur Libel ) :bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur danteknis hukum acara perdata yakni tidak menyebutkan Perihal / JenisGugatan ;bahwa Penggugat secara tegas tidak menyebutkan alas hakdan causal

dan Tergugat;Bahwa kerugian materiil dari Penggugat semakin bertambah dengantimbulnya biayabiaya pengeluaran dalam rangka melakukan langkahlangkah dan konsultasi hukum, serta penyiapan dan pembuatan berkasgugatan perkara a quo dimana kerugian ini sebesar Rp. 50..000.000, (limapuluh juta rupiah);Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173/Pdt/2019/PT MDN21.22.23.24.25.Bahwa Penggugat didukung alat bukti yang tidak dapat disangkalkebenarannya serta secara hukum (Conditio sine quanon) membuktikanhubungan causal

Tergugat akanmenemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga,sehingga mengganggu pelaksaan ibadah kepada Allah Swt.Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan denganpendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>tibi>> dalam kitabnya ailMuwa>faqa>t jus Il halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelissebagai berikut:ab 2B 13) Ee, AEN 5 Chat etlicta atid 2b gle GY Agila ad 4 gical ldCb AW Coby BR HG IGIG stud We Aatitil fe ia allio 35capa ol pully Ese lg causal

2 halaman 4,Poin 2 halaman 5, Poin 1 halaman 6 maupun pada Petitum poin 12;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalamPasal 1365 KUHPer yang bunyinya sebagai berikut Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari PerbuatanMelawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:e Ada Kesalahan;e Ada Kerugian;e Harus ada hubungan causal

Antara Perbuatan dan Kerugian yang timbul harus adahubungan sebab akibat (causal) ;Bahwa perbuatan hukum dari PARA TERGUGATsebagaimana yang telahdiuraikan tertulis di atas, tentunya BUKAN hanya memenuhi 1 (satu)unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, akan tetapi telan memenuhiKESELURUHAN dari unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdata ;Bahwa KEBENARAN dari uraian pendalilan yuridis tertulis di atas,DIBUKTIKAN kembali dengan bersesuaian berdasarkan

Astra Sedaya Finance)" yang telah mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review pasal 78 ayat (15) UU No.41 Tahun 1999 beserta penjelasannya terhadap UndangUndang Dasar1945 untuk dibatalkan, dengan alasan ketentuan tersebut bersifat terbuka,tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana (Dader) tertentu, danjuga tidak mensyaratkan adanya "causal verband" antar "alat angkut"dengan pelaku tindak pidana sehingga semua alat angkut yang terkaittindak pidana yang dimaksud dengan UndangUndang

UndangUndangNo. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan bahwa : PutusanPengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukandan hal yang terjadi dalam persidangan selama segketa itu diperiksa;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hal.9 s/d hal.12 yang pada pokoknya mengatakan tidak ada hubungan hukum (Causal

Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsurdimaksud.Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atasdihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukumyang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat tidakmelakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menimbulkankerugian kepada Para Penggugat, karena unsurunsur perbuatanmelawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh ParaPenggugat.6.

centimeter kali lima centimeter tembus padabagian bawah ketiak kiri dengan ukuran dua centimeter kali satucentimeter dengan jarak antar tusukan kurang lebih empat puluhcentimeter koma tepi luka rata koma dinding Iluka bersin koma sudut lukatajam dan tidak ada jembatan jaringan yang diduga sebagai penyebabHalaman 23 dari 27 putusan pidana nomor 101/Pid.B/2016/PN Jnpkematian sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor:03/PKM/BKL/V1V/2016 tanggal 6 Juli 2016;Menimbang, bahwa mengenai hubungan causal

Menghilangkan Nyawa Orang LainMenimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatandengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatantersebut.

Dari hasilpemeriksaan didapatkan beberapa luka di leherkanan, lengan kanan atas, lengan kanan bawahdan dada kanan akibat trauma benda tajamMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest

Menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa terjadinya suatu perbuatan tidak terlepas darihubungan sebab akibat (causal verband) antara penyebab terjadinyaperbuatan si pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut,dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudahmemberikan pertimbangannya dalam pertimbangan mengenai sifat, hakikatdan akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding tidak akan

tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a.adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatuperaturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkanpengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d.adanya hubungan sebabakibat (causal

Juga apakahkerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dan berlakunya Pasal 7 PP 70/2015 yangdimohonkan untuk diuji;.

Penerapan azas causaliteit yang kabur.Bahwa judex facti telah keliru menerapkan pengertian azas causaliteitdengan rangkaian Pasal 55 KUHPidana yang seolaholah PemohonKasasi I/Terdakwa ikut berperan dalam keadaan yang menyertai.Padahal seharusnya judex facti membuat suatu penilaian suatu causaldengan perbuatan dengan pengertian hubungan causal denganperbuatan.

Sebab judex facti membuat suatu analisa fakta hukummengenai hubungan causal terhadap perbuatan yang dilakukanPemohon Kasasi I/Terdakwa ternyata kabur dan tidak membuat suatuanalisa apakah merupakan sebab ke akibat (apriory) atau perubahanakibat ke sebab (a posteriory);Bahwa jika dilinat dari pengertian a priory dan a posteriory, makaPemohon Kasasi /Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan suatukeadaan yang menyertai terhadap perbuatan kontraktor dan jugaperbuatan Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan

Jadi, PARA TERGUGAT yang melakukanperbuatan melawan hukum harus mengganti ketugian tidak hanyakerugian yg nyata2 diderita, juga keuntungan yang seharusnyadiperoleh.4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian terdapat dua teori: Conditions sine qua non, dimanamenurut teori ini orang yg melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggungjawab jika perbuatannnya conditions sine qua nonmenimbulkan kerugian ( yang dianggap sebagai suatu sebab dari suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yg harus ada untuk timbulnyaakibat).Adequateveroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggungjawab untuk kerugian yg selayaknya

Terdapat hubungan causal jikakerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yangdapat diharapkan akan timbul dari perobuatan melawan hukum. .Jadi secarasingkat dapat diperinci sebagai berikut: Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabanya didasarkan pada pasal 1364 BW.

Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanyang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut, dan dengan demikian, ada 4 (empaft)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut