Ditemukan 555874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 12-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, SH
2.BAMBANG SUBIYANTO, SH, MH
Terdakwa:
1.RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT
2.DHONNY NUFTIAR DWI
70 — 12
  • Banten atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerangyang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang PerikananPengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengansengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,
    JawaBarat untuk selanjutnya ke Bandara Soekarno Hatta untuk dikirim keSingapura melalui kargo merupakan kegiatan mengadakan, mengedarkanatau mengeluarkan dari WPPNRI 573.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangHalaman 8 dari 93 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN TngPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat(
    Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa, "yang dimaksud dengan jenis ikanadalah sebagaimana dimaksud dalam poin b adalah Udang, Rajungan,Kepiting dan sebagainya (Crutacea).
    tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Alia Marham, SH
Terdakwa:
Tajuddin Bin H. Syamsuddin
24 — 2
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 12-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 2 Januari 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
ARPANI Als PANI Bin Alm ANWAR
19 — 0
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 05-08-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
TENG CHENG YING KEENE
89 — 17
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 16-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Bna
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.FERDIANSYAH, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
1.HERMANSYAH Bin ABU BAKAR
2.IKHSAN Bin ABDURRANI
96 — 0
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum
Register : 16-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 10/PID.SUS-PRK/2021/PT BGL
Tanggal 22 Maret 2021 — Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin DG PATANDRA Alm Diwakili Oleh : NASARUDIN, SH., MH dan PARTNERS
Terbanding/Penuntut Umum : WENHARNOL SH MH
76 — 23
  • otter trawl) diperairan tersebut tidakdiperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karenapengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuranhabitat dan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkankepunahan jenis ikan tertentu;w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    trawl) diperairan tersebuttidak diperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikandan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungannya karena pengoperasiannya pada dasar perairan akanmengakibatkan kehancuran habitat dan semua jenis ikan akan tertangkapyang mengakibatkan kepunahan jenis ikan tertentu;wonnnnnn === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    tentang perikanan DAN Pasal 84 ayat (2) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 2004 tentang perikanan;2.
    Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa satu unit kapal KMAISYAH (Bina Bersatu 137) yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklahtepat dirampas untuk Negara dan seharusnya dikembalikan kepada terdakwadengan alasan bahwa kapal tersebut bukanlah milik terdakwa, PengadilanTinggi menilai bahnwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa adalah kelirukarena sesual ketentuan pasal 76 A jo pasal 76 C ayat (1) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan dan dakwaan Kedua yakni pasal 84 ayat (2)Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan menjatuhkan pidanakepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidanadenda sejumlah Rp.100.000.000.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 29-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pbu
Tanggal 21 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.TIMBUL MANGASIH, S.H., M.H.
2.JUL INDRA DHANA NASUTION S.H., M.H.
3.NOFANDA PRAYUDHA B., S.H.
Terdakwa:
MUJI ADIANTO
67 — 20
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum
Register : 12-09-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
DAMAR AJI NURSETO, SH.
Terdakwa:
HERUMAN BIN NIT
34 — 12
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 10-06-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 212/PID.SUS/2022/PT BNA
Tanggal 27 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Adenan Sitepu, S.H, M.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSAFIR Diwakili Oleh : RIJARULLAH,SH
64 — 21
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 159/PID.SUS/2024/PT MKS
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Okty Risa Makartia, S.H
Terbanding/Terdakwa : RAHMADANI ALS DANI Bin JUMADI
24 — 16
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 20-11-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 514/PID.SUS/2023/PT BNA
Tanggal 30 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : EDWARDO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : ANAI
38 — 32
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH.
Terdakwa:
SARMAN Bin SARIFUDDIN
25 — 9
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, mMenguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapanikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan olehNelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.seeeecces Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 2004
    lebih lanjut.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    bisa merusak ekosistem laut; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ARIEF MUDA DARMANTA SH
Terdakwa:
MURDIONO Bin IMAN KARYO
122 — 19
  • Menyatakan terdakwa Murdiono Bin Iman Karyo telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikanmenggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian Sumber daya ikandan lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8ayat 1 juncto pasal 84 ayat 1 Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;2.
    Nyawa melayang, bisa terkena alat strum ikannya sendiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 8 ayat 1 juncto pasal 84 ayat 1 Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan maksudnya dan atas dakwaan tersebutTerdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah
    Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi DIY;Bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatanuntuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam dibudidayakandengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakanHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Smnkapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya;Bahwa yang dimaksud dengan alat tangkap ikan, sesuai dengan UU RINo. 31 Tahun 2004
    sekitar 1minggu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN SmnMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Jopasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    para terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke2, ke3 dan ke4sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsurkesatu setiap orang telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwatelah memenuhi unsur pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 25-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 23-07-2024
Putusan PN PAINAN Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 20 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.RENI HERMAN, SH
Terdakwa:
ISMET PARJONI Pgl MET Bin SYAFRUDDIN
33 — 26
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 22-08-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Lgs
Tanggal 5 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Julia Rachman, SH
Terdakwa:
Uthai Pradasuk
36 — 5
  • Menyatakan terdakwa UTHAI PRADASUK secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana PERIKANAN sebagaimana dakwaanKumulatif Penuntut Umum melanggar KESATU: Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal102, DAN KEDUA : Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tenta.ng Perikanan.2.
    KHF 1751 GT. 68,85 beserta terdakwa dibawa menujudermaga Pos TNI AL Langsa dengan pengawalan Kapal Patroli Patroli IndonesiaKAL II.63/Bireun guna penyidikan lebih lanjut;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang undang Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;DAN KEDUA;Bahwa terdakwa UTHAI PRADASUK pada hari Jum&39;at tanggal 19Mei 2017, sekira pukul
    KHF 1751 GT. 68,85 beserta terdakwa dibawa menuju dermagaPos TNI AL Langsa dengan pengawalan Kapal Patroli Patroli Indonesia KAL II.I63/Bireun guna penyidikan lebih lanjut;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwamelalui penterjemahnya menyatakan telah
    Pukat Tarik(Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia; Bahwa Ahli menerangkan kapal asing diperbolehkan melakukanpenangkapao di wilayah ZEEI, jika memiliki izin resmi dari pemerintahIndonesia berupa SIPI (Surat izin Penangkap ikan), SIUP (Surat izinusaha perikanan) Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    dapat merusak terumbukarang dengan demikian unsur ini terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari KESATU:Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 102, DAN KEDUA: Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang undangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telahterpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankumulatif .Menimbang, bahwa
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
Irmawati, SH
Terdakwa:
RAFLI BIN RUDI
48 — 16
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 02-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 24 Maret 2021 — Penuntut Umum:
PRIANDI FIRDAUS, S.H.,M.H
Terdakwa:
THAUNG HTIKE
45 — 18
  • Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka
    Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa THAUNG HTIKE tersebut diatas terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANANsebagaimana dalam dakwaan kedua Penutut Umum;2.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 02-10-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 424/PID.SUS/2023/PT BNA
Tanggal 9 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IV : Heri Ikbal, S.H
Terbanding/Terdakwa : RUSLI ISMAIL BIN ISMAIL
25 — 13
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 29-03-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj
Tanggal 20 April 2022 — Penuntut Umum:
1.Mawardi, S.H., M.H.
2.Jonathan Seleng Limbongan, S.H.,M.H.
3.Vendy Trilaksono, S.H.
4.Hendrika Beatrix Ngape, S.H.
Terdakwa:
1.SYAHRUDDIN Alias DIN
2.SUDIRMAN Alias SUDIR
3.SUKARDI Alias SUKAR
4.AGUS SALIM Alias AGUS
5.BIDIN Alias BIDIN
6.BOBI RAHMAN Alias BOBI
7.SYAMSUDDIN PRANTO
8.HERMAN Alias HERMAN
9.JAENUDDIN Alias JAI
82 — 35
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 10-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2018 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
LUBISMAN Bin ZULKARNAIN
28 — 13

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa LUBISMAN bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
    Pasal8 ayat (1) Undangundang no 45 tahun 2009, tentang Perubahan Undangundang nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUBISMAN bin ZULKARNAINdengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selamaterdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;3.
    dengan alat tangkap setrum tersebut selanjutnyaterdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkuluuntuk proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.Halaman 3 dari 10 halaman Putusan pidana Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.BglPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun2009 atas Perubahan UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    Pasal 8 ayat (1) undangundangno 45 tahun 2009, tentang perubahan atas Undangundang nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan ;Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikanketerangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dansemua keterangan tersebut benar ;e Bahwa Terdakwa ditangkap Tim gabungan pada hari Kamis tanggal08 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib di wilayah
    lain, maka diperoleh fakta fakta hukum danselanjutnya dengan faktafakta tersebut Hakim akan mempertimbangkanHalaman 5 dari 10 halaman Putusan pidana Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Bglapakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yangdidakwakan atau tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 84 Ayat(1) jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 atasPerubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa LUBISMAN bin ZULKARNAIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009atas Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan DAN denda sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;3.